Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Riau Law Journal

RLJ
Website

Published by Universitas Riau

ISSN : 25798669 EISSN : 25798693 DOI : 10.30652

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Riau Law Journal adalah jurnal yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Riau. Jurnal ini memuat kajian-kajian di bidang ilmu hukum baik secara teoritik maupun empirik. Fokus jurnal ini tentang kajian-kajian Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Acara, Hukum Bisnis, Hukum Tata Negara, Hukum Internasional, Hukum Administrasi Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan dan lainnya. Riau Law Journal diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu pada bulan Mei dan November.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 160 Documents

6 7 8 9 10

URGENSI PENGGUNAAN TERAAN CAP ATAU STEMPEL NOTARIS PADA MINUTA AKTA NOTARIS DI KOTA MAKASSAR, KABUPATEN GOWA DAN KABUPATEN MAROS Andi Rahmat Husni Agung Iksan; Nurfaidah Said; Hasbir Hasbir
Riau Law Journal Vol 3, No 1 (2019): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

ABSTRACTFunction of Stamp on Notary Deed. The research aims to determine the urgency of a position stamp on notary deed and to determine the necessity or not the punctuation of notary deed stamp. The research was normative-empirical, a research in which the object of research includes legislation provisions (in abstracto) and its implementation on legal events (in concreto). The result of research indicates that the urgency of position stamp on notary deed as reinforcement and affirmation of notary signature in a deed, and it shows that in making deed, issuing deed copy and legalize and registering a letter under notary signature on behalf its position, in addition the urgency of a position stamp on notary deed as legalization of notary and notary’s liability. based on the result of the writer’s research concerning the punctuation of the seal / stamp of the notary there is a difference among the notaries concerning the punctuation of seal / stamp on deed Minuta where there are 24 notaries who do not punctuate the seal / stamp of the notary in deed Minuta with the most reason because it is not regulated in Paragraph 56 of UUJN and there are 7 notaries who Punctuate seal / stamp because they believe that the stamped seal / stamp is stipulated in the PERMEN which is the implementing regulations of UUJN and also to indicate that the person who made the deed Minuta is a general official.Keywords: notary deed, stamp, deed minuta.ABSTRAKFungsi Cap/Stempel Pada Akta Notaris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji urgensi dari suatu cap/stempel jabatan pada akta Notaris dan mengetahui serta mengkaji wajib atau tidaknya pembubuhan teraan cap/stempel pada akta Notaris. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif empiris, yaitu penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan – ketentuan perundang–undangan (in abstraco) serta penerapannya pada peristiwa hukum (in concreto). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa urgensi dari suatu cap/stempel jabatan pada suatu akta Notaris ialah sebagai penguatan dan penegasan tandatangan Notaris di dalam suatu akta, dan menunjukkan bahwa dalam membuat akta, mengeluarkan salinan akta dan melegalisasi dan mendaftarkan surat dibawah tangan Notaris bertindak berdasarkan jabatannya, selain itu urgensi dari suatu cap/stempel jabatan pada akta Notaris ialah sebagai pengesahan dari Notaris dan pertanggungjawaban dari Notaris. Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai pembubuhan teraan cap/stempel Notaris terdapat perbedaan pendapat di kalangan Notaris mengenai pembubuhan teraan cap/stempel pada minuta akta dimana terdapat 24 (dua puluh empat) Notaris yang tidak membubuhkan teraan cap/stempel Notaris pada minuta akta dengan alasan terbanyak karena hal tersebut tidak diatur di dalam Pasal 56 UUJN dan terdapat 7 (tujuh) Notaris yang membubuhkan teraan cap/stempel Notaris pada minuta akta dengan alasan karena pembubuhan teraan cap/stempel Notaris pada minuta akta diatur di dalam Permen yang merupakan peraturan pelaksana dari UUJN selain itu dilakukan untuk menunjukkan bahwa yang membuat minuta akta tersebut ialah pejabat umum.Kata Kunci : Akta Notaris, Cap/Stempel,Minuta Akta.

PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DARI KEKERASAN MENURUT BUDAYA MELAYU DI PROVINSI RIAU Zul wisman; Emilda Firdaus
Riau Law Journal Vol 1, No 1 (2017): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

AbstrakPenelitian ini menemukan bahwa Masyarakat Melayu dan Budayanya memiliki peranan yang penting dalam memberikan perlindungan dan mencegah terjadinya kekerasan kepada anak. Masyarakat melayu sebagian besar adalah penganut Agama Islam, sehingga Nilai-nilai Islam yang ada menempatkan orang tua, keluarga dan masyarakat memandang Anak adalah Karunia Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Perlindungan anak dari tindakan kekerasan bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Namun, dalam tataran pelaksanaannya masih ditemukan berbagai faktor penghambat sehingga tetap terlihat berbagai prilaku kekerasan terhadap anak, baik dari sisi budaya melayu yang semakin tergerus oleh nilai-nilai luar dan pengaruh globalisasi, serta belum terlihatnya Eksistensi Badan/Institusi/Lembaga yang secara fungsi.Kata kunci: Perlindungan, Anak, Kekerasan, Budaya, Melayu. Abstract The research found that Malay communities have an important role in providing protection and preventing violence to children. Melayu community is mostly adherents of Islam, so that the existing Islamic values place parents, families and communities view the Child is a gift of God Almighty, which always must be maintained because in him embedded the dignity, dignity and rights as a human Should be upheld. Child protection from acts of violence aims to guarantee and protect children and their rights in order to live, grow and develop, participate optimally in accordance with human dignity and dignity. However, the level of implementation is still found various inhibiting factors that still appear various violent behavior toward children, both from the side of Malay culture which is further eroded by the external values and the influence of globalization, and the absence of the existence of the existence of the Agency / Institution / Institution that functionally.Keywords : Child protection, violence, culture, Malay

LEGAL STRENGTH OF FIDUSIA POST-DECISION COURT DECISION NUMBER 18/PUU-XVII-2019 ABOUT FIDUSIAN GUARANTEE Irwan Saputra
Riau Law Journal Vol 4, No 2 (2020): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Not long ago, the Constitutional Court issued a decision in a judicial review case on Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantee. The articles petitioned for review in the case are Article 15 paragraph (2) and (3) of the Fiduciary Guarantee Law which regulates the executorial power of fiduciary certificates and execution parates. This paper discusses the legal strength of fiduciary guarantees after the Constitutional Court decision Number 18 / PUU-XVII-2019 concerning Fiduciary Guarantee. The research method is normative legal research, especially research using the criteria for the level of legal synchronization, the researcher collects data consisting of secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data collection technique is literature review. The data analysis was done qualitatively and draw conclusions from the writer using deductive thinking method. The conclusion is that the Constitutional Court Decision Number 18 of 2019 will have little or more implications for the auction business process conducted by KPKNL. This is because Article 15 paragraph (2) and paragraph (3) of the Fiduciary Law, according to the Constitutional Court Decision Number 18 of 2019, are fundamental norms. Ideally, the execution of fiduciary collateral is through an auction which can only be carried out by KPKNL. The author's suggestion needs supervision by the fiduciary recipient of fiduciary collateral controlled by the debtor. So that the weaknesses in the implementation of legal protection for creditors in a peace agreement are caused by, among others, regulations that give creditors a weak position.

