cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Unang arifin
Contact Email
bcsls@unisba.ac.id
Phone
+6282120524105
Journal Mail Official
bcsls@unisba.ac.id
Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Bandung Conference Series: Law Studies
Published by Universitas Islam Bandung
ISSN : -     EISSN : 28282493     DOI : https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Bandung Conference Series: Law Studies (BCSLS) menerbitkan artikel penelitian akademik tentang kajian teoritis dan terapan serta berfokus pada Ilmu Hukum dengan ruang lingkup diantaranya: Akibat Hukum, Alih Teknologi, Analisis Yuridis Putusan Hakim, Angkutan Jalan, Aparatur Sipil Negara, Fungsi Lingkungan Hidup, Hak Reproduksi, Hak Servituut, Hoax, Hukum Ketenagakerjaan, Illegal Mining, Intervensi, Jual Beli Dalam Islam, Juvenile Delinquency, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kerugian, Kewajiban Negara, Makanan Kedaluwarsa, Nafkah Anak, Pangan Asal Hewan, Pekerja Rumah Tangga, Pencucian Uang, Penegakan Hukum pidana, Penegakan Hukum, Pengawasan, Penyelundupan Sediaan, Farmasi, Penyidik KPK, Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen dan Tenaga Kerja, Pungutan Liar, Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner, Tanda Tera, Tanggung Jawab Hukum, Tenaga Kerja Asing, Tim Saber Pungli, Tanah, Tindak Pidana, Tindak Perdata, Transportasi Online, UU ITE. Prosiding ini diterbitkan oleh UPT Publikasi Ilmiah Unisba. Artikel yang dikirimkan ke prosiding ini akan diproses secara online dan menggunakan double blind review minimal oleh dua orang mitra bebestari yang ahli dalam bidangnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 515 Documents
 21   22   23   24   25 
Kerugian Jemaah Haji Furoda atas Gagal Berangkat Haji dan Tanggung Jawab Hukum Biro Perjalanan Haji Khusus Berdasarkan Buku III KUH Perdata Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Aulia Fadhilah Fawwaz; Liya Sukma Muliya
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4919

