cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Adi Tiara Putri
Contact Email
aditiaraputri@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
riaulawjournal@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hüküm Universitas Riau Jalan Pattimura Nomor 9. Pekanbaru
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
Riau Law Journal
Published by Universitas Riau
ISSN : 25798669     EISSN : 25798693     DOI : 10.30652
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Riau Law Journal adalah jurnal yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Riau. Jurnal ini memuat kajian-kajian di bidang ilmu hukum baik secara teoritik maupun empirik. Fokus jurnal ini tentang kajian-kajian Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Acara, Hukum Bisnis, Hukum Tata Negara, Hukum Internasional, Hukum Administrasi Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan dan lainnya. Riau Law Journal diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu pada bulan Mei dan November.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 160 Documents
 5   6   7   8   9 
Optimalisasi peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan pada Anak di Wilayah Pesisir Kabupaten Siak Elmayanti Elmayanti; Muhammad A Rauf
Riau Law Journal Vol 4, No 2 (2020): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (270.955 KB) | DOI: 10.30652/rlj.v4i2.7855

Abstract

korban kekerasan, baik di sekolah, di tempat mereka bermain, bahkan di dalam lingkungan keluarga mereka sendiri. Kekerasan yang di alami anak beragam, ada kekerasan secara fisik dan secara psikis. Baik kekerasan secara fisik ataupun secara psikis, kekerasan tersebut sangatlah berdampak buruk bagi perkembangan anak, terutama perkembangan psikologisnya. Kabupaten Siak merupakan kabupaten yang mewakili Propinsi Riau menerima penghargaan sebagai kabupaten Layak Anak. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan pada anak di Kabupaten Siak adalah, Melakukan penyuluhan anti kekerasan terhadap anak pada masyarakat, Melakukan sosialisasi kesekolah-sekolah diseluruh Kabupaten Siak, Melakukan konsolidasi serta koordinasi permasalahan kasus perempuan dan anak dengan UPT P2TP2A Provinsi Riau, serta Melakukan pengawasan secara bertahap terhadap kasus-kasus yang sudah diberikan pendampingan sehingga korban benar-benar pulih dari kekerasan yang dialaminya. Hambatan atau kendala yang dihadapi P2TP2A Kabupaten Siak dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan pada anak adalah, Kurangnya Sumber Daya Manusia yang Profesional, Korban dan/atau Keluarga yang Tidak Melapor, Kurangnya anggaran dalam melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan pada anak.
KINERJA LEMBAGA BANTUAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN AKSES KEADILAN GOLONGAN FAKIR MISKIN (STUDI PERAN TENTANG LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAWA TENGAH DALAM MENINGKATKAN AKSES KEADILAN FAKIR MISKIN) Elviana Zahara
Riau Law Journal Vol 2, No 2 (2018): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (438.294 KB) | DOI: 10.30652/rlj.v2i2.5277

Abstract

AbstrakBantuan hukum merupakan hak setiap orang. Seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Terlebih bagi masyarakat yang tidak mampu. Melalui penyelenggara bantuan hukum inilah akses keadilan dapat tersalurkan bagi masyarakat miskin terutama di Jawa Tengah dan salah satunya adalah melalui Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah. Penulisan Hukum ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan  socio-legal. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik studi dokumen dan wawancara adalah yang digunakan dalam hal pengumpulan data. Studi ini menyimpulkan bahwa implementasi bantuan hukum bagi kelompok orang miskin belum diimplementasikan dengan baik. Bukan hanya dari keseriusan pemerintah dalam menangani golongan fakir miskin, namun juga sedikitnya pihak penyelenggara bantuan hukum yang berkenan memberikan bantuan hukum secara prodeo.Kata Kunci :  Bantuan Hukum, Prodeo, Golongan Fakir Miskin, Akses Keadilan AbstractLegal aid is the right of every person. As stated in Law No. 16 of 2011 on Legal Aid. Especially for people who can not afford. Not only the people who can not afford economically but also those who are legally blind. In fact, it was found many constraints experienced providers of legal aid in providing legal assistance to community groups, especially the poor. Through these legal aid providers access to justice can be channeled for the poor, especially in Central Java and one of them is through the Legal Aid Society of Central Java. This essay is a qualitative method with socio-legal approach. And it used primary and secondary data. Study of documents and interview techniques are used in data collection. The study concluded that the implementation of legal aid for persons or groups of poor people have not been implemented properly. Not only from the government's seriousness in dealing with the poor classes through its policies, but also at least the organizers are pleased to provide legal aid legal assistance prodeo.Keywords : Legal Aid, Prodeo, Poor, Acces to Justice
REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM SEBAGAI WUJUD PENINGKATAN PENDAYAGUNAAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA Vivi Arfiani Siregar; Indra Mukhlis
Riau Law Journal Vol 4, No 1 (2020): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (277.004 KB) | DOI: 10.30652/rlj.v4i1.7828

