cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Adi Tiara Putri
Contact Email
aditiaraputri@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
riaulawjournal@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hüküm Universitas Riau Jalan Pattimura Nomor 9. Pekanbaru
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
Riau Law Journal
Published by Universitas Riau
ISSN : 25798669     EISSN : 25798693     DOI : 10.30652
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Riau Law Journal adalah jurnal yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Riau. Jurnal ini memuat kajian-kajian di bidang ilmu hukum baik secara teoritik maupun empirik. Fokus jurnal ini tentang kajian-kajian Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Acara, Hukum Bisnis, Hukum Tata Negara, Hukum Internasional, Hukum Administrasi Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan dan lainnya. Riau Law Journal diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu pada bulan Mei dan November.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 160 Documents
 12   13   14   15   16 
Analisis Yuridis terhadap Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Perlindungan Konsumen di Indonesia SARI, MAULIDINA; YOE, AVECIENA; WINDARTO, WINDARTO
Riau Law Journal Vol. 9 No. 1 (2025): Riau Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/rlj.9.1.41-57

Abstract

This paper aims to evaluate the performance of non-judicial consumer dispute resolution institutions in fulfilling their role as protectors of consumer rights, particularly in light of the growing complexity of contemporary commercial transactions and the proliferation of sector-specific dispute resolution forums. The primary focus of this study is to assess the extent to which these institutions are capable of delivering legal protection that is effective, expedient, and accessible, despite facing various structural and functional limitations such as unclear jurisdictional boundaries, overlapping mandates with other bodies, and weak institutional infrastructure. The research adopts a normative juridical approach, employing doctrinal legal analysis and the examination of relevant case decisions. The findings reveal that, structurally, these institutions continue to encounter fundamental challenges, including the limited binding effect of their decisions, which remain subject to judicial review, the lack of regulatory coherence, and insufficient institutional capacity particularly in addressing disputes arising from digital transactions and financial services. The absence of a uniform national procedural standard further contributes to inconsistencies in implementation across regions. This study underscores the urgent need to strengthen the institutional role through the harmonization of sectoral regulations, restructuring of institutional authority, and the development of an integrated digital complaint system. These findings are expected to contribute to the formulation of institutional policy frameworks that are more adaptive and effective in responding to the evolving challenges of consumer protection.
Fiksi Hukum Dalam Transaksi Elektronik: Problematika Validitas Perjanjian Dalam Era Smart Contract Lofi, R. Mustar
Riau Law Journal Vol. 9 No. 1 (2025): Riau Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/05131z66

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis validitas hukum dari smart contract berbasis Blockchain dalam perspektif hukum perdata Indonesia. Munculnya smart contract menghadirkan tantangan signifikan terhadap prinsip-prinsip fundamental seperti konsensualisme, kebebasan berkontrak, dan keadilan substantif. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini menerapkan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan untuk mengkaji ketegangan antara prinsip hukum perdata dan realitas digital. Temuan menunjukkan adanya kekosongan hukum dalam sistem hukum warisan kolonial Indonesia yang tidak memadai dalam menangani kompleksitas kontrak algoritmik. Kekosongan ini berisiko menimbulkan kerugian hukum, terutama bagi pihak yang kurang literasi digital. Penelitian ini memperkenalkan konsep kesenjangan digital normatif dan mendorong pengakuan smart contract sebagai entitas kontraktual baru, dengan penekanan pada pengawasan dan verifikasi substansial. Implikasi dari penelitian ini menyoroti perlunya reformasi hukum yang mendesak untuk beradaptasi dengan era transformasi digital, memastikan keadilan substantif dalam transaksi digital. Akhirnya, artikel ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori hukum kontrak yang lebih adaptif terhadap dinamika teknologi.
Arah Kebijakan Hukum Pidana Pasca Perubahan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Kusuma, Daffa Prangsi Rakisa Wijaya
Riau Law Journal Vol. 9 No. 1 (2025): Riau Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/ee03aj79

