cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Unang arifin
Contact Email
bcsls@unisba.ac.id
Phone
+6282120524105
Journal Mail Official
bcsls@unisba.ac.id
Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Bandung Conference Series: Law Studies
Published by Universitas Islam Bandung
ISSN : -     EISSN : 28282493     DOI : https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Bandung Conference Series: Law Studies (BCSLS) menerbitkan artikel penelitian akademik tentang kajian teoritis dan terapan serta berfokus pada Ilmu Hukum dengan ruang lingkup diantaranya: Akibat Hukum, Alih Teknologi, Analisis Yuridis Putusan Hakim, Angkutan Jalan, Aparatur Sipil Negara, Fungsi Lingkungan Hidup, Hak Reproduksi, Hak Servituut, Hoax, Hukum Ketenagakerjaan, Illegal Mining, Intervensi, Jual Beli Dalam Islam, Juvenile Delinquency, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kerugian, Kewajiban Negara, Makanan Kedaluwarsa, Nafkah Anak, Pangan Asal Hewan, Pekerja Rumah Tangga, Pencucian Uang, Penegakan Hukum pidana, Penegakan Hukum, Pengawasan, Penyelundupan Sediaan, Farmasi, Penyidik KPK, Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen dan Tenaga Kerja, Pungutan Liar, Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner, Tanda Tera, Tanggung Jawab Hukum, Tenaga Kerja Asing, Tim Saber Pungli, Tanah, Tindak Pidana, Tindak Perdata, Transportasi Online, UU ITE. Prosiding ini diterbitkan oleh UPT Publikasi Ilmiah Unisba. Artikel yang dikirimkan ke prosiding ini akan diproses secara online dan menggunakan double blind review minimal oleh dua orang mitra bebestari yang ahli dalam bidangnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 515 Documents
 25   26   27   28   29 
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pornografi Menurut Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pornografi Melalui Media Sosial Eva Istia Utawi; Neni Ruhaeni
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4988

Abstract

Abstract. Technological developments in accessing information using the internet today cannot be stopped or controlled by anyone and can be done anytime and anywhere. The speed and accuracy of information obtained through the internet makes it easier for someone to do things that are prohibited and violate the law. One of the acts that violate the law through the internet network that is rife is cyber crime. Pornography crime is one example of cyber crime which is currently the most prevalent in Indonesia. Pornography crimes in Indonesia have started to give rise to a new type of crime in the form of the misuse of Artificial Intelligence (AI) technology, namely deepfake. Due to the increasing number of pornographic crimes that use deepfake technology, this study aims to determine the form of law enforcement in cases that occur as a result of the spread of pornographic crimes that use deepfake technology. This research method is normative qualitative using primary, secondary and tertiary literature data. The results of this study indicate that law enforcement carried out by law enforcers in ensnaring perpetrators of spreading pornography using deepfake technology through social media has not been effective due to several obstacles faced by law enforcement officials, and the lack of implementation of sanctions from law enforcement. carried out at a practical level. Abstrak. Perkembangan teknologi dalam mengakses sebuah informasi menggunakan jaringan internet saat ini tidak bisa dihentikan atau dikontrol oleh siapapun dan dapat dilakukan kapan dan dimana saja. Kecepatan serta akurasi informasi yang diperoleh melalui jaringan internet tersebut memudahkan seseorang untuk melakukan hal-hal yang dilarang dan melanggar hukum. Salah satu perbuatan yang melanggar hukum melalui jaringan internet yang marak terjadi adalah kejahatan di bidang siber. Tindak pidana pornografi merupakan salah satu contoh kejahatan siber yang saat ini paling marak terjadi di Indonesia. Tindak pidana pornografi di Indonesia mulai memunculkan jenis kejahatan baru berupa penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) yaitu deepfake. Dikarenakan semakin banyaknya beredar kejahatan pornografi yang menggunakan teknologi deepfake, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penegakan hukum atas kasus-kasus yang terjadi akibat penyebaran tindak pidana pornografi yang menggunakan teknologi deepfake tersebut. Metode penelitian ini yaitu normatif kualitatif dengan menggunakan data kepustakaan primer, sekunder dan tersier. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan para penegak hukum dalam menjerat pelaku penyebar tindak pidana pornografi menggunakan teknologi deepfake melalui media sosial berjalan belum efektif dikarenakan beberapa kendala yang dihadapi para aparat penegak hukum, serta belum terlaksananya implementasi sanksi-sanksi dari penegakan hukum yang dilakukan pada tataran praktik.
Perlindungan Hukum Terhadap Hak atas Kesehatan Pekerja Akibat Tidak Didaftarkan BPJS oleh Perusahaan X di Kota Bandung Dihubungkan dengan UU No.24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Jo UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Muhammad Hilmy Fauzan; Deddy Effendy
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4989