ANALISIS HUKUM TERHADAP KEPUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM PEMERIKSAAN NOTARIS Nurjannah Nurjannah; Aminuddin Ilmar; Zulkifli Aspan
Riau Law Journal Vol 2, No 2 (2018): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dan implikasi keputusan Majelis Kehormatan Notaris dalam pemeriksaan notaris. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Kehormatan Notaris berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan mengeluarkan keputusan persetujuan atau penolakan terhadap pemanggilan notaris oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim. Adanya permohonan pemeriksaan dari penyidik, penuntut umum, atau hakim maka MKN Wilayah akan membentuk majelis pemeriksa untuk memanggil, memeriksa, dan mendengarkan keterangan langsung dari notaris. Hasil pemeriksaan dari Majelis Pemeriksalah yang kemudian menjadi acuan MKN Wilayah untuk memberikan persetujuan atau menolak permohonan pemanggilan Notaris oleh penegak hukum. Keputusan persetujuan atau penolakan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah merupakan keputusan final dan tidak ada upaya lain yang dapat ditempuh bagi notaris ataupun penegak hukum sehingga akibatnya pihak-pihak terkait harus menjalankan keputusan tersebut. Bahkan berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat (3) dan (4) UUJN ditentukan bahwa jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. MKN Wilayah tidak memberikan jawaban maka dianggap memberikan persetujuan. Dengan demikian proses pemanggilan harus tetap dilaksanakan. Hal ini dapat merugikan notaris, karena seharusnya MKN Wilayah dapat menyatakan sikap atau pertimbangannya.Kata Kunci: Keputusan, Majelis Kehormatan Notaris, Notaris AbstractThis study aimed to determine and analyze the authority of the Notary Public Honorary Board (MKN) in the investigation of the notary and to know and analyze the implications of the Decision of the Notary Honorary Board in the investigation of notaries. The location of the research was conducted in the Regional Office of the Ministry of Justice and Human Rights of South Sulawesi. The results of the study indicate that the Honorary Board of Notary is authorized to conduct an investigation and issue a decision on approval or rejection of a call of a notary by an investigator, public prosecutor or judge. With the existence of an investigation request from the investigator, public prosecutor, or judge then the Regional Notary Honorary Board will form an investigator board to call, examine, and listen to the direct statement from the notary. The result of an investigation from the Investigator Board then becomes the reference of Regional MKN to give approval or reject the request of the notary calling by the law enforcer. The decision of the approval or rejection of the Regional Notary Honorary Board of the Notary is final and there is no other attempt that can be taken by the notary or law enforcers so that the parties concerned must follow the decision. Indeed, based on the provisions of Article 66 Paragraph (3) and (4) of Law on Notary Position (UUJN) it is stipulated that if within 30 (thirty) days. Regional MKN does not give an answer it is considered to give consent. Therefore the calling process must keep running. This may harm notary, because it is supposed that Regional MKN can state its position or consideration.Keywords: Decision, Honorary Board of Notary, Notary

KEABSAHAN PERNYATAAN PELEPASAN HAK MENUNTUT RESTITUSI PAJAK PADA PEMBATALAN TRANSAKSI JUAL BELI Arjun Arjun; Anwar Borahima; Nurfaidah Said
Riau Law Journal Vol 2, No 1 (2018): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

This study aims to analyze the validity of declaration of release of the right to demand tax refund BPHTB on tax validation application and Legal protection for applicant tax refund BPHTB on cancellation of Sale and Purchase transactions. This research is done by using normative juridical research method with approach of legislation and also conceptual approach (conceptual approach). The results of this study indicate that: 1) Validity Letter Statement Release of rights according to tax restitution BPHTB in tax validation application in this case the Statement does not provide legal certainty. ) Legal protection for applicant tax refund BPHTB on cancellation of sale transactions purchase may be made pursuant to Ministerial Regulation No. 187 / PMK.03 / 2015 stating that the application for refund of tax overpayment should not be payable.Keywords : BPHTB, Restitution

