Articles
1,110 Documents
<![CDATA[INVALIDITAS LETTER OF INTENT ANTARA YUNANI DAN DANA MONETER INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Habibie Hendra Carlo]]>;
<![CDATA[Ayu Nrangwesti]]>
<![CDATA[ Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1 No. 1 (2019): Reformasi Hukum Trisakti ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (267.408 KB)
|
DOI: 10.25105/refor.v1i1.10443
<![CDATA[Berdasarkan Letter of Intent antara Yunani dan Dana Moneter Internasional tahun 2010, Yunani berkewajiban untuk memberikan laporan ekonominya setiap tahun sebagai dasar bagi Dana Moneter Internasional untuk memperpanjang pembiayaannya. Dalam Letter of Intent tahun 2011, 2012, 2013, dan 2014, Yunani menyatakan bahwa Yunani sedang mengalami pertumbuhan ekonomi namun berdasarkan kenyataannya Produk Domestik Bruto Yunani turun diatas 10%. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Validitas Letter of Intent antara Yunani dan Dana Moneter Internasional? Dan apabila Letter of Intent dinyatakan Invalid maka permasalahan selanjutnya adalah Apa Sajakah Akibat Hukum terhadap Invaliditas Letter of Intent antara Yunani dan Dana Moneter Internasional? Metode Penelitian yang digunakan adalah normatif yang dianalisa secara kualitatif. Hasil Peneliitian ini menunjukan bahwa: 1) Dalam Letter of Intent antara Yunani dan Dana Moneter Internasional tahun 2011, 2012, 2013, dan 2014 terdapat alasan yang dapat menyebabkan Letter of Intenttersebut menjadi Invalid. 2)Invaliditas Letter of Intent antara Yunani dan Dana Moneter Internasional tahun 2011, 2012, 2013, dan 2014 tidak akan mempengaruhi validitas Letter of Intent tahun 2010 dan Yunani tetap berkewajiban melunasi pinjamannya kepada Dana Moneter Internasional.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS MENGENAI SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBAKAR HUTAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 440 K/PID.SUS-LH/2017) ]]>
<![CDATA[Andi Muhammad Saddam Pahlevi]]>;
<![CDATA[Dhany Rahmawan]]>
<![CDATA[ Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1 No. 1 (2019): Reformasi Hukum Trisakti ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (222.893 KB)
|
DOI: 10.25105/refor.v1i1.10444
<![CDATA[Kebakaran hutan merupakan permasalahan yang sering dihadapi pemerintah Indonesia, masyarakat melakukan pembakaran hutan dikarenakan ingin memanfaatkan lahan hutan untuk lahan pertanian dengan menghemat biaya pembukaan lahan, meskipun pemerintah telah melarang pembakaran hutan dan memberikan ancaman pidana yang tinggi tetapi masih ada saja masyarakat yang melakukan perbuatan tersebut seperti dalam kasus Mahkamah Agung Nomor: 440 K/Pid.Sus-LH/2017. Pokok permasalahan yang diangkat adalah bagaimana pengaturan ancaman sanksi pidana terhadap perbuatan melakukan pembakaran hutan berdasarkan peraturan perundang-undaangan yang berlaku dan apakah pertimbangan hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam memutus perkara yang diselesaikan dengan putusan Nomor: 440 K/Pid.Sus-LH/2017 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melakukan studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan penarikan kesimpulan secara logika deduktif. Pengaturan sanksi pidana pembakaran hutan diatur dalam ketentuan Pasal 187 sampai dengan Pasal 189 serta dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang diatur dalam ketentuan Pasal 98-99, Pasal 108 dan Pasal 119 dan Undang Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur dalam ketentuan Pasal 78 ayat (3) dan (4) Perbuatan pelaku telah memenuhi unsur-unsur Pasal 78 Ayat (3) Jo. Pasal 50 Ayat (3) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41Tahun 1999 tentang Kehutanan yang oleh Mahkamah Agung di jatuhi saksi pidana yaitu pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA BPJS KESEHATAN YANG DITOLAK RUMAH SAKIT ]]>
<![CDATA[Fadhila Amaliah Ramadhani]]>;
<![CDATA[Dhany Rahmawan]]>
<![CDATA[ Reformasi Hukum Trisakti Vol. 2 No. 1 (2020): Reformasi Hukum Trisakti ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (251.897 KB)
|
DOI: 10.25105/refor.v2i1.10445