Abstract

Abstract. In carrying out company activities, employers have an obligation to fulfill the rights of every worker which includes the right to receive equal treatment without discrimination, the right to protection, welfare, health and work safety. Workforce protection can be carried out by making demands and/or by increasing recognition of human rights, physical, technical, as well as social and economic protection. In order to protect workers, the government stipulates Law No. 13 of 2003 concerning Manpower. In terms of worker protection, the Government requires all companies operating in Indonesia without exception to register their workers in the insurance program, both BPJS Health and BPJS Employment. Based on Article 17 of the BPJS Law. The event that the health rights of workers and workers who are not registered with BPJS by the company do not fulfill the health rights occurred in one of the companies, PT. X Bandung City which is engaged in modern retail. In this study, of course, the aim is to find out the form of legal protection for workers' rights to health as a result of not being registered with BPJS, and also to find out the forms of legal sanctions against companies that do not fulfill obligations in the form of workers' rights to health as a result of not registering BPJS for their workers. The method used in this study is normative juridical, using data collection techniques through literature studies by collecting secondary data. Based on the results of this study it can be concluded that PT.X Kota Bandung has not fulfilled its obligations in granting workers' health rights and registering BPJS for their workers. This of course contradicts the Labor Law J.O the BPJS Law. Abstrak. Dalam menjalankan aktivitas perusahaan, pengusaha mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak dari setiap pekerja yang diantaranya meliputi hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi, , hak untuk mendapatkan perlindungan, kesejahteraan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Perlindungan tenaga kerja dapat dilakukan dengan memberikan tuntutan dan/atau dengan meningkatkan pengakuan hak-hak manusia, perlindungan fisik, teknis, serta sosial dan ekonomi. Dalam rangka perlindungan terhadap tenaga kerja, pemerintah menetapkan Undang-undang No.13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dalam hal perlindungan tenaga kerja, Pemerintah mewajibkan semua perusahaan yang beroperasi di Indonesia tanpa terkecuali harus mendaftarkan para pekerjanya dalam program jaminan baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan Pasal 17 UU BPJS. Peristiwa tidak terpenuhinya hak kesehatan pekerja dan pekerja yang tidak didaftarkan BPJS oleh perusahaan terjadi di salah satu perusahaan PT. X Kota Bandung yang bergerak di bidang ritel modern. Dalam penelitian ini tentunya bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap hak atas kesehatan pekerja akibat tidak didaftarkan BPJS, dan juga untuk mengetahui bentuk sanksi hukum terhadap perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban berupa hak atas kesehatan pekerja akibat tidak mendaftarkan BPJS terhadap pekerjanya. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu yuridis normatif, menggunakan teknik pengumpulan data melalui Studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa PT.X Kota Bandung belum memenuhi kewajibannya dalam pemberian hak atas kesehatan pekerja dan mendaftarkan BPJS terhadap pekerjanya. Hal ini tentu saja bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan J.O UU BPJS.
Pertanggungjawaban Hukum Perawat dalam Praktik Khitan (Sirkumsisi) yang Merugikan Pasien Ditinjau dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan Andiena Martina Novianti Pane; Sri Ratna Suminar
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4990

