Bandung Conference Series: Law Studies
Bandung Conference Series: Law Studies (BCSLS) menerbitkan artikel penelitian akademik tentang kajian teoritis dan terapan serta berfokus pada Ilmu Hukum dengan ruang lingkup diantaranya: Akibat Hukum, Alih Teknologi, Analisis Yuridis Putusan Hakim, Angkutan Jalan, Aparatur Sipil Negara, Fungsi Lingkungan Hidup, Hak Reproduksi, Hak Servituut, Hoax, Hukum Ketenagakerjaan, Illegal Mining, Intervensi, Jual Beli Dalam Islam, Juvenile Delinquency, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kerugian, Kewajiban Negara, Makanan Kedaluwarsa, Nafkah Anak, Pangan Asal Hewan, Pekerja Rumah Tangga, Pencucian Uang, Penegakan Hukum pidana, Penegakan Hukum, Pengawasan, Penyelundupan Sediaan, Farmasi, Penyidik KPK, Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen dan Tenaga Kerja, Pungutan Liar, Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner, Tanda Tera, Tanggung Jawab Hukum, Tenaga Kerja Asing, Tim Saber Pungli, Tanah, Tindak Pidana, Tindak Perdata, Transportasi Online, UU ITE. Prosiding ini diterbitkan oleh UPT Publikasi Ilmiah Unisba. Artikel yang dikirimkan ke prosiding ini akan diproses secara online dan menggunakan double blind review minimal oleh dua orang mitra bebestari yang ahli dalam bidangnya.
Articles
515 Documents
<![CDATA[Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) ]]>
<![CDATA[Siti Hediati Kusumaastuti]]>;
<![CDATA[Ade Mahmud]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (178.911 KB)
|
DOI: 10.29313/bcsls.v2i1.1188
<![CDATA[Penelitian mengenai Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa dilingkungan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) telah dilaksanakan di wilayah Hukum Kota Jakarta Selatan Jl. Kapten Tendean No.28, RT.1/RW.3, Kuningan, Kec. Mampang Prpt., Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12710. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi yang menimbulkan ancaman terhadap stabilitas ekonomi dapat merusak tatanan roda pemerintahan dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika, moral dan karakter, keadilan, menimbulkan ketimpangan sosial, bersifat diskriminatif, merusak etika dan kompetisi bisnis yang jujur, mencederai pembangunan berkelanjutan dan tegaknya hukum. Permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana formulasi Tindak Pidana Korupsi serta bagaimana analisis hukum atas penegakan hukum pidana Korupsi berupa Pengadaan Barang/Jasa pada Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK//2020/PN.Jkt.Pst. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi berupa Pengadaan Barang/Jasa. Penelitian hukum jenis ini mengkonsepsikan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang- undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Adapun metode pegumpulan data dilaksanakan dengan cara penelitian yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier agar dapat menjawab setiap permasalahan. Peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang tindak pidana korupsi sudah ada dan mengalami 4 (empat) kali perubahan. Berdasarkan surat dakwaan, perkara terdaftar dengan 7/Pid.Sus-TPK//2020/PN.Jkt.Pst. Terdakwa didakwa dengan dakwaan kedua yaitu pasal 3 jo pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Keduanya divonis 12 tahun penjara ditambah denda Rp. 1 miliar subsider 6 bulan berdasarkan dakwaan pertama pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum terhadap Konten Audio di Media Sosial Tiktok berdasarkan Wipo Treaty Performances and Phonograms Treaty 1996 dan Implementasinya di Indonesia ]]>
<![CDATA[Syifa Layali Effendy]]>;
<![CDATA[Neni Ruhaeni]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (254.103 KB)
|
DOI: 10.29313/bcsls.v2i1.1191
<![CDATA[Abstract. TikTok is the latest popular application in the 2020 era. Indonesia is the largest contributor to the application's users. Based on this phenomenon, many people pour their creative ideas into the content they create in this application. As an application that emphasizes creativity, Tiktok is a platform for those who want to advance their creativity. In advancing creativity, Tiktok provides freedom from various types of choices, namely; 1.) Making video recordings; 2.) Make audio recordings. Video recordings can be in the form of short videos, dance recordings, or cartoon images in contrast to audio or sound recordings where the sound recording is part of the video recording but can be separated from the recording so that the content presented on Tiktok will be separate from the video and audio. However, from this content, there is a gap in the theft of works or fraud in taking audio recordings, making legal actions that can eliminate the moral rights of the owner. In freedom of work, the