<![CDATA[Program jaminan sosial terdiri dari jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan. Dalam pelaksanaannya masih terdapat kasus peserta BPJS yang seharusnya mendapat pelayanan di fasilitas kesehatan primer maupun rujukan1 tetapi ditolak oleh pihak Rumah Sakit. Tujuan penelitian ini yaitu: 1) untuk menggambarkan pengaturan mengenai prosedur kepesertaan program BPJS berdasarkan UU BPJS, 2) hak dan kewajiban penyelenggara, peserta, dan pihak yang terkait berdasarkan UU BPJS, 3) perlindungan hukum terhadap peserta BPJS yang telah memenuhi persyaratan namun ditolak oleh pihak Rumah Sakit. Metode penelitian ini menggunakan penelitian normative. Penelitian secara normatif menggunakan pendekatan secara statute approach yang merupakan pendekatan yang mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa: 1) dalam kasus pasien peserta BPJS yang ditolak rumah sakit, terdapat 3 hubungan hukum yakni pasien dengan rumah sakit, pasien dengan BPJS, dan BPJS dengan rumah sakit, 2) peserta memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada pihak rumah sakit berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPer tentang perbuatan melawan hokum, 3) perlindungan hukum bagi peserta oleh BPJS adalah berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perasuransian, BPJS sebagai penyedia polis memiliki tanggung jawab menurut perjanjian asuransi untuk melakukan ganti rugi apabila peserta mengalami kerugian dalam hal ini tidak mendapatkan layanan kesehatan yang sesuai, 4) pasien peserta BPJS dengan kondisi kegawat daruratan ditolak rumah sakit, berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan maka rumah sakit dapat dikenakan sanksi.]]>
<![CDATA[HIBAH HANYA KEPADA SALAH SATU ANAK MENURUT HUKUM WARIS ISLAM DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PEKANBARU NOMOR: 0214/PDT.G/2017/PA.PBR, PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU NOMOR: 0027/PDT.G/ 2017/PTA.PBR, PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 558 K/AG/2017.) ]]>
<![CDATA[Tasya Vidi Putri]]>;
<![CDATA[Wahyuni Retnowulandari]]>
<![CDATA[ Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1 No. 1 (2019): Reformasi Hukum Trisakti ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (311.039 KB)
|
DOI: 10.25105/refor.v1i1.10447
<![CDATA[Penelitian normatif ini mengangkat masalah Hibah yang dalam praktek cukup banyak menimbulkan masalah, sebagaimana dalam tulisan ini Hibah hanya diberikan kepada salah satu anak sehingga menimbulkan masalah yang bagaimana sesungguhnya pengaturan Hibah di Indonesia, apakah dapat hanya diberikan pada salah satu anak saja dan putusan pengadilan terkait pembatalan hibah tersebut telah sesuai dengan ketentuan Hukum Waris Islam di Indonesia. Hasil penelitian ini terdapat dalam Pasal 210 dan 211 KHI , Hibah pada dasarnya hanya boleh 1/3 dari harta si pemberi Hibah, Hibah yang diberikan dari orangtua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan dengan deminkian Hibah tidak dapat diberikan pada satu Ahli Waris saja. Sehingga Putusan Pengadilan yang akan membatalkan Hibah tersebut telah sesuai dengan ketentuan Hukum Waris Islam dan rasa keadilan bagi Ahli Waris.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA ALASAN SALAH SANGKA JATI DIRI OLEH PEJABAT KUA MENURUT HUKUM PERKAWINAN YANG BERLAKU BAGI ORANG MUSLIM DI INDONESIA (STUDI KASUS NOMOR 678/PDT.G/2015/PA.MDN) ]]>
<![CDATA[Ghea Olivia Feydita]]>;
<![CDATA[Wahyuni Retnowulandari]]>
<![CDATA[ Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1 No. 2 (2019): Reformasi Hukum Trisakti ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (218.045 KB)
|
DOI: 10.25105/refor.v1i2.10448
<![CDATA[Pembatalan Perkawinan dapat diajukan dengan berbagai macam alasan yang tercantum dalam Undang-Undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam ketentuan peraturan tersebut juga mengatur tentang alasan-alasan apa saja yang dapat dilakukan pembatalan perkawinan. Dalam ketentuan peraturan tersebut juga mengatur siapa saja para pihak yang berwenang dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan dapat dilakukan oleh suami atau istri,tapi faktanya ada pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh Pejabat yang berwenang Adapun pokok permasalahan (1) Dapatkah suatu perkawinan dilakukan pembatalan karena alasan salah sangka jati diri oleh pejabat KUA? Dan (2) Apakah putusan Nomor 678/Pdt.G/2015/PA.Mdn tentang pembatalan perkawinan sudah sesuai menurut Hukum perkawinan yang berlaku bagi orang muslim di Indonesia?. Untuk menjawab pokok permasalahan tersebut dilakukan penelitian secara yuridisnormatif yang bersifat deskriptif serta menggunakan data primer dan sekunder. Analisis ini dilakukan secara kualitatif, pengambilan kesimpulan menggunakan metode deduktif. Hasil Penelitian 1) Alasan maupun upaya permohonan dalam pembatalan perkawinan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam. 2) Putusan Nomor 678/Pdt.G/2015/PA.Mdn sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun1974 tentang perkawinan jo. Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam]]>
<![CDATA[BAGIAN WARIS RAAD BAGI ISTRI KE DUA MENURUT HUKUM WARIS ISLAM YANG BERLAKU DI INDONESIA (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KETAPANG NO. 0088/PDT.G/ 2016/PA.KTP) ]]>
<![CDATA[Sandra Nabillah N. Bayasut]]>;
<![CDATA[Wahyuni Retnowulandari]]>
<![CDATA[ Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1 No. 2 (2019): Reformasi Hukum Trisakti ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (264.086 KB)
|
DOI: 10.25105/refor.v1i2.10449
<![CDATA[Istri (janda) mempunyai hak untuk memperoleh bagian harta waris dalam permasalahan raad sesuai dengan apa yang diatur didalam pasal 193 KHI namun faktanya dapat terjadi istri tidak mendapatkan bagian raad tersebut.. Pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah 1) Bagaimanakah pengaturan bagian raad untuk Istri menurut Hukum Waris Islam di Indonesia dan 2) Apakah Putusan Pengadilan Agama Ketapang No. 0088/Pdt.G/2016/PA.Ktp dalam menyelesaikan pembagian harta waris untuk ahliwaris Almarhum Nazaruddin bin Muhammad sudah sesuai dengan Hukum Waris Islam di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif bersifat deskriptif analisis. Didalam Pasal 193 Kompilasi Hukum Indonesia tidak dijelaskan secara rinci siapa saja ahliwaris yang berhak mendapatkan raad sehingga dimungkinkannya Istri (janda) mendapatkan bagian raadnya, karena merupakan ahliwaris yang sah dari pewaris. Oleh karenanya raad yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Ketapang tidak sesuai dengan Pasal 193 KHI tetapi menggunakan pendapat dari Jumhur Fuqaha yang tidak memungkinkan istri (janda) mendapatkan bagian raadnya.]]>
<![CDATA[KESEJAHTERAAN ANAK DI DESA SUMBERJAYA PASCA BENCANA TSUNAMI ]]>
<![CDATA[Sazha Erlin Cahya]]>;
<![CDATA[Wahyuni Retnowulandari]]>
<![CDATA[ Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1 No. 2 (2019): Reformasi Hukum Trisakti ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (273.369 KB)
|
DOI: 10.25105/refor.v1i2.10450
<![CDATA[Bencana tsunami merupakan fenomena alam yang mempunyai banyak dampak terhadap masyarakat dan harus mendapat perhatian khusus agar para korban dapat kembali hidup seperti semula bahkan lebih sejahtera terutama untuk korban anak-anak. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk menganalisa kesejahteraan anak korban tsunami didesa Sumberjaya 1) Bagaimana pengaturan kesejahteraan dan perlindungan anak korban tsunami di Indonesia? 2) Upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi dampak yang ditimbulkan dari tsunami khususnya ditempat penampungan Sumberjaya untuk terpenuhi kesejahteraan dan hak anak? Metode yang digunakan adalah normatif didukung data empiris. Hasil Penelitianya adalah 1) Pengaturan Kesejahteraan, Hak Dan Perlindungan Anak Korban Tsunami didesa Sumberjaya sudah terpenuhi bila dilihat dari konsep indikator anak sejahtera walaupun masih ada kekurangan berdasarkan Undang-Undang nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 2) Upaya yang Dilakukan Oleh Pemerintah untuk kesejahteraan,dan perlindungan tsunami di desa Sumberjaya.]]>
<![CDATA[PEMBAGIAN WARIS SECARA MUNASAKHAH YANG TERDAPAT AHLI WARIS NON MUSLIM MENURUT HUKUM WARIS ISLAM DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 1820/PDT.G/2016/PA MLG.) ]]>
<![CDATA[Dicky Arsenda Wibowo]]>;
<![CDATA[Wahyuni Retnowulandari]]>
<![CDATA[ Reformasi Hukum Trisakti Vol. 2 No. 1 (2020): Reformasi Hukum Trisakti ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (315.886 KB)
|
DOI: 10.25105/refor.v2i1.10451
