Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Riau Law Journal

RLJ
Website

Published by Universitas Riau

ISSN : 25798669 EISSN : 25798693 DOI : 10.30652

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Riau Law Journal adalah jurnal yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Riau. Jurnal ini memuat kajian-kajian di bidang ilmu hukum baik secara teoritik maupun empirik. Fokus jurnal ini tentang kajian-kajian Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Acara, Hukum Bisnis, Hukum Tata Negara, Hukum Internasional, Hukum Administrasi Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan dan lainnya. Riau Law Journal diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu pada bulan Mei dan November.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 160 Documents

4 5 6 7 8

Implementasi Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara oleh Mahkamah Konstitusi Menurut Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Febri Handayani; Lysa Angrayni
Riau Law Journal Vol 3, No 1 (2019): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Dalam masyarakat modern, keinginan untuk memperjuangkan sebuah masyarakat yang memiliki kesadaran sosial, hukum, dan budaya tinggi sepertinya baik secara langsung maupun tidak langsung menjadi sebuah kondisi yang ingin “dipercepat” termasuk keinginan untuk melakukan kontrol terhadap perbuatan pemerintah pada umumnya. Keinginan yang demikian juga dibarengi dengan harapan bahwa hak-hak masyarakat sebagai warga negara dilindungi dengan baik tanpa ada diskriminasi maupun penyimpangan yang akhirnya mendatangkan konflik antara warga negara dengan negara.Masalah perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, khususnya perlindungan terhadap hak-hak konstitusional yang dimiliki warga negara, menghendaki hal tersebut diatur dan menjadi salah satu materi dalam konstitusi (Undang-Undang Dasar). Namun yang menjadi pertanyaan adalah mengapa masalah perlindungan hak asasi manusia menjadi salah satu materi terpenting yang harus dimuat di dalam konstitusi (Undang-Undang Dasar)? Jawaban atas pertanyaan tersebut adalah karena negara sebagai organisasi kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan. Lalu jika terjadi juga pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya terhadap hak konstitusional warga negara, bagaimana seharusnya negara menyikapinya? Dalam hal ini negara berkewajiban untuk mengakomodir keluhan warga negara yang hak-haknya dilanggar melalui suatu mekanisme yang dijalankan oleh badan atau lembaga yang berwenang.Dalam sistem yang berlaku di Indonesia saat ini, jalan hukum yang tersedia bagi warga negara yang hak-hak konstitusionalnya dilanggar atau dilalaikan oleh pejabat publik atau pemerintahan hanya dapat mempertahankan dan memperoleh perlindungan konstitusional lewat proses peradilan konstitusional di Mahkamah Konstitusi melalui mekanisme pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan judicial review, tetapi dalam praktik, banyak perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi secara formal dalam bentuk pengujian undang-undang, tetapi secara substansial termasuk pengaduan konstitusional (Constitutional complaint dan constitutional questions). Urgensi perlunya memperluas kewenangan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pengaduan konstitusional, sampai saat ini masih terdapat pro dan kontra di kalangan ahli hukum, sementara kebutuhan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga semakin perlu digesa. Pada tataran implementasi, karena Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan pengaduan konstitusional, tidak menutup kemungkinan banyak pengaduan konstitusional yang tidak dapat ditindak lanjuti oleh Mahkamah Konstitusi.

OPTIMALISASI PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PERIKANAN DI WILAYAH PESISIR KABUPATEN BENGKALIS Widia Edorita
Riau Law Journal Vol 1, No 1 (2017): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

AbstrakDalam rangka pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal, bertanggungjawab dan lestari, maka perlu melaksanakan pencegahan tindak pidana perikanan dengan melibatkan masyarakat. Perlunya melibatkan masyarakat dalam pencegahan dikarenakan masyarakat lebih mengetahui kondisi lapangan, sehingga masyarakat dapat melakukan pencegahan secara terus menerus, melakukan tindakan secara langsung di lapangan. Pengembangan perikanan tangkap harus memerhatikan ketersediaan potensi sumber daya ikan yang berada di wilayah pengelolaan perikanan. Eksploitasi yang dilakukan dengan memerhatikan tata cara penangkapan yang ramah lingkungan, seperti tidak menggunakan bahan peledak dan racun ikan, menggunakan mata pancing dengan ukuran tertentu agar tidak menangkap anak ikan, dan tidak merusak terumbu karang. Harus dihindari alur penangkapan ikan yang berpotensi dapat mengganggu zona pembudidayaan ikan. Oleh karena itu sangat penting artinya peran serta masyarakat dalam mencegah berbagai tindak pidana perikanan agar tercipta pembangunan perikanan berkelanjutan.Kata kunci: Peran serta masyarakat, perikanan, berkelanjutan. AbstractIn order to utilize resources optimally marine and fisheries, responsible and sustainable, it is necessary to implement crime prevention by involving the public fishery. Prevention needs to involve the community because the community more aware of the condition of the field, so that people can take preventive continuously, can act directly on the ground. Development of fisheries must consider the potential availability of fish resources in the area of fisheries management. Exploitation practiced by observing ordinances arrest environmentally friendly, such as not using explosives and poison fish, use a hook with a certain size so as not damage coral reefs. To avoid the flow of fishing that can potentially interfere with the zone cultivate fish. Therefore, it is very important the role of the community in preventing various criminal acts fisheries in order to create sustainable fisheries development. Keywords : Community participation, fisheries, sustainable.