law also stands to protect the safety of art. Internationally, the 1996 WIPO Performances and Phonograms Treaty protects audio intellectual property and its implementation in Indonesia. So with the action there is research on; (1) How do the WIPO Treaty Performances and Phonograms Treaty 1996 protect against stolen audio content? (2) How is the solution in Indonesia by implementing legal protection in the 1996 WIPO Treaty Performances and Phonograms Treaty? This research uses a normative juridical approach with data collection techniques in the form of library research. Abstrak. TikTok adalah aplikasi terbaru yang terkenal di era 2020. Indonesia menjadi penyumbang pengguna terbesar aplikasi tersebut. Berdasarkan fenomena ini banyak orang membuat melimpahkan ide – ide kreatif mereka ke dalam konten yang mereka buat di aplikasi ini. Sebagai aplikasi yang mengedepankan kreatifitas, Tiktok menjadikan wadah bagi mereka yang ingin memajukan kreatifitasnya. Dalam memajukan kreatifitas, Tiktok memberikan kebebasan dari berbagai jenis pilihan yaitu; 1.) Membuat rekaman video; 2.) Membuat rekaman audio. Rekaman video dapat berbentuk video pendek, rekaman tarian ataupun gambar kartun berbeda dengan rekaman audio atau suara dimana rekaman suara adalah bagian dari rekaman video tetapi dapat terpisah dari rekaman tersebut sehingga konten yang disajikan dalam Tiktok akan terpisah dari video dan audionya. Namun dari konten tersebut membuat adanya celah terjadinya pencurian karya atau kecurangan dalam pengambilan rekaman audio menjadikan Tindakan hukum yang dapat menghilangkan hak moral sang pemilik. Dalam kebebasan berkarya, hukum juga berdiri untuk melindungi keamanan sebuah kesenian. Dalam dunia internasional, WIPO Treaty Performances and Phonograms Treaty 1996 yang melindungi kekayaan intelektual audio dan implementasinya di Indonesia. Maka dengan adanya Tindakan tersebut adanya sebuah penelitian tentang; (1) Bagaimanakah perlindungan WIPO Treaty Performances and Phonograms Treaty 1996 terhadap konten audio yang dicuri? (2) Bagaimanakah penyelesaiannya di Indonesia dengan mengimplementasikan perlindungan hukum dalam WIPO Treaty Performances and Phonograms Treaty 1996? Adapun penelitian ini menggunakan Metode Pendekatan Yuridis Normatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan.]]>
<![CDATA[Kegiatan Usaha Koperasi yang Pelyanannya Dilakukan kepada Anggota dan Bukan Anggota Ditinjau dari Aspek Yuridis Filosofis dan Tujuan Koperasi Mensejahterakan Anggota ]]>
<![CDATA[Meisa]]>;
<![CDATA[Yeti Sumiyati]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (325.914 KB)
|
DOI: 10.29313/bcsls.v2i1.1195
<![CDATA[Abstract, Cooperatives are business entities that uphold the principle of kinship as contained in Article 33 paragraph 1 of the Constitution. In a cooperative, satisfactory service is something that needs to be considered for the continuity of the cooperative's business. This cooperative effort is a business that is directly related to the interests of members to improve the business and welfare of members. However, Article 43 paragraph (2) of the Cooperative Law states that Cooperative services can not only be provided to members, but also to non-members.Therefore, the purpose of this study is to determine the business activities of cooperatives whose services are provided to members and non-members in terms of juridical and philosophical aspects.The research method used is a normative juridical approach by researching from library materials or secondary data. and in this approach the researcher will examine the adequacy of the juridical and philosophical aspects of the service business by the cooperative through library research as a secondary data collection method.Cooperatives whose goal is to prosper members can in fact be carried out also to the community through the advantages of cooperative business service capabilities for members. Which is after the members are prospered and given the benefits of services/business by the cooperative, people who are not members can be provided with business services as business transactions by the cooperative from the excess funds and resources owned by the cooperative. All of this is done to attract people to become members of the cooperative. and this provision does not apply to savings and credits cooperatives and savings and credits units. Abstrak, Koperasi merupakan badan usaha yang menjunjung tinggi asas kekeluargaan sebagaimana terdapat pada Pasal 33 ayat 1 Undang-undang Dasar Didalam suatu Koperasi pelayanan yang memuaskan merupakan hal yang perlu diperhatikan bagi kelangsungan usaha Koperasi. Usaha Koperasi ini merupakan usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota. Namun pada Pasal 