<![CDATA[Proses pewarisan beraneka macam masalahnya terlebih bila harta tidak segera dibagi, hal ini terjadi pada kasus Putusan 1820/Pdt G/2016/PA Mlg yang meninggalkan ahli waris munasakhah non muslim. Pokok masalahnya adalah bagaimana pengaturan ahli waris beragama non Islam dalam hal waris Islam di Indonesia, bagaimana waris secara munasakhah menurut hukum waris Islam di Indonesia, dan apakah isi Putusan 1820/Pdt G/2016/PA Mlg mengenai pembagian waris secara munasakhah dari pewaris muslim kepada ahli waris non muslim sudah sesuai atau belum menurut hukum waris Islam di Indonesia. Hasil pembahasan adalah Pengaturan ahli waris beragama non Islam dalam waris Islam menurut aturan waris Islam di Indonesia dilarang, tetapi ada aturan yang memperbolehkan ahli waris non Islam untuk mendapatkan warisan. Pembagian waris secara munasakhah belum diatur secara jelas dalam hukum waris Islam di Indonesia. Putusan 1820/Pdt.G/2016/PA Mlg. tentang pembagian waris tidak sesuai dengan hukum waris Islam di Indonesia karena menyalahi ketentuan waris Islam tentang kewarisan beda agama.]]>
<![CDATA[BAGIAN AHLI WARIS MAWANI DALAM MEMPEROLEH WASIAT WAJIBAH MENURUT HUKUM WARIS ISLAM DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KABANJAHE NOMOR 2/PDT.G/ 2011/PA-KBJ) ]]>
<![CDATA[Karina Fairuza Gustiani]]>;
<![CDATA[Wahyuni Retnowulandari]]>
<![CDATA[ Reformasi Hukum Trisakti Vol. 2 No. 1 (2020): Reformasi Hukum Trisakti ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (261.814 KB)
|
DOI: 10.25105/refor.v2i1.10452
<![CDATA[Penelitian normatif mengenai wasiat wajibah kepada ahli waris Mawani ini diangkat dari Putusan Pengadilan Agama Kabanjahe Nomor 2/Pdt.G/2011/PAKbj dengan pokok permasalahan apakah menurut hukum waris Islam di Indonesia ahli waris mawani berhak mewaris melalui wasiat wajibah? dan apakah putusan hakim (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kabanjahe Nomor 2/Pdt.G/2011/PA-Kbj) yang membagi waris pada ahli waris mawani sama banyak dengan ahli waris Muslim sudah sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam di Indonesia? Hasil penelitian ini adalah: menurut Al-Quran Surat An-Nisa ayat 141, Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim, serta KHI Pasal 171 huruf C dan Pasal 209 yang sudah mengatur secara jelas waris terhadap ahli waris mawani yaitu tidak diperbolehkan sehingga tidak perlu Ijtihad lagi dengan memberi wasiat wajibah. Putusan Pengadilan Agama Kabanjahe Nomor 2/Pdt.G/2011/PA-Kbj tidak sesuai dengan ketentuan waris Islam dimana ahli waris mawani tidak dapat memperoleh waris dan bagian wasiat wajibah maksimal hanya 1/3 harta warisan dan ahli waris mawani tidak mendapat bagian sama rata dengan ahli waris muslim lainnya.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG KESEJAHTERAAN ANAK ATAS KETERSEDIAAN GURU PEMBIMBING KHUSUS DI SMP INKLUSI ]]>
<![CDATA[Rizky Maesarah Ibrahim]]>;
<![CDATA[Wahyuni Retnowulandari]]>
<![CDATA[ Reformasi Hukum Trisakti Vol. 2 No. 2 (2020): Reformasi Hukum Trisakti ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25105/refor.v2i2.10453
<![CDATA[Setiap Anak adalah tunas bangsa yang harus dijamin kesejahteraan dan perlindungannya oleh Keluarga, Tenaga Pendidik, Masyarakat dan Negara, tidak terkecuali anak yang berkebutuhan khusus. Dukungan dalam bentuk komitmen konstitusional negara bagi anak berkebutuhan khusus telah dijamin dalam perundang-undangan dan kelembagaan pemerintah dalam mendorong peningkatan perlindungan dan menjamin tumbuh kembang anak tanpa diskriminasi. Namun fakta dari hasil penelitian yang dilakukan secara normative, bersifat deskritif dan dianalisis secara kualitatif, membuktikan faktanya Anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di SMPIT Ummul Quro tidak cukup dibimbing oleh guru khusus, dikarenakan perbandingan anak berkebutuhan khusus lebih banyak dari guru pembimbing. Dimana menyebabkan guru bimbingan konseling yang menangani anak berkebutuhan khusus. Sementara guru pembimbing khusus dan guru bimbingan konseling adalah bidang yang tidak sama. Berbeda dengan SMPIF Alfikri yang memiliki guru pembimbing khusus untuk anak berkebutuhan khusus walaupun jumlahnya kurang memadai dan terdapat guru bidang konseling. Sehingga perlu perhatian negara dalam monitoring sekolah inklusi agar tujuan mensejahterakan anak berkebutuhan khusus dapat terealisasi.]]>