ANALISA TENTANG MASYARAKAT SASARAN SEBAGAI OBJEK HUKUM PADA PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NO. 6 TAHUN 2012 rise KARMILIA
Riau Law Journal Vol 4, No 1 (2020): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Atruan CRS atau SR yang diterapkan diluar negeri, bernama Tanggungjawab Sosial Lingkungan (TJSL) di Indonesia. Begitupun tentang kaedah hukumnya. Terdapat perbedaan signifikan antara Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) di Indonesia yang menyediakan standar pedoman bersifat kewajiban pada beberapa undang-undang, sedangkan di negara lain yang diadopsi dalam ISO 26000 untuk Social Responsibility (SR) menyediakan standar pedoman yang bersifat sukarela. Pada penelitian ini akan menganalisa masyarakat sasaran sebagai objek hukum penerima TJSL, kemudian akan dikemukakan pembaharuan hukum guna mendapatkan substansi regulasi yang mempu memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum di masyarakat. Pendekatan dalam kajian ini adalah menggunakan pendekatan metode penelitian kulitatif dengan analisa dokumen serta wawancara. Pada permasalahan dalam penelitian ini ditemukan bahwa kelompok masyarakat sasaran sebagai penerima objek TJSL. Sehingga hal tersebut tumpang-tindih dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sehingga guna menjamin kepastian hukum dan keadilan direkomendasikan agar dilakukan upaya pembaharuan hukum dengan tidak menyertakan karyawan sebagai penerima objek TJSL.Kata Kunci: Masyarakat Sasaran, Objek TJSL. AbstractCRS or SR rules that are applied abroad, are called Environmental Social Responsibility (TJSL) in Indonesia. Likewise about the legal method. There is a significant difference between Environmental Social Responsibility (TJSL) in Indonesia which provides a standard guideline that is mandatory in some laws, whereas in other countries adopted in ISO 26000 for Social Responsibility (SR) provides voluntary guidelines. In this study, the target community will be analyzed as the legal object of the TJSL recipient, then legal reform will be proposed to obtain the regulatory substance that is able to fulfill the sense of justice and legal certainty in the community. The approach in this study is to use a skin research method approach with document analysis and interviews. In the problem in this study it was found that the target community groups as recipients of TJSL objects. So that it overlaps with Law No. 13 of 2003 concerning Manpower. So as to ensure legal certainty and justice, it is recommended that legal reform efforts be made by not including employees as recipients of TJSL objectsKeywords: Target Communities, TJSL Objects.

PELAKSANAAN SURAT EDARAN KAPOLRI NO. 8/VII/2018 TENTANG PENERAPAN RESTORATIF JUSTICE DALAM PERKARA PIDANA DI KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU Fahmi Fahmi; Olivia Anggie Johar; Selamat Parlindungan
Riau Law Journal Vol 5, No 2 (2021): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Sebelum berlakunya restorative justice pada tingkat penyidikan proses penegakan hukum cenderung mengedepankan sistem hukum formil yang pada akhirnya justru mencederai rasa keadilan masyarakat, sehingga melahirkan gagasan penyelesaian perkara dengan pendekatan restorative justice. Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan empiris. Penerapan Restorative Justice dalam perkara pidana di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru sudah dilaksanakan tetapi menemui berbagai kendala. Perkara yang telah mediasi menggunakan pendekatan restorative justice periode dari 1 Januari 2020 sampai dengan 31 September tercatat sebanyak 25 perkara yang telah dimediasi. Mekanisme formil berdasarkan Surat Edaran Kapolri No. 8/VII/2018 sudah diterapkan dalam setiap perkara yang dimediasi dengan pendekatan restorative justice. Sebelum pemberlakuan Surat Edaran Kapolri No. 8/VII/2018 terlebih dahulu telah dilakukan sosialisasi melalui Bidang Hukum Polresta Pekanbaru terhadap seluruh anggota penyidik Polresta Pekanbaru supaya mereka memahami proses atau mekanismenya. Pemahaman ini jelas menentukan efektivitas pelaksanaan Surat Edaran Kapolri tersebut. Hambatan pelaksanaan Surat Edaran Kapolri No. 8/VII/2018 tentang penerapan Restorative Justice dalam perkara pidana di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru yang pernah dihadapi disebabkan salah satu pihak tidak sempurna melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati, sehingga salah satu pihak keberatan. Sementara pemahaman aparat penegak hukum yang selama ini masih berorientasi pada crime control model, infrastruktur yang masih belum memadai dan ego sektoral antarlembaga penegak hukum tidak menjadi hambatan bagi pihak Polresta Pekanbaru dalam melaksanakan Surat Edaran Kapolri No. 8/VII/2018. Upaya mengatasi hambatan pelaksanaan Surat Edaran Kapolri No. 8/VII/2018 tentang Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Pidana di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, karena hambatan justru datang dari aspek pelaksanaan perjanjian damai yang telah disepakati para pihak maka upaya mengatasinya penyidik harus selektif dan ditekankan agar benar- benar tidak ada paksaan dalam membuat perjanjian damai. Memediasikan agar perjanjian damai seimbang, supaya terjadi keadilan restorative justice. Dengan kata lain, upaya penyidik memediasi secara berimbang dan berupaya selektif menyelesaikan kasus per kasus secara restorative justice. Kata Kunci: Surat Edaran, Restorative Justice, Polresta, Pekanbaru