Abstract

Abstract. Health services in Indonesia generally include promotive, preventive, curative, and rehabilitative efforts. One of the health services as a promotional and preventive business in Indonesia is circumcision action. Circumcision is common for most nurses to practice independently. Nurses as the person in charge of health services carry out health services according to standards to improve the quality of service and patient safety. In 2022 there are events carried out by health workers with the field of expertise of nurses. A 7-year-old child with the initials AK in Pangkal Pinang City. In the practice of circumcision of the victim there is an element of negligence that makes the victim suffer permanent injuries. Until it causes a 2 cm long wound that hit from the surface of the head of the penis through to the victim's urinary tract. While due to the negligence of the nurse, the victim experienced psychological trauma. The purpose of this study is to determine the authority of nurses in carrying out circumcision practices in terms of Law Number 38 of 2014 concerning Nursing and to find out the responsibility of nurses who practice circumcision that harms patients in terms of Law Number 38 of 2014 concerning Nursing. The approach method used is normative juridical, the research specifications in this study are descriptive analytical, data collection techniques in this study literature study and analytical methods in this study use qualitative analysis methods. Then the result was obtained that there was an omission committed by the Nurse. The nurse's actions are unlawful, and the nurse must be responsible for her actions. Abstrak. Pelayanan kesehatan di Indonesia secara umum meliputi usaha-usaha promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Salah satu pelayanan kesehatan sebagai usaha promotif dan preventif di Indonesia adalah tindakan sunat (sirkumsisi). Khitan sudah biasa dilakukan sebagian besar perawat dalam menjalankan praktek mandiri. Perawat sebagai penanggung jawab pelayanan kesehatan melaksanakan pelayanan Kesehatan sesuai standar dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Pada tahun 2022 terdapat peristiwa yang dilakukan tenaga Kesehatan dengan bidang keahlian perawat. Seorang anak berumur 7 tahun inisial AK di Kota Pangkal Pinang. Dalam praktik sunatnya terhadap korban terdapat unsur kelalaian sehingga membuat korban mengalami luka permanen. Sampai menyebabkan luka sepanjang 2 cm yang mengenai dari permukaan kepala penis tembus hingga kesaluran kemih korban. Sementara akibat kelalaian perawat, korban mengalami trauma psikologis. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui kewenangan perawat dalam melakukan praktik khitan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan serta untuk mengetahui pertanggungjawaban perawat yang melakukan praktik khitan yang merugikan pasien ditinjau dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini studi kepustakaan serta metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Kemudian diperoleh hasil bahwa adanya suatu kelalaian yang dilakukan oleh Perawat. Perbuatan Perawat termasuk kedalam perbuatan melawan hukum serta Perawat harus bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut.
Penegakan Hukum Terhadap Praktik Prostitusi di Kota Bandung sebagai Penyakit Masyarakat Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana dan Aspek Kriminologi Regina Kanya Zulkafia; Dian Andriasari
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4991