EFEKTIFITAS PERATURAN NAGARI TENTANG BADAN USAHA MILIK NAGARI (STUDI NAGARI LIMA KAUM DAN NAGARI PASIR LAWEH) Saadatul Maghfira
Riau Law Journal Vol 4, No 2 (2020): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Efektivitas peraturan berkaitan langsung dengan keterlibatan masyarakat dalam proses implementasi. Apalagi jika hal tersebut berkenaan dengan peraturan perekonomian. Penelitian ini bertujuan untuk membaca strategi penerapan peraturan Nagari Nomor 3 Tahun 2016 tentang BUMNag oleh Pemerintahan Nagari Limo Kaum dan peraturan Nagari Nomor 04 Tahun 2017 tentang BUMNag oleh Pemerintah Nagari Pasie Laweh. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yang dilakukan di Nagari Lima Kaum dan Nagari Pasir Laweh. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis, yang bersifat deskriptif–analisis. Hasil penelitian menemukan bahwa Peraturan Nagari tentang BUMNag yang dibuat oleh Pemerintahan Nagari Limo Kaum tidak berjalan dikarenakan pengurus tidak satu visi dan misi dalam menjalankan BUMNag.

UPAYA HUKUM MASYARAKAT ADAT PETAPAHAN TERHADAP PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN Nabella Puspa Rani; Dedy Felandry
Riau Law Journal Vol 2, No 2 (2018): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

AbstrakTujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara analisis terhadap upaya yang dilakukan oleh masyarakat adat Petapahan terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum sosiologis, yaitu penelitian yang membahas tentang berlakunya hukum. Pendekatan ini berdasarkan pendekatan hukum adat, dengan kajian terhadap nilai-nilai kearifan lokal pada masyarakat hukum adat Petapahan Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Perkembangan arus globalisasi tentunya memberikan dampak terhadap keberadaan lingkungan, tidak terkecuali lingkungan masyarakat adat Petapahan. Semakin banyak persoalan pencemaran dan pengrusakan lingkungan yang berimbas pada kehidupan manusia itu sendiri. Upaya hukum masyarakat adat Petapahan terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan dirasakan memberikan dampak positif hingga saat ini bagi masyarakat adat Petapahan dalam menjaga, mengelola dan melindungi lingkungan.Kata Kunci: Hukum Adat, Lingkungan, Kearifan Lokal AbstractThe purpose of this study was to describe the analysis of the efforts made by the indigenous people Petapahan for the management and protection of the environment. The approach used in this study is a sociological approach, namely studies that discuss the enactment of the law. This approach is based on common law approach, the study of local wisdom values on indigenous and tribal peoples Petapahan Kampar district in Riau province. The development of globalization certainly has an impact on the existence of the environment, not least environment of Petapahan indigenous people. The more the problems of pollution and destruction in environmental which impact human life itself. Petapahan indigenous legal remedy against perceived environmental management and protection have a positive impact to this day for indigenous peoples Petapahan in maintaining, managing and protecting the environment.Keywords: Customary Law, Environment, Local Wisdom

KLAUSULA BAKU PERJANJIAN KREDIT ANEKA GUNA BANK RIAU KEPRI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 Martha Hasanah Rustam
Riau Law Journal Vol 2, No 1 (2018): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

According to law number 8 of 1999 on Consumer Protection, raw clause is any rules or terms and conditions have been prepared in advance and set unilaterally by businessmen who poured in a documents and binding agreement/and must be filled by the consumer. Because the raw clause used in the credit agreements are unilateral where the bank that determines the content of the clause while the customer had no choice to change it because of the position of the customer in a weak position. This Research method using normative. From this research it can be concluded that there is a position that is not balanced between the banks as creditors with the customer as debtor and Credit Agreement Assorted raw clause in order to Bank Riau Kepri still contrary to the provisions of article 18 law number 8 of 1999 on Consumer protection.Keywords : The Raw Clause, Bank Credit Agreement

PENGATURAN HUKUM DI INDONESIA TERKAIT ASEAN COMPREHENSIVE INVESTMENT AGREEMENT DALAM RANGKA MENGHADAPI ASEAN ECONOMIC COMMUNITY Muhammad Rafi Darajati
Riau Law Journal Vol 4, No 1 (2020): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

