Garuda - Garba Rujukan Digital

Analisis Hukum Islam dan Pasal 4 UU Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011 terhadap Pelaksanaan Zakat Pertanian di Desa Ciranggon Kabupaten Karawang Amalia solihat; Siska Lis Sulistiani; Intan Nurrachmi
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Agricultural zakat is one of the zakat maal which has its own rules regarding nishab and the type of agriculture according to Islamic law and Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management, especially Article 4. In this regard, farmers in Ciranggon Village, Karawang Regency carry out agricultural zakat without knowledge of the rules. nishab and zakat management mechanisms that are not in accordance with applicable legislation. Based on these problems, the focus of this study aims to determine the analysis of Islamic law on the implementation of agricultural zakat in Ciranggon Village, Karawang Regency, and to determine the analysis of Article 4 of the Zakat Management Act No. 23 of 2011 on the implementation of agricultural zakat in Ciranggon Village, Karawang Regency. The research method used is descriptive analysis with a normative juridical approach, namely analyzing the level of conformity of the implementation of agricultural zakat in Ciranggon Village with Islamic Law and Article 4 zakat management of Law no. 23 of 2011. The results show that the analysis of Islamic legal views on the practice of agricultural zakat in Ciranggon Village, Karawang Regency is not fully in accordance with the provisions of Islamic Law, especially related to nishab and the implementation of agricultural zakat practices in Ciranggon Village, Karawang Regency also not fully in accordance with the provisions of Article 4 of the Law. zakat management no. 23 of 2011 especially in the care of zakat that is not through an official amilin agency or institution. Abstrak. Zakat pertanian merupakan salah satu zakat maal yang memiliki aturan tersendiri terkait nishab dan jenis pertaniannya menurut Hukum Islam maupun UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat khususnya Pasal 4. Terkait hal tersebut, para petani di Desa Ciranggon Kabupaten Karawang melaksanakan zakat pertaniannya tanpa pengetahuan mengenai aturan nishab dan mekanisme pengelolaaan zakatnya yang tidak sesuai perudang-undangan yang berlaku. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka fokus penelitian ini memiliki tujuan agar bisa diketahui Analisis Hukum Islam Pada pelaksanaan zakat pertanian di Desa Ciranggon Kabupaten Karawang, dan untuk mengetahui analisis Pasal 4 UU pengelolaan zakat No. 23 Tahun 2011 terhadap pelaksanaan zakat pertanian di Desa Ciranggon Kabupaten Karawang. Penelitian ini memiliki metode yakni analisis deskriptif, sedangkan penelitian memiliki pendekatan yakni analisis deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif yaitu menganalisis tingkat kesesuaian pelaksanaan zakat pertanian di Desa Ciranggon dengan Hukum Islam dan pasal 4 pengelolaan zakat UU No. 23 tahun 2011. Dimana penelitian ini memiliki hasil jika pandangan hukum Islam terhadap praktik zakat pertanian di Desa Ciranggon Kabupaten Karawang belum sepenuhnya selaras pada ketentuan Hukum Islam khususnya terkait nishab dan pelaksanaan praktik zakat pertanian di Desa Ciranggon Kabupaten Karawang juga belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 UU pengelolaan zakat No. 23 Tahun 2011 khususnya dalam penitipan zakat yang tidak dengan melewati Badan atau Lembaga amilin resmi.