Abstract

AbstractVarious problems related to corrupt practices. Corruption is not new and has nothing to do with halal and haram law, it has been around for a long time and made successful adjustments to every change of rules in this country. The type of research used is normative legal research (library research). The purpose of this research is to find out the principles, norms of laws and regulations, court decisions and doctrines in assessing corruption. Corruption is categorized as a systemic crime that must be eradicated systematically, the problem of corruption includes legal substance, legal structure, and legal culture Keyword : the field of law, Corruption, legal structure, legal substance, legal culture AbstrakBerbagai masalah yang berkaitan dengan praktik korupsi. Korupsi bukanlah hal baru dan tidak ada hubungannya dengan hukum halal dan haram, sudah ada sejak lama dan membuat penyesuaian berhasil setiap perubahan aturan di negara ini. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (library research). Tujuan penelitian adalah mengetahui asas-asas, norma dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta doktrin dalam menilai korupsi. Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan sistemik yang harus diberantas secara sistematis, masalah korupsi termasuk substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum Kata Kunci: bidang hukum, Korupsi, struktur hukum, substansi hukum, budaya hukum.
PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PEMBERIAN BANTUAN KREDIT OLEH PERBANKAN Wadjedah Nursyamsi; Irwansyah Irwansyah; Nurfaidah Said
Riau Law Journal Vol 2, No 1 (2018): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (459.784 KB) | DOI: 10.30652/rlj.v2i1.4716

Abstract

This study aims to analyze protect the environment through the provision of credit assistance and supervision of credit granting by banks to protect the environment. This research is done by using empirical normative research method The results of this study indicate that: 1) Prevention of the bank in making credit agreements by including clauses prevention of environmental pollution must be done by the debtor. While repressively, the Bank is obliged to pay attention to the results of the PROPER assessment issued by the Ministry of Environment which is a mandatory requirement for the industry to apply for banking credit 2) OJK form of supervision on the provision of environmentally sound credit by the banks by ordering all LJK activities to establish sustainable financial system in which sustainable finance is defined as the overall support of the financial services sector to create sustainable economic growth by harmonizing economic, social and environmental interests.Keywords : Environment, Banking, Credit
PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNAAN ALAT UKUR,TAKAR, TIMBANGAN DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP) PASAR PANAM PEKANBARU Meriza Elpha Darnia
Riau Law Journal Vol 1, No 2 (2017): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (301.718 KB) | DOI: 10.30652/rlj.v1i2.4566

Abstract

Penelitian ini dilakukan di Pasar Tradisional Simpang Baru Panam Pekanbaru Provinsi Riau. Tujuan  penelitian   untuk  mengetahui pelaksanaan perlindungan konsumen dalam penggunaan alat timbangan dan perlengkapannya di Pasar Tradisional Simpang Baru Panam dan Penggunaan Alat Ukur, Takar, Timbangan Dan Perlengkapannya (UUTP) menurut Hukum Islam. Menggunakan metode sosiologis empiris. Penggunaan timbangan  dan alat perlengkapannya melanggar Undang-Undang  No. 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan  Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Pasal 45 tentang Perlindungan konsumen. Cara pelaksanaan perlindungan konsumen adalah dengan melakukan operasi pasar yang dilakukan oleh Badan Metrologi dengan melakukan razia pemakaian alat timbangan dan perlengkapannya, melakukan penyitaan terhadap timbangan yang bermasalah, sampai pelaksanaan pengadilan ditempat.Kata kunci : Perlindungan konsumen, alat ukur takar dan Timbangan, Pasar Tradisional.
Model Pendekatan Desa Adat Dalam Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Pada Anak di Wilayah Pesisir Kabupaten Siak Elmayanti Elmayanti
Riau Law Journal Vol 5, No 2 (2021): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (395.646 KB) | DOI: 10.30652/rlj.v5i2.7898

