cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Adi Tiara Putri
Contact Email
aditiaraputri@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
riaulawjournal@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hüküm Universitas Riau Jalan Pattimura Nomor 9. Pekanbaru
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
Riau Law Journal
Published by Universitas Riau
ISSN : 25798669     EISSN : 25798693     DOI : 10.30652
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Riau Law Journal adalah jurnal yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Riau. Jurnal ini memuat kajian-kajian di bidang ilmu hukum baik secara teoritik maupun empirik. Fokus jurnal ini tentang kajian-kajian Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Acara, Hukum Bisnis, Hukum Tata Negara, Hukum Internasional, Hukum Administrasi Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan dan lainnya. Riau Law Journal diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu pada bulan Mei dan November.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 160 Documents
 3   4   5   6   7 
PERLINDUNGAN HUKUM BАGI KORBАN TINDАK PIDАNА PENIPUАN JUAL BELI ONLINE DI INDONESIA Dea Larissa Dea Larissa Deah
Riau Law Journal Vol 4, No 2 (2020): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (253.609 KB) | DOI: 10.30652/rlj.v4i2.7853

Abstract

The development of technology and information led to new innovations related to the model in the trading system, namely Online Buying and Selling. The world economy and current international trade competition can have negative implications for consumer protection in online trading in Indonesia. The research method uses a descriptive qualitative approach that is by understanding various concepts found in the research process, research techniques using content analysis and library research. This research aims to find out how legal protection for victims of online buying and selling scams in Indonesia.
THE PURIFIATION THEORY OF JUSTICEE FUNCTIONS: JALAN MENUJU KEHIDUPAN HUKUM YANG DEMOKRATIS DAN PANCASILAISTIS Herman Bakir
Riau Law Journal Vol 2, No 2 (2018): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (676.383 KB) | DOI: 10.30652/rlj.v2i2.6211

Abstract

AbstrakPenelitian eksploratis ini secara khusus dipersiapkan untuk menjawab tentang perlunya penciptaan sebuah forum pemurnian terhadap hukum positif, persisnya, sebuah model pemurnian yang diharapkan dapat menghadirkan  di tengah-tengah kita sebuah sistem hukum dengan level yang lebih tinggi lagi dalam berdemokrasi, Sistem Hukum Pancasilaistis. Pendekatan yang digunakan untuk mendekati objek yang diteliti adalah, pendekatan yang yuridis-interdisipliner, pendekatan yang lazim digunakan dalam studi-studi Teori Hukum pada umumnya. Sementara itu, metode penelitian yang digunakan pada konteks keseluruhan penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif-teoretikal. Inilah sebutan untuk sistem yang akan mengampu penelitian ini untuk memetakan persoalan-inti; menghimpun data; dan, informasi, melakukan analisis, untuk kemudian menarik seperangkat kesimpulan. Hasil penelitian: (a) Lahirnya teori baru dalam diskurus-diskursus hukum pada tataran teoretikal, yakni: The Purification Theory of Justice Functions. Teori ini menawarkan kita sebuah tesis yang berintikan semacam persuasi akan pentingnya forum pemurnian/santification terhadap Fungsi-fungsi Peradilan, terutama dari forum pencampuran antara fungsi peradilan itu sendiri dengan, atau, terhadap potensi terjadinya penetrasi Fungsi Pemerintahan; (b) Jalan teoretis ini merupakan hal yang sedemikian fundamentalnya untuk dipertenggangkan, sebab teori ini diyakini sebagai satu-satunya di antara teori-teori di bidang hukum (yang ada di era kita) yang paling berkemampuan untuk memprakarsai lahirnya sebuah sistem penegakan hukum dengan performa yang jauh lebih meyakinkan, terutama di negara-negara yang sistem hukumnya tengah mengalami problem pembusukan yang sangat serius secara fathomistis; (c) Teori ini tidak sekedar menjanjikan kita sebuah sistem hukum yang dapat bekerja jauh lebih baik di dalam sejarah dan masyarakat, tapi sekaligus menjanjikan lahirnya sebuah Negara yang dioperasionalkan oleh sebuah Sistem Hukum yang sepenuhnya memiliki watak yang demokratis, dan Pancasilaistis.Kata kunci: Teori Hukum; Pemurnian; Hukum Positif; Konsep Kehidupan yang Demokratis, dan Pancasilaistis AbstractThis exploratory research is specifically prepared to answer the need for the creation of a forum for sanctification of positive Lawes, precisely, a sanctification model that is expected to present in our midst a higher level legal system in democracy, a Pancasilaistic Legal System. The approach used to explore the object under the study is a juridical-interdisciplinary approach an approach commonly used in Legal Theory studies in general. Meanwhile, the research method used in the overall context of this study is a normative-theoretical legal research method. This is the terminology to express the system that will control this project to map the core-problems; collect data; and, information, conducting analysis; then, drawing a set of conclusions.  The results: (a) The birth of a new theory in legal discourses at the theoretical level, namely: The Purification of Theory of Justice Functions. This theory offers us a thesis which in essence is a kind of inducement on the importance of the forum for purification/santification of the Judicial Functions, especially on the forum of mixing the function of the judiciary itself with, or, the potential for penetration of Government Functions. (b) This theoretical track has become so important, because it is believed to be the only one among legal theories (in our era) that are most capable of initiating the birth of a law enforcement system with a far more convincing performance, especially in countries whose legal systems are experiencing a fathomistically problem of putrefaction. This theory does not merely pledges us a legal system that can work much better in history, and society, but at the same time pledges the birth of a State that is truly operationalized by a legal system that is extremely democratic and Pancasilaistic.Keywords: Legal Theory; Purification; Law Positive; Concept of Democratic, and Pancasilaistic Social Life
Upaya Satuan Pembinaan Masyarakat Polres Bantul Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Cunduk Wasiati; Hartanto Hartanto
Riau Law Journal Vol 4, No 1 (2020): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (305.003 KB) | DOI: 10.30652/rlj.v4i1.7827