Tinjauan Fatwa DSN No. 46/DSN-MUI/II/2005 dan POJK No. 11/POJK.03/2020 terhadap Kebijakan Penanganan Pembiayaan Bermasalah Amalia Rahmawati; Siska Lis Sulistiani; Muhammad Yunus
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Handling non-performing financing at BTN Syariah should be done by implementing certain stages or mechanisms. However, the BTN Syariah management carried out a policy without implementing the steps that should be in the handling. This study aims to determine the review of Fatwa DSN No. 46/DSN-MUI/II/2005 regarding deductions for murabahah bills on policies for handling non-performing financing on Sharia mortgage products at BTN Syariah KC Bandung City and knowing how to review POJK No. 11/POJK.03/2020 concerning the national economic stimulus as a countercyclical policy for the impact of the spread of the 2019 coronavirus disease on the handling of non-performing financing on Sharia mortgage products at BTN Syariah KC Bandung City. The research method used is descriptive qualitative with a normative juridical approach obtained from primary and secondary legal data sources. The results of this study indicate that the implementation of handling non-performing financing through bill deductions in murabahah contracts on Sharia mortgage products at BTN Syariah based on DSN Fatwa No. 46/DSN-MUI/II/2005 is not applied to customers who experience problematic financing, and financing restructuring according to POJK No. . 11/POJK.03/2020 is not applied in handling non-performing financing at BTN Syariah KC Bandung. However, the party at BTN Syariah KC Bandung handles problematic financing through contract conversion and its implementation is in accordance with the provisions of contract conversion according to POJK No. 11/POJK.03/2020. Abstrak. Penanganan pembiayaan bermasalah di BTN Syariah seharusnya dilakukan dengan menerapkan beberapa tahapan atau mekanisme tertentu. Akan tetapi pihak manajemen BTN Syariah melakukan kebijakan tanpa menerapkan tahapan-tahapan yang seharusnya dalam penanganan tesebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan Fatwa DSN No. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang potongan tagihan murabahah terhadap kebijakan penanganan pembiayaan bermasalah pada produk KPR Syariah di BTN Syariah KC Kota Bandung dan mengetahui bagaimana tinjauan POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran coronavirus disease 2019 terhadap penanganan pembiayaan bermasalah pada produk KPR Syariah di BTN Syariah KC Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang diperoleh dari sumber data hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa pelaksanaan penanganan pembiayaan bermasalah melalui potongan tagihan dalam akad murabahah pada produk KPR Syariah di BTN Syariah berdasarkan Fatwa DSN No 46/DSN-MUI/II/2005 tidak diterapkan kepada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah, dan restrukturisasi pembiayaaan menurut POJK No. 11/POJK.03/2020 tidak diterapkan dalam penanganan pembiayaan bermasalah di BTN Syariah KC Bandung. Akan tetapi pihak di BTN Syariah KC Bandung melakukan penanganan pembiayaan bermasalah melalui konversi akad dan pelaksanaannya sudah sesuai dengan ketentuan konversi akad menurut POJK No. 11/POJK.03/2020.

Tinjauan Fkih Muamalah dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemakaman terhadap Pembelian Booking Tanah Kuburan Atin Frihatiningrum; Redi Hadiyanto; Neng Dewi Himayasari
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Booking refers to an order, or an order with a process, method, ordering, which can be said to be a buying and selling process. This study aims to describe the practice of ordering tombs according to fiqh muamalah and Perda No. 3 regarding funerals in 2007. According to Hanafiah scholars, buying and selling is an exchange of property (objects) with property based on a special (allowed) method. This study uses a qualitative method with a descriptive analysis approach. The results obtained are: the practice in this cemetery, the people who have booked the grave land pay 1-3 million at the beginning of the order before the body is buried in the cemetery. Then when viewed from the fiqh of muamalah according to the terms and pillars are fulfilled, but in the Book of Mawahib al-Jalil li Al-khitaab al-Malik it is concluded that it is not permissible to place an order because it has sold land that is not privately owned and seizes land rights to other people's graves for the future. And if viewed from the regional regulation number 3 of 2007 article 37 has stipulated that it is not allowed or not allowed to place an order for graves for people who have not died, but funerals are intended only for corpses and human skeletons or those who have died. Abstrak. Booking mengacu pada pesanan, atau pesanan dengan proses, cara, memesan, yang dapat dikatakan sebagai proses jual beli. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik pemesanan makam menurut fiqh muamalah dan Perda No 3 tentang pemakaman tahun 2007. Menurut ulama Hanafiah jual beli merupakan pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Hasil penelitian yang diperoleh ialah : praktik di pemakaman ini masyarakat yang telah membooking lahan makam membayar 1-3 juta di awal pemesanan sebelum jenazah disemayamkan di pemakaman. Kemudian jika dilihat dari fikih muamalah menurut syarat dan rukunnya terpenuhi namun dalam Kitab Mawahib al-Jalil li Al-khitaab al-Malik disimpulkan tidak dibolehkannya melakukan pemesanan karena telah menjual tanah yang bukan milik pribadi dan merebut hak lahan makam orang lain untuk dikemudian hari. Dan jika ditinjau dari perda nomor 3 tahun 2007 pasal 37 telah menetapkan bahwa tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan untuk melakukan pemesanan makam bagi orang yang belum meninggal dunia, tapi pemakaman diperuntukan hanya untuk jenazah dan kerangka manusia atau yang sudah meninggal dunia.