Abstract

Abstract. The implementation of the furoda pilgrimage can be organized by a hajj travel agency that has become a special pilgrimage organizer (PIHK) that has obtained official permission from the Ministry of Religion. The implementation of the furoda pilgrimage arises from a legal relationship in the form of an agreement between the furoda hajj congregation and PIHK. Book III of the Civil Code and Law Number 8 of 2019 concerning the Implementation of the Hajj and Umrah Pilgrimage regulates how agreements should be carried out and the appropriate implementation of the Hajj pilgrimage. In its implementation, the agreement between PIHK and the furoda haj congregation experienced various problems. The problem that occurs is that PIHK does not fulfill its obligations to dispatch pilgrims failing to depart which causes losses for the pilgrims. PIHK who did not fulfill their obligations according to Article 1238 of the Civil Code has been declared negligent so PIHK has defaulted. Identification of the problem that is formulated is how the loss of the pilgrims for failing to go to Hajj based on Book III of the Civil Code is related to Law Number 8 of 2019 concerning the Implementation of Hajj and Umrah Pilgrimage and its implementation for the pilgrims of PT. Jannah Firdaus and how the legal responsibility of the special hajj travel agency for the loss of furoda haj pilgrims, because they failed to depart based on Book III of the Civil Code, is related to Law Number 8 of 2019 concerning the Implementation of Hajj and Umrah Pilgrimage and its implementation at PT. Jannah Firdaus. As for the usefulness of this research, both theoretically and practically, this research is expected to be useful for writers in general for the development of legal knowledge, especially contract law, and useful as a contribution of ideas and information for the parties, namely pilgrims, haj travel agencies, law enforcement and the government in carrying out worship haji furoda. The research method that will be used in this study uses a normative juridical approach. The research specifications are analytical and descriptive. The data used are secondary in the form of primary legal materials, namely related laws, secondary materials, and interviews. In this study, a systematic interpretation will be used, namely by linking the provisions regarding more than one statutory regulation to then be concluded into a systematic analysis. The results of this study indicate that based on Article 1238 of the Perdata Criminal Code PT. Jannah Firdaus was identified as having defaulted due to negligence and then the compensation that should have been fulfilled by the debtor had not been fulfilled in full regarding the legal responsibility of PIHK had not been carried out by the provisions of Article 1239, 1243,1249 Book III of the Civil Code and Article 125 of Law Number 8 of 2019 concerning Implementation of Hajj and Umrah Worship. Abstrak. Pelaksanaan ibadah haji furoda dapat diselenggarakan oleh biro perjalanan haji yang telah menjadi penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) yang telah mendapatkan izin resmi dari Kementerian Agama. Pelaksanaan ibadah haji furoda ditimbulkan dari hubungan hukum berupa perjanjian antara jemaah haji furoda dengan PIHK. Buku III KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah mengatur mengenai bagaimana perjanjian seharusnya dilakukan serta pelaksanaan ibadah haji yang sesuai. Dalam pelaksanaannya perjanjian antara PIHK dan jemaah haji furoda mengalami berbagai macam masalah. Permasalahan yang terjadi yaitu PIHK tidak memenuhi kewajibannya untuk memberangkatkan jemaah haji sehingga terjadi kegagalan berangkat yang menimbulkan kerugian bagi jemaah haji. PIHK yang tidak memenuhi kewajibannya menurut Pasal 1238 KUH Perdata telah dinyatakan lalai sehingga PIHK telah wanprestasi. Identifikasi masalah yang dirumuskan adalah bagaimana Bagaimana kerugian jemaah haji furoda atas gagal berangkat haji berdasarkan Buku III KUH Perdata dihubungan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dan implementasinya pada jemaah haji furoda PT. Jannah Firdaus serta bagaimana tanggung jawab hukum biro perjalanan haji khusus atas kerugian jemaah haji furoda karena gagal berangkat berdasarkan Buku III KUH Perdata dihubungan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dan implementasinya pada PT. Jannah Firdaus. Adapun kegunaan dari penelitian ini baik secara teoritis dan praktis, penelitian ini diharapkan berguna bagi penulis umumnya bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perjanjian serta bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran dan informasi bagi para pihak yakni jemaah haji, biro perjalanan haji, penegak hukum serta pemerintah dalam pelaksanaan ibadah haji furoda. Metode penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu berupa Undang-Undang terkait, bahan sekunder, serta wawancara. Dalam penelitian ini akan digunakan penafsiran sistematis yaitu dengan menghubung-hubungkan ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih dari satu untuk kemudian disimpulkan menjadi suatu analisis yang sistematis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata PT. Jannah Firdaus teridentifikasi melakukan wanprestasi akibat lalai kemudian ganti rugi yang harusnya dipenuhi oleh debitur belum dipenuhi seluruhnya mengenai pertanggung jawaban hukum dari PIHK belum terlaksana sesuai dengan ketentuan Pasal 1239, 1243,1249 Buku III KUH Perdata maupun Pasal 125 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Hubungkan dengan Asas Keadilan Chintia Ella Riska; Chepi Ali Firman Z
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4921

Abstract

ABSTRACT- The legal problems of crimes committed by children or known as juvenile delinquency, one of which is the crime of premeditated murder in Decision Number: 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Mkd. The purpose of the research was to find out the judge's considerations in imposing a sentencing decision Number: 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Mkd in the case of the crime of premeditated murder and the reason the judge did not impose maximum criminal sanctions on the child who committed the crime of premeditated murder in Decision Number: 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Mkd as a form of criminal responsibility. This research uses normative juridical and empirical juridical approaches. The types of data used are primary data and secondary data. The results of the study show that the judge's considerations in imposing a sentencing decision are Number: 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Mkd in the case of premeditated murder are the prosecutor's indictment, the purpose of the punishment, the mitigating and aggravating circumstances, the panel of judges tends not to impose the maximum sentence, the hope that the perpetrator will not repeat his actions, the motive for the crime, the attitude of the perpetrator after committing the crime, the consequences . The judge did not impose maximum criminal sanctions on the child who committed the crime of premeditated murder in Decision Number: 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Mkd. The aim of punishment is oriented towards prioritizing the best interests of the child integrated into the system and model of juvenile justice, encouraging its integration into positive legal norms and child law enforcement, if a child is only sentenced to 8 (eight) years in prison it is feared that the child will not realize his mistake increased insight into criminal acts The purpose of punishment is not to punish, but to improve conditions, care for and protect children as well as the application of theories related to the basic considerations of judges in deciding cases in court hearings namely legal certainty, expediency and legal justice. ABSTRAK- Problematika hukum tindak pidana yang dilakukan oleh anak atau dikenal dengan juvenile delinquency salah satunya tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Mkd. Tujuan Penelitian dilakukan adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Mkd dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana dan alasan hakim tidak menjatuhkan sanksi pidana maksimum terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Mkd sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Mkd dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana adalah dakwaan Jaksa, tujuan pemidanaan, hal-hal yang meringankan dan memberatkan, majelis hakim cenderung tidak menjatuhkan pidana maksimum, harapan pelaku tidak mengulangi perbuatannya, motif tindak pidana, sikap pelaku setelah melakukan tindak pidana, akibat yang ditimbulkan. Hakim tidak menjatuhkan sanksi pidana maksimum terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Mkd. Tujuan pemidanaan berorientasi mengutamakan kepentingan terbaik anak terintegrasi ke dalam sistem dan model peradilan pidana anak, mendorong terintegrasinya ke dalam norma hukum positif dan penegakkan hukum anak, jika anak hanya di hukum 8 (delapan) tahun penjara dikhawatirkan bukannya anak tersebut menyadari kesalahannya melainkan anak tersebut dapat betambah wawasannya men genai perbuatan kriminal Tujuan pemidanaan bukanlah pada penghukuman, tetapi perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta aplikasi teori-teori yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara dalam sidang pengadilan yakni kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan hukum.
Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Kejahatan Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) di Media Sosial Ditinjau dari UU ITE Dan UU Pornografi Dwi Putri Natasya; Dian Andriasari
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4922