Perlindungan Hukum Konsumen Penyandang Disabilitas Dalam Angkutan Umum Bus Antar Kota Pratiwi Puspitho Andini
Riau Law Journal Vol 6, No 1 (2022): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

The ease of accessibility of public transportation buses between cities which is one of the needs in traveling between cities is certainly needed special facilities for consumers with disabilities. In some cases there are still many intercity bus service businesses that rule this out, not infrequently intercity bus businesses still generalize consumers with disabilities with other consumers. Based on this, the author formulated the formulation of the following problems: 1). What is the form of legal protection for consumers with disabilities who experience losses in the form of rights due to the lack of facilities in public transportation buses between cities. 2). What are the legal consequences for Intercity Bus businesses that harm consumers due to the lack of special facilities for people with disabilities. The method of writing in this journal writing uses normative juridical research types, with a statutory approach and a conceptual approach. Legal materials consist of primary legal materials, secondary legal materials, and non-legal materials. Legal materials consist of primary legal materials, secondary legal materials, and non-legal materials. The results of the discussion of this journal can be concluded as follows: Legal protection for consumers with disabilities such as Faisal Rusdi who suffered losses in the form of rights due to the lack of special facilities in public transportation buses between cities in the form of Internal, this protection is packaged by the parties themselves when making an agreement, if anyone violates one of them will be sanctioned, then more appropriately protection that is external because it is very important. Protection is needed by the government due to the many disabled consumers who experience losses in the form of unmet rights while traveling using Intercity Bus Public Transportation services. The form of responsibility of intercity bus public transportation business actors that has been regulated in Law No. 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation must be an obligation. In the Act has also been mentioned for public transportation business actors if they do not provide services, especially to consumers with disabilities, and will be subject to administrative sanctions.Keywords : consumer protection, public transport, persons with disabilities.

TITIK AWAL PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Duwi Handoko
Riau Law Journal Vol 3, No 2 (2019): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Corruption in Indonesia has been very widespread in society and continues to increase every year. Increased uncontrolled corruption will bring disaster not only to the life of the national economy but also to the life of the nation and state in general. To achieve the purpose, which is to find out and analyze the solution to eradicate corruption and the eradication of corruption should begin, normative legal research methods are determined with the nature of descriptive research. The solution to eradicating corruption can be done by strengthening the faith and culture of shame, a proper payroll system, system, bureaucracy, and anti-corruption and anti-corruption laws, reversed proof, severe punishment, strict and indiscriminate law enforcement, and collective awareness and public control. Departing from the history of the term corruption, it is only known in criminal legislation outside the book of criminal law, namely since the existence of the Military Rule Number Prt/PM/06/1957 dated April 1, 1957 concerning Eradication of Corruption. Then there is no harm in eradicating corruption beginning with the delegation of duties, functions, authorities, and things that are not contrary to other laws in the eradication of corruption to the military, which at this time can be prosecuted in fighting enemies of countries that are no longer involved in active politics, as well as proof of service to a country that is attacked by a disease that is difficult to treat.Key words: Corruption, State Enemy, Military