Abstract

Abstract. Prostitution is an activity that involves at least two parties, including people who use sexual services and sexual service providers, also known as Commercial Sex Workers (PSK). The rise of the practice of prostitution in the city of Bandung is a question of how to enforce the law against the practice of prostitution. In the Criminal Code (KUHP) there are no specific provisions governing prostitution and which can ensnare users of Commercial Sex Worker services. Provisions in the Criminal Code can only be used to ensnare providers of Commercial Sex Work. This writing aims to find out how the law enforcement against the practice of prostitution in the city of Bandung as a disease of society and how the impact and obstacles in dealing with it. To find out and answer the analytical questions the author uses an empirical juridical approach. In the Criminal Code, provisions that are said to be related to prostitution are not imposed on prostitutes, while in Regional Regulations accountability sanctions are imposed on prostitutes. In enforcing regional regulations in the city of Bandung, one of them is carried out by the Civil Service Police Unit. Each in enforcing regional regulations has a legal basis. The general impacts that are considered worrying according to the community are of course related to comfort, embarrassment, and stigmatization. In contrast to the impact that is directly feared by the perpetrators of prostitution, in general they are afraid of the impact on matters relating to the joints of their lives. The obstacle experienced by the Civil Service Police Unit in Bandung City as the main actor in dealing with prostitution through regional apparatuses is public awareness. Apart from that, the implementation of regional regulations to deal with prostitution cannot be separated from the obstacles that arise in the form of disharmony between the community and law enforcement officials. Abstrak. Prostitusi merupakan suatu kegiatan yang melibatkan paling tidak dua orang pihak diantaraya ialah orang yang menggunakan jasa layanan seksual dan pemberi layanan seksual atau disebut sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK). Maraknya praktik prostitusi di Kota Bandung menjadi pertanyaan bagaimana penegakan hukum terhadap praktik prostitusi. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada ketentuan khusus yang mengatur mengenai prostitusi dan yang dapat menjerat pengguna jasa Pekerja Seks Komersial. Ketentuan dalam KUHP hanya dapat digunakan untuk menjerat penyedia Pekerja Seks Komersial. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap praktik prostitusi di Kota Bandung sebagai penyakit masyarakat serta bagaimana dampak serta hambatan dalam menanganinya. Untuk mengetahui dan mennjawab pertanyaan analisis tersebut penulis menggunakan metode pendeketan yuridis empiris. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan-ketentuan yang dikatakan terkait dengan prostitusi tidak dijeratkan pada pelaku Prostitusi, sedangkan dalam Peraturan Daerah dijeratkan sanksi pertanggungjawaban bagi pelaku prostitusi. Dalam menegakan peraturan daerah di Kota Bandung salah satunya dilakukan oleh Satuan polisi Pamong Praja. Masing-masing dalam menegakan peraturan daerah memiliki dasar hukum. Dampak-dampak umum yang dirasa mengkhawatirkan menurut masyarakat tentunya berkenaan dengan kenyamanan, rasa malu, dan stigmatisasi. Berbeda dengan dampak yang dikhawatirkan langsung oleh para pelaku prostitusi, secara umum mereka takut akan dampak mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sendi kehidupanya. Hambatan yang dialami Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung sebagai pemeran utama dalam menangani prostitusi melalui perangkat daerah ialah kesadaran masyarakat. Selain itu dalam mewujudkan Peraturan Daerah untuk menangani prostitusi, tentunya tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang timbul berupa adanya tidak keselerasan antara masyarakat dengan aparat penegak hukum.
Tanggung Jawab Hukum Developer atas Pengembalian Down Payment Pembelian Rumah kepada Pembeli karena Pembangunan yang Tidak Selesai Nadila Tzusiah Dzahrah; Frency Siska
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4992