Abstract

Abstract. Revenge porn or revenge pornography is a form of cybercrime, meaning that in this case revenge porn is a disgraceful act with online-based sexual substance by threatening the victim. Revenge pornography is pornography produced or distributed by intimate partners with the intent to humiliate and harass the victim. The criminal act of pornography has actually been regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1946 concerning Criminal Law Regulations in the second book of Chapter XIV Crimes Against Decency, then more specifically regulated in Law Number 44 of 2008 concerning Pornography (hereinafter referred to as the Pornography Law) . However, due to a change in mode, namely the use of social media as a means of spreading it, so it is also regulated in the ITE Law. The purpose of this study was conducted to determine law enforcement against the crime of spreading revenge pornographic crime content on social media based on Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and Law No. 44 of 2008 concerning Pornography and to find out the efforts made regarding law enforcement against perpetrators of criminal acts of spreading revenge porn crime content on social media. This research method uses a normative juridical method. In collecting data, researchers used library data techniques sourced from laws and regulations, books, official documents, journals, and research results relevant to the research topic. The panel of judges in deciding the case in Decision Number 380/Pid.Sus/2019/PN Smn did not consider and pay attention to the aggravating and mitigating factors for the defendant. The punishment given by the panel of judges to the defendant was not commensurate with the actions that had been committed. In imposing criminal penalties on the defendant in Decision Number 380/Pid.Sus/2019/PN Smn, only 1 (one) year in prison and a fine of Rp. 1,500,000 (one million five hundred thousand rupiah) if the fine is not paid is replaced by a reduced sentence 2 (two) months, which means that the criminal sentence is far from the maximum sentence, namely imprisonment for a maximum of 6 (six) years and/or a fine of up to Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah). Abstrak. Revenge porn atau pornografi balas dendam adalah salah satu bentuk cybercrime, artinya dalam hal ini kegiatan revenge porn merupakan perbuatan tercela dengan substansi seksual berbasis online dengan mengancam korban. Pornografi balas dendam (revenge porn) adalah pornografi yang diproduksi atau didistribusikan oleh mitra intim dengan maksud untuk mempermalukan dan melecehkan korban. Tindak pidana pornografi sebetulnya sudah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana pada buku kedua Bab XIV Kejahatan Terhadap Kesusilaan, kemudian lebih khusus lagi diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (selanjutnya disebut UU Pornografi). Namun, dikarenakan perubahan modus yakni dengan penggunaan media sosial sebagai sarana penyebarannya, sehingga diatur juga dalam UU ITE. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran konten kejahatan pornografi balas dendam (revenge porn) di media sosial berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan terkait penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran konten kejahatan pornografi balas dendam (revenge porn) di media sosial. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik data kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, jurnal, dan hasil penelitian yang relevan dengan topik penelitian. Majelis hakim dalam memutuskan perkara dalam Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2019/PN Smn tidak mempertimbangkan serta memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hukuman yang diberikan majelis hakim kepada terdakwa tidak setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan. Dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa pada Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2019/PN Smn hanya 1 (satu) tahun penjara dan denda Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurangan selama 2 (dua) bulan yang artinya hukuman pidana tersebut jauh dari hukuman maksimal yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Pelaksanaan Pembagian Warisan Jika Salah Satu Ahli Waris Keluar dari Agama Islam Ilham khaery ananda; Husni Syawali
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4924