Pengaruh Persepsi Konsumen terhadap Penerapan Manajemen Pariwisata Halal Pemandian Air Panas Sari Ater Kabupaten Subang Jawa Barat Nur Kholifa Mija; Ifa Hanifia Senjiati; Ira Siti Rohmah Maulida
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Halal tourism is an activity that is supported by various facilities and services provided by the government, entrepreneurs and even the community who are able to meet sharia provisions. One of the halal tourism in Indonesia that already has a halal certificate is Sariater. based on the observation that the available bathing places are still mixed between men and women, this is a problem for research conducted by the author. The formulation and purpose of the study was to determine the effect of consumer perceptions on the implementation of halal tourism management. This research method uses quantitative research methods using simple linear regression analysis. The sample of this study amounted to 91 respondents. Collecting data using a questionnaire. The results of the study show that consumer perceptions have no effect on the application of halal tourism management, meaning that the Sari Ater hot spring still applies halal tourism management regardless of consumer perceptions. Abstrak. Wisata halal adalah kegiatan yang didukung dengan berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh pemerintah, pengusaha bahkan masyarakat yang mampu memenuhi ketentuan syariah. salah satu wisata halal di Indonesia yang telah memiliki sertifikat halal adalah Sariater. berdasarkan observasi bahwa tempat pemandian yang tersedia masih tercampur antara laki – laki dan perempuan maka ini menjadi masalah penelitian yang dilakukan penulis. Rumusan dan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh persepsi konsumen terhadap penerapan manajemen pariwisata halal. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana. Sampel penelitian ini berjumlah 91 responden. Pengumpulan data menggunakan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan persepsi konsumen tidak berpengaruh terhadap penerapan manajemen pariwisata halal artinya bahwa pemandian air panas sari ater tetap menerapakan manajemen pariwisata halal tanpa menghiraukan persepsi konsumen.

Analisis Kompetensi Nazhir terkait Penggunaan Wakaf Uang sebagai Instrumen Dana Pembangunan Infrastruktur dalam Bentuk Surat Berharga Syariah Negara: Literature Review Muhammad Tricahyo Permadi; Ifa Hanifah Senjiati; Ira Siti Rohmah Maulida
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Indonesia as a country with the largest Muslim population in the world, has a huge potential for waqf. This potential is supported by the increasing number of Muslim philanthropic institutions in Indonesia. progress and development of investment products are increasingly diverse. So waqf also experienced the same thing. In 2020, the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia issued a waqf-based investment product, namely Retail CWLS, where this product is a waqf-based sukuk. On the other hand, Nazhir as the waqf manager is considered not to have the ability to manage this waqf sukuk. The objects of this research are nationally published journals accredited by Sinta, as well as published international journals indexed by Scimago. The search keywords on the Dimensions search engine are; 1. Nazhir's competence; 2. Mutawalli Waqf; 3. Waqf and Sukuk. This study aims to determine the condition of Nazhir's competence and to find out what the management of the sukuk link money waqf is like. This study is a literature review study in which data were analyzed using the Dimensions.ai application and the VOSviewer application. The indicators that must be possessed by professional nazhir are Knowledge, Education and Experience. The conclusion of this study is that the competence of nazhir related to the management of cash waqf in Indonesia is still low, so that training and certification are needed to improve the quality of nazhir's competence. Abstrak. Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, memiliki potensi wakaf yang sangat besar. Potensi ini didukung oleh banyaknya lembaga filantropi Muslim di Indonesia yang semakin ramai. Kemajuan dan perkembangan produk-produk investasi pun semakin beragam. Maka wakaf pun mengalami hal yang demikian. Pada tahun 2020, Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan produk investasi berbasis wakaf yakni CWLS Ritel, dimana produk ini adalah sukuk berbasis wakaf. Disisi lain, nazhir sebagai pengelola wakaf dinilai belum memiliki kemampuan yang mumpuni dalam mengelola sukuk wakaf ini. Adapun objek penelitian ini adalah jurnal terpublikasi nasional dan terakreditasi Sinta, serta jurnal internasional terpublikasi dan terindex Scimago. Adapun kata kunci pencarian pada mesin pencarian Dimensions adalah; 1. Kompetensi Nazhir; 2. Mutawalli Waqf; 3. Waqf and Sukuk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi kompetensi Nazhir serta mengetahui seperti apa pengelolaan wakaf uang link sukuk. Penelitian ini adalah penelitian literature review yang mana data dianalisis menggunakan aplikasi Dimensions.ai dan aplikasi VOSviewer. Adapun indikator yang harus dimiliki oleh nazhir profesional adalah Pengetahuan, Pendidikan dan Pengalaman. kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kompetensi nazhir terkait pengelolaan wakaf uang di Indonesia masih rendah, sehingga diperlukan adanya pelatihan dan sertifikasi yang dapat meningkatkan kualitas kompetensi nazhir.

