cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Regita Nissa Ainun
Contact Email
infoarkainstitute@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
infoarkainstitute@gmail.com
Editorial Address
Jl. Raya Jatinangor No.21A, Cibeusi, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45367
Location
Kab. sumedang,
Jawa barat
INDONESIA
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum
Published by Arka Institute
ISSN : 28300092     EISSN : 28300106     DOI : https://doi.org/10.55904/cessie.v1i2
Core Subject : Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
1. Criminal law 2. Civil law 3. International law 4. Constitutional law 5. Administrative Law 6. Islamic law 7. Economic Law 8. Medical Law 9. Customary law 10. Environmental Law and other sections related to contemporary issues in law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 149 Documents
 10   11   12   13   14 
Evaluasi implementasi dan implikasi hukum transformasi Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat terhadap pembangunan ekonomi daerah pasca Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Cahyad, Aep Hendar; Kurniati, Yeti; Hernawati, Hernawati
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 4 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In progress)
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i4.1790

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi dan implikasi hukum perubahan nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menjadi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Dengan menggunakan metode penelitian hukum deskriptif-analitis dan studi kasus di Kabupaten Bandung serta wilayah sekitarnya, penelitian ini menganalisis proses transformasi regulasi, dampaknya terhadap regulasi daerah, dan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi daerah. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, publikasi OJK, LPS, BPS, serta laporan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan nomenklatur BPR membawa konsekuensi hukum signifikan, terutama pada kewajiban penyesuaian dokumen hukum, sinkronisasi regulasi daerah, dan peningkatan tata kelola. Secara ekonomi, transformasi ini berpotensi memperkuat peran BPR dalam pembiayaan UMKM dan inklusi keuangan di daerah, meskipun masih terdapat keterbatasan data dan kesiapan kelembagaan di tingkat lokal. Temuan ini menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan otoritas keuangan dalam mengawal transformasi BPR agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Perbandingan sistem hukum common law dan civil law dalam konteks masyarakat majemuk Christianty, Eva Nurlaelisa; Hoesein, Zainal Arifin
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 4 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In progress)
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i4.1841

Abstract

Penelitian ini menganalisis perbandingan sistem hukum common law dan civil law dalam mengakomodasi pluralitas masyarakat majemuk. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif komparatif dengan teknik analisis deskriptif-komparatif terhadap literatur hukum, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan dari negara representatif kedua sistem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa common law memiliki fleksibilitas tinggi melalui doktrin stare decisis dan interpretasi yudisial kontekstual yang memungkinkan adaptasi cepat terhadap dinamika sosial, namun menghadapi tantangan kepastian hukum. Sebaliknya, civil law menawarkan kepastian melalui kodifikasi sistematis namun kurang responsif terhadap keragaman nilai lokal. Dalam konteks Indonesia sebagai negara civil law dengan masyarakat majemuk, diperlukan konvergensi antara kepastian kodifikasi dan fleksibilitas yudisial untuk mewujudkan sistem hukum yang responsif terhadap pluralitas tanpa mengorbankan kepastian hukum. Penelitian merekomendasikan adopsi prinsip interpretasi kontekstual dan pengakuan pluralisme hukum dalam kerangka kodifikasi nasional.
Kedudukan precautionary principle (kehati-hatian) hakim melalui scientific evidence (bukti ilmiah) dalam menetapkan asal usul anak di luar kawin: Studi Putusan Pengadilan Agama No.214/PDT.P/2021/PA. Mustofa, M. Mahmud Nahya; Noho, Muhammad Dzikirullah H.
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 2 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i2.1587

