Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Bandung Conference Series: Law Studies

BCSLS
Website

Published by Universitas Islam Bandung

ISSN : - EISSN : 28282493 DOI : https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2

Core Subject : Humanities, Social,

Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Bandung Conference Series: Law Studies (BCSLS) menerbitkan artikel penelitian akademik tentang kajian teoritis dan terapan serta berfokus pada Ilmu Hukum dengan ruang lingkup diantaranya: Akibat Hukum, Alih Teknologi, Analisis Yuridis Putusan Hakim, Angkutan Jalan, Aparatur Sipil Negara, Fungsi Lingkungan Hidup, Hak Reproduksi, Hak Servituut, Hoax, Hukum Ketenagakerjaan, Illegal Mining, Intervensi, Jual Beli Dalam Islam, Juvenile Delinquency, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kerugian, Kewajiban Negara, Makanan Kedaluwarsa, Nafkah Anak, Pangan Asal Hewan, Pekerja Rumah Tangga, Pencucian Uang, Penegakan Hukum pidana, Penegakan Hukum, Pengawasan, Penyelundupan Sediaan, Farmasi, Penyidik KPK, Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen dan Tenaga Kerja, Pungutan Liar, Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner, Tanda Tera, Tanggung Jawab Hukum, Tenaga Kerja Asing, Tim Saber Pungli, Tanah, Tindak Pidana, Tindak Perdata, Transportasi Online, UU ITE. Prosiding ini diterbitkan oleh UPT Publikasi Ilmiah Unisba. Artikel yang dikirimkan ke prosiding ini akan diproses secara online dan menggunakan double blind review minimal oleh dua orang mitra bebestari yang ahli dalam bidangnya.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 515 Documents

17 18 19 20 21

Kerugian Investor yang Diakibatkan Gagal Bayar Dana Investasi Reksa Dana oleh Manajer Investasi Menurut Peraturan di Bidang Pasar Modal Laili Aristawati; Toto Tohir Suriatmadja; Frency Siska
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. The case of default investment funds through Mutual Fund instruments experienced by investors in the capital market by the Investment Manager for violating actions, has caused financial loss to investors. This study raises the issue of investor financial loss caused by failure to pay Mutual Fund investment funds by Investment Managers according to capital market regulations. This study uses a normative juridical method with descriptive analytical research specifications. The results of the study conclude that based on Law Number 8 of 1995 concerning the Capital Market, investors who experience loss of Mutual Fund investment funds resulting from the actions of Investment Managers who fail to pay investment funds on Mutual Fund instruments have the right to obtain compensation for any financial loss incurred. experienced by investors. But in fact, investors have not received a number of compensation from the Investment Manager. Responding to the investors' financial loss above, it is necessary to conduct this research as an effort to minimize the occurrence of violation by Investment Managers and reduce financial loss for Mutual Fund investors. Abstrak. Kasus gagal bayar dana investasi melalui instrumen Reksa Dana yang dialami oleh investor di pasar modal yang dilakukan oleh Manajer Investasi atas perbuatan yang melanggar, telah menimbulkan kerugian bagi investor. Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai kerugian investor yang diakibatkan gagal bayar dana investasi Reksa Dana oleh Manajer Investasi menurut peraturan di bidang pasar modal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, investor yang mengalami kerugian dana investasi Reksa Dana yang ditimbulkan dari perbuatan Manajer Investasi yang mengalami gagal bayar dana investasi pada instrumen Reksa Dana memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi atas segala kerugian yang dialami investor. Namun faktanya, investor belum mendapatkan sejumlah ganti rugi dari Manajer Investasi. Menyikapi kerugian investor diatas, maka perlu kiranya ada penelitian ini sebagai upaya meminimalisirkan terjadinya pelanggaran oleh Manajer Investasi dan menekan kerugian bagi investor Reksa Dana.