43 ayat (2) UU PerKoperasian menyebutkan bahwa pelayanan Koperasi tidak hanya dapat dilakukan pada anggota, tetapi masyarakat yang bukan anggota juga.Maka dari itu tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kegiatan Usaha Koperasi yang pelayanannya dilakukan kepada Anggota dan Bukan anggota Ditinjau dari Aspek Yuridis dan Filosofis.beserta implementasi kegiatan usaha Koperasi yang pelayanannya dilakukan kepada Bukan anggota dihubungkan dengan tujuan Koperasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan cara meneliti dari bahan pustaka atau data sekunder belaka. dan dalam metode pendekatan ini peneliti akan mengkaji kecukupan aspek yuridis beserta filosofisnya mengenai usaha pelayanan oleh Koperasi melalui penelusuran pustaka sebagai metode pengumpulan data sekunder.Koperasi yang tujuannya mensejahterakan anggota nyatanya dapat dilakukan juga kepada masyarakat melalui kelebihan kemampuan pelayanan usaha koperasi terhadap anggota. Yang mana setelah anggota disejahterakan dan diberi manfaat atas pelayanan/bisnis oleh koperasi, masyarakat yang bukan anggota dapat diberikan pelayan usaha sebagai transaksi bisnis oleh koperasi dari kelebihan dana dan daya yang dimiliki koperasi tersebut. Semua itu dilakukan agar menarik masyarakat menjadi anggota koperasi. dan ketentuan ini tidak berlaku untuk koperasi simpan pinjam.dan unit simpan pinjam.]]>
<![CDATA[Kajian Yuridis Sosiologis Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Perkawinan Siri Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ]]>
<![CDATA[Indah Wulandari]]>;
<![CDATA[Sri Poedjiastoeti]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (177.642 KB)
|
DOI: 10.29313/bcsls.v2i1.1197
<![CDATA[Abstract. Domestic violence is a serious social problem, but has received little response from the community and law enforcement for several reasons. First: the absence of accurate criminal statistics, second: acts of violence against women in the household have a very personal scope and privacy is maintained with regard to the sanctity and harmony of the household, third: acts of violence against women are sometimes considered normal because of the husband's right as a leader and head. family, fourth: acts of violence against wives in the household occur in legal institutions, namely marriage. Domestic violence is generally only found in registered marriages and victims receive protection and law enforcement in the provisions of the Law on the Elimination of Domestic Violence. However, in reality, domestic violence can also occur in marriages whose status is siri.This research is juridical and sociological. This study aims to determine and analyze law enforcement in criminal acts of domestic violence in unregistered marriages. The results of the study indicate that in the Indramayu Regency there are several cases of criminal acts of domestic violence, especially in unregistered marriages. Unregistered marriages, which are religiously considered legal, can in fact create problems that result in losses for women and/or children, in this case domestic violence. Cases of domestic violence in unregistered marriages, the legal consequence is that the wife and/or unregistered children do not get law enforcement in accordance with the provisions of the Law on the Elimination of Domestic Violence. Instead, it can be enforced through the provisions in Article 351 of the Criminal Code concerning Persecution, because the siri wife is not included in the scope of the household. Abstrak. Tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah sosial yang serius, akan tetapi kurang mendapat tanggapan dari masyarakat dan para penegak hukum karena beberapa alasan. Pertama: ketiadaan statistic criminal yang akurat, kedua: tindak kekerasan pada perempuan dalam rumah tangga memiliki ruang lingkup yang sangat pribadi dan terjaga privasinya berkaitan dengan kesucian dan keharmonisan rumah tangga, ketiga: tindak kekerasan pada perempuan terkadang dianggap wajar karena hak suami sebagai pemimpin dan kepala keluarga, keempat: tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga terjadi dalam lembaga legal yaitu perkawinan.Kekerasan dalam rumah tangga umumnya hanya ditemui dalam perkawinan yang dicatatkan saja dan korban mendapat perlindungan serta penegakan hukum dalam ketentuan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tetapi, pada kenyataannya kekerasan dalam rumah tangga juga dapat terjadi pada perkawinan yang statusnya adalah siri. Penelitian ini bersifat yuridis sosiologis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam perkawinan yang tidak dicatatkan. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa di wilayah Kabupaten Indramayu terdapat beberapa kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga khususnya dalam perkawinan siri. Perkawinan siri, yang secara agama dianggap sah, pada kenyataannya justru dapat memunculkan permasalahan yang berimbas pada kerugian di pihak perempuan dan/atau anak, dalam hal ini kekerasan dalam rumah tangga. Dari kasus kekerasan dalam rumah tangga perkawinan siri, akibat hukumnya adalah istri dan/atau anak siri itu tidak mendapatkan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Melainkan dapat ditegakan melalui ketentuan dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penganiayaan, dikarenakan istri siri tidak termasuk dalam ruang lingkup rumah tangga.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum atas Tindak Pidana Pencemaran Air yang Dilakukan oleh PT Celebit Circuit Technologi Indonesia ]]>
<![CDATA[Putri Wulandari]]>;
<![CDATA[Ade Mahmud]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (268.694 KB)
|
DOI: 10.29313/bcsls.v2i1.1206
<![CDATA[Abstract. Environmental problems are multidimensional problems involving various groups. Environmental problems are important because environmental quality will directly affect the quality of human life. Industrial waste is very potential as a cause of water pollution because the liquid waste is directly disposed of without being processed first. Even though the waste contains hazardous and toxic materials, such as the pollution of factory wastewater that occurred at Ranca Ekek Bandung, the punishment or sanction imposed on the defendant is the most important in administrative sanctions and the criminal sanction of the defendant is to pay a fine. The criminal imposition of the defendant aims to provide a deterrent effect. This study uses a normative legal research type using a case approach and a conceptual approach. The specification of this writing is descriptive analytical, which describes and analyzes itself by focusing on the applicable laws and regulations associated with theories and implementation of positive law. The method of data analysis in this research is normative and calibative. From the results of research that has been carried out, related to the implementation of providing protection and imposing criminal penalties on perpetrators. It can be seen that by giving water pollution to the defendant, it can minimize and prevent the disposal of waste water by corporations in the future. Abstrak. Permasalahan lingkungan merupakan permasalahan multidimensional yang melibatkan berbagai kalangan. permasalahan lingkungan menjadi penting karena kualitas lingkungan akan memengaruhi kualitas hidup manusia secara langsung, Limbah industri sangat potensial sebagai penyebab terjadinya pencemaran air Karena limbah cairnya langsung dibuang tanpa diolah terlebih dahulu. Padahal limbahnya mengandung bahan berbahaya dan beracun, Seperti pencemaran air limbah pabrik yang terjadi di Ranca Ekek Bandung, Hukuman atau sanksi yang dijatuhkan terhadap terdakwa yang paling utama dalah sanski administratif dan sanksi pidana terdakwa yaitu dengan membayar denda. Penjatuhan pidana terhadap terdakwa bertujuan untuk memberikan efek jera. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), Spesifikasi penulisan ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis sendiri dengan memusatkan kepada peraturan perundangan-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori dan pelaksanaan hukum positif. Metode analisis data penelitian ini adalah normatif kalitatif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, terkait implementasi pemberian perlindungan dan penjatuhan pidana pada pelaku. Dapat diketahui dengan di berikan terhadap terdakwa pencemaran air dapat meminalisir dan mencegah pembuangan air limbah oleh korporasi kedepannya.]]>
<![CDATA[Hak Penumpang yang Tidak Terdaftar di Manifest Atas Asuransi dalam Kecelakaan Pesawat Ditinjau dari Undang-Undang No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Dihubungkan dengan Undang-Undang No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan ]]>
<![CDATA[Farhan Bhadrika Arya Putra]]>;
<![CDATA[Toto Tohir Suriaatmadja]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (167.497 KB)
|
DOI: 10.29313/bcsls.v2i1.1217
<![CDATA[Abstract. Insurance is an agreement, whereby an insurer binds himself to an insured, by receiving a premium to compensate him for a loss, damage, or loss of expected profit, which may occur due to a certain event. Insurance is an important aspect of aviation and air transportation. This is because the field of aviation and air transportation is a field that is related to the problem of risk. In a flight, a passenger has a ticket as a form of agreement with the carrier and the condition for the ticket is to use a valid identity card, which then enters the passenger data into the flight manifest. The object of this research is a passenger who is not registered in the manifest for the flight accident of Sriwijaya Air SJ-182 where in that case two passengers bought tickets using other people's personal data. Based on this phenomenon, the problems in this study were formulated as follows: (1) To what extent are passengers' rights to insurance other than mandatory insurance as stipulated by Law No. 40 of 2014 concerning Insurance? (2) What is the airline's responsibility to passengers who are accident victims who are not registered in the manifest according to Law No.1 of 2009 concerning Aviation. The researcher used a normative juridical approach. The data collection technique used in this study was a literature study. The results of this study are: Insurance other than mandatory insurance can be obtained if the passenger buys voluntary insurance which is outside the mandatory insurance and the carrier remains responsible for the victims of passenger accidents as regulated in the Aviation Law. Abstrak. Asuransi adalah suatu perjanjian, dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin terjadi karena suatu peristiwa tertentu. Asuransi merupakan salah satu aspek yang penting dalam penerbangan dan pengangkutan udara. Hal itu disebabkan, bidang penerbangan dan pengangkutan udara merupakan suatu bidang yang berakaitan dengan masalah risiko. Dalam penerbangan, penumpang memiliki tiket sebagai bentuk polis perjanjian dengan pengangkut dan syarat tiket adalah dengan menggunakan identitas diri yang sah, yang kemudian data penumpang tersebut masuk kedalam Manifes penerbangan. Yang menjadi objek penelitian ini yaitu penumpang yang tidak terdaftar di manifes atas kecelakaan penerbangan maspakai Sriwijaya Air SJ-182 dimana dalam kasus tersebut dua orang penumpang membeli tiket menggunakan data pribadi oranglain Berdasarkan fenomena tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: (1) Sejauh mana hak penumpang mendapatkan asuransi selain asuransi wajib yang telah ditentukan Undang-Undang No.40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian? (2) Bagaimana tanggungjawab maskapai penerbangan terhadap penumpang korban kecelakaan yang tidak terdaftar di manifes menurut Undang-Undang No.1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Peneliti menggunakan metode Pendekatan secara Yuridis Normatif Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah: Asuransi selain asuransi wajib bisa didapatkan apabila penumpang membeli asuransi sukarela yang terdapat diluar asuransi wajib dan pengangkut tetap bertanggungjawab atas korban kecelakaan penumpang yang diatur dalam UU Penerbangan.]]>
<![CDATA[Akibat Hukum dari Kebijakan PSBB di Masa Pandemi Covid-19 terhadap Perjanjian Sewa Gedung Resepsi Perkawinan Akibat Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 sebagai Bencana Nasional Dihubungkan dengan Buku III KUHPerdata ]]>
<![CDATA[Muhamad Rekhfi Al Fauzi]]>;
<![CDATA[Liya Sukma Muliya]]>;
<![CDATA[Rimba Supriatna]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (278.205 KB)
|
DOI: 10.29313/bcsls.v2i1.1221
<![CDATA[Abstract. Agreement is a legal relationship between two parties whose contents are rights and obligations. During this covid-19 pandemic, many agreements have been postponed until they are cancelled, Based on Presidential Decree No. 12/2020 the government has declared a non-natural disaster that spreads Covid-19 as a national disaster. The legal consequence of this regulation is the PSBB which limits the organization of activities that cause crowds, one of which is wedding receptions. The purpose of this study was to find out the procedure for the rental agreement for the wedding reception building during the COVID-19 pandemic and to find out the legal consequences of this policy. PSBB during the Covid-19 pandemic on the rental agreement for the wedding reception building. To achieve these objectives, this research uses a normative juridical approach, qualitative research, and descriptive analysis research specifications. The results of the study indicate that the cooperation agreement between the client and the vendor of the Senora Wedding Organizer is carried out verbally. This makes this cooperation agreement contain the principle of freedom of contract, the principle of trust and also the principle of good faith. The agreement was canceled due to the Covid-19 pandemic, because of that, according to Articles 1244 and 1245 of the Civil Code, achievements that are not fulfilled due to circumstances forcing the client are not entitled to claim compensation for this. Abstrak. Perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak yang isinya adalah hak dan kewajiban. Di masa pandemi covid-19 ini banyak Perjanjian yang ditunda hingga dibatalkan, contohnya Perjanjian sewa-menyewa gedung untuk perayaan pernikahan, Berdasarkan Keppres No. 12/2020 pemerintah menetapkan Bencana Non-Alam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana Nasional. Akibat hukum dari keluarnya peraturan tersebut adalah diberlakukannya PSBB yang membatasasi penyelenggaraan aktivitas yang menyebabkan kerumunan massa, salah satunya resepsi pernikahan. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui prosedur perjanjian sewa menyewa gedung resepsi perkawinan di masa pandemi covid-19 ditinjau dari Buku III KUHPdt dihubungkan dengan kepres No.12/2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional dan Untuk mengetahui akibat hukum kebijakan PSBB di masa pandemi Covid-19 terhadap perjanjian sewa menyewa gedung resepsi perkawinan ditinjau dari Buku III KUHPerdata dihubungkan dengan keppres No.12/2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut maka penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative, penelitian kualitatif, dan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukan bahwa Perjanjian kerjasama klien dan vendor Senora Wedding Organizer ini dilakukan secara lisan. Hal itu membuat perjanjian kerjasama ini mengandung asas kebebasan berkontrak, asas kepercayaan dan juga asas itikad baik. selain itu juga mengandung unsur konsensuil. Perjanjian menjadi batal akibat pandemic Covid-19, karena itu menurut Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata bahwasannya prestasi yang tidak dipenuhi karena keadaan memaksa pihak klien tidak berhak menuntut ganti kerugian atas hal tersebut.]]>
<![CDATA[Penerapan Hak Cuti bagi Pekerja Perempuan Pasca Keguguran berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Dihubungkan dengan Hak Atas Kesehatan ]]>
<![CDATA[Annisa Azzahra]]>;
<![CDATA[Rini Irianti Sundary]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (155.173 KB)
|
DOI: 10.29313/bcsls.v2i1.1222
<![CDATA[Abstract. Workers' leave rights are rights for workers/ laborers which can be interpreted as temporary or certain absences which are accompanied by information from workers/ laborers. Leave rights are granted by employers or employers to workers as regulated in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. The purpose of leave rights granted by employers is to provide opportunities for workers to rest in order to ensure their physical and spiritual health. Workers' health is regulated in Article 23 of Law Number 23 of 1992 concerning Health which emphasizes the importance of occupational health so that every worker can work healthily without endangering himself and the community around him and producing optimal results. The research method used is normative juridical, namely conducting an inventory of positive laws regarding employment. The type of research used is qualitative research, namely data collection with the intention of interpreting the application of post-miscarriage leave rights to female workers in practice. The specification of the research used is descriptive analysis, which focuses on the application of women workers' leave rights which are related to the right to health. The purpose of this study was to determine the application of leave rights for women workers after miscarriage and the enforcement of sanctions for companies that do not provide women workers with leave rights after miscarriages in terms of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower associated with the Right to Health as part of Human Rights. The results showed that the application of post-abortion leave rights as regulated in the applicable laws and company regulations still did not provide post-miscarriage leave rights to their employees. This was done because the company did not want to lose money and was too concerned about investment. So that the rights of women workers are ignored. Abstrak. Hak cuti pekerja adalah hak bagi pekerja/buruh yang dapat diartikan sebagai ketidakhadiran sementara atau tertentu yang disertakan dengan keterangan dari pekerja/buruh. Hak cuti diberikan oleh pemberi kerja atau pengusaha kepada pekerja sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tujuan hak cuti yang diberikan oleh pengusaha adalah untuk memberikan kesempatan kepada pekerja untuk beristirahat dalam rangka menjamin Kesehatan jasmani dan rohaninya. Kesehatan pekerja diatur dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang menekankan pentingnya Kesehatan kerja agar setiap pekerja dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan dirinya dan masyarakat disekelilingnya dan menghasilkan hasil yang optimal. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu melakukan inventarisasi hukum positif tentang ketenagakerjaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu pengumpulan data dengan maksud menafsirkan penerapan hak cuti pasca keguguran terhadap pekerja perempuan dalam praktik. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu memusatkan perhatian kepada penerapan hak cuti pekerja perempuan yang dihubungkan dengan hak atas Kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan hak cuti pekerja perempuan pasca keguguran dan penegakan sanksi bagi perusahaan yang tidak memberikan hak cuti pekerja perempuan pasca keguguran ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dihubungkan dengan Hak Atas Kesehatan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan hak cuti pasca keguguran sebagaimana diatur dalam Undang-undang yang berlaku maupun Peraturan Perusahaan masih ada yang belum memberikan hak cuti pasca keguguran kepada pekerjanya. Hal tersebut dilakukan karena perusahaan tidak mau merugi dan terlalu mementingkan soal investasi. Sehingga hak pekerja perempuan diabaikan begitu saja.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Pencipta Lagu atas Pembayaran Royalti Cover Lagu pada Media Youtube Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu ]]>
<![CDATA[Moch Audriva Putra Bachri]]>;
<![CDATA[Tatty Aryani Ramli]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (136.622 KB)
|
DOI: 10.29313/bcsls.v2i1.1230
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum, implementasi serta penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh pencipta lagu yang dinyanyikan ulang atau disebut dengan cover lagu tanpa izin dari pencipta. Spesifikasi penelitian ini adalah bersifat deskriptif, jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode pendekatan menggunakan pendekatan perundang – undangan (statute approach), teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen terhadap data sekunder. Metode analisis data dilakukan secara normatif kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat dua bentuk perlindungan hukum yaitu dengan cara preventif dan represif. Penyelesaian sengketa antara pencipta lagu dengan pihak yang meng cover ulang lagu dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau melalui litigasi di pengadilan niaga]]>
<![CDATA[Penimbunan (Ihtikar) Tabung Oksigen yang Dilakukan Pelaku Usaha pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan Hukum Ekonomi Islam ]]>
<![CDATA[Salman Muhammad Amrizal]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (382.592 KB)
|
DOI: 10.29313/bcsls.v2i1.1231
<![CDATA[Pandemi yang terjadi pada tahun 2020 yang disebabkan oleh Covid-19 yang menyebar dengan cepat dan mematikan. Penderitanya semakin meningkat terus menerus. Tabung oksigen merupakan barang untuk mengobati seseorang yang terpapar virus Covid-19. Namun pelaku usaha memanfaatkan keadaan dengan menimbun tabung oksigen secara sengaja supaya terjadinya kelangkaan dan harga ikut menlonjak naik bertujuan memperoleh keuntungan yang besar. Penimbunan dalam hukum ekonomi Islam yang dilakukan oleh pelaku usaha merupakan hal yang dilarang. Penelitian ini bertujuan untuk memahami penimbunan tabung Oksigen yang dilakukan pelaku usaha pada masa pandemi Covid-19 ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam dan Undang-Undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan Untuk memahami prinsip dan etika bisnis Islam pada penimbunan tabung oksigen yang dilakukan pelaku usaha pada masa pandemi Covid-19 ditinjau dari hukum Ekonomi Islam. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif serta spesifikasi penelitian deskriptif analitis tahap penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan jenis data sekunder yang diperoleh dari data yang telah ada. Hasil dari penelitian ini penimbunan yang dilakukan saat kondisi pandemi Covid-19 ini tidak sesuai dengan hukum ekonomi Islam dan Undang-undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Karena adanya kecurangan dalam menentukan harga, dan pelaku usaha melakukan praktik ihtikar pada saat masyarakat membutuhkannya dan dijual kembali dengan harga yang berlipat ganda bahkan praktik penimbunan tersebut merugikan masyarakat. pasal 29 UU Perdagangan yang intinya adanya larangan bagi pelaku usaha untuk menimbun barang pokok atau barang penting dalam waktu tertentu seperti adanya kelangkaan, gejolak harga, dll. Oknum pelaku usaha yang telah melakukan penimbunan tersebut dijerat dengan Pasal 107 UU Perdagangan. Ihtikar atau penimbunan tidak sesuai dengan Etika bisnis Islam, Islam tidak menganjurkan praktik menimbun barang dagangan yang sedang dibutuhkan masyarakat, Dalam menimbun maka adanya indikasi kecurangan ketidakjujuran, hilangnya rasa tanggung jawab sebagai pedagang.]]>