Abstract

Penelitian ini berfokus pada analisis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE) dalam perspektif kebijakan hukum pidana. Pasca perubahan UU KSDAHE yang telah berlaku selama lebih dari tiga dekade, menyisakan sejumlah substansi yang perlu diperbarui seperti jenis tindak pidana baru hingga pertanggungjawaban pidana korporasi. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti arah kebijakan hukum pidana pasca perubahan UU KSDAHE dan apa saja tantangan yang akan muncul pasca perubaha UU KSDAHE. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UU KSDAHE Lama memiliki sejumlah catatan penting yang harus diperbarui seperti landasan filosofis berupa tujuan pemidanaan yang digunakan. Arah kebijakan hukum pidana pasca perubahan UU KSDAHE menunjukkan bahwa sarana non-penal berupa hukum administratif minim digunakan dan asas ultimum remedium tidak tercermin dalam undang-undang ini, melainkan justru asas premum remedium yang digunakan. Tantangan pasca perubahan UU KSDAHE terdiri atas jenis sanksi pidana bagi korporasi, potensi disparitas penjatuhan pidana, overcriminalization karena tumpang tindih delik, inkonsistensi terhadap formulasi kebijakan hukum pidana integral hingga belum direkognisinya korban non-manusia sebagai korban kejahatan. Saran atas penelitian ini diperlukan telaah ulang atas pemberlakuan UU KSDAHE serta penyusunan pedoman pemidanaan bagi seluruh elemen penegak hukum untuk mengatasi permasalahan yang muncul sejak dalam tahapan kebijakan formulasi UU KSDAHE.
Legal Analysis of Self-Preferencing Conducted by Marketplace on Courier Services Based on Anti-Monopoly Law and Unfair Business Competition Samariadi
Riau Law Journal Vol. 9 No. 2 (2025): Riau Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jy04jf58

Abstract

The rapid development of e-commerce has positioned marketplaces as dominant players within the digital economy, while simultaneously giving rise to complex competition issues, one of which is the practice of self-preferencing. This article analyzes the legal implications of self-preferencing practices carried out by marketplaces in Indonesia, particularly the tendency to prioritize or grant exclusive advantages to affiliated or self-owned courier services. Employing a normative legal research method with statutory and conceptual approaches, this study examines the extent to which such practices may violate Law No. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition (the Anti-Monopoly Law), specifically with regard to abuse of dominant position, discriminatory conduct, and exclusive dealing arrangements. The findings reveal that self-preferencing may hinder fair competition in the courier service sector, disadvantage independent courier providers, restrict consumer choice, and potentially stifle innovation. Such practices create entry barriers for new market entrants and unjustly reinforce marketplace dominance. Accordingly, it is imperative for the Indonesia Competition Commission (KPPU) to proactively monitor and take enforcement actions against self-preferencing practices in order to safeguard a fair and balanced competitive environment in the digital marketplace and promote consumer welfare and market efficiency.
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI MOBIL BEKAS DI SHOWROOM SYAHRAN MOTOR KABUPATEN PADANG LAWAS SUMATERA UTARA Husni Ependi Djamaris; Rika Lestari; Rahmat Gm Manik
Riau Law Journal Vol. 9 No. 2 (2025): Riau Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/hmzmrc08

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan perlindungan konsumen dalam jual beli mobil bekas di Showroom Syahran Motor Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara yang berfokus tentang pemenuhan hak-hak konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Penelitian ini menggunakan Hukum Sosiologis, data diperoleh melalui hasil wawancara dan hasil observasi. Pelaku usaha belum sepenuhnya memenuhi ketentuan UUPK, terbukti dari hak-hak konsumen yang diabaikan, seperti informasi yang tidak jelas terkait kondisi mobil, serta adanya kerugian yang dialami konsumen akibat kondisi mobil yang cacat. Kemudian, adanya klausula eksonerasi dalam perjanjian jual beli yang menimbulkan ketidakseimbangan posisi hukum antara konsumen dan pelaku usaha. Beberapa konsumen juga tidak mendapatkan ganti rugi atas kerusakan mobil, karena terikat perjanjian sepihak yang melanggar prinsip perlindungan konsumen. Dalam penelitian ini pentingnya pengetahuan  hukum baik konsumen maupun pelaku usaha agar lebih memahami  hak dan  kewajibannya, dan  seharusnya    konsumen   perlu melakukan upaya lanjutan untuk memperjuangkan haknya melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
Analisis Yuridis Terhadap Peran Ahli Dalam Perkara Perdata di Pengadilan Indonesia DAHLAN; Ninik Ayuhandika
Riau Law Journal Vol. 9 No. 2 (2025): Riau Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/tn1zy467

Abstract

Abstrak Peran ahli dalam perkara perdata di Indonesia memiliki posisi strategis sebagai pihak yang membantu hakim menemukan kebenaran materiil. Kehadiran ahli diatur dalam Pasal 154 HIR dan Pasal 180 RBg serta berbagai peraturan terkait lainnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif untuk menganalisis kedudukan hukum, fungsi, serta batasan kewenangan ahli dalam praktik peradilan perdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ahli memberikan kontribusi signifikan dalam menjelaskan persoalan teknis yang tidak dikuasai hakim, meskipun keterangannya bukan merupakan alat bukti yang berdiri sendiri. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi terkait standar profesionalisme saksi ahli untuk mencegah penyalahgunaan perannya dalam proses peradilan.
Urgensi Pengaturan Perdagangan Pengaruh (Trading in Influence) Sebagai Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Sosiologi Hukum Harahap, Athika Salsabilla; Ilham Azhari; Irhamni
Riau Law Journal Vol. 9 No. 2 (2025): Riau Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/chn5tm57