Tinjauan Yuridis Sosiologis Terkait Pengelolaan Limbah Padat Usaha Peternakan Menurut Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dan Implementasinya oleh PT Greenfields di Kabupaten Blitar Muhammad Hamzah Azzakir; Sri Poedjiastoeti
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Setiap orang memiliki hak untuk hidup dengan sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan, sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Lingkungan hidup merupakan suatu ruang yang mencakup benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, di mana perilaku makhluk hidup akan mempengaruhi kondisi alam yang ditinggalinya. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran. Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 yang menjelaskan bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu kasus pencemaran baku mutu air perusahaan pengolah susu sapi di Kabupaten Blitar (PT Greenfields) yang melakukan pencemaran lingkungan dan melampaui baku mutu air sungai yang berasal dari kotoran sapi di peternakan sapi milik perusahaan sehingga menyebabkan air sungai kotor dan berbau busuk. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, diketahui bahwa PT Greenfields telah melakukan pelanggaran terhadap PP No 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air serta UU PPLH No 32 Tahun 2009 karena telah melakukan pencemaran air Sungai Genjong dan Sungai Lekso dengan limbah kotoran sapinya. Pelanggaran yang telah dilakukan PT Greenfields dapat dilihat dari pembuangan limbah kotoran sapi tanpa memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) dan pengolahan limbah yang belum dilakukan dengan optimal. Pencemaran limbah tersebut disebabkan oleh kendala anggaran yang dialami karena investor sehingga PT Greenfields mengalami kekurangan perlengkapan pengolahan limbah. PT Greenfields telah merespon gugatan warga, Surat Peringatan, dan Surat Gugatan dengan melakukan penutupan atap kolam penampungan yang dimiliki, sehingga tidak akan tercampur dengan air hujan dan merembes ke Sungai Genjong, namun upaya tersebut belum dapat mengurangi pencemaran limbah yang dilakukan secara signifikan dan tidak dapat memulihkan kondisi sungai yang telah dicemari.

Analisis Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan BUMN PT Pertamina Sulaeman, Fauzia Putri
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. The background of the research here is about the corruption case that occurred in a subsidiary of BUMN, especially PT Pertamina, which was carried out by the Board of Directors of PT Pertamina, namely Karen Agustiawan. The case here has ensnared Karen with Article 2 of the Corruption Act. After going through the cassation period, Karen was released from her demands. This research aims to find out and explain the formulation of the problem regarding the consideration of the cassation judge against the perpetrators of criminal acts of corruption in the case of a BUMN subsidiary, especially PT Pertamina's positive law in Indonesia. And the interpretation of the judge's decision and its best considerations in acquitting the Defendant in Decision Number 121 K/Pid.Sus/2020. The method in this research used a normative juridical method, with a qualitative approach. The results of this research here are the consideration of the cassation judge who saw that the corruption that occurred in the case here was an actual loss of business and caused a misunderstanding for the public prosecutor about his decision. Therefore, the Supreme Court judge acquitted Defendant Karen against all of her claims because it has been stated in PERMA Number 10 of 2020 concerned that the subordinates of BUMN companies are not subject to BUMN, so what happens is only business losses. Abstrak. Penelitian disini melatarbelakangi tentang kasus korupsi yang terjadi dalam anak perusahaan BUMN khususnya PT Pertamina, yang dilakukan oleh Direksi PT Pertamina yaitu Karen Agustiawan. Yang mana kasus disini telah menjerat Karen dengan Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Setelah melewati masa kasasi akhirnya Karen telah di lepas bebas dari segala tuntutannya. Penelitian disini bertujuan agar dapat mengetahui dan menjelaskan rumusan masalah tentang pertimbangan hakim kasasi terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam kasus anak perusahaan BUMN khususnya PT Pertamina menurut hukum positif di Indonesia. Dan penafsiran putusan hakim dan pertimbangan terbaiknya dalam membebaskan Terdakwa pada Putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020. Metode dalam melakukan penelitian disini mengunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan kualitatif. Hasil pada penelitian disini yaitu pertimbangan hakim kasasi yang dilihat pada korupsi yang terjadi dalam kasus disini merupakan rill dari kerugian bisnis dan menjadikan kesalah pahaman bagi JPU terhadap putusannya. Maka dari itu hakim MA membebaskan Terdakwa Karen terhadap segala tuntutannya, dikarenakan telah di sebutkan dalam PERMA Nomor 10 Tahun 2020 tentang anak buah perusahaan BUMN tidak tunduk kepada BUMN maka yang terjadi hanyalah kerugian bisnis.