Abstract

Children are a valuable asset for a family and society in living their collective life to the future. Family and community care for children in order to grow and develop humanely is a very profitable investment for their survival. Children are often victims of violence. This violence has a very bad impact on children's development, especially their psychological development. The purpose of this study was to determine the model of the traditional village approach in preventing criminal acts of violence against children in the coastal area of Siak Regency. This type of research  is sociological juridical with emphasis on field research, this research is descriptive, because it intends to describe the reality under study clearly and systematically. Traditional villages have a function to organize life community as a legal community unit related to customary law and culture and can be used as a basis for the smooth administration of government and implementation of development. Through the traditional village approach model, it is hoped that it can contribute to the prevention and suppression of cases of violence against children in Siak Regency, by involving the role of traditional leaders and cooperation between indigenous peoples. 
Pemenuhan Hak Memperoleh Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Delfina Gusman Gusman; Didi Nazmi Nazmi; Yunita Syofyan Syofyan
Riau Law Journal Vol 6, No 2 (2022): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/rlj.v6i2.7963

Abstract

Human Rights (HAM) is a gift from God to his creatur human rights should not be kept away or separated from the personal existence of the individual or human being. Protection of persons with disabilities has 22 (twenty two) rights. This arrangement is regulated through Article 5 regarding an elaboration of the rights that will be received for individuals with disabilities in carrying out the nature of their lives until they die. Persons with disabilities also have the right to work and get rewarded for their hard work and of course it has been regulated through the written constitution of the Republic of Indonesia. Without realizing it in almost all areas of life, people with disabilities are still discriminated against. There is even an assumption from some people that the affairs of people with disabilities are solely the business of the Social Service or the Ministry of Social Affairs. The research method uses normative juridical (empirical legal research) with a statutory approach (statue approach) and an analytical approach (conceptual approach). First, The fulfillment of employment opportunities for people with disabilities shows that there is still a shortage due to the need for job providers, the quality of people with disabilities, and their still being selective in every job field on a micro basis. The city of Padang related to employment rights for persons with disabilities continues to strive to fulfill their work rights. Third, In the legal construction of regulating employment rights for Persons with Disabilities, there must be a balance towards optimizing work through personnel from persons with disabilities. So that the fulfillment of the law both das sollen and das sein is accommodated appropriately
HUKUM WARIS ADAT MASYARAKAT SUKU TALANG MAMAK DI DESA TALANG JERINJING KECAMATAN RENGAT BARAT setia putra
Riau Law Journal Vol 3, No 2 (2019): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (310.893 KB) | DOI: 10.30652/rlj.v3i2.7814

Abstract

Hukum waris adat mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri yang khas Indonesia, yang berbeda dari hukum Islam maupun hukum Barat. Sebagai salah satu dari bangsa Indonesia, masyarakat Suku Talang Mamak yang menempati wilayah Kabupaten Indragiri Hulu memili sistem hokum yang masih terjaga, salah satunya mengenai hokum waris. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian sosiologis. Yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui siapa  saja  yang  menjadi  ahli  waris, harta waris dan proses pembagian waris pada  masyarakat Suku Talang Mamak. Sistem kekerabatan masyarakat Talang Mamak pada umumnya terpengaruh pada sistem kekerabatan masyarakat matrilinial. Yang  menjadi  ahli  warisnya Anak perempuan, Cucu perempuan, Ibu pewaris, Saudara perempuan pewaris dan Keluarga terdekat pewaris. Proses pembagian warisan pada para ahli waris yang berhak mewaris pada masyarakat Talang Mamak. Sistem kewarisan yang dianut hukum waris adat masyarakat di Kecamatan Talang Mamak ini adalah kombinasi antara sistem kewarisan individual dengan sistem kewaris kolektif. Pembagian warisan dilakukan oleh ninik mamak dari para ahli waris -ahli waris. Pertama-tama harus dipisahkan harta pusaka tinggi, harta pusaka rendah (harta suarang/ harta pencaharian) dengan harta bawaan suami istri, setelah itu baru pembagian harta warisan ini dapat dibagikan kepada ahli warisnya. Apabila terjadi perselisihan, terlebih dahulu diselesaikan secara kekeluargaan  melalui  musyawarah.  Tetapi  kalau  tidak  mendapat keputusan, baru diajukan dan diselesasikan oleh Penguasa Adat.Kata Kunci: Hukum, Waris dan Talang Mamak
Mewujudkan Sistem Pendaftaran Tanah Publikasi Positif Harvini Wulansari; Rochmat Junarto; Dian Aries Mujiburohman
Riau Law Journal Vol 5, No 1 (2021): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (332.888 KB) | DOI: 10.30652/rlj.v5i1.7875

