cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Adi Tiara Putri
Contact Email
aditiaraputri@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
riaulawjournal@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hüküm Universitas Riau Jalan Pattimura Nomor 9. Pekanbaru
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
Riau Law Journal
Published by Universitas Riau
ISSN : 25798669     EISSN : 25798693     DOI : 10.30652
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Riau Law Journal adalah jurnal yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Riau. Jurnal ini memuat kajian-kajian di bidang ilmu hukum baik secara teoritik maupun empirik. Fokus jurnal ini tentang kajian-kajian Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Acara, Hukum Bisnis, Hukum Tata Negara, Hukum Internasional, Hukum Administrasi Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan dan lainnya. Riau Law Journal diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu pada bulan Mei dan November.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 160 Documents
 11   12   13   14   15 
Legal Review: YouTube Content as Collateral for Credit in Indonesia Rian, Frans
Riau Law Journal Vol 8, No 1 (2024): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/rlj.v8i1.8227

Abstract

The objective of this study is to assess the compliance of utilising YouTube material as collateral for bank loans under Republic of Indonesia Government Regulation Number 24 of 2022, which pertains to the Creative Economy (PP Ekraf). This study also explores the possibility of using content from a YouTube account as a type of fiduciary collateral. This research utilises normative legal research to analyse the laws. The data was analysed quantitatively using library research methodologies.  According to this research findings, YouTube videos can be classified as intangible assets due to their inclusion of copyrighted information. Under some circumstances, it can serve as collateral for a loan or line of credit. In this scenario, the guarantee requires the completion of the task, regardless of whether the debtor fulfils their obligations or not. The guarantee may stipulate that its provisions must be fulfilled through either a public auction or a private sale. Credit collateral problems can be handled either through litigation in court or by utilising alternative dispute resolution mechanisms, as specified in Article 40 of PP Ekraf.  
Eksistensi Notaris pada Pendirian Perseroan Perorangan dalam Sistem Hukum Positif di Indonesia Sejati, Mahanany Citraning Putri
Riau Law Journal Vol 8, No 2 (2024): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/rlj.v8i2.8287

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dari pengaturan mengenai Perseroan Perorangan yang dihadirkan melalu Undang-Undang Cipta Kerja serta bagaimana peran Notaris yang hilang dalam proses pendiriannya. Dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, penelitian ini bersifat preskriptif, yakni untuk menjawab isu hukum dengan cara menggambarkan, menelaah, mengkaji, dan menjelaskan secara tepat serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun dari berbagai pendapat ahli hukum, dengan tujuan untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang diangkat. Hasil penelitian menunjukan bahwa; Pertama, beberapa pengaturan terkait Perseroan Perorangan beserta pendiriannya belum memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Hal ini disebabkan oleh keberadaan badan hukum Perseroan Perorangan telah mengaburkan prinsip kontraktual yang selama ini berlaku dalam Perseroan Terbatas. Sehingga, keberadaan Perseroan Perorangan yang hanya didirikan oleh 1 (satu) orang tanpa adanya perjanjian tidak sesuai dengan prinsip   yang  selama  ini   dianut   alam  pendirian  Perseroan  Terbatas. Kedua, Notaris tidak memiliki kewenangan dalam pendirian Perseroan Peroangan karena badan hukum ini dapat didirikan dengan Surat Pernyataan Pendirian yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Namun, jika mengaitkan dengan tugas dan kewenangan Notaris lainnya, Notaris tetap dapat memiliki peran sebagai penyuluh hukum terkait pendirian Perseroan Peroangan jika dimintai oleh yang bersangkutan.
Urgensi Penegakan Hukum Terhadap Perbuatan Phising Sebagai Upaya Pencegahan Kejahatan Siber Sitorus, Nanang Tomi
Riau Law Journal Vol 8, No 1 (2024): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/rlj.v8i1.8264

Abstract

Kejahatan phishing akhir-akhir ini marak terjadi dan mengincar para pengguna smartphone baik tua maupun muda, sehingga mengingatkan seluruh masyarakat untuk berhati-hati. Kejahatan phising yang terjadi antara lain berupa ajakan dalam bentuk Application Package File (APK) yang menyebabkan banyak korban kehilangan uang di rekening. Meningkatnya kejahatan tersebut memerlukan penanggulangan dan tindakan agar kejahatan phising dapat berkurang dan pemerintah harus membuat kebijakan agar pengguna smartphone memiliki pengetahuan dan pemahaman terkait hal tersebut. Anti Phishing Working Group mencatat sudah ada 165.772 website phishing yang siap menjaring korban. Selain itu, aturan hukum perlu diperkuat untuk mengantisipasi dan melindungi data pribadi masyarakat dari kejahatan phishing.
Problematika Penatausahaan Dan Penertiban Tanah Aset Daerah Yang Menjadi Objek Sengketa Di Pengadilan (Studi Pengelolaan Barang Milik Daerah Di Provinsi Riau) arauf, muhammad
Riau Law Journal Vol 8, No 2 (2024): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/rlj.v8i2.8299