Tanggung Jawab Bank Terhadap Dana Nasabah yang Mengalami SIM Swap Fraud atas Transaksi Mobile Banking Ditinjau dari POJK Nomor 12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum Alifiyah Assyifa; Arif Firmansyah; Rimba Supriatna
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. A bank is a business entity that has business activities to collect and distribute funds to the community in the form of credit and or other forms. To support the activities of collecting and channeling bank funds to provide other banking services, one of which is by providing banking services digitally. One of the digital banking services, namely mobile banking. This mobile banking service aims to provide convenience for customers, but in its implementation there is abuse of digital services. This is the loss of Bank Commenwealth customer funds due to customer losses due to SIM swap fraud for mobile banking transactions. Based on this phenomenon, the problem in this research is formulated as follows: (1) According to POJK No. 12/POJK.03/2018 on the implementation of digital banking services by commercial banks, is SIM swapping fraud a category of crimes for digital banking services for which banks are responsible? (2) How is the responsibility of banks towards customer funds that experience SIM swap fraud for mobile banking transactions in terms of POJK Number 12/POJK.03/2018 concerning the Implementation of Digital Banking Services by Commercial Banks?. This study uses a normative juridical research method through library materials. The research specifications in this study used descriptive analysis. The analytical method used is qualitative. The results of this study are: that SIM swap fraud is a category of crime in the banking sector in digital banking service products, so that banks can be held accountable under article 1366 of the Civil Code which explains that everyone is responsible not only for losses caused by his actions, but also for losses caused by negligence. Abstrak. Bank adalah badan usaha yang memiliki kegiatan usaha untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya. Untuk mendukung kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana bank menyediakan layanan jasa-jasa perbankan lainnya, salah satunya dengan memberikan layanan perbankan secara digital. Salah satu layanan perbankan secara digital, yaitu mobile banking. Layanan mobile banking ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi para nasabah, namun dalam pelaksanaannya terdapat penyalahgunaan layanan digital. Yaitu dengan hilangnya dana nasabah Bank Commenwealth akibat mengalami SIM swap fraud atas transaksi mobile banking yang mengakibatkan nasabah mengalami kerugian. Berdasarkan fenomena tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: (1) Apakah SIM swap fraud termasuk kategori kejahatan layanan perbankan digital yang menjadi tanggung jawab bank ditinjau dari POJK Nomor 12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum? (2) Bagaimana tanggung jawab bank terhadap dana nasabah yang mengalami SIM swap fraud atas transaksi mobile banking ditinjau dari POJK Nomor 12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum?. Peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui bahan pustaka. Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah: SIM swap fraud merupakan kategori kejahatan di sektor perbankan pada produk layanan perbankan digital, khususnya mobile banking sehingga bank dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan pasal 1366 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian.

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Yoga Gintara; Chepi Ali Firman Zakaria
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Law enforcement is believed to guarantee and protect the interests of the community. Prohibition of importing used clothes Minister of Industry and Trade Decree Number: 229/MPP/Kep/7/1997, Article 3 for health reasons, furthermore, smuggling of used clothes violates Article 102 letter (a) of Law Number: 17 of 2006 concerning Amendments to Law Law Number: 10 of 1995 concerning Customs. Then in the context of the Tanjung Balai Karimun District Court Number 23/pidsus/2020/Pn Tbk there is a disparity in decisions when compared to the Tanjung Balai Asahan District Court Number 243/Pid.B/2017/PN Tjb. The lack of investigations considered by the council has made the act of smuggling used clothes not yet providing a deterrent effect in suppressing the progress of the case. The author's assessment in making the decision on Decision Number: Balai Karimun Number: 23/Pid.Sus/2020/Pn Tbk is still not optimal if it is related to the purpose of punishment as an effort to retaliate and prevent the recurrence of the crime of smuggling. Abstrak. Penegakan hukum diyakini untuk menjamin dan melindungi kepentingan masyarakat. Laranagn mengimpor pakain bekas KepMen Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 229/MPP/Kep/7/1997, Pasal 3 dengan alasan keshatan, selanjutnya penyelundupan pakaina bekas melanggar Pasal 102 huruf (a) Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Kemudian pada konteks PN Tanjung Balai Karimun Nomor 23/pidsus/2020/Pn Tbk terjadinya disparitas putusan jika dibandingkan dengan PN Tanjung Balai Asahan Nomor 243/Pid.B/2017/PN Tjb. Masih kurangnya penelusuran yang dipertimbangankan oleh majlis menjadikan tindak penyelundapan pakain bekas belum memebrikan efekjera dalam menekan lajunya kasus tersebut. Penilain penulis daalam membrikan putusan pada Putusan Nomor: Balai Karimun Nomor: 23/Pid.Sus/2020/Pn Tbk masih belum maksimal jika dikaitakan dengan tujuan pemidaan sebagai upya pembalasan dan pencegahan agar tidak terulang laginya tindak pidana penyelundupan.

Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa yang Berstatus Sebagai Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi Kasus Suap Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra Nufus Hidayah; Ade Mahmud
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Justice Collaborator has a very important role in uncovering cases of corruption although in practice there are often problems such as protection issues, reward, mechanisms for applying for protection and determination of Justice Collaborator status. Research aims to find out how the rights and obligations of defendants who are Justice Collaborators in the Bribery Case Of Red Notice Removal Djoko Tjandra according to Indonesia's positive law; and how the judge's consideration in sentencing criminals against defendants who are Justice Collaborators in the bribery case of djoko tjandra red notice removal. Research uses a normative juridical approach, with research specifications in the form of descriptive analytical, research stages conducted with literature studies, and to analyze data using qualitative normative methods. The results showed that the determination of the status of justice collaborator against the defendant in the bribery case of djoko tjandra red notice removal raises juridical implications for the accused, namely in the form of rights obtained as stipulated in Article 6 paragraph (1) of the Joint Regulation, namely: Physical and psychological protection; Legal protection; Special handling; And awards. In addition to rights, a Justice Collaborator also has an obligation including by providing information and evidence that is very significant so that investigators and / or public prosecutors can uncover the criminal act effectively, uncover other perpetrators who have a greater role and / or return the assets / results of a criminal act. Regarding the judge's consideration in case Number: 48/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst, the status of Justice Collaborator was considered even though Tommy Sumardi was a defendant. Even so, the sentence of imprisonment and criminal fines by the Panel of Judges against Defendant Tommy is higher than the prosecutor's demands, this indicates that criminal conviction by the judge has not rested on the spirit of appreciation for a Justice Collaborator for his services in uncovering a criminal case. Abstrak. Justice Collaborator memiliki peran yang sangat penting dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi meskipun dalam praktinya seringkali terjadi masalah seperti masalah perlindungan, pemberian penghargan, mekanisme mengajukan perlindungan dan penetapan status Justice Collaborator. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana hak dan kewajiban terdakwa yang berstatus Justice Collaborator dalam Kasus Suap Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra menurut hukum positif Indonesia; dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang berstatus Justice Collaborator dalam kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis, tahap penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan, dan untuk menganalisis data menggunakan metode normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Penetapan status justice collaborator terhadap terdakwa dalam kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra menimbulkan implikasi yuridis bagi terdakwa, yaitu berupa hak-hak yang diperoleh sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama, yakni berupa : Perlindungan fisik dan psikis; Perlindungan hukum; Penanganan secara khusus; dan Penghargaan. Selain hak, seorang Justice Collaborator juga memiliki kewajiban diantaranya dengan memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana. Mengenai pertimbangan hakim dalam perkara Nomor : 48/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst, status Justice Collaborator dipertimbangkan sekalipun Tommy Sumardi merupakan terdakwa. Meski begitu, penjatuhan pidana penjara dan pidana denda oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa Tommy lebih tinggi daripada tuntutan Jaksa, hal ini mengindikasikan bahwa penjatuhan pidana oleh hakim belum bersandar pada semangat penghargaan bagi seorang Justice Collaborator atas jasanya dalam mengungkap suatu perkara pidana.