Abstract

Abstract. Down payment is a sign of the purchase of a house made by the buyer. After the down payment is paid, the developer's obligation arises to fulfill its obligations as well as the buyer's right, namely to realize the house in accordance with the agreed time. But in practice, there are still developers who commit acts of default. One of the types of default committed is a delay in construction, so the buyer has the right to demand accountability for acts of negligence committed by the developer by asking to return the down payment that has been paid in accordance with the Civil Code and Regulations in the Field of Housing and Residential Areas. This study aims to understand the responsibility of developers for returning down payments due to incomplete construction and to understand the application of developer responsibility for losses to home buyers due to down payments that have been paid to developers who do not complete house construction in terms of Book III of the Civil Code and Regulations in the Field of Housing and Residential Areas. The approach method used in this research is normative juridical by using analytical descriptive research specifications. The data collection technique used is library research using secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials and the analytical method used is qualitative juridical. The results of this study show that the developer of PT. X has defaulted, namely the delay in the construction of the house and must be held responsible for the consequences of his actions, namely returning the down payment must be in accordance with the rules contained in the Civil Code and Regulations in the Housing and Residential Areas Sector. Abstrak. Down payment merupakan suatu tanda jadi pembelian rumah yang dilakukan oleh pembeli. Setelah dibayarnya down payment maka timbulah kewajiban developer untuk memenuhi kewajibannya sekaligus hak bagi pembeli yakni merealisasikan rumah sesuai dengan waktu yang sudah diperjanjikan. Tetapi dalam praktiknya, masih ada developer yang melakukan tindakan wanprestasi. Salah sagtu jenis wanprestasi yang dilakukan adalah keterlambatan pembangunan, maka pembeli berhak untuk meminta pertanggungjawaban atas tindakan kelalaian yang dilakukan pihak developer dengan meminta mengembalikan down payment yang telah dibayarkan sesuai dengan KUHPerdata dan Peraturan di Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Penelitian ini bertujuan untuk memahami tanggung jawab developer atas pengembalian down payment karena pembangunan yang tidak selesai dan untuk memahami penerapan tanggung jawab developer atas kerugian pembeli rumah akibat down payment yang sudah dibayarkan kepada developer yang tidak menyelesaikan pembangunan rumah ditinjau dari Buku III KUHPerdata dan Peraturan di Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ialah yuridis normatif dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Teknik penggumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dengan menggunakan data-data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier dan metode analisis yang digunakan ialah yuridis kualitatif. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa developer PT. X telah melakukan wanprestasi yaitu keterlambatan pembangunan rumah dan harus bertanggungjawab akibat dari tindakannya yakni mengembalikan down payment sesuai dengan aturan yang tercantum dalam KUHPerdata dan Peraturan di Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
Penegakan Hukum Terhadap Intimidasi oleh Oknum Penegak Hukum Terhadap Pekerja Pers Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Mohammad Rafli Kusumah; Rini Irianti Sundary
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4995

Abstract

Abstract. Many acts of intimidation against press workers have been carried out, one of which is by unscrupulous law enforcement officers and received law enforcement against these actions in court. This law enforcement is expected to be able to be an antidote to the many acts of intimidation against press workers by law enforcers. There are many laws regarding the rights and obligations of press workers to provide legal protection and law enforcement against violations, but in practice law enforcement regarding intimidation of press workers by law enforcement is considered ineffective because the implementation of these laws is not fully implemented. This research has two formulations of the problem, namely how is law enforcement against law enforcement officers who intimidate press workers in terms of Law Number 40 of 1999 concerning the Press and what is the legal protection for press workers related to intimidation by law enforcers in carrying out the press profession. This study uses a normative juridical approach method, descriptive analysis research specifications, data collection techniques consisting of literature studies, and qualitative juridical data analysis methods. provisions for only using administrative sanctions in the Professional Code of Ethics and not recognizing general criminal sanctions as stated in Law Number 40 of 1999 concerning the Press. Abstrak. Tindak intimiasi terhadap pekerja pers telah banyak dilakukan salah satunya oleh oknum aparat penegak hukum dan mendapat penegakan hukum terhadap tindakan tersebut di dalam sidang. Penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi penangkal terhadap banyaknya tindakan intimidasi terhadap pekerja pers oleh penegak hukum. Banyak Undang-undang mengenai hak dan kewajiban pekerja pers untuk memberikan perlindungan hukum dan penegakan hukum terhadap pelanggaran tetapi dalam praktiknya penegakan hukum terkait intimidasi pekerja pers oleh penegakan hukum dinilai tidak efektif karena terhadap pelaksanaan undang-undang tersebut tidak diterapkan sepenuhnya. Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah yaitu bagaimana penegakan hukum terdahap oknum penegak hukum yang melakukan intimidasi terhadap pekerja pers ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan seperti apa perlindungan hukum terhadap pekerja pers terkait intimidasi oleh oknum penegak hukum dalam menjalankan profesi pers. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analisis, teknik pengumpulan data yang terdiri dari studi kepustakaan, dan metode analisis data yuridis kualitatif.Hasil dari penelitian ini peneliti menemukan kesimpulan bahwa dalam memberikan sanksi kepada penegak hukum terkait intimidasi pekerja pers belum sesuai dengan ketentuan karena hanya menggunakan sanksi administrative dalam Kode Etik Profesi dan tidak dikenalan sanksi pidana umum seperti yang dicantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
Penerapan Prinsip Responsibility Perusahaan Perhotelan Provinsi Bali dalam Pemberian Cuti Tak Berbayar (Unpaid Leave) Pasca Pandemi Covid-19 Zalza Puti Kamila; Yeti Sumiyati
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4998