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap ‎Tukar Tambah Handphone pada Situs ‎Belanja Online Blibli.com Dina Rahmania; Nandang Ihwanudin; Iwan Permana
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Buying and selling online at this time continues to experience the dynamics ‎of development in line with the needs of the community. One of the online buying ‎and selling practices that are in great demand by the public today is buying and ‎selling mobile phones through a trade-in system such as what Blibli.com does. ‎However, there are several elements that are not in accordance with the principles ‎of buying and selling according to sharia economic law. Based on these problems, ‎the focus of the research is formulated in the form of questions as follows: How is ‎the practice of trade-in on the online shopping site Blibli.com? The research method ‎used is descriptive qualitative analysis with a normative juridical approach. The ‎results show that the practice of buying and selling cellphones in the trade-in ‎program on the online shopping site BliBli.com is one of the consumer services ‎where buyers can simply do all activities at home without the hassle of going to the ‎store directly, and the practice of buying and selling cellphones the trade-in ‎program on the BliBli online shopping site contains a conditional contract or al-‎uqud al-mutaqabilah which is only valid according to Sharia Economic Law. ️‎ Abstrak. Jual beli online pada masa sekarang terus mengalami dinamika ‎perkembangan seiiring dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu praktik jual beli ‎online yang banyak diminati masyarakat dewasa ini adalah jual beli handphone ‎melalui system tukar tambah seperti yang dilakukan Blibli.com. Namun demikian, ‎terdapat beberapa unsur yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip jual beli ‎menurut hukum ekonomi syariah. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka fokus ‎penelitian dirumuskan ke dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut : Bagaimana ‎praktik tukar tambah pada situs belanja onlie Blibli.com?‎ Dan bagaimana tinjauan ‎Hukum Ekonomi Syariah terhadap tukar tambah pada situs ‎belanja online ‎Blibli.com?‎ Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis kualitatif ‎dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktik ‎jual beli handphone pada program tukar tambah pada situs belanja online ‎BliBli.com merupakan salah satu pelayanan konsumen dimana pembeli cukup ‎melakukan segala aktifitas di rumah tanpa perlu ribet untuk pergi ke toko ‎langsung, dan Praktik jual beli handphone pada program tukar tambah pada situs ‎belanja online BliBli mengandung adanya akad bersyarat atau al- uqud al-‎mutaqabilah yang sah saja dilakukan menurut Hukum Ekonomi Syariah. ‎

Tinjauan Fatwa DSN-MUI NO.114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Syirkah terhadap Sistem Pola Akad Kerjasama dan Implementasinya pada Monetisasi Tiktok Novia Dwi Putri; Sandy Rizki Febriadi; Arif Rijal Anshori
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Abstract. The practice of monetization on the Tiktok application uses a syirkah abdan contract, this can be said because the collaboration between Tiktoker and third parties is not based on capital in the form of skills, skills and effort contributions. The matters regarding syirkah or cooperation are contained in the Fatwa of DSN-MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017 concerning the Syirkah Contract. However, in practice, TikTokers do not know clearly about the income they will get. This is contrary to one of the contents of the DSN-MUI Fatwa No. 114/DSN-MUI/IX/2017 concerning the Syirkah Agreement article 8 paragraph 1 and sometimes only getting a product which is indeed his duty to promote, this is not comparable to a third party benefit in the form of increased sales results reported by TikToker. This also contradicts the DSN-MUI Fatwa No.114/DSN-MUI/IX/2017 regarding the Syirkah Agreement article 6 paragraph 4. This study aims to determine how the DSN-MUI Fatwa No.114/DSN-MUI/IX/2017 understands about Syirkah contract on the pattern of cooperation contracts and their implementation on Tiktok monetization. The method used in this research is qualitative. Based on what is done based on this fatwa, monetization should not be carried out because there are some discrepancies in terms of profit-sharing ratio, profit, and timing of profit-giving between the practices carried out and the provisions of the DSN-MUI Fatwa No.114/DSN-MUI/IX/2017 regarding the Syringe Contract Abstrak. Praktik monetisasi pada aplikasi Tiktok menggunakan akad syirkah abdan, hal ini dapat dikatakan karena kerjasama antara Tiktoker dengan pihak ketiga tidak didasarkan pada modal yang berupa harta melainkan berupa kontribusi keahlian, keterampilan dan usaha kerja. Adapun hal-hal mengenai syirkah atau kerjasama dimuat dalam Fatwa DSN-MUI No.114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Syirkah. Namun pada pelaksanaan kerjasama justru para TikToker tidak mengetahui dengan jelas mengenai pendapatan yang akan dia dapatkan. Hal ini bertentangan dengan salah satu isi Fatwa DSN-MUI No.114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Syirkah pasal 8 ayat 1 dan terkadang dia hanya mendapatkan suatu produk yang mana produk itu memanglah tugas untuk dia promosikan, hal ini tidak sebanding dengan pihak ketiga yang mendapatkan keuntungan berupa peningkatan hasil pennjualan yang dipromosikan oleh TikToker. Ini juga bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI No.114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Syirkah pasal 6 ayat 4. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan Fatwa DSN-MUI No.114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Syirkah terhadap pola akad kerjasama dan implementasinya pada monetisasi Tiktok. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif. Berdasarkan tinjauan yang dilakukan berdasarkan fatwa tersebut praktik monetisasi ini tidak boleh dilakukan karena terdapat beberapa ketidaksesuaian dalam hal nisbah bagi hasil, keuntungan, dan waktu pemberian keuntungan antara praktik yang dilakukan dan ketentuan Fatwa DSN-MUI No.114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Syirkah.