Kedudukan Hak Pemegang Polis dari Perusahaan Asuransi Jiwa yang Pailit Ditinjau dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sarah Meilinda Putri
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. The development of increasingly high technology, makes humans produce many goods that can help make it easier for them to carry out their activities. However, in carrying out each activity of course there are some risks that may cause losses such as a car accident, house fire, or theft. Insurance is one of solutions to transfer risks that occur due to unwanted or unexpected events. An insurance company has the goal of providing services to help manage risks that occur through an insurance agreement. However, one of the risks of the insurance company is the occurrence of bankruptcy against the insurance company. Bankruptcy is something that insurance companies and policyholders want to avoid. The purpose of this study is to determine the position of the policyholder of the insurance company that went bankrupt and the legal protection for the policyholder of the bankrupt life insurance company. The method used in this research is a normative juridical method, then the data obtained is processed by descriptive analysis. It is known that the position of the policyholder has not been clearly regulated, but through Law number 40 of 2014 concerning Insurance, the policyholder has the position of a preferred creditor. In addition, it can be seen that legal protection for policyholders from life insurance companies that experience bankruptcy has been regulated in Law number 40 of 2014 concerning Insurance but not specifically regulated but explained in Paragraph 53 that the policy guarantor institution is a protector for policyholders from bankruptcy or liquidation of an insurance companyABTRACT: The development of increasingly high technology, makes humans produce many goods that can help make it easier for them to carry out their activities. However, in carrying out each activity of course there are some risks that may cause losses such as a car accident, house fire, or theft. Insurance is one of solutions to transfer risks that occur due to unwanted or unexpected events. An insurance company has the goal of providing services to help manage risks that occur through an insurance agreement. However, one of the risks of the insurance company is the occurrence of bankruptcy against the insurance company. Bankruptcy is something that insurance companies and policyholders want to avoid. The purpose of this study is to determine the position of the policyholder of the insurance company that went bankrupt and the legal protection for the policyholder of the bankrupt life insurance company. The method used in this research is a normative juridical method, then the data obtained is processed by descriptive analysis. It is known that the position of the policyholder has not been clearly regulated, but through Law number 40 of 2014 concerning Insurance, the policyholder has the position of a preferred creditor. In addition, it can be seen that legal protection for policyholders from life insurance companies that experience bankruptcy has been regulated in Law number 40 of 2014 concerning Insurance but not specifically regulated but explained in Paragraph 53 that the policy guarantor institution is a protector for policyholders from bankruptcy or liquidation of an insurance company. Abstrak. Perkembangan teknologi yang semakin canggih, membuat manusia memproduksi banyak barang yang dapat membantu memudahkan mereka dalam melakukan kegiatan. Namun dalam melakukan setiap kegiatan tentunya memilki resiko yang mungkin menyebabkan kerugian seperti kecelakaan mobil, kebakaran rumah ataupun pencurian. Asuransi merupakan salah satu solusi untuk mengalihkan risiko yang terjadi akibat kejadian yang tidak diinginkan ataupun yang tidak terduga. Suatu perusahaan asuransi memiliki tujuan memberikan layanan jasa untuk membantu mengolah risiko yang terjadi melalui suatu perjanjian asuransi. Akan tetapi salah satu resiko dari perusahaan asuransi adalah terjadinya pailit terhadap perusahaan asuransi tersebut. Kepailitian merupakan hal yang ingin dihindari oleh perusahaan asuransi maupun pemegang polis. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kedudukan pemegang polis dari perusahaan asuransi yang mengalami pailit dan perlindungan hukum bagi pemegang polis dari perusahaan asuransi jiwa yang pailit. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, kemudian data yang diperoleh diolah secara analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat diketahui bahwa kedudukan pemegang polis belum diatur secara jelas, namun melalui Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, pemegang polis memiliki kedudukan sebagai kreditor preferen. Selain itu, dapat diketahui bahwa perlindungan hukum bagi pemegang polis dari perusahaan asuransi jiwa yang mengalami pailit sudah diatur di dalam UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian tetapi tidak diatur secara spesifik namun dijelaskan pada Pasal 53 bahwa lembaga penjamin polis merupakan pelindung bagi pemegang polis dari kepailitan atau likuidasi suatu perusahaan asuransi.