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persiapan penerapan pendaftaran tanah  sistem publikasi positif di Indonesia, yang selama ini menggunakan publikasi negatif bertendensi positif. Publikasi positif akan memberikan jaminan kepastian hukum hak atas tanah lebih kuat dibandingkan publikasi negatif, disisi lain dapat mengurangi sengketa, konflik dan perkara pertanahan. Temuan penelitian ini sertipikat hak atas tanah dianggap benar sepanjang tidak ada alat pembuktian yang membuktikan sebaliknya, sedangkan penerapan publikasi positif hanya dapat diterapkan apabila cakupan peta dasar pertanahan dan peta bidang tanah bersertifikat memenuhi prasyarat mendekati seratus persen dan penerapannya dapat dilakukan secara parsial di setiap provinsi atau kabupaten/kota maupun serentak melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Sesuai target PTSL sistem publikasi positif dapat diterapkan pada tahun 2025.Kata Kunci: Pendaftaran Tanah, Publikasi Positif, Sertipikat Tanah
Membangun Hubungan Ideal Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial dengan Pendekatan Budaya: Sipakatau, Sipakalebbi, Dan Sipakainge’ Awaluddin Awaluddin; Soleman Rory; Andi Dewi Primayanti; Belona Dadunru Salurante
Riau Law Journal Vol 6, No 1 (2022): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (547.891 KB) | DOI: 10.30652/rlj.v6i1.7912

Abstract

Adanya budaya saling percaya dan saling menghargai tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga merupakan perwujudan dari makna sipakalebbi karena pada hakikatnya pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial tidak dapat diartikan dalam arti sempit, yaitu Mahkamah Agung segera mengambil alih kewenangan pengawasan yang telah melekat pada Mahkamah Agung. Komisi Yudisial. Pengawasan dari aspek administrasi terkait proses peradilan tetap berada di Mahkamah Agung, termasuk pengawasan fungsional oleh Majelis Kehormatan Hakim Agung. Fungsi pengawasan Mahkamah Agung bersifat internal, sedangkan Komisi Yudisial melakukan pengawasan eksternal untuk mengukuhkan kedudukan hakim sebagai benteng terakhir tegaknya supremasi hukum di Indonesia. Mahkamah Agung sangat berkepentingan dengan pengawasan eksternal yang tepat dan efektif oleh Komisi Yudisial. Apabila pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai tujuannya, maka pengawasan terhadap perilaku hakim oleh Mahkamah Agung juga tercapai. Saling percaya, saling menghormati, dan menghargai capaian setiap tugas yang telah digagas kedua lembaga merupakan tugas penting ke depan yang perlu dilakukan untuk saling menguatkan sebagai bagian dari implementasi budaya sipakalebbi, prinsip luhur. tugas dalam rangka membangun perilaku hakim yang bersih, berwibawa, dan mandiri dapat dilaksanakan dengan baik. 

Page 7 of 16 | Total Record : 160

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 2 (2025): Riau Law Journal Vol. 9 No. 1 (2025): Riau Law Journal Vol. 8 No. 2 (2024) Vol 8, No 2 (2024): Riau Law Journal Vol 8, No 1 (2024): Riau Law Journal Vol 7, No 2 (2023): Riau Law Journal Vol 7, No 1 (2023): Riau Law Journal Vol. 6 No. 2 (2022) Vol 6, No 2 (2022): Riau Law Journal Vol 6, No 1 (2022): Riau Law Journal Vol 5, No 2 (2021): Riau Law Journal Vol 5, No 1 (2021): Riau Law Journal Vol 4, No 2 (2020): Riau Law Journal Vol 4, No 1 (2020): Riau Law Journal Vol 3, No 2 (2019): Riau Law Journal Vol 3, No 1 (2019): Riau Law Journal Vol 2, No 2 (2018): Riau Law Journal Vol 2, No 1 (2018): Riau Law Journal Vol 1, No 2 (2017): Riau Law Journal Vol 1, No 1 (2017): Riau Law Journal More Issue