Abstract

Abstract. In life humans experience three significant events-the time of their birth, the time of their marriage, and the time of their death. Then man will at some time depart from the world, this event being of great importance because of the transition of rights and obligations to the living, it being called an inheritance. Inheritance is the process of moving the inheritance from an heir to an heir according to the legal rule of the community, whereby a deceased person (heir), heir, and inheritance are passed on. Inheritance isa thing that must exist because it is what causes the hereditary possession. The purpose of this study is to know and analyze the administration of the dissecting of the inheritance to non-religious heirs and to know the verdict of the judge in establishing an inheritance based on the court ruling of probolinggo religion number 0026.Pdt.P/2021/ PA.Prob. The research method used was normatif yuridis, with the writing specifications used was descriptive analysis. Data collection techniques are done with literature studies of primary legal materials, secondary law materials, and leaked legal materials. Data-analysis methods use qualitative methods. The results of this study are the disproportionate division of property to disinherited religious heirs, in the civil law book no rules on religious differences can be a barrier to inheritance, but in Islam the claim that religious differences between heirs and heirs are a barrier to inheritance. It is found in article 171 point b that the heir is a person who at death or upon being pronounced dead on the basis of islamic court ruling and leaves an heir and legacy. Article 171 point c also states that the beneficiary is a person who at the time of death has a blood relation ora marriage relationship with an heir, a variety of Islam, and is not hambed by the law of becoming an heir. But a religious heir can still receive a portion of the inheritance with a natural will, which isa large portion of the natural will of the heir as much as 1/3 of the inheritance. May conclude the court of probolinggo religion number 0026/ PDT p /2021/ pa. The prob determines that the applicant is worthy and worthy in obtaining a portion of the inheritance by means of a natural will, in which the natural will must not exceed the legal heir's clause, or the amount of one-third (third) of the inheritance. It is right and fair to both sides and not against the law. Abstrak. Dalam kehidupan, manusia mengalami 3 peristiwa yang penting yaitu waktu ia dilahirkan, waktu ia kawin, dan waktu ia meninggal dunia. Kemudian manusia pada suatu saat akan meninggalkan dunia, peristiwa ini merupakan peristiwa yang sangat penting karena terjadinya peralihan hak-hak dan kewajiban kepada orang yang masih hidup, hal ini disebut dengan pewarisan. Pewarisan adalah proses beralihnya harta warisan dari pewaris kepada ahli waris menurut aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat, yaitu adanya orang yang meninggal dunia (Pewaris), ahli waris, dan harta yang diwariskan. Harta yang diwariskan merupakan perkara yang harus ada karena harta itulah yang menyebabkan terjadinya pewarisan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pembagian warisan terhadap ahli waris yang berlainan agama dan mengetahui putusan hakim dalam menetapkan perkara waris berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 0026.Pdt.P/2021/PA.Prob. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, dengan spesifikasi penulisan yang digunakan bersifat deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode analisis data menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini adalah pembagian harta warisan terhadap ahli waris beda agama, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak terdapat aturan mengenai perbedaan agama dapat menjadi penghalang dalam pewarisan, akan tetapi dalam Islam menegaskan bahwa perbedaan agama yang terjadi antara pewaris dan ahli waris merupakan suatu penghalang dari suatu kewarisan. Dalam pasal 171 poin c juga menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragam Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Akan tetapi seorang ahli waris yang berbeda agama masih dapat menerima bagian dari harta warisan dengan wasiat wajibah dimana besar dari wasiat wajibah yaitu sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta pewaris. Dapat disimpulkan putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 0026/Pdt.P/2021/PA.Prob memutuskan pemohon I patut dan layak dalam memperoleh bagian dari harta peninggalan Pewaris dengan cara wasiat wajibah, dimana wasiat wajibah tidak boleh melebihi ketentuan bagian ahli waris yang sah, atau sebanyak – banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan pewaris. Sudah tepat dan adil bagi kedua pihak dan tidak bertentangan dengan hukum.
Penerapan Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Maimuna Latupono; Edi Setiadi
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4928