Abstract

Penyalahguna narkotika seakan tak pernah surut, diseluruh penjuru negeri dilakukan pencegahan berupa penyuluhan hukum tentang bahaya narkotika kepada seluruh elemen masyarakat, pada kesempatan ini penulis ini melakukan penelitian empiris mengenai upaya Satuan Pembinaan Masyarakat Polres Bantul dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkotika dan hambatan yang terjadi. Dalam penyuluhan faktor yang penting adalah bagaimana kemampuan penyuluh dalam memaparkan tentang bahaya narkotika agar masyarakat dengan mudah dapat memahami, sehingga kemudian berperilaku sesuai tujuan penyuluhan yaitu tidak menyalahgunakan narkotika
KEKEBALAN KEDUTAAN BESAR DAN KONSULAT ASING DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN Revirta Arshinta Suharta; Abdul Maasba Magassing; Iin Karita Sakharina
Riau Law Journal Vol 2, No 1 (2018): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (456.773 KB) | DOI: 10.30652/rlj.v2i1.4710

Abstract

The purpose of this research is to understand employee’s rights especially Indonesian citizen who work as local staff at foreign embassy or consulate, also the existing of immunities of foreign embassy and consulate in labour disputes settlement. This research is used normative method with statute approach, conceptual approach and comparative approach. The results of this research are the rights of employee especially local staff are written under working agreements according to Indonesia labour law. The embassy legal standing as a party on the working agreement has fulfilled substantial element as a employer. Furthermore, related to application of immunity in labour disputes, Indonesia court decisions shown changes from absolute immunity to relative immunities.Keywords : Diplomatic Immunity, Embassy, Labour Dispute, Local Staff
TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS TERHADAP PENERBITAN COVERNOTE DALAM PEMBERIAN KREDIT I Dewa Made Dwi Sanjaya
Riau Law Journal Vol 1, No 2 (2017): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (441.775 KB) | DOI: 10.30652/rlj.v1i2.4469