Tinjauan Fikih Mua’malah dan Pasal 606 KHES terhadap Praktik Pareaneun di Desa Cilewo Kabupaten Karawang Sri Wulan; Siska Lis Sulistiani; Ifa Hanifia Senjiati
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Communities in Cilewo Village, District Karawang often carries out accounts payable called pareaneun, in which in practice there is a difference in the nominal debt given with a larger nominal amount of receivable payments to the creditor. This indicates that the debtor seems to have been harmed by the difference between the nominal amount of the loan and the payment. The purpose of this study was to determine the payment od debts in fiqh mua’malah and Article 606 KHES in the practice of pareaneun or debts with payment using grain in Cilewo Village, Karawang Regency with the provisions of Mua’malah Fiqh and Article 606 KHES. The results of the study show that the practice of pareaneun is not legal according to mua’malah fiqh, and the practice of pareaneun is not in accordance with the provisions of Article 606 KHES because there is an excess in the payment of the principal debt required and this loan has the practice of usury because it brings benefits or benefits that have been required at the beginning of the agreement. Abstrak. Abstrak. Masyarakat di desa Cilewo Kabupaten Karawang sering memiliki hutang yang disebut pareaneun, dimana dalam prakteknya terdapat selisih jumlah nominal hutang dengan jumlah nominal pembayaran yang lebih besar kepada kreditur. Hal ini menunjukkan bahwa peminjam tampaknya telah terpengaruh oleh perbedaan antara jumlah nominal pinjaman dan pembayaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pareaneun menurut fiqh mu'malah dan menurut pasal 606 KHES dalam praktik pareaneun atau utang dengan pembayaran menggunakan gabah di desa Cilewo, Kabupaten Karawang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan studi kasus, dalam hal ini sedang dikaji dalam tatanan hukum dan peraturan untuk menganalisis kepatuhan praktik pareaneun di desa Cilewo, Kabupaten Karawang, dengan ketentuan fiqh Mua’malah dan Pasal 606 KHES. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pareaneun tidak sah menurut fiqh mua’mala, dan praktik pareaneun tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 606 KHES, karena terdapat kelebihan pembayaran pokok yang diminta, dan pinjaman ini memiliki praktek riba, karena manfaat atau manfaat yang diminta di awal akad.