Abstract

Abstract. The background of this research is one of the Decisions of the Kayuagung District Court Number 556/Pid.Sus/2019/PN Kag concerning traffic crimes. One of the problems that arise in judicial practice is the application of articles by the Public Prosecutor and Judges in a past accident crime which is sometimes not in accordance with the actions of the defendant. This study aims to examine and find out the legal considerations of the panel of judges in imposing a sentence on the Decision of the Kayuagung District Court Number 556/Pid.Sus/2019/PN Kag. as well as the application of Article 310 paragraph (3) of Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation in the Decision of the Kayuagung District Court Number 556/Pid.Sus/2019/PN Kag. This study uses a normative juridical method with the nature of analytical descriptive research, which uses secondary data. The data is obtained by analyzing the study of decisions related to research. Then the data is processed using qualitative analysis. Based on the results of the research, it is known that there was no thoroughness by the Public Prosecutor in formulating the indictment because Article 311 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation was not used as an indictment in the decision. The judge's consideration has no correlation with the defendant's actions, so the judge's consideration does not show and does not prove that the defendant's actions have fulfilled the element of negligence in Article 310 paragraph (3) of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. After consideration, Article 310 paragraph (3) of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation is not appropriate if it is applied in decision Number 556/Pid.Sus/2019/PN Kag because the defendant has made assumptions and caution in the verdict. Abstrak. Penelitian ini dilatar belakangi oleh salah satu Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 556/Pid.Sus/2019/PN Kag tentang tindak pidana lalu lintas. Permasalahan yang muncul dalam praktik peradilan salah satunya yaitu penerapan pasal oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Hakim dalam suatu tindak pidana kecelakaan lalu yang terkadang tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa. Penelitian ini bertujuan mengkaji dan mengetahui pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 556/Pid.Sus/2019/PN Kag. serta penerapan Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 556/Pid.Sus/2019/PN Kag. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis, yang menggunakan data sekunder. Data diperoleh dengan cara menganalisis studi putusan yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tidak adanya ketelitian Penuntut Umum dalam merumuskan surat dakwaan karena Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak dijadikan dakwaan dalam putusan tersebut. Pertimbangan hakim tidak memiliki korelasi dengan perbuatan terdakwa, sehingga pertimbangan hakim dinilai tidak memperlihatkan dan tidak membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur kelalaian Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Setelah dilakukannya pertimbangan, Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak tepat jika diterapkan dalam putusan Nomor 556/Pid.Sus/2019/PN Kag karena terdakwa telah mengadakan pendugaan dan penghati-hatian dalam putusan tersebut.
Tanggung Jawab Suami terhadap Istri dalam Menafkahi Keluarga Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif Ahmad Diar Kushendar; Deddy Effendy
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4929

Abstract

Abstract. This research was motivated by the implementation of husband's responsibilities in Kelurahan Pasirkaliki, Cimahi Utara that the husband's income was insufficient to meet his needs and finally the role of the wife appeared to work for a living which sometimes caused friction and impacted the children who were victims of their parents' lack of affection. This study aims to find out the husband's responsibility in earning a living in Kelurahan Pasirkaliki, Cimahi Utara and a review of Islamic law on the implementation of the rights and obligations of husband and wife in Kelurahan Pasirkaliki, Cimahi Utara. This research is a Field Research or a qualitative descriptive field research. Data collection techniques carried out in this study are by observation, interviews and documentation. The research subjects were six families whose husband's income was insufficient for household needs, then the role of a wife who worked to earn a living appeared. Then the technique of validating data uses tri angulation. While the data analysis technique in this study was conducted with four stages, namely data collection, data reduction, data display, and data verification. Abstrak. Penelitian ini dilatar belakangi oleh tanggung jawab suami terhadap istri dalam menafkahi keluarga di Kelurahan Pasirkaliki, Cimahi Utara bahwa penghasilan suami kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan nafkah dan akhirnya muncul peran istri bekerja mencari nafkah yang mana terkadang menimbulkan cekcok dan berimbas kepada anak yang menjadi korban kurangnya kasih sayang dari orang tuanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggungjawab suami dalam mencari nafkah di Kelurahan Pasirkaliki Cimahi Utara serta tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri di Kelurahan Pasirkaliki, Cimahi Utara. Penelitian ini merupakan Field Research atau penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Subjek penelitian adalah enam keluarga yang penghasilan suami kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga kemudian muncul peran seorang istri yang bekerja untuk mencari nafkah. Kemudian teknik pengabsahan data menggunakan tri angulasi. Sedangkan teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data, dan verivikasi data.
Status Hukum Kkb Papua Menurut Hukum Internasional Serta Penegakan Hukumnya Zahra Nabila Sukmana; Irawati
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4931