Tanggung Jawab Perdata oleh Rumah Sakit Terkait Pemberian Vaksin Palsu yang Dilakukan di Rumah Sakit kepada Pasien Dihubungkan dengan Permenkes Nomor 12 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Nadilla Quina Nur Kusmawan
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract Immunization is an effort to actively induce/increase a person's immunity to a disease so that if one day they are exposed to the disease, they will not get sick or only experience mild illness. In line with the occurrence of fake vaccine cases in several hospitals in Indonesia, which came from individuals who sold vaccines to hospitals. Immunization is a preventive effort, which is protection in the form of preventing a disease in a person with an immunization vaccine. In accordance with the goal of the state, namely the welfare of the community by means of the welfare of the health of the community. With the occurrence of this fake vaccine case. In this paper, I use the approach method used in this research is normative juridical, namely the research is focused on examining the application of rules or norms in positive law, as a consequence of choosing the topic of legal issues and the specifications of this research are descriptive analysis. This writing aims to find out how the regulation regarding the circulation of fake vaccines and the responsibility by the hospital. Keywords: Fake vaccine, Immunization, Rensposibility, HospitalKeywords: Advertising, Brand Awareness, Le Minerale. Abstrak. Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Sejalan dengan terjadinya kasus vaksin palsu dibeberapa Rumah Sakit di Indonesia yang berasal dari oknum yang menjual vaksin kepada Rumah Sakit. Imunisasi merupakan upaya preventif, dimana merupakan perlindungan berupa pencegahan suatu penyakit pada diri seseorang dengan vaksin imunisasi. Sesuai dengan tujuan negara yaitu mensejahterakan masyarakat dengan cara mensejahterakan Kesehatan masyarakat. Dengan terjadinya kasus vaksin palsu ini. Dipenulisan ini saya menggunakan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan hukum dan Spesifikasi dari penelitian ini bersifat deskriptif analasis. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang beredarnya vaksin palsu serta tanggung jawab oleh Rumah Sakit. Kata kunci : Vaksin palsu, Imunisasi, Tanggung Jawab, Rumah Sakit

Penerapan Prinsip Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli Tanah dalam Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1820 K/PDT/2017 Sani Azzahra; Frency Siska
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Tanah memiliki peran yang sangat penting artinya dalam kehidupan bangsa Indonesia ataupun dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan sebagai upaya berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu pengaturan penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah perlu lebih diarahkan bagi semakin terjadinya tertib di bidang hukum pertanahan, administrasi pertanahan, penggunaan tanah, ataupun pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup, sehingga adanya kepastian hukum di bidang pertanahan pada umumnya dapat terwujud. Hak milik atas tanah yang dipunyai seseorang tersebut baik yang diperoleh karena terjadinya menurut hukum adat, penetapan pemerintah, atau dengan cara ketentuan undang-undang melalui konversi hak atas tanah, wajib didaftarkan. Pendaftaran hak milik atas tanah akan menerbitkan sertifikat sebagai alat bukti bagi pemiliknya. Sertifikat tersebut akan menjadi alat pembuktian yang kuat bagi pemegang haknya, termasuk menjadi penyebab sahnya suatu peralihan hak milik atas tanah kepada pemegang berikutnya karena peralihan hak tersebut. Berbicara Jual beli maka tidak lepas dari prinsip nya. Salah satu prinsip jual beli adalah Itikad Baik. Asas itikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Maksud itikad baik disini adalah bertindak sebagai pribadi yang baik. Itikad baik dalam pengertian yang sangat subjektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang, yaitu yang terletak pada seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum sedangkan itikad baik dalam pengertian obyektif yaitu bahwa pelaksanaan suatu perjanjian itu harus didasarkan pada norma kepatutan atau sesuatu yang dirasa sesuai dengan yang patut dalam masyaraka