Abstract

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, yang menekankan pentingnya pengamanan administrasi, fisik, dan hukum atas barang milik daerah. Dengan demikian, kepala daerah memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola aset daerah untuk menghindari sengketa dan memaksimalkan potensi aset sebagai kekayaan daerah. Pengelolaan aset daerah, khususnya tanah, sering kali menghadapi berbagai tantangan, termasuk ketidakjelasan status kepemilikan, kurangnya dokumentasi yang memadai, dan konflik hukum yang berlarut-larut. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa aset tanah daerah dan mengevaluasi efektivitas penatausahaan serta penertiban yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dalam penelitian ini akan diteliti terkait problematika penatausahaan dan penertiban tanah barang milik daerah yang menjadi objek sengketa di pengadilan (studi pengelolaan barang milik di daerah di provinsi riau, jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian berupa studi empiris yang untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan bekerjanya hukum dalam masyarakat yang menemukan fakta sesuai dengan yang terjadi apa adanya fakta tersebut, kesimpulan penelitian ini adalah Problematika penatausahaan dan penertiban BMD di Provinsi Riau disebabkan oleh kurangnya komitmen lembaga terkait dan tingginya kepentingan pihak ketiga yang beritikad tidak baik, sehingga sering berujung pada sengketa di pengadilan. Meskipun pengadilan umumnya menguatkan hak Pemerintah Provinsi Riau, masalah ini tetap mempengaruhi pencatatan dan pelaporan aset daerahKata Kunci : Pengelolaan Aset Daerah, Barang Milik Daerah, Sengketa Aset Daerah
Problematika ICC Dalam Menjatuhkan Sanksi Kepada Israel Dalam Perspektif Hukum Internasional wicaksono, agung tri; Badrotin Jabbar, Achmad Arbi’ Nur; Fatwa, AH Fajruddin
Riau Law Journal Vol 8, No 1 (2024): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/rlj.v8i1.8241

Abstract

International Criminal Court (ICC) atau Mahkamah Pidana Internasional adalah pengadilan yang tidak berada dibawah persatuan bangsa-bangsa (PBB) dan bersifat independen yang memiliki yurisdiksi dalam mengadili mengadili seseorang/negara yang diduga melakukan tindakan pidana HAM berat seperti kejahatan perang, genosida, dan kejahatan terhadap manusia. Namun dalam realitanya, ICC terkesan abai terhadap tindakan genosida dan kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina dengan dalih bahwa Israel tidak mengakui statuta roma dan bukan termasuk anggota ICC, maka israel tidak dapat dikenakan sanksi apapun dari ICC. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menelusuri mengapa ICC terkesan abai terhadap tindakan Israel yang seharusnya menjadi yurisdiksinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan statuta roma sebagai bahan hukum primer. Hasil temuan penelitian ini adalah Israel seharusnya tetap bisa dikenai sanksi oleh ICC berdasarkan pasal 12 ayat 2 statuta roma yang menyatakan bahwa yurisdiksi ICC juga berlaku terhadap negara non ICC yang melakukan tindakan kejahatannya di wilayah negara yang mengakui statuta roma, dalam hal ini Palestina telah meratifikasi statuta roma pada 1 April 2015. Implikasi penelitian ini adalah bahwa Israel dapat diadili oleh ICC walaupun mereka tidak meratifikasi statuta roma.
Pertanggungjawaban Pidana terhadap Aparat Penegak Hukum atas Penundaan dalam Proses Peradilan Pidana Tindak Pidana Korupsi Kasus PT Krakatau Steel (Studi Hukum Putusan Pengadilan Negeri Serang) Pratiwi, Norma Risca; S.H., M.H., Ridwan; Rofiana, S.H., M.H., Reine
Riau Law Journal Vol 8, No 1 (2024): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/rlj.v8i1.8268