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis eksistensi covernote dalam pemberian kredit pada perbankan, dan menganalisis praktek Notaris dalam memberikan kepastian pelaksanaan covernote pada perbankan serta menganalisis akibat hukum bagi Notaris jika gagal dalam melaksanakan apa yang menjadi isi covernote. Penelitian ini dikualifikasikan sebagai penelitian hukum normatif empiris yang berangkat dari kekosongan norma. Sumber bahan hukum dan data penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier serta data primer dan data sekunder. Adapun Pendekatan yang digunakan adalah Perundang-Undangan, konseptual dan sosiologis, dengan teknik pengumpulan data, yaitu studi kepustakaan dan wawancara lapangan serta analisis preskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertama, eksistensi covernote dalam pemberian kredit pada perbankan hingga saat ini masih sangat diperlukan oleh perbankan dalam proses pencairan kredit untuk kepentingan debitur, covernote dijadikan sebagai kunci atau syarat yang utama oleh bank dalam proses pencairan kredit. Kedua, praktek Notaris dalam memberikan kepastian pelaksanaan covernote, Notaris mengeluarkan covernote berdasarkan permintaan dari para pihak, terutama dari pihak bank, dan bank senantiasa meminta kepastian kepada Notaris untuk melaksanakan pengikatan jaminan yang diberikan oleh pihak bank. Ketiga, akibat hukum bagi Notaris jika gagal melaksanakan apa yang menjadi isi covernote, maka Notaris dapat meminta perpanjangan waktu untuk menyelesaikannya dan dapat dikenai sanksi Moral.
Logical Fallacy Dan Pertentangan Moral Dalam Pembebasan Narapidana Di Era Pandemi Covid-19 Yulia Nizwana
Riau Law Journal Vol 5, No 2 (2021): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (519.796 KB) | DOI: 10.30652/rlj.v5i2.7913

Abstract

The global COVID-19 pandemic has created new problems for nation-states, especially regarding how the country's efforts to prevent and stop the spread of this virus from spreading further. Socializing the Social Distancing movement is one of the steps taken by the Government of Indonesia as a disaster emergency status issued from February 29, 2020 to May 29, 2020 regarding this virus pandemic with a total time of 91 days. In addition, starting on March 31, 2020, the Indonesian government has also implemented a policy of releasing prisoners through an assimilation and integration program, with the aim of breaking the chain of Covid-19 transmission, on the grounds that the number of inmates who are already over capacity will have a great potential for the spread of Covid-19. The emergence of the pros and cons of the government's policy on the release of prisoners in the midst of the Covid-19 pandemic indicates that there is something wrong with the policy, because there is no guarantee and measure so far, everyone who has been released from prison will behave well and do not threaten the safety of many people in the future and touch the sense of community justice so that there is a moral conflict in the community. The logical fallacy (misguidance of thinking) and the moral conflict of the prisoner release policy in the midst of the Covid-19 pandemic is a formal error that occurs due to a violation of logical principles regarding legal policy on the release of prisoners in the Covid-19 pandemic era which was taken by the government for humanitarian reasons to break the chain of the spread of Covid-19 because the number of inmates who have overcapacity has a great potential for Covid-19 transmission. So that prisons do not overcapacity, there are things that have not been corrected by policymakers in Indonesia, because so far government policies have prioritized prison sentences in law enforcement even though prisons are not the estuary for all those who commit crimes, not all prisoners must be imprisoned, Those who must be imprisoned should be those that are in direct contact with or violate the rights of other people so that it is certain that the prison will not be overcapacity. The policy of releasing prisoners to prevent the transmission and spread of Covid-19 is not the right solution and is only temporary. So that what happened was not saving many people, but threatening to increase the crime rate after the release of prisoners in the midst of the Covid-19 pandemic.
Penerapan Hukum Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Konsep Restorative Justice di Desa Cipang Kanan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Elmayanti Elmayanti
Riau Law Journal Vol 6, No 2 (2022): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/rlj.v6i2.7907

Abstract

Pendekatan restorative justice merupakan suatu paradigma yang dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini, yang mana proses penyelesaian perkara pidana secara konvensional sangat rumit, memerlukan waktu panjang hingga sampai pada putusan oleh hakim, bahkan belum tentu mendapatkan keadilan ataupun kepuasan yang diharapkan oleh para pihak yang berperkara. Restorative justice merupakan konsep pemikiran merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada saat ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan hukum adat dalam penyelesaian perkara pidana melalui konsep restorative justice di Desa Cipang Kanan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan penekanan pada penelitian lapangan, penelitian ini bersifat deskriptif, karena bermaksud menggambarkan realitas yang diteliti secara jelas dan sistematis. Masyarakat di Desa Cipang Kanan selalu mengutamakan musyawarah dalam setiap kegiatan terutama dalam hal yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa atau perselisihan, sehingga setiap permasalahan yang terjadi pada masyarakat selalu melibatkan peran tokoh adat dalam penyelesaiannya, hal ini merupakan cerminan dari adat yang memang dari dahulu mereka terapkan, dimana setiap sengketa selalu menggunakan upaya perdamaian dengan mediasi dan diikuti dengan sanksi-sanksi adat yang harus dipenuhi oleh pelaku yang telah melanggar ketentuan-ketuan adat.    
PERANAN KEJAKSAAN DALAM IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR : 02 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA HARTA KEKAYAAN (DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA) Agung Irawan
Riau Law Journal Vol 3, No 2 (2019): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (417.354 KB) | DOI: 10.30652/rlj.v3i2.7813