POLEMIK BAHAN KAMPANYE DALAM PILKADA KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2015 Adrian Faridhi
Riau Law Journal Vol 1, No 2 (2017): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Kampanye merupakan salah satu tahapan pemilihan kepala daerah (selanjutnya disebut pilkada) langsung yang harus dijalani. Kegiatan kampanye sangat berperan untuk mendongrak perolehan suara. Pilkada menjadi perhatian publik karena mereka dijanjikan oleh pasangan calon yang berkampanye tentang banyak hal sehingga mereka terpesona dengan janji-janjinya. Rumusan masalah yang dibahas, Pertama, bagaimana implementasi pengunaan bahan kampanye dalam kampanye pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pelalawan tahun 2015? Kedua, bagaimana menyelesaikan permasalahan hukum akibat terjadinya sengketa penggunaan bahan kampanye dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pelalawan tahun 2015? Metode Penelitian berupa penelitian yuridis sosiologis, melaksanakan penelitian di wilayah Kabupaten Pelalawan dalam Pelaksanaan Pilkada tahun 2015. Hasil Penelitian; Pertama, Pelaksanaan kampanye dengan metode penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat umum menimbulkan permasalahan, Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye tidak mampu mengantisipasi potensi masalah yang akan timbul dalam masa kampanye, tidak adanya meknisme review (verifikasi) terhadap materi dan desain oleh KPU, sehingga celah kekosongan hukum tersebut dimanfaatkan yang pada akhir nya menimbulkan konflik. Dalam kasus Pilkada Kabupaten Pelalawan, bahwa bahan kampanye tersebut tidak menyebut pasangan calon tersurat namun makna tersirat mengarah kepada pasangan calon tertentu. Kedua, Penyelesaian sengketa berkaitan bahan kampanye diselesaikan dengan penarikan bahan kampanye yang sudah beredar, hal ini berdasarkan rekomendasi dari Panwas Kabupaten Pelalawan, dan dari sisi KPU Kabupaten Pelalawan hal ini telah sesuai arahan dari KPU Provinsi Riau. Namun bahan kampanye yang terlanjur beredar akan sangat sulit kembali untuk ditarik.

Page 8 of 16 | Total Record : 160

6 7 8 9 10

Filter by Year

2017 2025

Filter By Issues

All Issue Vol. 9 No. 2 (2025): Riau Law Journal Vol. 9 No. 1 (2025): Riau Law Journal Vol. 8 No. 2 (2024) Vol 8, No 2 (2024): Riau Law Journal Vol 8, No 1 (2024): Riau Law Journal Vol 7, No 2 (2023): Riau Law Journal Vol 7, No 1 (2023): Riau Law Journal Vol. 6 No. 2 (2022) Vol 6, No 2 (2022): Riau Law Journal Vol 6, No 1 (2022): Riau Law Journal Vol 5, No 2 (2021): Riau Law Journal Vol 5, No 1 (2021): Riau Law Journal Vol 4, No 2 (2020): Riau Law Journal Vol 4, No 1 (2020): Riau Law Journal Vol 3, No 2 (2019): Riau Law Journal Vol 3, No 1 (2019): Riau Law Journal Vol 2, No 2 (2018): Riau Law Journal Vol 2, No 1 (2018): Riau Law Journal Vol 1, No 2 (2017): Riau Law Journal Vol 1, No 1 (2017): Riau Law Journal More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Adi Tiara Putri

Contact Email
aditiaraputri@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
riaulawjournal@gmail.com

Editorial Address
Fakultas Hüküm Universitas Riau Jalan Pattimura Nomor 9. Pekanbaru

Location
Kota pekanbaru,

Riau

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Adi Tiara Putri

Contact Email aditiaraputri@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official riaulawjournal@gmail.com

Editorial Address Fakultas Hüküm Universitas Riau Jalan Pattimura Nomor 9. Pekanbaru

Location Kota pekanbaru, Riau INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Adi Tiara Putri

Contact Email
aditiaraputri@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
riaulawjournal@gmail.com

Editorial Address
Fakultas Hüküm Universitas Riau Jalan Pattimura Nomor 9. Pekanbaru

Location
Kota pekanbaru,

Riau

INDONESIA