Tinjauan Etika Bisnis Islam pada Praktik Konsinyasi Agvina Rachmayanti; Nanik Eprianti
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Islamic business ethics is the study of what is good or bad, right or wrong in the world of commerce or business based on the principle of morality. There are 7 axioms of Islamic business ethics, namely Falah, Mashlahat, Unity,Equilibrium, Free Will, Responsibility, Benevolence. In carrying out the practice of consignment, the Divers Collective does not fulfill the 3 axioms of Islamic business ethics, namely the axioms of Equilibrium ,Responsibility and Free Will.The problem in this research is formulated ad follows: (1) How is the cooperation agreement made by Divers Collective?(2) How do you review Islamic business ethics on consignment practices at Divers Collective? This research uses the type of qualitative research with case study techniques. Interview, Observation and Documentation is a way of collecting data that aims to find out all the information to be analyzed by means of deductive analysis and conclusions drawn. Based on the results of the research that in terms of the agreement, the consignor is in default and is not in accordance with the axiom of Responsibility. In terms of marketing, the consignor has fulfilled the axiom of Benevolence business ethics. Meanwhile, in terms of sales, the consignor has not carried out the axiom of business ethics perfectly, namely regarding Free Will. Abstrak. Etika bisnis Islam adalah ilmu yang mempelajari tentang apa yang baik atau buruk, benar atau salah dalam dunia perdagangan atau bisnis didasari dengan prinsip moralitas. Ada 7 aksioma etika bisnis Islam, yaitu Falah, Mashlahat, Unity(Persatuan), Equilibrium(Keseimbangan), Free Will(Kehendak Bebas), Responsibility(Tanggung Jawab), Benevolence(Ihsan). Dalam melakukan praktik konsinyasi, pihak Divers Collective tidak memenuhi 3 aksioma etika bisnis islam yaitu aksioma Equilibrium (Keadilan), Responsibility (Tanggung Jawab) dan Free Will (Kehendak Bebas). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana perjanjian kerjasama yang dilakukan Divers Collective? (2) Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam pada praktik konsinyasi di Divers Collective? Penelitian ini menggunakan jeni penelitian kualitatif dengan Teknik studi kasus. Wawancara, Observasi dan Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang bertujuan untuk mengetahui segala informasi untuk dianalisis dengan alat analisis deduktif dan ditarik kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa dari segi perjanjiannya, pihak consignor melakukan wanprestasi dan tidak sesuai dengan aksioma Responsibility(Tanggung jawab). Dalam segi pemasaran, pihak consignor telah memenuhi aksioma etika bisnis Benevolence(Ihsan). Sedangkan dari segi penjualan, pihak consignor belum melakukan aksioma etika bisnis dengan sempurna yaitu mengenai Free Will(Kehendak Bebas).

Strategi Pemasaran Syariah dalam Meningkatkan Penjualan Peci Mahkota di Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung Winda Widya Rahma; Popon Srisusilawati; Zia Firdaus Nuzula
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

abstract. Every company whrerver is located certainly want the business to develop smoothly and successfully. The development of company can not be separated from the strategi impelemented by company it self. Marketing in the view of islam in application of strategic based on al qur’an and sunnah. The method used study swot analysisand qualitative descreftip reseach approave. In increasing the sales of peci mahkota in kecamatan Pameungpeuk, kabupaten Bandung The result study of study showed that the assessment in peci mahkota from the evaluation of internal factors (IFE) was 3.07 and external factors (EFE) were 3.34 entered in quadrant type I. in a strong and likely condition. So it is very possible to continue to expand, enlarge growth and achieve maximum progress. The marketing strategy carried out by the peci mahkota is based on sharia and based on the nature of the Messenger of Allah, namely shidiq, amanah, fatah and tabligh. Abstrak. Setiap perusahaan dimana saja ingin memiliki usahanya berkembang dengan lancer dan sukses. Perkembangan suatu perusahaan tidak terlepas dari strategi yang diterapkan oleh sebuah perusahaan itu sendiri. Pemasaran islami merupakan strategi yang didasarkan pada al-qur’an dan sunnah. Rasululllah saw. Metode yang digunakan pada penelitiaan ini menggunakan metode analisis swot dan pendekatan penelitiaan dekriftip kualitatif. Hasil penelitiaan menunjukan bahwa penilaian peci mahkota hasil evaluasi internal (IFE) adalah sebesar 3,07 dan factor eksternal (EFE) adalah sebesar 3,34 masuk pada tipe kuadran I dalam kondisi yang kuat dan berpengaruh.sehingga dapat dimungkinkan untuk terus melakukan ekspansi, memperbesar pertumbuhan dan meraih kemajuan yang sangat maksimal. Strategi pemasaran yang dilakukan peci mahkota berdasarkan sesuai syariah dan berdasarkan sifar Rasulullah saw yaitu shidiq, Amanah, fatanah, dan tabligh.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Unang arifin

Contact Email
bcssel@unisba.ac.id

Phone
+6281224131431

Journal Mail Official
bcssel@unisba.ac.id

Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Unang arifin

Contact Email bcssel@unisba.ac.id

Phone +6281224131431

Journal Mail Official bcssel@unisba.ac.id

Editorial Address UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891

Location Kota bandung, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Unang arifin

Contact Email
bcssel@unisba.ac.id

Phone
+6281224131431

Journal Mail Official
bcssel@unisba.ac.id

Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA