cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Adi Tiara Putri
Contact Email
aditiaraputri@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
riaulawjournal@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hüküm Universitas Riau Jalan Pattimura Nomor 9. Pekanbaru
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
Riau Law Journal
Published by Universitas Riau
ISSN : 25798669     EISSN : 25798693     DOI : 10.30652
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Riau Law Journal adalah jurnal yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Riau. Jurnal ini memuat kajian-kajian di bidang ilmu hukum baik secara teoritik maupun empirik. Fokus jurnal ini tentang kajian-kajian Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Acara, Hukum Bisnis, Hukum Tata Negara, Hukum Internasional, Hukum Administrasi Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan dan lainnya. Riau Law Journal diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu pada bulan Mei dan November.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 168 Documents
 13   14   15   16   17 
KEDUDUKAN HUKUM DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS ANTARA IBU KANDUNG DAN ANAK ANGKAT AKIBAT MANIPULASI AKTA OTENTIK OLEH NOTARIS No. 4309/PDT.G/2025/PA.TGRS Muhammad muhammad alfarid kurniawan
Riau Law Journal Vol. 9 No. 2 (2025): Riau Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/pfq68626

Abstract

Child adoption is a common legal phenomenon in Indonesia intended to fulfill family psychological needs and child welfare. However, the absence of explicit regulations regarding the legal consequences of inheritance in Government Regulation No. 54 of 2007 often triggers civil disputes, particularly from an Islamic law perspective. Objective This study aims to analyze the legal standing of adopted children in Islamic inheritance distribution and examine the legal consequences of notarial procedural malpractice in issuing inheritance certificates based on Decision Number 4309/Pdt.G/2025/PA.Tgrs. Methods The research method used is normative juridical with a case and statutory approach. Secondary data were analyzed qualitatively using a deductive method. Results The results indicate that according to the Compilation of Islamic Law (KHI), adopted children do not have a lineage (nasab) relationship and thus are not entitled to be legal heirs; instead, they are entitled to a mandatory will (wasiat wajibah) of a maximum of 1/3 of the estate. Decision Number 4309/Pdt.G/2025/PA.Tgrs reveals that including an adopted child as a biological heir and ignoring a legitimate heir (the biological mother) in a notarial deed constitutes a substantive defect. Furthermore, violations of the procedure stipulated in Article 16 paragraph (1) letter m of the Notary Position Act result in the deed losing its authenticity. Conclusion This study recommends strengthening lineage verification by notaries and the need for synchronized regulations regarding the inheritance consequences for adopted children in Indonesian positive law to ensure legal certainty.
Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Waris Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Di Indonesia ERLIN FARIDHA; Ninik Ayuhandika; Tengku Mega Rahmadini; Lelly Muridi Zham-Zham
Riau Law Journal Vol. 10 No. 1 (2026): Riau Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/sa75b714

Abstract

Penelitian ini menganalisis kedudukan hukum terkait anak yang lahir di luar perkawinan dalam sistem pewarisan indonesia dengan pendekatan normatif yurisprudensi. Fokus penulis dalam analisis ini membahas terkait analisis yuridis terhadap perlindungan hak waris anak yang lahir di luar perkawinan di indonesia serta bagaimana yurisprudensi dalam putusan pengadilan dan mahkamah konstitusi. Penelitian memakai metode analisis yupendekatan statute, doctrinal, dan case law analysis untuk mengevaluasi kepastian hukum, perlindungan hak anak, serta konsistensi interpretasi di peradilan. Dengan sumber hukum primer  UU Perlindungan Anak, KHI, KUHPerdata, Putusan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, Putusan MA dan Pengadilan Agama serta sumber hukum sekunder seperti jurnal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun KUHPerdata memberikan mekanisme pengakuan dan ketentuan bagian waris bagi anak diluar perkawinan dalam KUHPerdata, terdapat ketegangan antara teks undang-undang dan prinsip non-diskriminasi konstitusional yang telah direfleksikan pada putusan Mahkamah Konstitusi serta ragam putusan Mahkamah Agung. Penulis merekomendasikan harmonisasi regulasi, pemberian kepastian pembuktian hubungan darah seperti bukti ilmiah atau forensik, serta prosedur pengakuan yang lebih cepat untuk menjamin hak waris anak tanpa diskriminasi.
Relevansi Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Praperadilan Terhadap Keabsahan Penetapan Tersangka: Perspektif Hak Asasi Manusia Sapta Aprilianto; Darryl Evan Brouwer; Lolita Fitriyana
Riau Law Journal Vol. 10 No. 1 (2026): Riau Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/tfgzwk65