Abstract

Pada proses pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi PT Krakatau Steel ini, adanya pengabaian kewajiban hukum oleh aparat penegak hukum terhadap pemenuhan hak-hak terdakwa. Permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini yaitu bagaimana proses penundaan dalam proses peradilan pidana tindak pidana korupsi kasus PT Krakatau Steel dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap aparat penegak hukum atas penundaan dalam proses peradilan pidana tindak pidana korupsi kasus PT Krakatau Steel (Studi Hukum Putusan Pengadilan Negeri Serang). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini bahwa dalam proses pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi kasus PT Krakatau Steel pada proses pembuktian di persidangan yang merupakan bagian dari tahap penuntutan dalam proses peradilan pidana sering terjadi penundaan hingga 7 kali oleh jaksa dan hakim ad hoc pengganti. Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap aparat penegak hukum atas penundaan dalam proses peradilan pidana tindak pidana korupsi kasus PT Krakatau Steel yaitu jaksa dan hakim ad hoc pengganti atas perbuatannya yang melakukan penundaan persidangan dengan tidak menuruti perintah menurut undang-undang oleh pejabat sebagaimana bentuk penghinaan terhadap peradilan (contempt of court). Sehingga jaksa dan hakim ad hoc pengganti tersebut dapatlah dimintai pertanggungjawaban secara pidana dengan Pasal 216 ayat (1) KUHP tentang Kejahatan Terhadap Penguasa Umum.
Pelaksanaan Perjanjian Pengelolaan Pertanian Pada Masyarakat Adat Kampar GM Manik, Rahmat; Firmanda, Hengki; Darnia, Meriza Elpha; Salami, Mumaddun Khaerudin
Riau Law Journal Vol 8, No 2 (2024): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/rlj.v8i2.8300

Abstract

Agricultural land has a social function whose benefits are very helpful to improve the welfare of the community in order to realize social justice. Land exploitation agreements with production sharing are regulated in customary law based on an agreement between the landowner and the tenant farmer in return for the results agreed by both parties. In its development, the production sharing agreement is regulated through Law Number 2 of 1960 Concerning Production Sharing Agreements. In the Kampar Regency area, which has indigenous peoples and still upholds life based on customs or still maintains local wisdom. Access to agricultural management is an important aspect for indigenous peoples, especially for indigenous groups that are still dependent on natural resources. In managing agricultural land, indigenous peoples in Kampar Regency, one of which is carried out by cooperating in agricultural land management between fellow indigenous peoples. The urgency of this writing is to see the implementation of agricultural management agreements in indigenous peoples in Kampar Regency. The results of this study are that not all indigenous peoples carry out agricultural land management agreements, agricultural management agreements are carried out because the majority of the population works as farmers, but not all people have land for farming. Agreements are made in writing for agricultural management. Obstacles to the Implementation of profit-sharing agreements in the indigenous people of Kampar Regency include When implementing the Harvest, the cultivator does not share the results in accordance with the agreement. Discrepancies in understanding between indigenous peoples as cultivators and indigenous peoples as landowners. The lack of understanding of indigenous peoples regarding agricultural profit-sharing arrangements and tenurial conflicts that still occur in Kampar have also become obstacles in the implementation of agricultural land management agreements in Kampar indigenous peoples
Pengajuan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Debitor Pailit Selaku Penggugat (Analisis Perkara No. 142/Pdt.G/2022/PN. Jkt. Sel) Analisis Pasal 28 UUKPKPU ALAMRI, MOH ZEDZAKY; HARAHAP, SHABRINA; ARYANTO, DAFA; JODI, MIKAIL; ., SUFIARINA
Riau Law Journal Vol 8, No 1 (2024): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/rlj.v8i1.8243

Abstract

Tulisan ini dengan tujuan menganalisis kewenangan debitor pailit mengajukan gugatan perbuatan melanggar hukum di depan persidangan. Salah satu perikatan yang bersumber dari undang-undang adalah perbuatan melanggar hukum (onrechts mategedaad). Pasal 1365 KUHPerdata menentukan; “Setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan  si pembuat kerugian untuk memberikan penggantian kerugian”. Perbuatan melanggar hukum merupakan tindakan keperdataan dengan pertanggungjawaban berupa penggantian kerugian. Dalam perkara yang diregistrasi bernomor 142/Pdt.G/2022/PN.JakSel berkaitan dengan gugatan perbuatan melanggar hukum, yang diajukan oleh debitor dalam status pailit. Pihak tergugat tidak menggunakan haknya menunda perkara sampai dilakukan pemanggilan terhadap kurator dan juga tidak meminta perkara untuk digugurkan. Sehingga perkara tetap berlanjut dan diperiksa serta diputus oleh majelis hakim dengan amar putusan gugatan tidak dapat diterima. Pembahasan dilakukan dengan menggunakan penelitian kepustakaan dan mengutamakan penggunaan bahan-bahan hukum berupa pengaturan berkaitan dengan perbuatan melanggar hukum dan pengaturan tentang kepailitan. Hasil penelitian didapatkan debitor pailit tidak terlarang sebagai penggugat di pengadilan dengan mendasarkan pada Pasal 28 UUKPKPU. Dan undang-undang memberikan kewenangan kepada penggugat untuk minta perkara digugurkan. Tetapi gugatan berkaitan dengan pemenuhan prestasi berupa pembayaran yang didasarkan pada perjanjian merupakan kewenangan dari kurator sebagai yang mempunyai kewenangan menguasai dan mengurus harta debitor pailit.
Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Perangkat Lunak Microsoft Ramadan, Bintang Sabda
Riau Law Journal Vol 8, No 2 (2024): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/rlj.v8i2.8290