Abstract

Abstract. Every human being has been granted the right to live since birth, which is a fundamental right to live in a peaceful, safe and secure society. However, in reality this peace is not easy to realize because of the rise of insurrectional movements and armed conflicts, both at the international and national levels. One example of an armed conflict is the KKB Papua which aims to separate itself from the Republic of Indonesia. However, efforts to resolve the conflict are still confused, this is because law enforcers are still unsure about taking action, the legal status of the Papua KKB itself is still unclear. The purpose of this research is to find out the legal status of the Papuan KKB according to the provisions of International Law and Law Enforcement which can be applied to the Papuan KKB when it is related to human rights. The method in this study is a normative juridical approach in which this research is conducted by examining literature and secondary data, doctrines and principles in the science of law. The approach used in this research is a literature study which includes Primary Legal Materials, Secondary Legal Materials, and Tertiary Legal Materials. To support secondary material, data was obtained from documents or research journals regarding the Papuan KKB case. The data analysis used is qualitative data analysis. The results of this study show that the status of the KKB Papau is classified as a national liberation group that fights for Papuan independence, neither billionaire nor terrorist, so that the KKB cannot ask for rights and immunities in the international field. Law enforcement that can be taken by the Indonesian government in overcoming the KKB Papua Armed Conflict can be done in two ways, namely the government's efforts to negotiate/make peace which creates the result of granting amnesty (pardon), without being punished at all or by way of punishment according to the provisions contained in the Criminal Code articles 106, 107 and 108. Abstrak. Setiap manusia telah dianugerahkan hak untuk hidup sejak dalam kandungan yang merupakan hak fundamental untuk hidup dalam situasi masyarakat yang damai, aman dan tenteram. Namun dalam kenyataannya kedamaian tersebut tidak mudah untuk di realisasikan karena maraknya gerakan pemberontakan maupun konflik senjata, baik dalam lingkup internasional maupun nasional. Salah satu contoh konflik bersenjata adalah KKB Papua yang bertujuan untuk memisahkan diri dari NKRI. Namun akan tetapi upaya untuk menanggulangi konflik tersebut masih kebingungan, hal ini karena pihak penegak hukum masih merasa ragu dalam melakuakn tindakan, status hukum dari KKB Papua sendiripun masih belum jelas. Tujuan penelitian ini adalah untuk megetahui status hukum dari KKB Papua menurut ketentuan Hukum Internasional dan Penegakan hukum apa yang dapat diterapkan terhadap KKB Papua apabila dihubungkan dengan Hak Asasi Manusia. Metode dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pustaka maupun data sekunder, doktrin serta asas dalam ilmu hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yang meliputi Bahan Hukum Primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Untuk mendukung bahan sekunder, maka data-data diperoleh dari dokumen ataupun jurnal penelitian mengenai kasus KKB Papua. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Hasil dari Penelitian ini menunjukan bahwa status KKB Papau digolongkan menjadi kelompok pembebasan nasional yang memperjuangkan kemerdekaan Papua bukan Billigerent maupun terroris, sehingga KKB tidak dapat meminta hak-hak serta kekebalan di bidang Internasional. Penegakan hukum yang dapat diambil oleh pemerintah Indonesia dalam mengatasi Konflik Bersenjata KKB Papua dapat dilakukan dengan dua cara yaitu upaya pemerintah untuk bernegosiasi/ berdamai yang mana menciptakan hasil pemberian amnesti (pengampunan), tanpa dihukum sama sekali ataupun dengan cara pemidanaan sesuai ketentuan yang terkandung dalamKUHP pasal 106, 107, dan 108.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Keterlibatan Dokter dan Perawat dalam Tindak Pidana Aborsi di Klinik Ditinjau dari Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan KUHP Indah Sintia; Dey Ravena
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4932