Abstract

Penetapan asal-usul anak di luar kawin merupakan persoalan kompleks dalam hukum keluarga Islam yang menuntut ketelitian tinggi dari hakim, baik secara yuridis maupun etis. Dalam Putusan No. 214/Pdt.P/2021/PA.Ngw, hakim menetapkan status anak tanpa mempertimbangkan bukti ilmiah seperti tes DNA, meskipun terdapat kejanggalan usia dan identitas anak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam perkara tersebut, menganalisis urgensi penggunaan scientific evidence, serta merumuskan penerapan precautionary principle sebagai dasar pertimbangan pembuktian nasab. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, ditemukan bahwa belum optimalnya penggunaan bukti ilmiah (scientific evidence) mengakibatkan lemahnya kepastian hukum dan perlindungan hak anak, dikarenakan terbatasnya bukti konvesional yang didapatkan. Dengan adanya bukti ilmiah disamping bukti tradisional akan sangat membantu hakim dalam menghindari potensi kerugian hak anak. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi praktik peradilan agar lebih akomodatif terhadap prinsip kehati-hatian (precautionary principle) dan perkembangan ilmu pengetahuan dalam penyelesaian perkara nasab.
Disparitas putusan hakim terhadap kasus perselisihan hubungan industrial di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan dan Padang Nurfadilah, Nurfadilah; Suartini, Suartini; Lutfi, Anas
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 3 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i3.1779

Abstract

Disparitas putusan hakim dalam perkara perselisihan hubungan industrial merupakan isu krusial dalam penegakan keadilan bagi pekerja dan pengusaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas putusan hakim dalam perkara hubungan industrial di Pengadilan Negeri Medan dan Padang. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metode perbandingan hukum, penelitian ini mengkaji perbedaan pertimbangan yuridis dalam dua putusan yang memiliki substansi serupa namun menghasilkan amar putusan yang berbeda dengan menggunakan teknik analisis berupa content analysis. Hasil penelitian menunjukkan disparitas disebabkan oleh perbedaan interpretasi Pasal 139 vs 142 UU Ketenagakerjaan, serta pengaruh faktor non-hukum seperti tingkat unionisasi dan peran dinas tenaga kerja. Selain itu, subjektivitas hakim dalam menafsirkan norma hukum turut memengaruhi hasil akhir putusan. Implikasi praktis dari temuan ini menunjukkan diperlukan pedoman teknis dari Mahkamah Agung dalam penanganan perkara hubungan industrial serta peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi hakim, guna menjamin konsistensi dan kepastian hukum dalam sistem peradilan ketenagakerjaan di Indonesia. Dengan demikian, diperlukan regulasi yang lebih ketat dan terstruktur dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial untuk mewujudkan putusan yang adil, seragam, dan dapat diprediksi.
Transparansi dan etika bisnis dalam pemasaran produk skincare berbahan niacinamide di Indonesia Dega, Andiani Herlina Putri
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 4 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In progress)
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i4.1860

Abstract

Pertumbuhan pesat industri skincare di Indonesia menimbulkan tantangan etika, terutama terkait transparansi informasi dan tanggung jawab pemasaran. Produk berbahan niacinamide sering diklaim berlebihan tanpa bukti ilmiah yang memadai, sehingga memunculkan persoalan moral, hukum, dan kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan etika bisnis dan transparansi dalam pemasaran skincare berbahan niacinamide serta merumuskan model konseptual etika transparansi bisnis. Metode yang digunakan adalah systematic literature review terhadap publikasi ilmiah, regulasi, dan laporan industri yang relevan dengan etika pemasaran dan perlindungan konsumen. Analisis dilakukan secara kualitatif tematik untuk mengidentifikasi pelanggaran transparansi dan praktik bisnis yang tidak etis. Hasil menunjukkan bahwa praktik overclaim dan ketidakjelasan kadar bahan aktif melanggar prinsip kejujuran dan tanggung jawab, sedangkan penerapan ethical transparency, melalui keterbukaan bahan aktif, uji keamanan, dan komunikasi edukatif, meningkatkan kepercayaan publik dan daya saing merek. Penelitian ini menegaskan bahwa sinergi antara etika bisnis, regulasi hukum, dan literasi konsumen menjadi fondasi bagi industri skincare yang berintegritas dan berkelanjutan.
Praktik penguasaan harta sebelum pewaris meninggal persfektif khi dan hukum positif (Studi kasus Desa Padang Garugur Kec. Padang Bolak) Siregar, Irpan Riadi; Muhibbussabry
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 5 (2026): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In press)
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i5.1983

Abstract

Penguasaan harta sebelum pewaris meninggal Merupakan fenomena yang sering terjadi di pedesaan, termasuk di desa Padang Garugur Kecamatan Padang Bolak. Praktik ini umumnya dilatar belakangi oleh faktor kedekatan hubungan keluarga, lemahnya pengetahuan masyarakat tentang waris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum terkait penguasaan harta waris sebelum pewaris meninggal berdasarkan perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Positif. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik menurut KHI maupun Hukum Positif penguasaan harta waris oleh ahli waris sebelum pewaris meninggal dunia tidak sah dan dapat digolongkan perbuatan melawan hukum. Namun, di Desa Padang Garugur praktik ini masih terjadi karena dominasi adat kesepakatan keluarga yang tidak formal serta minimnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pembagian harta waris yang benar. Penelitian ini menegaskan perlunya sosialisasi hukum waris Islam dan hukum positif pada masyarakat, serta mendorong penyelesaian sengketa secara musyawarah sebelum berujung pada jalur litigasi.
Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam peraturan wakaf di Indonesia sebagai regulator dan operator Septadiono, Muhammad Irvan; Dewi, Gemala
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/63ch8k59

Abstract

Sebagaimana diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, BWI adalah lembaga strategis yang melakukan pengelolaan dan pengembangan wakaf di Indonesia. Undang-undang tersebut menempatkan BWI dalam posisi unik sebagai regulator sekaligus operator wakaf. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kedudukan hukum BWI dalam sistem peraturan wakaf di Indonesia dan menemukan kelebihan dan kekurangan dari posisi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doktrinal) dengan metode perundang-undangan dan perbandingan hukum. Data primer berasal dari peraturan perundang-undangan wakaf di Indonesia, AS, dan Arab Saudi. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian didapatkan melalui studi kepustakaan. Temuan penelitian menunjukan kelebihan dan kekurangan peran ganda BWI. Kelebihan keberadaan BWI menjadi lembaga yang memiliki kewenangan regulator sekaligus operator menjadikan BWI sangat spesial, karena dapat melakukan pengaturan sekaligus mengelola objek wakaf. Hal ini memungkinkan dalam implementasinya BWI juga mendapatkan bantuan operasinal dari Pemerintah. Adapun kekurangan dari peran ganda BWI tersebut adalah status independensi BWI yang masih lemah karena pemerintah dapat mengintervensi dalam operasionalnya. Sehingga, terdapat benturan kepentingan conflict of interest yang perlu menjadi perhatian BWI sebagai lembaga pengelola wakaf.
Upaya Perlindungan Hukum Tersangka Berdasarkan Uu No. 8 Tahun 1981 Tentang Kuhap Di Polresta Pangkalpinang Farzha, Raja; Hariansah, Syafri; Marhayani, Cik
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 4 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In progress)
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/r4c1fn26

Abstract

Hak Asasi Manusia akan selalu berkaitan dengan upaya perlindungan hukum. Upaya ini khususnya berkaitan dengan hak-hak tersangka yang relevan dengan KUHAP. Namun faktanya masih belum terlaksana dengan optimal, karna masih kurangnya pemahaman tentang hukum. Maka perlu ditinjau lagi tentang hak tersangka yang ada dalam UU No 8 Tahun 1981 KUHAP suaya bisa diperhatikan secara bijak oleh penegak hukum, terutama di fase penyidikan. Tujuan studi ini yaitu menganalisis upaya perlindungan hukum tersangka berdasarkan UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP di POLRESTA Pangkal Pinang. Studi ini ingin mengamati serta memahmi hak-hak tersangka dengan didasarkan KUHAP serta upaya untuk melindungi hak tersangka. Studi ini bermetode hukum normatif secara berpendekatan analisa, undang-undang, serta konsep. Hasil studi ini mengindikasikan jika tersangka pidana bisa dilindungi oleh hukum serta mempunyai hak yang tercantum dalam KUHAP seperti perlindungan dari instansi, penasehat, penyidik, serta polisi juga perlindungan rohani jasmani tersangka. Upaya perlindungan hukum sesuai KUHAP yaitu dengan praperadilan yang di inginkan kasus pidana bisa terselenggara lancar selaras hukum yang ada.
Harmonisasi sistem hukum common law dan civil law dalam pembaharuan hukum nasional Muhidin, Muhidin; Hoesein, Zainal Arifin
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 4 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In progress)
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i4.1854

Abstract

Sistem hukum di dunia pada umumnya terbagi menjadi dua tradisi besar, yakni common law dan civil law, yang masing-masing memiliki karakteristik dan filosofi tersendiri. Indonesia secara historis menganut sistem civil law yang berakar pada tradisi hukum kontinental Eropa, khususnya Belanda, namun dalam perkembangannya, praktik hukum nasional menunjukkan pengaruh yang kuat dari sistem common law, terutama dalam bidang ekonomi, investasi, dan penyelesaian sengketa melalui peradilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis harmonisasi kedua tradisi hukum tersebut. Dalam konteks ini, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum. Hasil penelitian menyatakan bahwa urgensi harmonisasi antara kedua sistem hukum merupakan hal yang strategis bagi pembentukan hukum nasional yang responsif, adaptif, dan berkeadilan. Pemerintah bersama para pemangku kepentingan perlu melakukan langkah-langkah sistematis untuk memperkuat harmonisasi antara sistem hukum civil law dan common law melalui reformasi regulasi serta pembaruan kurikulum pendidikan hukum. Upaya tersebut harus mengintegrasikan pendekatan kodifikasi, fleksibilitas, dan preseden secara proporsional. Selain itu, perlu disegerakan kebijakan harmonisasi secara normatif yang mampu menyeimbangkan prinsip-prinsip hukum dari tradisi civil law dengan common law. Pendekatan harmonisasi normatif sebaiknya bersifat kontekstual dan inklusif, agar hukum nasional lebih adaptif terhadap perkembangan sosial dan kebutuhan masyarakat.
Etika, Hukum, dan Tata Kelola pada Perusahaan Fintech dalam Pelindungan Data Konsumen Pardianto, Pardianto
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 4 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In progress)
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/hft93267

Abstract

Kerangka Etika Hukum Tata Kelola (EHT) digunakan dalam penelitian ini untuk melihat bagaimana data konsumen dilindungi oleh perusahaan fintech. Dalam penelitian ini, yuridis normatif digunakan untuk menilai kewajiban hukum, prinsip etika, dan mekanisme tata kelola yang berkaitan dengan pengolahan data, proses e-KYC, penagihan, dan pengelolaan risiko teknologi. Penelitian ini kemudian mengintegrasikan kewajiban utama dalam UU PDP dan POJK terkait dengan prinsip seperti fairness, minimisasi data, transparansi, privasi secara default, dan akuntabilitas model algoritmik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan perlindungan data fintech masih menghadapi tantangan seperti ketidakseimbangan posisi tawar dalam kontrak baku, ketidakjelasan, bias algoritmik, risiko Deepfake, dan kurangnya pengawasan dan tata kelola internal vendor. Metode EHT terbukti efektif untuk melindungi konsumen dengan menggunakan DPIA, model manajemen, kontrol e-KYC berlapis, standar etika penagihan, indikator kinerja, dan peta jalan implementasi. Studi ini menemukan bahwa kerangka integratif EHT dapat memperkuat penerapan hukum yang konsisten, meningkatkan akuntabilitas, dan meningkatkan kepercayaan publik dalam industri fintech Indonesia.

Page 12 of 15 | Total Record : 149

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2026): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In press) Vol. 4 No. 6 (2026): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In press) Vol. 4 No. 5 (2026): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In press) Vol. 4 No. 4 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In progress) Vol. 4 No. 3 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 2 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (Inpress) Vol. 4 No. 1 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 3 No. 2 (2024): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 3 No. 1 (2024): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 2 No. 2 (2023): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 1 No. 2 (2022): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 1 No. 1 (2022): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum More Issue