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pengaturan tindak pidana trading in influence (perdagangan pengaruh) dalam sistem hukum Indonesia ditinjau dari perspektif sosiologi hukum. Permasalahan utama yang dibahas adalah ketiadaan pengaturan mengenai trading in influence dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi meskipun Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Kekosongan hukum ini menimbulkan ketidakpastian dan berpotensi menghambat upaya pemberantasan korupsi, khususnya di sektor politik. Isu ini penting karena praktik memperjualbelikan pengaruh dalam ranah kekuasaan semakin marak, namun belum memiliki dasar kriminalisasi yang jelas. Metode penelitian   yang   digunakan   adalah   metode  yuridis-normatif  dengan pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis, yaitu dengan menelaah norma hukum positif, konvensi internasional, serta teori law as a tool of social engineering dari Roscoe Pound yang menempatkan hukum sebagai sarana rekayasa sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan trading in influence perlu diadopsi ke dalam hukum nasional guna menutup kekosongan hukum, memperkuat integritas sistem antikorupsi, dan menyesuaikan hukum dengan perkembangan sosial. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis interdisipliner antara hukum pidana korupsi dan sosiologi hukum yang menegaskan peran hukum sebagai instrumen perubahan sosial untuk membentuk masyarakat yang beradab dan bebas dari praktik penyalahgunaan pengaruh.
BUMDes Berbadan Hukum dan Kemandirian Ekonomi Desa: Analisis Yuridis atas Tantangan dan Peluang Implementasi Regulasi Kasmawati; Siswanto, Heni; Muhtadi; Putri, Ria Wierma; Silviana, Ria
Riau Law Journal Vol. 9 No. 2 (2025): Riau Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/qb6e9431

Abstract

This study aims to analyze the role of village-owned enterprises (BUMDes) with legal entity status in driving village economic independence and supporting sustainable national development. The research focuses on identifying challenges faced by BUMDes, including regulatory complexity, administrative constraints, limited legal literacy, and weak governance practices, while exploring opportunities arising from their formal legal recognition. Using a qualitative normative approach, the analysis highlights how legal entity status strengthens institutional legitimacy, facilitates access to financing, encourages business partnerships, and promotes diversification of economic activities at the village level. Findings show that despite significant opportunities, implementation remains suboptimal due to structural, managerial, and technological barriers. The study emphasizes the need for capacity-building programs, harmonization of regulations, and stronger collaboration between government, academia, and local institutions to improve governance quality and maximize BUMDes’ potential. Strengthening BUMDes as legal entities can enhance community participation, create sustainable economic growth, and position villages as strategic actors within the broader national economy.
Pemidanaan Terhadap Penjual Atau Pemberi Minuman Yang Memabukan Kepada Orang Yang Sedang Dalam Keadaan Mabuk Dalam Hukum Pidana Di Indonesia Prilian Cahyani; Astutik
Riau Law Journal Vol. 9 No. 2 (2025): Riau Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/42gkgf74