Abstract

Article 90 paragraph (1) of the Law Number 20 of 2025 on Criminal Procuedural Law (CPC) Regarding the pre-trial proceeding, Article 2(2) of the Supreme Court Regulation Number 4 of 2016 limits the pre-trial proceedings competence in such a way that judges shall only examine the formal aspect of a person’s suspect determination legitimacy which refers to the minimum quantity of 2 valid evidences and shall not examine the material aspect of any cases. Until the CPC came into forece, the Supreme Court Regulatin is still in force. Such limitation is an incoherence with the principles of due process of law and human rights protection. Neither it coheres with the concept of suspect determination itself. This research is conducted in order to analyze the incoherence of Article 2(2) of the Supreme Court Regulation Number 4 of 2016 with the principles of due process of law and human rights protection and the concept of suspect determination. This research is conducted by using the normative research method. The novelty of this research is a proposition that Article 2(2) of the Supreme Court Regulation Number 4 of 2016 shall be set aside by the pre-trial judges in examining the relevancy of evidences as the basis of suspect determination. Furthermore, it is necessary to clearly stipulate the obligation of pre-trial judges to examine the relevancy of evidence as the basis of suspect determination.
PERAN DPD RI DALAM MENDORONG LEGISLASI EKONOMI BIRU BERBASIS WILAYAH PESISIR: ANTARA ASPIRASI DAERAH DAN EFEKTIVITAS REPRESENTASI KONSTITUSIONAL Budiman Basarah; Ulfia Hasanah; Rahmat GM Manik; Irhamni; Athika Salsabilla Harahap; Tike Murti Sari Dewi
Riau Law Journal Vol. 10 No. 1 (2026): Riau Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/c17y9t63

Abstract

Artikel ini mengkaji peran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam mendorong pembentukan legislasi yang mendukung pengembangan ekonomi biru di wilayah pesisir. Sebagai lembaga yang mewakili kepentingan daerah, DPD RI diharapkan mampu memperjuangkan kebijakan pembangunan maritim yang berkelanjutan dan berpihak pada masyarakat pesisir. Namun, kewenangan legislasi DPD yang terbatas menyebabkan kontribusinya dalam perumusan kebijakan strategis belum optimal. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan berbagai literatur yang relevan. Kajian difokuskan pada aspek konstitusional yang diatur dalam UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Analisis dilakukan untuk menilai keselarasan antara norma hukum yang berlaku dengan kebutuhan pembangunan ekonomi biru dan aspirasi masyarakat pesisir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran legislasi DPD RI masih belum efektif dalam mendukung pembangunan ekonomi biru. Hambatan utama berasal dari keterbatasan kewenangan konstitusional DPD, sistem legislasi yang cenderung sentralistik, serta dominasi partai politik dalam proses pembentukan undang-undang. Kondisi ini mengurangi kemampuan DPD untuk mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan daerah secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan reorientasi politik hukum serta penguatan fungsi legislasi DPD RI agar dapat berperan lebih besar dalam pembentukan kebijakan kelautan yang berkelanjutan. Dengan penguatan tersebut, DPD diharapkan mampu menjadi jembatan yang lebih efektif antara kepentingan nasional dan aspirasi masyarakat daerah pesisir secara adil, responsif, dan berorientasi pada pembangunan ekonomi biru.
KONTRUKSI DELIK MATERIL DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI: ANALISIS UNSUR KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PASAL 603 KUHP Dedy Saputra; Sri Dwi Retno Ningsih; Rica Regina Novianty
Riau Law Journal Vol. 10 No. 1 (2026): Riau Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/e7cp4z58

Abstract

Penelitian ini mengkaji konstruksi delik materil dalam tindak pidana korupsi melalui pendekatan normatif, dengan fokus pada analisis unsur kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 603 KUHP. Pendekatan normatif menekankan pada kajian doktrinal terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Unsur kerugian negara diposisikan sebagai elemen esensial dalam pembuktian delik materil, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai batasan dan standar pembuktian yang harus dipenuhi. Analisis ini menyoroti konsistensi Pasal 603 dengan asas-asas hukum pidana, khususnya asas legalitas dan kepastian hukum, serta implikasinya terhadap efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi. Hasil kajian menunjukkan bahwa konstruksi delik materil dalam Pasal 603 KUHP memperkuat kepastian hukum, namun tetap menuntut interpretasi doktrinal yang cermat agar tidak menimbulkan ambiguitas dalam penerapan standar pembuktian.
Regulasi Climate Migrants di Regional ASEAN : Urgensi dan Isu Hukum Gergorius Francisco; Rachma Indriyani; Anugrah Adiastuti
Riau Law Journal Vol. 10 No. 1 (2026): Riau Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/1kdtpp88