AbstrakSejak tahun 2016, negara-negara yang tergabung dalam ASEAN telah memasuki era baru dengan mulai berlakunya ASEAN Economic Community (AEC). Dalam rangka mewujudkan pasar bersama dan integrasi ekonomi dibuatlah suatu cetak biru yang berfungsi sebagai rencana induk yang koheren. Salah satu elemen yang tercantum dalam cetak biru tersebut adalah aliran bebas investasi. Tulisan ini akan memfokuskan mengenai bagaimana pengaturan hukum di Indonesia terkait kebebasan berinvestasi dalam rangka menghadapi AEC serta terkait juga dengan isu pengharmonisasian hukum mengenai investasi di wilayah ASEAN. Hasil tulisan ini menunjukkan bahwa hadirnya payung hukum dibidang investasi ASEAN yakni ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) memberikan keuntungan bagi lingkungan investasi dan sektor bisnis. Terkait hal investasi, Indonesia sudah mempunyai UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang telah menggambarkan bahwa Indonesia menerima kegiatan investasi dalam bentuk penanaman modal asing maupun dalam negeri.Kata kunci: Investasi, ASEAN, Harmonisasi hukum AbstractSince 2016, ASEAN countries have entered a new era with the entry into force of the ASEAN Economic Community (AEC). In order to realize a shared market and economic integration, a blueprint has been made. One of the elements listed in the blueprint is the free flow of investment. This paper will focus on how the legal arrangements in Indonesia related to freedom of investment in the context of facing the AEC and also related to the issue of legal harmonizing regarding investment in the ASEAN region. The results of this paper indicate that the presence of a legal framework in the ASEAN investment sector namely the ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) provides benefits for the investment environment and the business sector. Related to investment, Indonesia already has Act No. 25 of 2007 concerning Investment which has illustrated that Indonesia receives investment activities in the form of foreign and domestic investment.Keyword: Investment, ASEAN, legal harmonization

DELIK ADAT DALAM PERSPEKTIF MASYARAKAT HUKUM ADAT KABUPATEN ROKAN HILIR Erdiato Erdianto
Riau Law Journal Vol 5, No 1 (2021): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Customary law is original Indonesian law that is not written in the form of the Republic of Indonesia law, which contains religious elements. From this word, it can also be said that the Customary Criminal Law is original Indonesian law which is not written in the form of an invitation containing religious elements, followed and obeyed by the community continuously, from one generation to the next. Violation of the rules and regulations is seen as causing shocks in society. Therefore, for the offender who is given customary sanctions, the community corrects custom or customary obligations through their customary officials.The discussion on customary law (including criminal law / customary offenses) is closely related to the current condition of the prevailing law in Indonesia (ius constitutum) which has legal pluralism. Legal pluralism can be implemented as the existence of more than one legal system that is jointly in the same social field. In the area of legal pluralism, on the one hand there are State laws (laws), and on the other hand, unwritten people's laws (including customary law) are still alive and well in tune with the development of the indigenous peoples themselves. The people in Rokan Hilir Regency (Rohil) are known to be still strong in holding customary teachings, culture and have customary laws that need to be observed in enforcing Adat offenses. Adat Rokan Hilir developed and developed in the community.

Pengaruh Bisnis Properti Terhadap Keberlanjutan Gumuk nurul laili fadhilah
Riau Law Journal Vol 6, No 1 (2022): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Gumuk masuk dalam pertambangan galian c harganya pun bisa dilihat dari segi jarak yang strategis, luas lahan, tingginya gumuk serta kandungan yang tersimpan dalam gumuk. Hal ini yang kemudian menarik perhatian dari pelaku usaha di bidang properti terutama dalam pembangunan perumahan. Alasan tersebut menjadi perhatian dikarenakan jumlah pasir jenis pasir sungai atau pantai yang semakin mahal dan semakin langka, sedangkan permintaan dari masyarakat (konsumen dalam hal ini adalah pelaku usaha di bidang properti) semakin tinggi. Namun di sisi lain ternyata lambat laun juga berpengaruh pada keberadaan dan ekosistem gumuk sebagai salah satu faktor pendukung kehidupan masyarakat. Karena dengan adanya gumuk maka terdapat lahan untuk dijadikan sebagai area resapan air. Penelitian pengaruh bisnis properti terhadap keberlanjutan gumuk ini menggunakan metode sosio legal. Metode ini dipilih untuk menjawab beberapa permasalahan yang ada di masyarakat atas keberlanjutan gumuk yang semakin menurun dan terdegradasi baik secara fisik maupun psikis. Perkembangan bisnis properti yang identik dengan real estate, rumah, tanah, ruko, gedung atau gudang saat ini juga merupakan salah satu bidang bisnis yang banyak dugeluti oleh generasi muda. Terdapat anggapan dari masyarakat bahwa semakin banyak seseorang memiliki properti, maka seseorang memilik strata sosialnya semakin tinggi.