Abstract

Abstract. A clinic is a place or public facility that has a small scale to provide care to patients, besides that the clinic is also used as a place for giving birth and is often used as a place for abortions. Abortion is divided into two types, namely Abortus Provocatus Medicalis and Abortus Provocatus Criminalis which are classified as criminal acts. Abortion of the Criminal type does not only ensnare the patient but also the staff working in the illegal clinic, namely doctors and nurses. Therefore, it is necessary to have criminal responsibility for those involved in this illegal abortion activity. The purpose of this study is to find out how criminal liability is towards a doctor and nurse in an Abortion Crime in a Clinic from the point of view of Law no. 36 of 2009 concerning Health and the KUHP and knowing about the legal considerations that were decided against Decision No. 406/Pid.sus/2020/PN Jkt Pst. This research uses normative juridical method through literature study by collecting secondary data. The results of this study are criminal liability for a doctor and nurse who are involved in the crime of abortion in a clinic in terms of Law no. 36 of 2009 concerning Health and KUHP, where parties who practice illegal abortions can be subject to article 194 of Law no. 36 of 2009 concerning Health Jo article 75 paragraph 1 Jo article 438 Jo 349 of the KUHP. In the case brought up in decision No. 406/pid.sus/2020/PN Jkt Pst, based on his legal considerations, charged the defendant with Article 194 of Law No. 36 of 2009 concerning Health Jo 75 paragraph 1 of Law no. 36 of 2009 concerning Jo's Health article 64 paragraph (1) of the KUHP with imprisonment for 1 year and 4 months and a fine of Rp. 100,000,000, - with the provision that if the fine is not paid it is replaced with imprisonment for 4 (four) months Abstrak. Klinik merupakan suatu tempat atau fasilitas umum yang memiliki skala kecil untuk memberikan perawatan kepada pasien, selain itu klinik juga dijadikan sebagai sarana untuk tempat bersalin dan sering kali dijadikan sebagai tempat untuk melakukan aborsi. Aborsi dibedakan menjadi dua macam yaitu Abortus Provocatus Medicalis dan Abortus Provocatus Criminalis yang tergolong kedalam tindak pidana. Aborsi jenis Criminalis tidak hanya menjerat pasien tetapi tenaga-tenaga yang berkerja pada klinik ilegal tersebut yaitu dokter dan perawat. Maka dari itu perlu adanya pertanggungjawaban pidana atas pihak yang terlibat dalam kegiatan aborsi ilegal ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap seorang dokter dan perawat dalam suatu Tindak Pidana Aborsi dalam sebuah Klinik ditinjau dari sudut pandang UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan KUHP dan Mengetahui terkait pertimbangan hukum yang diputus terhadap Putusan No. 406/Pid.sus/2020/PN Jkt Pst. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan data sekunder. Hasil dari penelitian ini yaitu pertanggungjawaban pidana terhadap seorang dokter dan perawat yang terlibat dalam tindak pidana aborsi di sebuah klinik ditinjau dari UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan serta KUHP, dimana pihak yang melakukan praktik aborsi ilegal dapat dikenakan pasal 194 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo pasal 75 ayat 1 Jo pasal 438 Jo 349 KUHP. Dalam kasus yang diangkat pada putusan No. 406/pid.sus/2020/PN Jkt Pst berdasarkan pertimbangan hukumnya menjerat terdakwa dengan pasal 194 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo 75 ayat 1 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo pasal 64 ayat (1) KUHP dengan pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan dan Denda sebesar Rp.100.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
Surat Wasiat Terhadap Ahli Waris Dari Pewaris Ditinjau Dari Hukum Islam Dihubungkan Dengan Putusan Pengadilan Agama Labuha Nomor: 18/Pdt.G/2020/PA.Lbh. Deynan Muhammad Irham; Husni Syawali
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4933

Abstract

ABSTRACT- Wills are part of inheritance law. Problems with wills against heirs of heirs often arise because of the rights of heirs that are not fulfilled. In the view of Islamic law, a will to heirs is valid if it is approved by all heirs, but it does not rule out problems or disputes. The purpose of this study is to compare the arrangements regarding the form and limits of wills in the Compilation of Islamic Law and to analyze their application to the Decision of the Labuha Religious Court Number: 18/Pdt.G/2020/PA.Lbh in terms of Islamic law. In this writing the author uses a normative juridical approach using secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials obtained through library research using research specifications that are descriptive analytical, through a qualitative juridical problem approach which is research with a starting point from laws and regulations Invitations related to the topic of the problem are then analyzed qualitatively normatively. The results of this study can be concluded that the will from the heir to the heirs is only valid if it is approved by all heirs, but in carrying out the will must pay attention to the terms and conditions in accordance with the provisions of Islamic law and positive law in Indonesia, namely the Compilation of Islamic Law while still prioritizing the interests of other heirs. Based on the results of this study, the Court Judge's Decision in the Labuha Religious Court Decision Number: 18/Pdt.G/2020/Pa.Lbh. has not been maximized as a reality in accordance with the Compilation of Islamic Law in law enforcement. ABSTRAK- Wasiat merupakan bagian dari hukum kewarisan.. Masalah surat wasiat terhadap ahli waris dari pewaris sering kali muncul karena adanya hak dari ahli waris yang tidak terpenuhi. Di dalam pandangan hukum Islam, surat wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya masalah atau sengketa. Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan pengaturan tentang bentuk dan batasan wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam dan menganalisis penerapannya pada Putusan Pengadilan Agama Labuha Nomor: 18/Pdt.G/2020/PA.Lbh ditinjau dari hukum Islam. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis, melalui pendekatan masalah secara yuridis kualitatif yang merupakan penelitian berititik tolak dari peraturan perundang-undangan terkait topik permasalahan kemudian dianalisis secara normatif kualitatif. Hasil dari penelitian ini dapat penulis simpulkan bahwa surat wasiat dari pewaris kepada ahli waris hanya berlaku apabila disetujui oleh semua ahli waris, namun dalam pelaksaannya wasiat harus memperhatikan syarat dan ketentuannya sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia yaitu Kompilasi Hukum Islam dengan tetap mendahulukan kepentingan ahli waris lainnya. Berdasarkan hasil penelitian ini Putusan Hakim Pengadilan dalam Putusan Pengadilan Agama Labuha Nomor: 18/Pdt.G/2020/Pa.Lbh. belum maksimal sebagai suatu kenyataan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dalam penegakan hukumnya.
Pemenuhan Kesejahteraan dalam Pengasuhan Anak oleh Ibu yang Mengidap Penyakit Bipolar Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dan Hukum Islam Diani Fadhila Chaerani; Fariz Farrih Izadi
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4934

Abstract

Abstract. Children are the buds and manifestations of society in determining the direction of survival of a nation in the future. The Indonesian state has certainly guaranteed the welfare of every citizen, especially the protection of children's rights for their welfare in existing regulations. However, in reality there are still very many children who are far from prosperous due to the lack of proper upbringing and basic education given by parents, especially to a mother. The mother is the child's gateway to the future because all forms of basic education such as religion, ethics and morals are in the hands of the mother. However, in some cases it is not uncommon for children not to feel prosperous because their mother has a mental disorder, for example, bipolar disorder, which results in the parenting process. This study uses a normative juridical method. In collecting data, using library research or library research, namely by researching and analyzing reading sources that are theoretical in nature, so that they can be used as a basis for research in analyzing the issues raised and by studying in depth and drawing conclusions to obtain accurate data. The results of the author's research are legally positive, mothers who suffer from bipolar disorder are deemed legally incompetent because they cannot be held accountable for their actions which result in a legal action. Whereas if it is reviewed based on Islamic law in Islamic Law a mother who has Bipolar Disorder cannot fulfill the rights of the child, then it is obligatory for the family to carry out this fulfillment first and when there is no right family party, the Government will carry out fulfillment of these welfare rights. Abstrak. Anak merupakan tunas serta manifestasi masyarakat dalam menentukan arah kelangsungan hidup suatu bangsa dimasa yang akan datang. Negara Indonesia tentunya telah menjamin kesejahteraan setiap warga negaranya, terkhusus perlindungan terhadap hak-hak anak guna kesejahteraannya dalam peraturan-peraturan yang ada. Namun pada kenyataannya masih sangat banyak anak-anak yang jauh dari kata sejahtera karena kurang baiknya proses pengasuhan dan pendidikan dasar yang diberikan orang tua terkhusus kepada seorang ibu. Ibu adalah gerbang anak menatap masa depan karena segala bentuk pendikan dasar seperti agama, etika, dan moral ada ditangan ibu. Akan tetapi pada bebera kasus tidak jarang anak tidak merasa sejahtera karena sosok ibunya yang memiliki gangguan mental sebagai contoh penyakit bipolar disorder, sehingga berakibat pada proses pengasuhan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Dalam pengumpulan data, menggunakan studi kepustakaan atau library research yakni dengan meneliti dan menganalisa sumber bacaan yang bersifat teoritis, sehingga dapat dijadikan dasar penelitian dalam menganalisa persoalan yang dikemukakan dan dengan mempelajari secara mendalam dan menarik kesimpulan untuk mendapatkan data yang akurat. Hasil penelitian penulis secara hukum positif ibu yang mengidap penyakit bipolar disorder dirasa tidak cakap secara hukum dikarena mereka tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang mengakibatkan terjadinya suatu perbuatan hukum. Sedangkan bilamana ditinjau berdasarkan hukum islam dalam Hukum Islam seorang ibu yang mengidap penyakit Bipolar Disorder tidak dapat memenuhi hak-hak anak maka, diwajibkan pihak keluarga terlebih dahulu yang berhak untuk melaksanakan pemenuhan tersebut dan ketika tidak ada pihak keluarga yang tepat maka, Pemerintah yang akan melakukan pemenuhan hak-hak kesejahteraan tersebut.

Page 23 of 52 | Total Record : 515

 21   22   23   24   25 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2025): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 1 No. 1 (2021): Bandung Conference Series: Law Studies