cover
Contact Name
Adi Tiara Putri
Contact Email
aditiaraputri@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
riaulawjournal@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hüküm Universitas Riau Jalan Pattimura Nomor 9. Pekanbaru
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
Riau Law Journal
Published by Universitas Riau
ISSN : 25798669     EISSN : 25798693     DOI : 10.30652
Core Subject : Social,
Riau Law Journal adalah jurnal yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Riau. Jurnal ini memuat kajian-kajian di bidang ilmu hukum baik secara teoritik maupun empirik. Fokus jurnal ini tentang kajian-kajian Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Acara, Hukum Bisnis, Hukum Tata Negara, Hukum Internasional, Hukum Administrasi Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan dan lainnya. Riau Law Journal diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu pada bulan Mei dan November.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 164 Documents
KEDUDUKAN HUKUM DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS ANTARA IBU KANDUNG DAN ANAK ANGKAT AKIBAT MANIPULASI AKTA OTENTIK OLEH NOTARIS No. 4309/PDT.G/2025/PA.TGRS muhammad alfarid kurniawan, Muhammad
Riau Law Journal Vol. 9 No. 2 (2025): Riau Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/pfq68626

Abstract

Child adoption is a common legal phenomenon in Indonesia intended to fulfill family psychological needs and child welfare. However, the absence of explicit regulations regarding the legal consequences of inheritance in Government Regulation No. 54 of 2007 often triggers civil disputes, particularly from an Islamic law perspective. Objective This study aims to analyze the legal standing of adopted children in Islamic inheritance distribution and examine the legal consequences of notarial procedural malpractice in issuing inheritance certificates based on Decision Number 4309/Pdt.G/2025/PA.Tgrs. Methods The research method used is normative juridical with a case and statutory approach. Secondary data were analyzed qualitatively using a deductive method. Results The results indicate that according to the Compilation of Islamic Law (KHI), adopted children do not have a lineage (nasab) relationship and thus are not entitled to be legal heirs; instead, they are entitled to a mandatory will (wasiat wajibah) of a maximum of 1/3 of the estate. Decision Number 4309/Pdt.G/2025/PA.Tgrs reveals that including an adopted child as a biological heir and ignoring a legitimate heir (the biological mother) in a notarial deed constitutes a substantive defect. Furthermore, violations of the procedure stipulated in Article 16 paragraph (1) letter m of the Notary Position Act result in the deed losing its authenticity. Conclusion This study recommends strengthening lineage verification by notaries and the need for synchronized regulations regarding the inheritance consequences for adopted children in Indonesian positive law to ensure legal certainty.
Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Waris Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Di Indonesia ERLIN FARIDHA; Ninik Ayuhandika; Tengku Mega Rahmadini; Lelly Muridi Zham-Zham
Riau Law Journal Vol. 10 No. 1 (2026): Riau Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/sa75b714

Abstract

Penelitian ini menganalisis kedudukan hukum terkait anak yang lahir di luar perkawinan dalam sistem pewarisan indonesia dengan pendekatan normatif yurisprudensi. Fokus penulis dalam analisis ini membahas terkait analisis yuridis terhadap perlindungan hak waris anak yang lahir di luar perkawinan di indonesia serta bagaimana yurisprudensi dalam putusan pengadilan dan mahkamah konstitusi. Penelitian memakai metode analisis yupendekatan statute, doctrinal, dan case law analysis untuk mengevaluasi kepastian hukum, perlindungan hak anak, serta konsistensi interpretasi di peradilan. Dengan sumber hukum primer  UU Perlindungan Anak, KHI, KUHPerdata, Putusan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, Putusan MA dan Pengadilan Agama serta sumber hukum sekunder seperti jurnal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun KUHPerdata memberikan mekanisme pengakuan dan ketentuan bagian waris bagi anak diluar perkawinan dalam KUHPerdata, terdapat ketegangan antara teks undang-undang dan prinsip non-diskriminasi konstitusional yang telah direfleksikan pada putusan Mahkamah Konstitusi serta ragam putusan Mahkamah Agung. Penulis merekomendasikan harmonisasi regulasi, pemberian kepastian pembuktian hubungan darah seperti bukti ilmiah atau forensik, serta prosedur pengakuan yang lebih cepat untuk menjamin hak waris anak tanpa diskriminasi.
Relevansi Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Praperadilan Terhadap Keabsahan Penetapan Tersangka: Perspektif Hak Asasi Manusia Sapta Aprilianto; Darryl Evan Brouwer; Lolita Fitriyana
Riau Law Journal Vol. 10 No. 1 (2026): Riau Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/tfgzwk65

Abstract

Article 90 paragraph (1) of the Law Number 20 of 2025 on Criminal Procuedural Law (CPC) Regarding the pre-trial proceeding, Article 2(2) of the Supreme Court Regulation Number 4 of 2016 limits the pre-trial proceedings competence in such a way that judges shall only examine the formal aspect of a person’s suspect determination legitimacy which refers to the minimum quantity of 2 valid evidences and shall not examine the material aspect of any cases. Until the CPC came into forece, the Supreme Court Regulatin is still in force. Such limitation is an incoherence with the principles of due process of law and human rights protection. Neither it coheres with the concept of suspect determination itself. This research is conducted in order to analyze the incoherence of Article 2(2) of the Supreme Court Regulation Number 4 of 2016 with the principles of due process of law and human rights protection and the concept of suspect determination. This research is conducted by using the normative research method. The novelty of this research is a proposition that Article 2(2) of the Supreme Court Regulation Number 4 of 2016 shall be set aside by the pre-trial judges in examining the relevancy of evidences as the basis of suspect determination. Furthermore, it is necessary to clearly stipulate the obligation of pre-trial judges to examine the relevancy of evidence as the basis of suspect determination.
PERAN DPD RI DALAM MENDORONG LEGISLASI EKONOMI BIRU BERBASIS WILAYAH PESISIR: ANTARA ASPIRASI DAERAH DAN EFEKTIVITAS REPRESENTASI KONSTITUSIONAL Budiman Basarah; Ulfia Hasanah; Rahmat GM Manik; Irhamni; Athika Salsabilla Harahap; Tike Murti Sari Dewi
Riau Law Journal Vol. 10 No. 1 (2026): Riau Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/c17y9t63

Abstract

Artikel ini mengkaji peran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam mendorong pembentukan legislasi yang mendukung pengembangan ekonomi biru di wilayah pesisir. Sebagai lembaga yang mewakili kepentingan daerah, DPD RI diharapkan mampu memperjuangkan kebijakan pembangunan maritim yang berkelanjutan dan berpihak pada masyarakat pesisir. Namun, kewenangan legislasi DPD yang terbatas menyebabkan kontribusinya dalam perumusan kebijakan strategis belum optimal. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan berbagai literatur yang relevan. Kajian difokuskan pada aspek konstitusional yang diatur dalam UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Analisis dilakukan untuk menilai keselarasan antara norma hukum yang berlaku dengan kebutuhan pembangunan ekonomi biru dan aspirasi masyarakat pesisir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran legislasi DPD RI masih belum efektif dalam mendukung pembangunan ekonomi biru. Hambatan utama berasal dari keterbatasan kewenangan konstitusional DPD, sistem legislasi yang cenderung sentralistik, serta dominasi partai politik dalam proses pembentukan undang-undang. Kondisi ini mengurangi kemampuan DPD untuk mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan daerah secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan reorientasi politik hukum serta penguatan fungsi legislasi DPD RI agar dapat berperan lebih besar dalam pembentukan kebijakan kelautan yang berkelanjutan. Dengan penguatan tersebut, DPD diharapkan mampu menjadi jembatan yang lebih efektif antara kepentingan nasional dan aspirasi masyarakat daerah pesisir secara adil, responsif, dan berorientasi pada pembangunan ekonomi biru.