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa dasar pertimbangan hukum pidana dalam Pasal 424 ayat (1) Undang – undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang selanjutnya disebut dengan KUHP Nasional, tentang penjatuhan sanksi pidana bagi orang yang menjual atau memberikan minuman atau bahan yang memabukan kepada orang yang sedang dalam keadaan mabuk. Meskipun sebelumnya telah diatur dalam ketentuan Pasal 300 ayat 1 ke-1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang KUHP yang selanjutnya disebut dengan KUHP kolonial. Terdapat perbedaan tentang syarat penjatuhan sanksi kepada pelaku yang sebelumnya dijatuhkan jika diberikan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk, namun dalam ketentuan KUHP Nasional yang mensyaratkan bahwa sanksi diberikan kepada setiap orang yang menjual atau memberikan minuman yang memabukan kepada orang yang sedang dalam keadaan mabuk. Sampai saat ini Indonesia tidak melarang orang menjual atau mongkonsumsi minuman atau bahan yang memabukan, namun hanya membatasi peredaran dan kandungan minuman yang mengandung etil alkohol. Larangan menjual atau memberikan minuman atau bahan yang memabukan kepada orang yang sedang dalam keadaan mabuk berpotensi menimbulkan permasalahan terkait pertanggungjawaban pidana bagi penjual orang perorangan dan korporasi. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Hasil kajian menunjukan bahwa pertimbangan diaturnya pasal 424 ayat (1) dalam KUHP adalah dalam rangka memberikan aturan yang ketat tentang penjualan atau pemberian minuman dan bahan memabukan terutama dalam kondisi yang bisa membahayakan individu lain. Konsep mabuk sebagai keadaan dimana seseorang kehilangan kesadaran atau mengalami penurunan kemampuan fisik serta mental sebagai akibat dari mengkonsumsi alkohol serta zat lain yang memabukan. Dengan demikian mengkonsumsi alkohol dapat berdampak pada timbulnya suatu kondisi yang dilarang yaitu mabuk. Di Indonesia, penjualan minuman yang mengandung etil alkohol diatur peredarannya dengan dikenakan cukai. Karena konsumsinya yang perlu dikendalikan, peredarannya yang perlu diawasi serta pemakaiannya yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Penelitian ini berkontribusi dalam memberikan rekomendasi tentang kualifikasi dari keadaan mabuk sebagai dasar penjatuhan pidana terhadap orang yang memberikan atau menjual minuman yang memabukan serta pihak yang bertanggungjawab atas penjulan atau pemberian minuman yang memabukan tersebut.  
Hambatan Pendaftaran Merek Makanan Pelito Daun Berkaitan dengan Perlindungan Hukum Pelaku Usaha di Kabupaten Kampar Irfan Ridha; Meriza Elpha Darnia; Ghina Meilani Rizki; Tri Vebri Yance
Riau Law Journal Vol. 9 No. 2 (2025): Riau Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/1h9h7738

Abstract

Kue palito daun adalah makanan khas daerah Provinsi Riau dari Kabupaten Kampar. Kue ini dikatakan kue palito daun adalah apabila kita buka daun pisangnya maka bagian bawah dari kue ini seperti sumbu palito. Sumbu ini terbuat dari gula enau yang dipotong-potong. Pelito daun ini menjadi viral semenjak diadakannya kegiatan HUT ke-65 Kabupaten Kampar yang mengusung tema pencapaian rekor muri penyajian pelito daun terbanyak di Indonesia mengundang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)  yang menjual pelito daun untuk membuatnya. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan perekonomian yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan dan bakat individu dalam hal untuk menciptakan kesejahteraan serta membuka lapangan pekerjaan dengan cara menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu. Dalam dunia perdagangan, sektor bisnis pada setiap usahanya pasti memiliki kekayaan intelektual didalamnya, termasuk produk-produk yang dihasilkan oleh komunitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang pada umumnya mempunyai suatu merek dagang. Namun sebagian besar pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)  belum mendaftarkan merek produknya, maka dipandang perlu penelitian tentang Hambatan pendaftaran merk usaha makanan khas Kampar Pelito Daun berkaitan dengan perlindungan hukum pelaku usaha di Kabupaten Kampar. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis empiris dimana penelitian dilakukan di di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau, Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar dan komunitas pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)  di Kabupaten Kampar. Penelitian ini menunjukkan bahwa Merek sebagai salah satu Hak Kekayaan Intelektual yang mempunyai peran penting dalam kegiatan perdagangan guna menghindari persaingan usaha yang tidak sehat, hal ini disebabkan karena dengan adanya merek dapat dijadikan sebagai tanda untuk membedakan suatu produk dengan produk lainnya. Terdapat hambatan-hambatan dalam implementasi pendaftaran merek, baik yang dialami oleh pelaku Usaha pelito daun  maupun instansi terkait yakni meliputi hambatan internal dan hambatan ekternal serta upaya dalam mengatasinya.          

Page 16 of 16 | Total Record : 160

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 2 (2025): Riau Law Journal Vol. 9 No. 1 (2025): Riau Law Journal Vol 8, No 2 (2024): Riau Law Journal Vol. 8 No. 2 (2024) Vol 8, No 1 (2024): Riau Law Journal Vol 7, No 2 (2023): Riau Law Journal Vol 7, No 1 (2023): Riau Law Journal Vol. 6 No. 2 (2022) Vol 6, No 2 (2022): Riau Law Journal Vol 6, No 1 (2022): Riau Law Journal Vol 5, No 2 (2021): Riau Law Journal Vol 5, No 1 (2021): Riau Law Journal Vol 4, No 2 (2020): Riau Law Journal Vol 4, No 1 (2020): Riau Law Journal Vol 3, No 2 (2019): Riau Law Journal Vol 3, No 1 (2019): Riau Law Journal Vol 2, No 2 (2018): Riau Law Journal Vol 2, No 1 (2018): Riau Law Journal Vol 1, No 2 (2017): Riau Law Journal Vol 1, No 1 (2017): Riau Law Journal More Issue