Abstract

Perubahan iklim semakin diakui sebagai pendorong migrasi yang signifikan di Asia Tenggara, di mana naiknya permukaan air laut dan peristiwa cuaca ekstrem mengancam mata pencaharian dan tempat tinggal jutaan orang. Menelaah peraturan dengan menggunakan pendekatan komparatif terhadap kerangka hukum negara-negara anggota ASEAN, terlepas dari kebutuhan mendesak akan tata kelola yang efektif, ASEAN masih belum menetapkan pengakuan atau perlindungan yang komprehensif bagi para migran iklim. Instrumen hukum yang ada saat ini, seperti Perjanjian ASEAN tentang Penanggulangan Bencana dan Tanggap Darurat, memberikan landasan untuk kerja sama tetapi tidak memiliki ketentuan khusus yang membahas hak-hak individu yang terlantar. Karena proyeksi menunjukkan bahwa jutaan orang akan mengungsi akibat dampak iklim pada tahun 2050, maka menjadi sangat penting bagi negara-negara anggota ASEAN untuk mengintegrasikan masalah migrasi ke dalam strategi adaptasi iklim nasional. Integrasi ini akan memfasilitasi pengelolaan yang lebih baik atas kebutuhan para migran iklim dan mendorong stabilitas regional. Selain itu, kawasan ini juga membutuhkan kerangka hukum untuk meminta pertanggungjawaban setiap negara anggota atas tindakan mereka terhadap para migran iklim. Pada akhirnya, meskipun komitmen kolektif ASEAN mencerminkan langkah untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, langkah-langkah yang lebih kuat dan mengikat sangat diperlukan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan para migran iklim di Asia Tenggara
Efektivitas Putusan KPPU dalam Mencegah Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dian Nukhidah Zurny; Rodiatun Adawiyah; Muhammad Arif Prasetyo
Riau Law Journal Vol. 10 No. 1 (2026): Riau Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/qznjyc24

Abstract

Monopolistic practices and unfair business competition constitute serious challenges to the national economic system, as they undermine market efficiency, harm public interests, and create inequality among business actors. To prevent and address such practices, the Indonesian government established the Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) as an independent institution authorized to enforce competition law. This study aims to analyze the effectiveness of Decision Number 03/KPPU-I/2024 in preventing monopolistic practices and unfair business competition, as well as to assess the extent to which the decision provides legal certainty and deterrent effects for business actors. This research employs a normative legal research method using a statutory approach and a case approach. The data consist of primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed qualitatively. The analysis focuses on the legal reasoning of the Commission Panel, the assessment of evidentiary elements, and the administrative sanctions imposed in Decision Number 03/KPPU-I/2024. The findings indicate that Decision Number 03/KPPU-I/2024 has, in principle, fulfilled the elements of competition law enforcement as stipulated in Law Number 5 of 1999. The legal considerations applied by the Commission Panel reflect an effort to uphold the principles of fair competition and protect public interests. However, the effectiveness of the decision in preventing monopolistic practices and unfair business competition remains limited, particularly in relation to the enforcement of sanctions and the level of compliance by business actors. Therefore, strengthening the execution mechanism of KPPU decisions and enhancing institutional coordination with the judiciary are necessary to improve the effectiveness of competition law enforcement in Indonesia.
Analisis Yuridis Pengawasan Preventif Ombudsman terhadap Pelayanan Publik Berbasis Digital untuk Mencegah Maladministrasi Ilham Azhari; Mumaddun Khaerudin Salami; Meriza Elpha Darnia
Riau Law Journal Vol. 10 No. 1 (2026): Riau Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/9h2aje56

Abstract

This study aims to analyze the legal framework governing the Indonesian Ombudsman’s preventive oversight of digital public services in preventing maladministration and to formulate measures to strengthen the existing regulatory framework. This study employs normative legal research using a statutory approach. The legal materials are qualitatively analyzed to examine the existing regulatory framework and formulate measures to strengthen the Indonesian Ombudsman’s preventive oversight of digital public services. The findings indicate that the Indonesian Ombudsman’s preventive oversight is already grounded in statutory and Ombudsman regulations aimed at preventing maladministration. However, the existing regulatory framework remains general in nature and does not specifically regulate digital public services. Strengthening the regulatory framework is therefore necessary through the development of standards for digital public services, clarification of the scope of preventive oversight, and consideration of equal access to ensure that all members of the public can obtain public services, particularly digital services.

Page 17 of 17 | Total Record : 168

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2017 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 10 No. 1 (2026): Riau Law Journal Vol. 9 No. 2 (2025): Riau Law Journal Vol. 9 No. 1 (2025): Riau Law Journal Vol 8, No 2 (2024): Riau Law Journal Vol. 8 No. 2 (2024) Vol 8, No 1 (2024): Riau Law Journal Vol 7, No 2 (2023): Riau Law Journal Vol 7, No 1 (2023): Riau Law Journal Vol 6, No 2 (2022): Riau Law Journal Vol. 6 No. 2 (2022) Vol 6, No 1 (2022): Riau Law Journal Vol 5, No 2 (2021): Riau Law Journal Vol 5, No 1 (2021): Riau Law Journal Vol 4, No 2 (2020): Riau Law Journal Vol 4, No 1 (2020): Riau Law Journal Vol 3, No 2 (2019): Riau Law Journal Vol 3, No 1 (2019): Riau Law Journal Vol 2, No 2 (2018): Riau Law Journal Vol 2, No 1 (2018): Riau Law Journal Vol 1, No 2 (2017): Riau Law Journal Vol 1, No 1 (2017): Riau Law Journal More Issue