Teknik Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Masyarakat Adat Riska Fitriani; Ledy Diana
Riau Law Journal Vol 3, No 1 (2019): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Terkait teknik yang baik dalam upaya penyelesaian sengketa dalam masyarakat adat sehingga tercapinya win-win solution yang menguntungkan kedua belah pihak yang bersengketa, bagaimanakah bentuk-bentuk dan penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat adat di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, bagaimana teknik mediasi yang digunakan dalam penyelesaian sengketa masyarakat adat di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP PECANDU, PENYALAHGUNA DAN KORBAN NARKOTIKA Fauzi Rizky
Riau Law Journal Vol 1, No 1 (2017): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

AbstrakPelaksanaan rehabilitasi narkoba mengacu pada ketentuan Pasal 127 jo Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa pelaku pelanggaran dapat dibuktikan atau terbukti menjadi korban penyalahgunaan narkotika, Penyalahgunaan Guna harus menjalani Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan obat-obatan yang dibutuhkan untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun pihak swasta untuk bekerja sama dengan pemerintah. Pelaksanaan rehabilitasi harus memenuhi syarat dari Peraturan Pelaksana lainnya, termasuk yang sudah memiliki Tim Penilai Terintegrasi Rekomendasi, namun masih banyak rekomendasi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jenis penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai penelitian hukum sosiologis, karena penulis secara langsung melakukan penelitian terhadap lokasi atau yang diteliti untuk memberikan penelitian yang lengkap dan jelas dilakukan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dan Kejaksaan Negeri Siak.Kata Kunci: Rehabilitasi, narkotika, rekomendasi Tim Assessment. AbstractImplementation of Rehabilitation Narcotics refer to the provisions of Article 127 Jo Article 54 of the Law of the Republic of Indonesia Number 35 Year 2009 on Narcotics pronouncing that abusers can be proved or proved to be the victim of abuse of narcotics, Abuse Guna shall undergo medical rehabilitation and social rehabilitation and addict narcotics and victims the abuse of drugs required to undergo medical rehabilitation and social rehabilitation rehabilitation instituted both provided by the government or private parties to cooperate with the government. Implementation of rehabilitation should be qualified from the other Implementing Regulations, including already has Recommendation Integrated Assessment Team, but still banya recommendations are not running as they should. This type of research can be classified sociological law research, because this research author directly conduct research on the location or point examined in order to provide a complete and clear picture of the issues examined. This research was conducted at the National Narcotics Agency of Riau Province and the State Attorney Siak.Keywords: Rehabilitation, narcotics Team Assessment-Recommendation

Page 6 of 16 | Total Record : 160

4 5 6 7 8

Filter by Year

2017 2025

Filter By Issues

All Issue Vol. 9 No. 2 (2025): Riau Law Journal Vol. 9 No. 1 (2025): Riau Law Journal Vol 8, No 2 (2024): Riau Law Journal Vol. 8 No. 2 (2024) Vol 8, No 1 (2024): Riau Law Journal Vol 7, No 2 (2023): Riau Law Journal Vol 7, No 1 (2023): Riau Law Journal Vol 6, No 2 (2022): Riau Law Journal Vol. 6 No. 2 (2022) Vol 6, No 1 (2022): Riau Law Journal Vol 5, No 2 (2021): Riau Law Journal Vol 5, No 1 (2021): Riau Law Journal Vol 4, No 2 (2020): Riau Law Journal Vol 4, No 1 (2020): Riau Law Journal Vol 3, No 2 (2019): Riau Law Journal Vol 3, No 1 (2019): Riau Law Journal Vol 2, No 2 (2018): Riau Law Journal Vol 2, No 1 (2018): Riau Law Journal Vol 1, No 2 (2017): Riau Law Journal Vol 1, No 1 (2017): Riau Law Journal More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Adi Tiara Putri

Contact Email
aditiaraputri@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
riaulawjournal@gmail.com

Editorial Address
Fakultas Hüküm Universitas Riau Jalan Pattimura Nomor 9. Pekanbaru

Location
Kota pekanbaru,

Riau

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Adi Tiara Putri

Contact Email aditiaraputri@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official riaulawjournal@gmail.com

Editorial Address Fakultas Hüküm Universitas Riau Jalan Pattimura Nomor 9. Pekanbaru

Location Kota pekanbaru, Riau INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Adi Tiara Putri

Contact Email
aditiaraputri@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
riaulawjournal@gmail.com

Editorial Address
Fakultas Hüküm Universitas Riau Jalan Pattimura Nomor 9. Pekanbaru

Location
Kota pekanbaru,

Riau

INDONESIA