Abstract

This study aims to find out and understand how the Duties and Authority of the Prosecutor's Office in Applying the Republic of Indonesia Supreme Court Regulation number: 02 of 2012 concerning the adjustment of minor criminal offenses and the amount of fines in the Criminal Code in relation to cases of minor criminal offenses. (Case Study of Theft Case in the Kampar District Prosecutor's Office) and What are the obstacles and obstacles faced by the Research Prosecutor in Applying the Republic of Indonesia Supreme Court Regulation No. 02/2012 concerning the adjustment of minor criminal offenses and the amount of fines in the Criminal Code in Minor Crimes in the scope of Assets. this is done sociologically, based on facts in the field. The results of the study found that the Public Prosecutor in carrying out his duties in the field of prosecution in receiving case files Investigations by the Police must carefully see whether a case is included in the category of Minor Crimes as intended by Supreme Court Regulation Number 2 of 2012 or not with various considerations that can understood by Police Investigators, of course this will give a sense of justice both to the Suspect and to victims of crime and the community at large.This study aims to find out and understand how the Duties and Authority of the Prosecutor's Office in Applying the Republic of Indonesia Supreme Court Regulation number: 02 of 2012 concerning the adjustment of minor criminal offenses and the amount of fines in the Criminal Code in relation to cases of minor criminal offenses. (Case Study of Theft Case in the Kampar District Prosecutor's Office) and What are the obstacles and obstacles faced by the Research Prosecutor in Applying the Republic of Indonesia Supreme Court Regulation No. 02/2012 concerning the adjustment of minor criminal offenses and the amount of fines in the Criminal Code in Minor Crimes in the scope of Assets. this is done sociologically, based on facts in the field. The results of the study found that the Public Prosecutor in carrying out his duties in the field of prosecution in receiving case files Investigations by the Police must carefully see whether a case is included in the category of Minor Crimes as intended by Supreme Court Regulation Number 2 of 2012 or not with various considerations that can understood by Police Investigators, of course this will give a sense of justice both to the Suspect and to victims of crime and the community at large.
Pola Penyelamatan Dan Perlindungan Satwa Endemik Riau Pasca Kebakaran Hutan Di Taman Nasional Tesso Nilo Widia Edorita; Zulwisman Zulwisman
Riau Law Journal Vol 5, No 1 (2021): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (264.824 KB) | DOI: 10.30652/rlj.v5i1.7857

