cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Unang arifin
Contact Email
bcsls@unisba.ac.id
Phone
+6282120524105
Journal Mail Official
bcsls@unisba.ac.id
Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Bandung Conference Series: Law Studies
Published by Universitas Islam Bandung
ISSN : -     EISSN : 28282493     DOI : https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Bandung Conference Series: Law Studies (BCSLS) menerbitkan artikel penelitian akademik tentang kajian teoritis dan terapan serta berfokus pada Ilmu Hukum dengan ruang lingkup diantaranya: Akibat Hukum, Alih Teknologi, Analisis Yuridis Putusan Hakim, Angkutan Jalan, Aparatur Sipil Negara, Fungsi Lingkungan Hidup, Hak Reproduksi, Hak Servituut, Hoax, Hukum Ketenagakerjaan, Illegal Mining, Intervensi, Jual Beli Dalam Islam, Juvenile Delinquency, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kerugian, Kewajiban Negara, Makanan Kedaluwarsa, Nafkah Anak, Pangan Asal Hewan, Pekerja Rumah Tangga, Pencucian Uang, Penegakan Hukum pidana, Penegakan Hukum, Pengawasan, Penyelundupan Sediaan, Farmasi, Penyidik KPK, Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen dan Tenaga Kerja, Pungutan Liar, Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner, Tanda Tera, Tanggung Jawab Hukum, Tenaga Kerja Asing, Tim Saber Pungli, Tanah, Tindak Pidana, Tindak Perdata, Transportasi Online, UU ITE. Prosiding ini diterbitkan oleh UPT Publikasi Ilmiah Unisba. Artikel yang dikirimkan ke prosiding ini akan diproses secara online dan menggunakan double blind review minimal oleh dua orang mitra bebestari yang ahli dalam bidangnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 515 Documents
 23   24   25   26   27 
Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan Dana Kantor Cahaya Kerupuk Dihubungkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ananda siregar; Eka Juarsa, S.H., M.H.
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4947

Abstract

Determination of considerations for this case decision is a case decision given by the judge to Mr. Wendi Herdianto which has been regulated in Article 374 of the Criminal Code. The determination of this decision can be given to cases of criminal acts of embezzlement according to the rules. However, in implementing the consideration of the decision given by the judge to Mr. Wendi Herdianto, it is still not relevant to the case that occurred because the judge decided the case under article 374, but according to the author, the crime of embezzlement in accordance with this case is regulated in article 372 of the Criminal Code. This study explains that Mr. Wendi Herdianto received an irrelevant case decision, this is in accordance with what is regulated in Article 372 of the Criminal Code which is referred to as embezzlement in the main form. The article also contains that the criminal act of embezzlement committed is an act that is detrimental to the victim and the defendant has no legal or definite relationship with the injured party, in the sense that there is no working relationship that is bound to the defendants in that case. the defendant was not drafted a work appointment letter or work contract'' So it can be said that article 372 of the Criminal Code is more appropriate for imposing charges and punishments on the defendants compared to article 374 of the Criminal Code. In this case, the judge should do more revisions to the demands and sentences in the case above, so that it is more appropriate. This research uses a normative juridical approach to law (normative legal research method). The normative juridical research method is library law research which is carried out by examining library materials or mere secondary data. The results of this study indicate that the determination of the verdict on Mr. Wendi Herdianto in this case the article stated in the decision was not relevant, the judge was wrong in imposing the article on charges and sentences against the defendants, because the defendant was only a salesperson who did not have a contract/work tie with the company Penetapan pertimbangan putusan perkara ini merupakan putusan perkara yang diberikan oleh hakim kepada sdr Wendi Herdianto yang telah diatur dalam Pasal 374 KUHP. Penetapan putusan ini dapat diberikan kepada kasus tindak pidana penggelapan yang sesuai dalam aturannya. Akan tetapi dalam pelaksanaan penerapan pertimbangan putusan yang diberikan oleh hakim kepada sdr Wendi Herdianto ini masih kurang relevan dengan dengan kasus yang terjadi karena hakim memutus perkara dengan pasal 374 tetapi menurut penulis tindak pidana penggelapan yang sesuai dengan kasus tersebut diatur dalam pasal 372 KUHP. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa sdr Wendi Herdianto mendapatkan putusan perkara yang tidak relevan, hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP ini disebut sebagai penggelapan dalam bentuk pokok. Dalam pasal tersebut juga berisi bahwa tindak pidana penggelapan yang dilakukan adalah tindakan yang merugikan pihak korban dan terdakwa tidak ada hubungan yang sah atau pasti dengan pihak yang dirugikan, dalam artian tidak adanya hubungan kerja yang terikat kepada para terdakwa pada kasus tersebut Sebagaimana disebutkan ‘’namun terdakwa tidak dibuatkan Surat pengangkatan kerja atau Kontrak Kerja’’ Sehingga dapat dikatakan pasal 372 KUHP lebih tepat untuk menjatuhkan tuntutan dan hukuman kepada para terdakwa dibandingkan dengan pasal 374 KUHP. Dalam ini hakim sebaiknya harus lebih melakukan revisi terhadap tuntutan dan penjatuhan hukuman terhadap kasus diatas, agar lebih tepat Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum secara yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan putusan kepada sdr Wendi Herdianto dalam kasus ini pasal yang tertera dalam putusannya belum relevan, hakim keliru dalam menjatuhkan pasal tuntutan dan hukuman terdahap para terdakwa, pasalnya terdakwa hanyalah seorang sales yang tidak memiliki kontrak/ikatan kerja dengan perusahaan
Pembatalan Sepihak Dalam Perjanjian Jasa Konstruksi Oleh Dinas PUTR Kabupaten Sumedang Sebagai Pihak Pengguna Jasa Terhadap Pihak Penyedia Jasa Ditinjau Dari Peraturan Di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Aulia Rahmani Firdaus; Frency Siska, S.H., M.H.
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4949

Abstract

ABSTRACT- Several ways are known in practice when an agreement can end, namely when the time period has expired, the object of the agreement has been implemented, the parties agree, the agreement is terminated unilaterally, and there is a decision from the court. However, in the unilateral cancellation of agreements, one party often feels unfair and feels very disadvantaged. As in the case of the cancellation of the construction service agreement for road improvement in Cicau-Karedok, Sumedang Regency, which was deemed not to pay attention to the problem causing the delay from the service provider. This study aims to find out the elements that cause the unilateral cancellation of agreements by construction service users in terms of Book III of the Civil Code in connection with Presidential Regulation Number 12 of 2021 concerning amendments to Presidential Regulation Number 16 of 2018 concerning Government Procurement of Goods/Services. The research method used is normative juridical. Using analytical descriptive, data collection method with literature study on primary and secondary legal materials. The method of analysis uses qualitative. The results of this study indicate that this unilateral cancellation does not conflict with the current legal norms. However, in this unilateral cancellation, the service user has committed an act of abusing the situation against the service provider. The service user has used his economic advantage by exploiting and benefiting from the weak condition of the service provider. Service users, especially Commitment Making Officials who are authorized to design contracts, are expected to always pay attention to the causes of an obstacle that occurs from the service provider, whether it is true due to negligence or due to coercive circumstances that prevent them from carrying out their obligations and be able to study the drafting of contracts properly. ABSTRAK- Beberapa cara yang dikenal pada praktiknya ketika suatu perjanjian dapat berakhir yaitu ketika jangka waktu yang telah berakhir, telah dilaksanakannya objek perjanjian, para pihak yang sepakat, pemutusan perjanjan secara sepihak, dan adanya putusan dari pengadilan. Namun pada pembatalan perjanjian secara sepihak seringkali salah satu pihak merasa tidak adil dan merasa sangat dirugikan. Seperti pada kasus pembatalan perjanjian jasa konstruksi peningkatan ruas jalan di Cicau-Karedok Kabupaten Sumedang yang dianggap tidak memperhatikan persoalan penyebab keterlambatan dari pihak penyedia jasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui unsur-unsur yang menyebabkan terjadinya pembatalan perjanjian secara sepihak oleh pengguna jasa konstruksi ditinjau dari Buku III KUHPerdata dihubungkan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Menggunakan deskriptif analitis, metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan pada bahan hukum primer dan sekunder. Metode analisis menggunakan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pembatalan sepihak ini tidak bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku saat ini. Namun pada pembatalan sepihak ini, pihak pengguna jasa telah melakukan perbuatan penyalahgunaan keadaan terhadap penyedia jasa. Pihak pengguna jasa telah menggunakan keunggulan ekonomisnya dengan memanfaatkan dan memperoleh keuntungan dari keadaan lemah yang dimiliki penyedia jasa. Kepada pihak pengguna jasa khususnya untuk Pejabat Pembuat Komitmen yang berwenang dalam merancang kontrak, diharapkan selalu memperhatikan penyebab dari suatu kendala yang terjadi dari penyedia jasa apakah memang benar karena kelalaian atau karena adanya keadaan memaksa yang menghalangi mereka dalam melaksanakan kewajibannya dan dapat mempelajari penyusunan kontrak dengan baik.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Informasi yang Tidak Sesuai Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Fevrie Rizqie Saefudin Junior; Liya Sukma Muliya
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4950

Abstract

Abstract. Technological developments are increasingly modern and make it easy for users to carry out activities, such as work, socializing to meet personal needs such as shopping. Buy and sellonline through the mediaFacebook andInstagram is on the rise, because transactions are carried out online or through the mediaonline making it easier for people to shop. Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection regulates that consumers have the right to obtain correct, clear and honest information regarding the conditions and guarantees of goods/services. Through information, consumers hope to be able to determine product choices that suit their needs. In fact, there are still many business actors who market their products containing inappropriate information that can harm consumers. The problem that occurs, how is the legal protection for consumers who receive goods that do not match the catalog photos based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and What sanctions can be threatened against business actors who do not carry out their obligations based on Law Number 8 of 1999 About Consumer Protection. There are also uses for this research, namely theoretical uses and practical uses which are to add insight and knowledge for writers in general, regarding the right to correct, clear and honest information regarding the condition and guarantees of goods carried out by business actors, and also contribute thoughts to the community, regarding consumer protection, especially online shop consumers. The research method that will be used in this study uses a normative juridical approach. The research specifications are analytical descriptive. The data used is secondary data in the form of primary legal materials, namely related laws and secondary materials. The collected data is then analyzed qualitatively so that it does not use mathematical or statistical formulas. With the enactment of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection which has the aim of regulating and protecting the interests of consumers for goods and/or services in society. The position between business actors and consumers is unequal so that the community hopes that Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection can protect the interests of consumers so that it can run well. Based on Article 1 paragraph (1) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, there is legal certainty for consumers and business actors. Especially the provision of information that is clear, true and honest. Business actors do not provide correct, honest and clear information, because business actors are solely looking for their own benefit. Whereas in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection it has been regulated regarding the provision of correct, clear and honest information. Business actors do not convey correct, clear and honest information regarding the condition and guarantee of goods. This clearly contradicts what is contained in Article 4 paragraph (c), Article 8 paragraph (1) letter (f) and paragraph (2), Article 9 paragraph (1) letter (b), Article 16 paragraph (1), and Article 17 paragraph (1) letter (a) as described in CHAPTER II regarding the prohibition of business actors. If the business actor violates these provisions, the business actor may be subject to sanctions in accordance with the provisions of Article 19 paragraph (1), Article 60 paragraph (2), Article 61, Article 62 paragraph (1), and Article 63 letters (a, c, e). , and f) Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Abstrak. Perkembangan teknologi semakin modern dan memberikan kemudahan bagi pengguna dalam melakukan aktivitas, seperti bekerja, bersosialisasi untuk memenuhi kebutuhan pribadi seperti berbelanja. Jual beli online melalui media Facebook dan Instagram sedang marak, karena transaksi dilakukan secara daring atau melalui media online sehingga memudahkan masyarakat dalam berbelanja. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur tentang konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa. Melalui informasi konsumen berharap dapat menentukan pilihan produk yang sesuai dengan kebutuhan. Kenyataannya masih banyak pelaku usaha yang memasarkan produknya berisikan informasi yang tidak sesuai sehingga dapat merugikan konsumen. Permasalahan yang terjadi, bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang menerima barang yang tidak sesuai dengan foto katalog berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Bagaimana sanksi yang dapat diancamkan terhadap pelaku usaha yang tidak melakukan kewajibannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Ada pun kegunaan dari penelitian ini, yaitu Kegunaan Teoritis dan kegunaan praktis yang dimana hal ini untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis pada umumnya, mengenai hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang yang dilakukan oleh pelaku usaha, dan juga memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat, mengenai perlindungan konsumen khususnya konsumen toko online. Metode penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu berupa Undang-Undang terkait dan bahan sekunder. Data yang terkumpul kemudian di analisis secara kualitatif sehingga tidak menggunakan rumus matematis maupun statistik. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mempunyai tujuan untuk mengatur dan melindungi kepentingan konsumen atas barang dan/atau jasa yang ada di masyarakat. Kedudukan antara pelaku usaha dengan konsumen tidak seimbang sehingga masyarakat berharap dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ini dapat melindungi kepentingan konsumen sehingga dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adanya kepastian hukum bagi konsumen dan pelaku usaha. Khususnya pemberian informasi yang jelas, benar dan jujur. Pelaku usaha tidak memberikan informasi yang benar, jujur dan jelas, karena pelaku usaha semata-mata mencari keuntungan diri sendiri. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sudah diatur terkait pemberian informasi yang benar, jelas dan jujur. Pelaku usaha tidak menyampaikan informasi yang benar, jelas, dan jujur terkait kondisi dan jaminan barang. Hal ini jelas bertentangan yang terdapat dalam Pasal 4 Huruf (c), Pasal 8 ayat (1) huruf (f) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (1) huruf (b), Pasal 16 ayat (1), dan Pasal 17 ayat (1) huruf (a) sebagaimana yang telah di paparkan pada BAB II mengenai larangan pelaku usaha. Jika pelaku usaha melanggar ketentuan tersebut maka pelaku usaha dapat di kenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1), Pasal 60 ayat (2), Pasal 61, Pasal 62 ayat (1), dan Pasal 63 huruf (a, c, e, dan f) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Penegakan Hukum Terhadap Pengelolaan Limbah B3 Tanpa Izin oleh PT. Damai Indah di Kabupaten Bandung Shafa Kamilah; Neni Ruhaeni
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4952

Abstract

Abstract. Corporations contribute to environmental pollution by not making efforts to manage the waste they produce. Corporations often do not pay attention to environmental conditions in their production and business, causing enormous pollution, both in quantity and quality. At the practical level, many corporations have not managed the waste they produce in accordance with applicable regulations, as has been done by PT. Damai Indah in Bandung District. Where is PT. Damai Indah is a business entity or corporation in the textile industry that manages B3 waste without a permit, causing environmental pollution in the area. Based on Article 59 UUPPLH, that waste management must have a permit which is issued by the minister, governor, or regent/mayor. Meanwhile, waste management carried out by PT. Damai Indah did not comply with the established procedures and did not have a permit, so this case went to court and was decided by Decision Number 735/Pid.B/LH/2020/PN Bdg. This study aims to determine law enforcement on the management of B3 waste without a permit carried out by corporations in terms of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and Government Regulation Number 101 of 2014 concerning Management of Hazardous and Toxic Waste and to determine enforcement the law on the management of B3 waste without a permit by corporations is linked to Decision Number 735/Pid.B/LH/2020/PN Bdg. In compiling this research, the authors used normative juridical methods. Data collection techniques use library research methods using secondary data according to the problem being studied. Based on the results of this study, the authors found one of the problems, namely in law enforcement against waste management without a permit carried out by PT. Damai Indah which is not in accordance with applicable regulations. Sanctions imposed in the form of fines and additional punishment. Based on the applicable rules, the imposition of sanctions for parties who violate them can be in the form of imprisonment, fines and additional punishment. Abstrak. Korporasi memberikan kontribusi terhadap pencemaran lingkungan dengan tidak melakukan upaya pengelolaan limbah yang dihasilkannya. Korporasi seringkali tidak memperhatikan keadaan lingkungan dalam produksi dan usahanya, sehingga menimbulkan pencemaran yang sangat besar, baik secara kuantitas maupun kualitas pencemaran. Pada tataran praktik, banyak korporasi yang belum melakukan pengelolaan limbah yang dihasilkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang dilakukan oleh PT. Damai Indah di Kabupaten Bandung. Dimana PT. Damai Indah merupakan salah satu badan usaha atau korporasi dalam bidang industri tekstil yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan di kawasan tersebut. Berdasarkan Pasal 59 UUPPLH, bahwa pengelolaan limbah haruslah memiliki izin yang mana dikeluarkan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota. Sementara, pengelolaan limbah yang dilakukan oleh PT. Damai Indah tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan tidak memiliki izin, sehingga kasus ini masuk pengadilan dan sudah diputuskan dengan Putusan Nomor 735/Pid.B/LH/2020/PN Bdg. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pengelolaan limbah B3 tanpa izin yang dilakukan oleh korporasi ditinjau dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pengelolaan limbah B3 tanpa izin yang dilakukan oleh korporasi dihubungkan dengan Putusan Nomor 735/Pid.B/LH/2020/PN Bdg. Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder sesuai dengan masalah yang dikaji. Berdasarkan hasil penelitian ini penulis menemukan salah satu permasalahan yaitu dalam penegakan hukum terhadap pengelolaan limbah tanpa izin yang dilakukan oleh PT. Damai Indah yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sanksi yang dijatuhkan berupa pidana denda dan pidana tambahan. Berdasarkan aturan yang berlaku penjatuhan sanksi bagi pihak yang melanggar ialah dapat berupa pidana penjara, pidana denda dan pidana tambahan.
Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Halal dalam Memenuhi Kenyamanan dan Keselamatan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Amel Salda Naskhila; Toto Tohir Suriaatmaja
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4953

Abstract

Abstract Various losses that occur to consumers in Indonesia are not uncommon. What happens is a number of important events that concern the security and safety of consumers in consuming a product. For Muslims, halal and haram are essential in religion. With the issuance of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee, which regulates the rights and obligations of business actors in producing halal products through halal certification, it is hoped that consumer concerns about halal products can be resolved to create comfort and safety for consumers. Therefore, the objectives of this study are: 1) to find out the legal arrangements for guarantees for comfort and safety for consumers in halal products as one of the protections for consumers in terms of Islamic Law and Halal Product Guarantees. 2) to find out the role of the Government in consumer protection of guaranteed halal product certification in Indonesia. This research uses a normative juridical approach method, namely a study of rules related to consumer protection of halal products, with analytical descriptive research specifications. The result of this study is to clarify how important the halal and haram problems that occur in society, as well as the role of the government in ensuring safety, comfort, and smoothness in carrying out religious teachings. The emergence of obligations for each manufacturer in carrying out halal certification of their products, in order to create legal protection for users of these products. There are institutions that are authorized to carry out and supervise halal certification, namely BPJPH, LPH, and MUI Abstrak Berbagai kerugian yang terjadi pada konsumen di Indonesia tidaklah jarang terjadi. Hal yang terjadi adalah sejumlah peristiwa penting yang menyangkut keamanan dan keselamatan konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk. Bagi umat Muslim halal dan haram merupakan suatu hal yang penting dalam agama. Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk halal, yang mengatur bagaimana hak dan kewajiban para pelaku usaha dalam memproduksi produk-produk yang halal melalui sertifikasi halal, dan diharapkan kekhawatiran konsumen akan produk halal dapat teratasi demi terciptanya kenyamanan dan keselamatan bagi konsumen. Maka dari itu tujuan penelitian ini, yaitu: 1) Untuk mengetahui pengaturan hukum atas jaminan terhadap kenyamanan dan keselamatan bagi konsumen dalam produk halal sebagai salah satu perlindungan terhadap konsumen ditinjau dari Hukum Islam dan Jaminan Produk Halal. 2) Untuk mengetahui peranan Pemerintah dalam perlindungan konsumen atas jaminan sertifikasi produk halal di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu kajian terhadap kaidah-kaidah yang berkaitan dengan perlindungan konsumen terhadap produk halal, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini yaitu memperjelas betapa pentingnya permasalahan halal dan haram yang terjadi di masyarakat, serta peran pemerintah dalam menjamin keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran dalam menjalankan ajaran agama. Timbulnya kewajiban bagi setiap produsen dalam melakukan sertifikasi halal atas produknya, agar terciptanya perlindungan hukum bagi pemakai produk tersebut. Terdapat lembaga-lembaga yang berwenang dalam menjalankan dan mengawasi sertifikasi halal, yaitu BPJPH, LPH, dan MUI.
Penggunaan Dashcam sebagai Alat Bukti Elektronik dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana sebagai Upaya Meningkatkan Keamanan Dinda Sefiana; Dini Dewi Heniarti
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4955

Abstract

Abstract. The rapid development of technology has also affected people's lifestyle in living their daily lives. Not only gadget devices that are increasingly diverse in shape and sophistication are used by the community, nowadays people also equip their vehicles with electronic devices in the form of cameras that can record road situations based on the range of personal vehicles used. The tool is called a Dashcam or Dashboard Camera which means a small video recording camera that is usually installed on the dashboard of cars, trucks, and buses. In its use dashcam serves to record the situation when the vehicle is being driven or when it is parked. The method of approach used by the author is the normative juridical approach method, namely a scientific research procedure to find truth based on scientific logic viewed from the normative side. The research specification used by the author is descriptive-analysis by analyzing the relationship between the applicable laws and regulations with legal theories and the practice of implementing positive law relating to the issues discussed. Based on the cases that have occurred, it can be concluded that the use of dashcams in vehicles is very useful. Unexpected events can harm anyone while driving. With the evidence in the form of dashcam recordings, it can facilitate the judicial process. But the validity of this evidence is still doubtful in Indonesia because there is no law that specifically regulates dashboard recordings as valid evidence. Abstrak. Perkembangan teknologi yang semakin pesat pun mempengaruhi pola hidup masyarakat dalam menjalan kesehariannya. Tidak hanya perangkat gawai yang semakin beragam bentuk dan kecanggihannya saja yang digunakan masyarakat, di masa kini masyarakat pun melengkapi kendaraannya dengan alat elektronik berupa kamera yang dapat merekam situasi jalanan berdasarkan jangkauan kendaraan pribadi yang digunakan. Alat tersebut disebut dengan Dashcam atau Kamera Dashboard yang memiliki arti kamera berukuran kecil perekam video yang biasa dipasang dibagian dashboard mobil, truk, hingga bus. Dalam penggunaannya dashcam berfungsi untuk merekam situasi saat kendaraan sedang dikendarai maupun saat sedang terparkir. Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya. Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Deskriptif-analisis dengan menganalisis kaitan antara peraturan perundang- undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Dipandang berdasarkan kasus yang sudah terjadi, dapat disimpulkan bahwa penggunaan dashcam di dalam kendaraan sangat bermanfaat adanya. Kejadian-kejadian yang tak terduga dapat merugikan siapa saja saat berkendara. Dengan adanya bukti berupa rekaman dashcam tersebut dapat mempermudah proses peradilannya. Tetapi keabsahan alat bukti tersebut masih diragukan di Indonesia karena belum adanya undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai rekaman dashboard sebagai alat bukti yang sah.
Tinjauan Yuridis Putusan Hakim No.2321/Pid.Sus/2020/PN.Sby dalam Tindak Pidana Narkotika Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jihan Fariha Suryana; Dini Dewi Heniarti
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4956

Abstract

Abstract. This study aims to understand how criminal sanctions are applied to narcotics crimes with conspiracy and to understand the legal considerations of judges in making decisions against the defendant in decision No.2321/Pid.Sus/2020/Pn.Sby. The research conducted by the authors used a normative juridical approach by collecting primary and secondary data. Data collection techniques were carried out through library research by reading literature books, reading documents related to thesis material, and analyzing through qualitative descriptive methods. The conclusions drawn by the authors are from an analysis of decision No. 2321/Pid.Sus/2020/Pn.Sby which occurred in the Surabaya district. In this case, the defendant named Boogi Zoomarta is a perpetrator of a narcotics crime that abuses narcotics by using narcotics Category I, not methamphetamine-type plants. The defendant obtained methamphetamine-type narcotics by ordering his friend to buy narcotics with a total weight of 3.35 grams. The judge in his indictment sentenced the defendant to 3 (three) years in prison through Article 127 paragraph (1). The judge did not pay attention that the defendant also committed a conspiracy which fulfilled the elements in Article 132 paragraph (1) and Article 112 paragraph (1) of Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics the defendant-controlled narcotics of the methamphetamine type weighing 3.35 grams at his house. The judge should consider and increase the sentence given to the defendant. to provide a deterrent effect and provide justice according to the law. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana narkotika dengan permufakatan jahat dan untuk memahami pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam putusan No.2321/Pid.Sus/2020/Pn.Sby. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan mengumpulkan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan studi Pustaka dengan cara membaca buku-buku literatur, membaca dokumen yang berkaitan dengan materi skripsi dan dianalisis melalui metode deskriptif kualitatif. Kesimpulan yang diambil oleh penulis dari analisis putusan Nomor 2321/Pid.Sus/2020/Pn.Sby yang terjadi di kabupaten Surabaya. Dalam kasus ini terdakwa yang Bernama Boogi Zoomarta merupakan pelaku tindak pidana narkotika yang mana melakukan penyalahgunaan narkotika dengan menggunakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu. Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dengan menyuruh temannya untuk membeli narkotika dengan berat jumlannya 3,35 gram. Hakim dalam dakwaannya menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dijatuhi hukuman 3 (tiga) tahun penjara melalui pasal 127 ayat (1). Hakim tidak memerhatikan bahwa terdakwa juga melakukan permufakatan jahat yang mana telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 132 ayat (1) dan pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdakwa menguasai narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 3,35 gram di rumahnya. Seharusnya hakim mempertimbangkan dan memperberat hukuman yang diberikan kepada terdakwa. sehingga dapat memberikan efek jera dan memberikan keadilan menurut hukum.
Pembangunan Perumahan Komersial di Kawasan Industri Kabupaten Karawang Ditinjau dari Perencanaan Ruang Kabupaten Karawang Indah Kamilah Nurul Syifa; Frency Siska
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4958

Abstract

Abstract. Every year Indonesia experiences an increase in population which has an impact on increasing public demand for housing needs which is one of the rights obtained by all Indonesian people in accordance with what is mandated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The increasing demand for these residences make housing developers or developers see promising business opportunities so they don't pay attention to regulations related to housing development, so they carry out housing construction in areas that are not intended for them. This can have a bad impact on both humans and the environment, therefore this study aims to find out whether housing construction, especially commercial housing in Karawang Regency is already in the area it is intended for or has not been reviewed from Karawang Regency Regional Regulation No. 2 of 2013 concerning Planning Regional Spatial Planning (RTRW) 2011-2031. The method used in this study is normative juridical, namely by using data collection techniques through library research by collecting secondary data and primary data in the form of interviews with the PUPR Office of Karawang Regency as supporting data to ascertain the truth of the incident. The results of this study indicate that the construction of commercial housing in Karawang Regency is not in accordance with what is regulated in the RTRW of Karawang Regency, there are still housing developments in areas that are not designated as in industrial areas which are based on the RTRW of Karawang Regency are not allowed to build commercial housing in them. Abstrak. Setiap tahunnya Indonesia mengalami peningkatan jumlah penduduk yang berdampak pada meningkatnya permintaan masyarakat atas kebutuhan tempat tinggal yang merupakan salah satu hak yang didapatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Meningkatnya permintaan atas tempat tinggal tersebut membuat para pihak pengembang atau developer perumahan melihat peluang usaha yang menjanjikan hingga tidak menghiraukan peraturan terkait dengan pembangunan perumahan, sehingga melakukan pembangunan perumahan pada kawasan yang bukan peruntukkannya. Hal tersebut dapat berdampak buruk baik bagi manusia maupun lingkungan hidup, maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pembangunan perumahan, khususnya perumahan komersial di Kabupaten Karawang sudah berada pada kawasan yang diperuntukannya atau belum ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2011-2031. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan data sekunder dan data primer berupa wawancara dengan Dinas PUPR Kabupaten Karawang sebagai data pendukung untuk memastikan kebenaran dari peristiwa tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan perumahan komersial di Kabupaten Karawang belum sesuai dengan apa yang diatur dalam RTRW Kabupaten Karawang, masih terdapat pembangunan perumahan yang berada di kawasan yang bukan peruntukannya seperti pada kawasan industri yang berdasarkan RTRW Kabupaten Karawang tidak diperbolehkan dibangun perumahan komersial di dalamnya.
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Penyebaran Data Pribadi Jurnalis di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Calizta Alvirnia Nurimani Andraputri; Neni Ruhaeni
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4960

Abstract

Abstract. Doxing is a new crime that appears in the digital world. The impact of doxing is; damage to personal reputation because personal data si widely spread on internet, internet-based bullying and sexual harassment, personal data that has the potential to be traded freely, and the stress of a doxing victim causing psychological trauma. This doxing arises because of the increasingly advanced technology. Victims of doxing can actually befall anyone, but journalist are the most victims of this cybercrime. So far, based on the practical level. The settlement of cases of doxing against journalist only reaches the investigation stage, not the court stage. The purpose of this research is to find out how law enforcement deals with cases of doxing journalists and to find out what preventive measures can be taken to prevent this crime. Writing this thesis using a normative juridicial approach and qualitative analysis methods. Data collection techniques based on books, legislation, scientific journals, the internet, and interview which are primary data to complement secondary data. The conclusion of this research are 1) Criminal sanctions for doxing are regulated in Article 67 paragraphs 1-3 of Law No. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, also regulated in Article 18 paragraphs 1 of Law No. 40 of 1999 concerning the Press. 2) For the preventife efforts made by law enforcement agencies in the form of outreach and providing material about the importance of personal data to educational institutions and also banks. Also, to the public who must participate in protecting their data, so that these criminal acts do not continue to increase. Abstrak. Penyebaran Data Pribadi merupakan kejahatan baru yang muncul di dunia digital. Dampak yang ditimbulkan daripada Penyebaran Data Pribadi ini adalah rusaknya reputasi pribadi karena data diri yang banyak tersebar di internet, timbulnya perundungan dan juga pelecehan seksual berbasis internet, data diri yang berpotensi dijual, dan tertekannya seorang korban penyebaran data pribadi sehingga menimbulkan trauma psikis. Penyebaran data pribadi ini muncul dikarenakan semakin majunya teknologi, Korban penyebaran data pribadi sebenarnya bisa menimpa siapa saja, namun yang paling banyak menjadi korban dari kejahatan siber ini adalah jurnalis. Selama ini berdasarkan tataran praktiknya penyelesaian kasus penyebaran data pribadi terhadap jurnalis hanya sampai ke tahap penyelidikan tidak sampai ke tahap pengadilan. Tujuan daripada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap kasus-kasus penyebaran data pribadi jurnalis dan untuk mengetahui upaya preventif apa yang dapat dilakukan untuk menghindari kejahatan ini. Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan metode analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data berdasarkan buku-buku, perundang-undangan, jurnal karya ilmiah, internet, dan wawancara yang merupakan data primer untuk melengkapi data sekunder. Kesimpulan penelitian ini adalah 1) Sanksi pidana untuk pelaku penyebaran data pribadi sudah diatur di dalam Pasal 67 Ayat 1-3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, juga diatur di dalam Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. 2) adapun upaya preventif yang dilakukan oleh para badan penegak hukum berupa sosialisasi dan pemberian materi tentang pentingnya data pribadi ke lembaga-lembaga pendidikan dan juga bank. Juga, kepada masyarakat yang harus ikut serta melindungi data pribadi mereka, agar tindak pidana ini tidak terus bertambah.
Penegakan Kode Etik Polri Terhadap Anggota yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 893/Pid.Sus/2019/PN.Bdg) Chania Kusuma Rahayu; Arinto Nurcahyono
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4961

Abstract

Abstract Misuse of narcotics committed by members of the National Police is one of the violations of the police's professional code of ethics. The writing of this thesis aims to find out the relationship between violations of the code of ethics and violations of the law in cases of narcotics crimes committed by members of the national police and how to enforce the code of ethics in cases of narcotics crimes committed by members of the national police. By using the normative juridical approach method with qualitative analysis methods. After the passing of the process in the general court, the next process passed by the accused police officer who committed a criminal act is a form of enforcement of the Police professional code of ethics. In enforcing this code of ethics, the one who has a role is the Police Propam as the one in charge. In Police Regulation Number 7 of 2022, police members in this case are included in the heavy category of KEPP violations because they have committed narcotics crimes. Therefore, the sanctions that can be imposed in the violation of the KEPP of the severe category are administrative sanctions. A member of the police who has been proven to have committed the crime and has been decided in a court decision with permanent legal force can then be recommended to get administrative sanctions in the form of Disrespectful Dismissal. With the evidence that the police member has violated the code of ethics according to Propam, the enforcement of the code of ethics will be carried out by disrespectful dismissal or removal from the Police unit. Abstrak Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota Polri merupakan salah satu pelanggaran kode etik profesi polri. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui relasi pelanggaran kode etik dan pelanggaran hukum dalam kasus tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anggota polri dan bagaimana penegakan kode etik dalam kasus tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anggota polri. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normative dengan metode analisis kualitatif. Setelah terlewatinya proses di peradilan umum maka proses selanjutnya yang dilewati oleh terdakwa anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana adalah bentuk penegakan kode etik profesi Polri. Dalam penegakan kode etik ini yang memiliki peran adalah Propam Polri selaku yang membidangi. DalamPeraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022, anggota kepolisian dalam kasus ini termasuk kedalam pelanggaran KEPP kategori berat karena telah melakukan tindak pidana narkotika. Maka, sanksi yang dapat dikenakan dalam pelangaran KEPP kategori berat adalah sanksi administratif. Anggota kepolisian yang telah terbukti melakukan tindak pidana tersebut dan telah diputus dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap selanjutnya dapat di rekomendasikan untuk mendapatkan sanksi administratif berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH). Dengan terbuktinya anggota kepolisian tersebut telah melanggar kode etik menurut Propam, maka akan dilakukan penegakan kode etik dengan pemberhentian tidak hormat atau dicopot dari kesatuan Polri.

Page 25 of 52 | Total Record : 515

 23   24   25   26   27 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2025): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 1 No. 1 (2021): Bandung Conference Series: Law Studies