Abstract

Hubungan jual beli antara konsumen dan pelaku usaha menghadirkan sebuah perikatan yang menghasilkan sebuah perjanjian yang mana kedua belah pihak memiliki perjanjian yang dapat disebut prestasi atas perjanjian itu agar tidak menimbulkan perjanjian yang dapat disebut perjanjian wanprestasi atau ingkar janji. Contohnya kasus antara PT. Pusat Komputer Asaba dan PT. Eduspec Indonesia dengan penyelesaian wanprestasi atas penjualan beli perangkat lunak (software) dengan dikeluarnya keputusan pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 361/PDT.G/2019/PN.Jkt.Tim. Putusan atas upaya gugatan yang diajukan oleh PT. Asaba Computer Center tentang wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan oleh PT. Eduspec Indonesia, konsumen yang telah melakukan pesanan pembelian kepada pelaku usaha yang dimana telah menyepakati tentang perikatan yang telah dibuat, serta total biaya dan tempo pembayaran untuk menyelesaikan semua pembayaran yang telah disepakati dalam perikatan yang telah dibuat, tetapi konsumen dengan sadar tidak menjalankan perikatan yang telah disepakati atau ingkar janji terhadap perikatan tersebut. Sehingga keluarnya keputusan pengadilan negeri Jakarta Timur menyatakan wanprestasi atau ingkar janji terhadap konsumen.
Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Perangkat Lunak Microsoft Bintang Sabda Ramadan; Iswi Hariyani; Pratiwi Puspitho Andini
Riau Law Journal Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/rlj.8.2.113-125

Abstract

The buying and selling relationship between consumers and business actors presents an engagement that results in an agreement in which both parties have a dispute which can be called performance on the agreement so as not to give rise to a dispute which can be called a dispute of default or broken promise. For example, the case between PT. Asaba Computer Center and PT. Eduspec Indonesia with a breach of contract dispute regarding the sale and purchase of software with the issuance of the East Jakarta District Court decision Number 361/PDT.G/2019/PN.Jkt.Tim. Decision on the lawsuit filed by PT. Asaba Computer Center regarding default or broken promises made by PT. Eduspec Indonesia, consumers who have made purchase orders to business actors who have agreed on the agreement that has been made, as well as the total costs and payment terms to complete all payments that have been agreed upon in the agreement that has been made, but the consumer consciously does not carry out the agreement that has been made. agreed or broken promises regarding the agreement. So the East Jakarta district court issued a decision declaring a breach of contract or broken promise to consumers.

Page 13 of 16 | Total Record : 160

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 2 (2025): Riau Law Journal Vol. 9 No. 1 (2025): Riau Law Journal Vol 8, No 2 (2024): Riau Law Journal Vol. 8 No. 2 (2024) Vol 8, No 1 (2024): Riau Law Journal Vol 7, No 2 (2023): Riau Law Journal Vol 7, No 1 (2023): Riau Law Journal Vol 6, No 2 (2022): Riau Law Journal Vol. 6 No. 2 (2022) Vol 6, No 1 (2022): Riau Law Journal Vol 5, No 2 (2021): Riau Law Journal Vol 5, No 1 (2021): Riau Law Journal Vol 4, No 2 (2020): Riau Law Journal Vol 4, No 1 (2020): Riau Law Journal Vol 3, No 2 (2019): Riau Law Journal Vol 3, No 1 (2019): Riau Law Journal Vol 2, No 2 (2018): Riau Law Journal Vol 2, No 1 (2018): Riau Law Journal Vol 1, No 2 (2017): Riau Law Journal Vol 1, No 1 (2017): Riau Law Journal More Issue