Abstract

AbstractOne of the environmental problems is the reduced number of species found in living natural resources, especially rare plants and animals, which is accompanied by the destruction of the ecosystem. This also happens to biological resources and ecosystems in Riau province. Decreasing biodiversity in Riau Province is mainly due to forest conversion into plantations and forest and land fires which in the last 22 years have consumed nearly ¾ of Riau's forests. This certainly has a negative impact on the sustainability of biodiversity, especially endemic animals in Riau Province. Tesso Nilo National Park is an area with vascular plant diversity and is a habitat for endangered species, namely the Sumatran tiger (Panthera tigris sumatrae) and the Sumatran elephant (Elephas maximus sumatranus). This area was not spared from encroachment and conversion into plantations and settlements. Clearing forest land will result in the destruction of forest functions and result in the destruction of various types of flora and fauna. Efforts are made to continue various rescue patterns to minimize the erosion of biological resources, especially the elephants in Tesso Nilo National Park. Among these patterns and programs, some have been effective and some have not been due to several obstacles in their implementation.Keyword: rescue patterns-endemic animals-forest firesAbstrakSalah satu persoalan lingkungan hidup adalah berkurangnya jumlah species yang terdapat di dalam sumber daya alam hayati khususnya tumbuhan dan satwa langka yang disertai dengan rusaknya ekosistem. Hal ini juga terjadi pada sumber daya hayati dan ekosistem yang ada di provinsi Riau. Berkurangnya keanekaragaman hayati di Provinsi Riau terutama disebabkan oleh alih fungsi hutan menjadi perkebunan dan kebakaran hutan dan lahan yang dalam kurun waktu 22 tahun terakhir telah menghabiskan hampir ¾ hutan Riau. Hal ini tentu berdampak buruk bagi keberlanjutan keanekaragaman hayati terutama satwa endemik yang ada di Provinsi Riau. Taman Nasional Tesso Nilo merupakan kawasan dengan tingkat keanekaragaman tanaman berpembuluh dan merupakan habitat bagi satwa terancam punah yaitu harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae) dan gajah sumatera (Elephas maximus sumatranus). Kawasan ini tidak luput dari kegiatan perambahan dan di konversi menjadi perkebunan dan permukiman. Pembukaan lahan hutan akan mengakibatkan rusaknya fungsi hutan dan mengakibatkan musnahnya berbagai jenis flora dan fauna. Berbagai pola penyelamatan terus diupayakan untuk meminimalkan tergerusnya  sumber daya alam hayati khususnya satwa gajah di Taman Nasional Tesso Nilo. Diantara pola dan program tersebut ada yang telah efektif dan ada juga yang belum dikarenakan adanya beberapa kendala dalam pelaksanaannya.
Perlindungan Hukum Terhadap Sumber Daya Ikan Dan Biota Laut Melalui Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Melayu Pesisir Indragiri Hilir Ferawati Ferawati
Riau Law Journal Vol 6, No 1 (2022): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (324.014 KB) | DOI: 10.30652/rlj.v6i1.7903

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Melayu pesisir terkait dengan upaya memberikan pelindungan hukum terhadap sumber daya ikan dan biota laut. Sebenarnya berbagai upaya telah dilakukan oleh Negara untuk melindungi sumberdaya ikan dan biota laut, yakni melakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan dibidang perikanan lalu mencantumkan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan. Namun usaha ini masih dirasakan kurang maksimal dalam upaya penaggulangan dan pencegahan pemanfaatan sumber daya ikan dan biota laut                              yang tidak ramah lingkungan serta cenderung mengakibatkan kerusakan pada berbagai ekosistem laut, upaya penyelesaian tindak pidana melalui jalur penal terkesan tidak menimbulkan efek jera, selain itu jika pelaku diproses secara pidana maka prosesnya sangat panjang dan  harus ada bukti yang cukup, sehingga sangat sulit menjerat pelaku. Untuk itu diperlukan suatu pendekatan yang bersifat komprehensif dalam menyelesaikan masalah tersebut, yakni dengan memaksimalkan upaya non penal, salah satu caranya dengan menggali nilai-nilai kearifan lokal masyarakat yang dapat memberikan perlindungan serta keberlanjutan pengelolaan sumber daya ikan dan  biota laut. Penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi penelitian observasional dengan cara survei dengan menggunakan data wawancara. Sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang rinci dan jelas tentang masalah yang akan diteliti. Hasil penelitian menemukan model kearifan lokal masyarakat Melayu Pesisir Indragiri Hilir Riau yang dapat dijadikan dasar konstuksi hukum dalam memberikan perlindungan terhadap kelestarian sumber daya ikan dan biota laut.

Page 5 of 16 | Total Record : 160

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 2 (2025): Riau Law Journal Vol. 9 No. 1 (2025): Riau Law Journal Vol 8, No 2 (2024): Riau Law Journal Vol. 8 No. 2 (2024) Vol 8, No 1 (2024): Riau Law Journal Vol 7, No 2 (2023): Riau Law Journal Vol 7, No 1 (2023): Riau Law Journal Vol. 6 No. 2 (2022) Vol 6, No 2 (2022): Riau Law Journal Vol 6, No 1 (2022): Riau Law Journal Vol 5, No 2 (2021): Riau Law Journal Vol 5, No 1 (2021): Riau Law Journal Vol 4, No 2 (2020): Riau Law Journal Vol 4, No 1 (2020): Riau Law Journal Vol 3, No 2 (2019): Riau Law Journal Vol 3, No 1 (2019): Riau Law Journal Vol 2, No 2 (2018): Riau Law Journal Vol 2, No 1 (2018): Riau Law Journal Vol 1, No 2 (2017): Riau Law Journal Vol 1, No 1 (2017): Riau Law Journal More Issue