Abstract

Abstract. The principle of responsibility is part of the principles of Good Corporate Governance that must be applied by the company as a form of compliance with laws and regulations in managing company activities. The principle of responsibility makes the company have the obligation to provide humanitarianly decent wages to its employees in accordance with what has been stated in the Employment Agreement and Laws and Regulations. The principle of responsibility for the company is explained through Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, and Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. In circumstances where the company experiences financial difficulties due to the Covid-19 pandemic so that it is unable to provide wages in accordance with the agreement, the company can carry out wage deductions through the provision of unpaid leave by fulfilling the provisions according to Government Regulation Number 36 of 2021 concerning Wages and Decree of the Minister of Manpower Number 104 of 2021 concerning Guidelines for the Implementation of Employment Relations During the Corona Virus Disease Pandemic 2019. But in practice, PT. "X", which is a hotel company in the province of Bali, still enforces the provision of unpaid leave during the post-Covid-19 pandemic. This research uses normative juridical research methods, namely literature law research conducted by examining literature materials and field data obtained through interviews. The results showed that the provision of unpaid leave by PT. "X" does not meet the provisions related to the application of the principle of responsibility in terms of providing a decent wage based on the agreements in the employment agreement and collective agreement. Abstrak. Prinsip responsibility merupakan bagian dari prinsip Good Corporate Governance yang wajib diterapkan oleh perusahaan sebagai bentuk ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dalam mengelola aktivitas perusahaan. Prinsip responsibility membuat perusahaan memiliki kewajiban untuk memberikan upah yang layak secara kemanusiaan kepada para karyawannya sesuai dengan yang telah disebutkan dalam Perjanjian Kerja serta Peraturan Perundang-Undangan. Prinsip responsibility bagi perusahaan tersebut dijelaskan melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam keadaan dimana perusahaan mengalami kesulitan finansial akibat pandemi Covid-19 sehingga tidak mampu memberikan upah sesuai dengan kesepakatan, maka perusahaan dapat melaksanakan pemotongan upah melalui pemberian cuti tak berbayar dengan memenuhi ketentuan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 104 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Kerja Selama Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019. Namun dalam praktiknya, PT. “X” yang merupakan perusahaan perhotelan di provinsi Bali masih tetap memberlakukan pemberian cuti tak berbayar tersebut pada masa pasca pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yakni penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan serta data lapangan yang didapat melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian cuti tak berbayar oleh PT. “X” tidak memenuhi ketentuan terkait penerapan prinsip responsibility dalam hal memberikan upah yang layak berdasarkan kepada kesepakatan dalam perjanjian kerja dan perjanjian bersama.
Perlindungan Hukum Terhadap Kriminalisasi Kebebasan Berpendapat di Media Sosial dengan Menggunakan Pendekatan Viktimologi Sakti Shandika; Dian Alan Setiawan
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5004

Abstract

Abstract. The problem of the difficulty for someone to express opinions both orally and writing is a benchmark for how democracy is sustainable in that country and how the existing laws and regulations regarding the right to freedom of speech are implemented. Because, if freedom of speech does not work according to existing regulations, it will be difficult to interpret what freedom of speech really is. The problem that arises from a mistake in interpreting Freedom of speech is Defamation, which makes it easier for someone to be caught in a Defamation case. This study aims to find out how far legal protection goes for a person's Freedom of speech in expressing his Opinion and what elements can qualify a person for committing defamation. The results of this analysis show that legal protection for freedom of someone’s opinion is not explained in detail in the regulation which mentions freedom of speech, namely article 28e paragraph (3) of the 1945 Constitution, but legal protection was born from the theory of victimology where this theory focuses on victims, as well The Witness and Victim Protection Agency and Regulations which are Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims. Furthermore, the elements that can be qualified as Defamation on Social Media are not explained fundamentally, but only state that the meaning of Article 27 paragraph (3) of the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of the Year 2008 concerning Information and Electronic Transactions, is the same as the definition of the defamation chapter contained in the Criminal Code. Abstrak. Permasalahan tentang sulitnya seseorang dalam mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan menjadi tolak ukur bagaimana keberlangsungan demokrasi di negara tersebut dan bagaimana pengimplementasian Peraturan Perundang – undang yang ada tentang Hak Kebebasan Berpendapat. Karena apabila Kebebasan Berpendapat tidak bejalan sesuai Peraturan yang ada maka akan sulit mengartikan apa sebenarnya Kebebasan Berpendapat itu. Adapun masalah yang timbul dari kesalahan dalam mengartikan Kebebasan Berpendapat yaitu Pencemaran Nama Baik yang kian mudah seseorang terjerat kasus Pencemaran Nama Baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum berjalan bagi Kebebasan Berpendapat seseorang dalam menyampaikan Pendapatnya dan unsur apa saja yang dapat di kualifikasikan seseorang telah melakukan Pencemaran Nama Baik. Hasil analisis ini menunjukan bahwa Perlidungan Hukum bagi Kebebasan Berpendapat seseorang tidak dijelaskan secara rinci pada Peraturan yang menyebutkan tentang Kebebasan Berpedapat yaitu pasal 28e ayat (3) Undang – undang Dasar 1945, melainkan Perlindungan Hukum lahir dari teori Viktimologi dimana teori ini berfokus pada korban, juga Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban beserta Peraturan yang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Selanjutnya unsur yang dapat di kualifikasikan ke dalam Pencemaran Nama Baik di Media sosial tidak di jelaskan secara mendasar, melainkan hanya menyebutkan bahwa pengertian dari pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, sama dengan pengertian pada bab penghinaan yang terdapat pada Kitab Undang – undang Hukum Pidana.
Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Sistematis Lengkap di Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi sebagai Upaya Memberikan Kepastian Hukum bagi Pemilik Tanah Rarasati Fadiyah Kusumawardani; Frency Siska
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5005

Abstract

Abstract. Law Number 5 of 1960 and Government Regulation Number 24 of 1997 amended by Government Regulation Number 18 of 2021 concerning Land Registration require land owners to register their land which can be registered sporadically and systematically. Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 6 of 2018 concerning Complete Systematic Land Registration has regulated the issuance of certificates for sub-districts/villages simultaneously. One of the sub-districts that have become the target of the Complete Systematic Land Registration program, namely Citeureup District, North Cimahi District, Cimahi City, where some of the people didn’t have land certificates until 2021. This study aims to determine whether the implementation of complete systematic land registration in Citeureup Village, North Cimahi District, Cimahi City follows the provisions of the applicable laws and regulations. In this research, the scope is limited to the implementation of complete systematic land registration in the Citeureup Village, North Cimahi District, Cimahi City by laws and regulations in the land sector. This research used a normative juridical method based on secondary literature and materials, which were then analyzed qualitatively. The results of this research explain that the Cimahi City Land Office carries out a systematic land registration program in full following the provisions of laws and regulations in the land sector, but there are still several provisions that haven’t been implemented optimally as per the implementation stage which has been regulated in the Minister of Agrarian Regulation and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 6 of 2018 concerning Complete Systematic Land Registration. Abstrak. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pendaftaran Tanah bahwasaanya telah mewajibkan pemilik tanah untuk mendaftarkan tanah yang dapat didaftarkan dengan cara sporadik dan sistematis. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap telah mengatur penerbitan sertifikat secara serentak kepada kelurahan/desa yang menjadi target program Pendaftran Tanah Sistematis Lengkap. Salah satu kelurahan yang menjadi target program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yaitu Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi yang sebagian masyarakat belum memiliki sertifikat tanah hingga tahun 2021 yaitu sebanyak + 165 bidang tanah yang belum tersertifikat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi apakah sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini lingkup penelitian terbatas kepada pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi dengan kesesuaian peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif berdasarkan kepada bahan pustaka dan bahan sekunder yang kemudian hasil data tersebut dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Kantor Pertanahan Kota Cimahi dalam melaksanakan program pendaftaran tanah sistematis lengkap sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan akan tetapi masih terdapat beberapa ketentuan yang belum dilaksanakan dengan maksimal sebagaimana tahap pelaksanannya tersebut telah diatur di dalam Peraturan Mneteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
Pemenuhan Hak-Hak Konsumen Terhadap Insiden Kecelakaan Kapal Laut yang Menimbulkan Kerugian bagi Konsumen Dikatkan dengan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo. Undang-Undang No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Nandiny Pratiwi Ariandi; Neni Sri Imaniyati; Asep Hakim Zakiran
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5006

Abstract

Abstract. Tracing the diversity of community tourism currently in Indonesia, there are many entertainment alternatives that can be enjoyed by the wider community. One of them is marine tourism. However, accountability for security and safety guarantees owned by managers in the practice of operating marine tourism transport services is still minimal and sometimes responsibility is released due to the lack of awareness by business actors about safety for consumers who use the services of the vehicle itself. The purpose of this study is to analyze the legal responsibility of business actors for incidents of ship accidents that cause harm to consumers who use marine tourism ship transportation services in terms of UUPK in conjunction with the Tourism Law and analyze legal remedies for enforcing consumer rights against incidents of ship accidents. sea ​​based on UUPK In this research, the method used is normatively normative because it uses primary data as the main source, while the research specifications are descriptive analytical by describing the implementation and problems surrounding legal responsibility for victims of marine tourism ship transport services in Tanjung Kelayang. The research phase was carried out by means of literature and data analysis. The results of the study can be concluded that the implementation of the form of legal protection as it should be regulated in Article 7-8 UUPK for consumers who use marine tourism ship transport services has not been carried out which is due to unlawful acts committed by marine tourism ship transport services that have not been carried out optimally as already regulated in Article 19 UUPK. Namely only providing health care at the hospital and the defendant has been criminally convicted. Abstrak. Menelusuri beraneka ragamnya wisata masyarakat saat ini di indonesia banyak alternatif hiburan yang bisa dinikmati masyarakat luas. Salah satunya pariwisata bahari. Namun pertanggungiawaban atas jaminan keamanan dan keselamatan yang dimiliki pengelola dalam praktik pengoperasian jasa angkut wisata bahari itu sendiri masih minim dan yang kadang kala lepas tanggung jawab dengan faktor kurangnya kesadaran oleh pihak pelaku usaha akan keamanan bagi konsumen pengguna jasa dari wahana itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum pihak pelaku usaha terhadap insiden kecelakaan kapal laut yang menimbulkan kerugian bagi konsumen pengguna jasa angkut kapal wisata bahari ditinjau dari UUPK jo Undang-Undang Kepariwisataan dan menganalisis upaya hukum terhadap penegakkan hak-hak konsumen terhadap insiden kecelakaan kapal laut berdasarkan UUPK Pada penelitian in metode yang digunakan vaitu secara vuridis normatif karena menggunakan data primer sebagai sumber utama sedangkan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis dengan menggambarkan pelaksanaan dan permasalahan seputar pertanggumgjawaban hukum terhadap korban pengguna jasa angkut kapal wisata bahari di Tanjung Kelayang. Tahap penelitian dilakukan dengan cara kepustakaan, dan analisis data. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi bentuk perlindungan hukum yang sebagaimana seharusya diatur dalam Pasal 7-8 UUPK terhadap konsumen pengguna jasa angkut kapal wisata bahari belum terlaksana yang mana akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak jasa angkut kapal wisata bahari belum dilakukan dengan optimal sebagaimana sudah diatur dalam Pasal 19 UUPK. Yaitu hanya memberikan perawatan kesehatan di rumah sakit dan terdakwa telah dihukum secara pidana.

Page 27 of 52 | Total Record : 515

 25   26   27   28   29 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2025): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 1 No. 1 (2021): Bandung Conference Series: Law Studies