Penerapan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan karena Pembelaan Darurat yang Mengakibatkan Kematian M. Audy Alphasa; Eka Juarsa
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. One of the problems that often comes to the surface in people's lives is about crime in general, especially about violent crimes. Forms of violent crime that often endanger the community, among others; pickpocketing, muggings, motorcycle theft (curanmor), violent theft (curas), traffic violations, extortion, embezzlement, hepnosis (sniping), robbery, assault, rape, mass fights, kidnapping, murder, mutilation and so on. In the judge's decision in the trial process decision 162/Pid.B/2020/PnSrl stated that the defendant SUGIANTO had been proven guilty of committing the crime of assaulting the victim RUDI HARTONO. The Panel of Judges based their decision on Article 353 paragraph (3), and 351 paragraph (3) of the Criminal Code in imposing sanctions on the defendant with a prison sentence of 5 years and 6 months minus the prison term which according to the author of this case is related to the defendant's forced defense. the logical reason for the justification of a forced defense is that it cannot be expected from a citizen to just accept an unlawful act directed against him. The approach method in this study was carried out using a normative juridical approach, namely legal research carried out by examining library materials or secondary data. The judge's consideration in the case of murder in self-defense based on the criminal code of law in decision number 162/PID.B/2020/PN.Srl did not provide a sense of legal protection for the convict SUGIANTO because the judge did not consider the reasons for the abolition of the crime, namely the reasons for justification and reasons for forgiveness and The judge only focused on the elements contained in Article 351 Paragraph 3 of the Criminal Code, namely the element of eliminating a person's life. Abstrak. Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan pada umumnya, terutama mengenai kejahatan dengan kekerasan. Bentuk-bentuk kejahatan dengan kekerasan yang sering membahayakan masyarakat, antara lain; pencopetan, penodongan, pencurian motor (curanmor), pencurian dengan kekerasan (curas), pelanggaran lalu lintas, pemerasan, penggelapan, hepnotis (penggendaman), perampokan, penganiayaan, pemerkosaan, perkelahian massal, penculikan, pembunuhan, mutilasi dan lain sebagainya. Di dalam putusan hakim dalam proses persidangan putusan 162/Pid.B/2020/PnSrl menyatakan bahwa terdakwa SUGIANTO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiyaan kepada korban RUDI HARTONO. Majelis Hakim mendasarkan keputusannya pada Pasal 353 ayat (3), dan 351 ayat (3) KUHP dalam menjatuhkan sanksi kepada terdakwa dengan hukuman penjara selama 5 tahun 6 bulan dikurangi masa tahanan yang mana menurut penulis kasus ini ada kaitannya dengan pembelaan terpaksa yang dilakukan terdakwa,alasan logis dibenarkannya pembelaan terpaksa ialah bahwa tidak dapat diharapkan dari seorang warga negara menerima saja suatu perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada dirinya. Metode pendekatan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Pertimbangan hakim dalam kasus pembunuhan karena membeladiri berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana pada putusan nomor 162/PID.B/2020/PN.Srl kurang memberikan rasa perlindungan hukum bagi terpidana SUGIANTO dikarenakan hakim tidak mempertimbangkan alasan penghapusan pidana yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf serta hakim hanya berfokus terhadap unsur yang terdapat dalam pasal 351 Ayat 3 KUHP yaitu unsur menghilangkan nyawa seseorang.

Page 19 of 52 | Total Record : 515

17 18 19 20 21

Filter by Year

2021 2025

Filter By Issues

All Issue Vol. 5 No. 2 (2025): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 1 No. 1 (2021): Bandung Conference Series: Law Studies

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Unang arifin

Contact Email
bcsls@unisba.ac.id

Phone
+6282120524105

Journal Mail Official
bcsls@unisba.ac.id

Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Unang arifin

Contact Email bcsls@unisba.ac.id

Phone +6282120524105

Journal Mail Official bcsls@unisba.ac.id

Editorial Address UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891

Location Kota bandung, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Unang arifin

Contact Email
bcsls@unisba.ac.id

Phone
+6282120524105

Journal Mail Official
bcsls@unisba.ac.id

Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA