Garuda - Garba Rujukan Digital

Implementasi Pembinaan Terhadap Narapidana Kasus Narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandung Ditinjau dari Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Firoos Alqowiy H.D Sofyan; Dey Ravena
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4965

ABSTRACT- The pandemic conditions affect various aspects of life, including law enforcement in narcotics crime cases. Drug abuse during the Covid-19 pandemic has greatly increased. This is because people are experiencing stress due to the pandemic because losing their jobs will be used by drug dealers to get involved in drug abuse because many people have lost their jobs or livelihoods. This study aims to identify and analyze the implementation of coaching for narcotics convicts at Narcotics Prison Class II A Bandung. used through observation, interview documentation, literature study using secondary data sources consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, and data analysis methods used qualitative analysis. The results of the study show that in general the coaching carried out for Narcotics Convicts at the Class II A Narcotics Correctional Institution in Bandung is in accordance with Law Number 22 of 2022 Concerning Corrections. The implementation of fostering narcotics convicts at the Bandung Class II A Narcotics Penitentiary is carried out routinely and concurrently. The coaching carried out includes personality development and independence. Specifically for narcotics convicts, rehabilitation is carried out. Prisoners also receive educational, religious and other coaching at the Class II A Narcotics Correctional Institution in Bandung. ABSTRAK- Kondisi pandemi mempengaruhi berbagai aspek kehidupan termasuk dalam penegakan hukum kasus tindak pidana narkotika. Penyalahgunaan narkoba pada masa pandemi Covid-19 sangat meningkat. Hal ini disebabkan karena orang mengalami stress akibat pandemi karena kehilangan pekerjaan akan dimanfaatkan oleh para pengedar narkoba untuk ikut terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba karena banyak orang kehilangan pekerjaan atau mata pencaharian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis impelementasi pembinaan terhadap narapidana narkotika di Lapas Narkotika Kelas II A Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis, tahap penelitian yang digunakan studi kepustakaan, sumber data dan teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara dokumentasi, studi kepustakaan dengan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dan metode analisis data yang digunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menujukkan bahwa secara umum pembinaan yang dilakukan terhadap Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandung sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Implementasi pembinaan narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandung dilakukan secara runtin dan bersamaan. Pembinaan yang dilakukan meliputi pembinaan kepribadian dan kemandirian. Khusus narapidana narkotika dilakukan pembinaan rehabilitasi. Narapidana juga mendapatkan pembinaan pendidikan, keagamaan dan lain-lain di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandung..

Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Tahanan dan Narapidana Tindak Pidana Narkotika di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pandeglang Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan Anida Lailatul Fitria; Dey Ravena
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4969

ABSTRACT-This research was motivated by the constraints and problems faced by Rutan in Indonesia, where the current functions of Rutan seem to be mixed up. Given the condition of many Lapas that are overcrowded, so that many of the defendants who have served their sentences in Rutan, who should have moved from Rutan to serve their sentences in Lapas, many remain in Rutan until their sentence ends. Correctional institutions aim to provide guidance to inmates. In carrying out its duties, functions and responsibilities, Correctional Institutions (Lapas) work based on Law No. 22 of 2022 concerning Corrections. However, in practice, not only Lapas work to foster convicts, Rutan also foster convicts. This is certainly not in line with the function of the detention center which is only a place of service and care for detainees. This research is a qualitative research, using a normative legal approach. In collecting data, this study used interview techniques to obtain an overview of conditions in Rutan and study the literature. The results of the study show that the placement of convicts in the Rutan Class IIB Pandeglang Detention Center is carried out the same as in Lapas, apart from that there is the fact that the handling of convicts/detainees in narcotics cases is still treated the same. as convicts/detainees in other cases, so far from the principle of rehabilitation. Keywords: Narcotics Detainees/Convicts, State Detention Centers (Rutan), Detainees/Convict Development. ABSTRAK-Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kendala dan permasalahan yang dihadapi Rutan di Indonesia, di mana fungsi Rutan saat ini terkesan bercampur. Mengingat kondisi banyak Lapas yang kelebihan kapasitas, sehingga para terdakwa yang telah menjalani masa hukumannya di Rutan, yang seharusnya berpindah dari Rutan untuk menjalani hukuman di Lapas, banyak yang tetap berada di Rutan hingga masa hukumannya berakhir. Lembaga pemasyarakatan bertujuan untuk memberikan pembinaan kepada narapidana. Dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya, Lapas bekerja berdasarkan UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Namun, dalam praktiknya tidak hanya Lapas yang bekerja membina narapidana, Rutan juga membina narapidana. Hal ini tentu tidak sejalan dengan fungsi rutan yang hanya sebagai tempat pelayanan dan perawatan tahanan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan hukum normatif. Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh gambaran tentang kondisi di Rutan dan studi literatur. Hasil kajian menunjukkan bahwa penempatan terpidana di Rutan Kelas IIB Pandeglang dilakukan sama seperti di Lapas, selain itu terdapat fakta bahwa penanganan terpidana/tahanan kasus narkotika masih diperlakukan sama, sebagaimana narapidana/tahanan kasus lain, sehingga jauh dari prinsip rehabilitasi.

Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengelapan Barang Sitaan Narkotika oleh Oknum Polisi Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Faishal Rakhman; Dini Dewi Heniarti
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4972

Abstract. Indonesia is a rule of law country, so any crime that occurs must be processed through legal channels. No act can be punished unless it has been regulated in law, so the perpetrators can be subject to sanctions or punishments including not knowing the identity or profession of the perpetrator. One of the criminal acts is the abuse and embezzlement of narcotics. Narcotics crime is a special crime with the legal basis of Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics (which is called the Narcotics Law). Narcotics abuse and embezzlement do not see age or profession boundaries, both among children, adults, and law enforcers, one example of a case at the law enforcement level is narcotics embezzlement by police officers. The case that recently occurred was the case of the former North Sumatra Regional Police Chief, namely Inspector General of Police TM who embezzled and distributed five kilos of methamphetamine. Evidence that was originally going to be destroyed, but instead was embezzled and circulated. TM was later arrested with four other police officers. The case that happened to TM is not the first in Indonesia. Many other cases were carried out by law enforcers such as the police. Therefore, with quite a number of cases of embezzlement of confiscated narcotics, it is necessary to conduct research to examine the factors that cause abuse and find out how the law is performing in handling these cases, considering that the perpetrator is a law enforcer. The aims and objectives of this research are (1) to know and understand what are the factors that cause embezzlement of evidence of narcotics crimes by police officers; (2) find out how criminal responsibility for police officers who commit embezzlement of evidence of narcotics crimes is related to Law no. 35 of 2009. Abstrak. Indonesia merupakan negara hukum, maka apapun tindak pidana yang terjadi harus diproses melalui jalur hukum. Tidak ada suatu perbuatan bisa dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman termasuk tidak mengenal identitas atau profesi dari pelaku. Tindak pidana salah satunya adalah penyalahgunaan dan penggelapan narkotika. Tindak pidana narkotika termasuk tindak pidana khusus dengan dasar hukum Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (yang disebut UU Narkotika). Penyalahgunaan dan penggelapan narkotika tidak melihat batasan usia maupun profesi, baik di kalangan anak, dewasa, maupun penegak hukum, salah satu contoh kasus di tingkat penegak hukum yaitu penggelapan narkotika oleh oknum polisi. Kasus yang baru-baru ini terjadi adalah kasus dari mantan Kapolda Sumatera Utara, yaitu Irjen Pol TM yang menggelapkan dan mengedarkan lima kilo sabu-sabu. Barang bukti yang awalnya akan di musnahkan, akan tetapi justru digelapkan dan diedarkan. TM kemudian ditangkap dengan empat oknum polisi lainnya. Kasus yang menimpa TM bukan yang pertama di Indonesia. Banyak kasus lain yang dilakukan oleh penegak hukum seperti polisi. Maka dari itu dengan cukup banyaknya kasus penggelapan barang sitaan narkotika perlu dilakukan penelitian untuk mengkaji mengenai faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan dan mengetahui bagaimana kinerja hukum dalam menangani kasus tersebut, mengingat pelaku merupakan seorang penegak hukum. Adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah (1) mengetahui dan memahami apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya penggelapan barang bukti tindak pidana narkotika oleh oknum Polisi; (2) mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi oknum Polisi yang melakukan penggelapan barang bukti tindak pidana narkotika dihubungkan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.

Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Fotografi Produk Online Shop Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Ghinna Annissa Salma; Neni Sri Imaniyati; Makmur
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4973

Abstract. The ease of accessing everything via the internet is often misused by irresponsible parties for personal gain. As happened in the use of photographic works without permission, especially in online shop products that cause harm to the creator. This study aims to determine legal protection against the use of online shop product photography works without permission and to find out legal sanctions for perpetrators of copyright infringement of online shop product photography works in terms of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. This study uses a normative juridical approach with descriptive analytical research specifications. The research data was collected by means of a literature study using secondary data and the data analysis used was qualitative juridical. The results of this study are that preventive legal protection given before a violation occurs is in the form of automatic protection for photographic works for 50 years since it was first announced in accordance with Article 59 paragraph (1). Repressive protection is carried out after a violation occurs through the Commercial Court, Alternative Dispute Resolution and Arbitration. Legal sanctions for perpetrators of copyright infringement of online shop product photography works, namely in the form of civil and criminal legal sanctions. In civil terms, the act of using photographic works without permission has fulfilled the elements of an unlawful act, the offender can be given sanctions according to Article 96 paragraph (1) UUHC. Criminally, the creator of a photographic work can file a complaint based on Article 113 paragraph (3) UUHC because the procedure for claiming copyright is a complaint offense. Abstrak. Kemudahan untuk mengakses segala sesuatu melalui internet sering kali disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggungjawab untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Seperti yang terjadi dalam penggunaan karya fotografi tanpa izin khususnya pada produk online shop yang menimbulkan kerugian bagi pencipta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap penggunaan karya fotografi produk online shop tanpa izin dan untuk mengetahui sanksi hukum bagi pelaku pelanggaran hak cipta karya fotografi produk online shop ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis. Data penelitian ini dikumpulkan secara studi kepustakaan/literatur dengan menggunakan data sekunder dan analisis data yang digunakan yaitu yuridis kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa perlindungan hukum preventif yang diberikan sebelum terjadinya pelanggaran berupa perlindungan secara otomatis terhadap karya fotografi selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan sesuai dengan Pasal 59 ayat (1). Perlindungan represif dilakukan setelah terjadinya pelanggaran melalui Pengadilan Niaga, Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan Arbitrase. Sanksi hukum bagi pelaku pelanggaran hak cipta karya fotografi produk online shop yaitu berupa sanksi hukum secara perdata dan pidana. Secara perdata, perbuatan penggunaan karya fotografi tanpa izin telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, pelaku pelanggaran dapat diberikan sanksi sesuai Pasal 96 ayat (1) UUHC. Secara pidana, pencipta karya fotografi dapat mengajukan pengaduan dengan berlandasakan pada Pasal 113 ayat (3) UUHC karena tata cara gugatan dalam hak cipta merupakan delik aduan.

Analisis Kriminologis Terhadap Peningkatan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Kekerasan Berbasis Gender Secara Online di Masa Pandemi COVID-19 Astria Riyani Putri; Dian Alan Setiawan
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4975

Abstract. The development of technology has actually brought many conveniences to human’s life, especially during the past COVID-19 pandemic. Even so, there is also a negative impact of the use of technology, namely the existence of a few people who abuse technology as a means to commit criminal acts. One such criminal act is online gender-based violence, a form of sexual harassment. This action is known increasde sharply during the COVID-19 pandemic. T This research will describe and analyze the relationship between the case under study and theories in criminology, as well as applicable regulations. Based on case approach and the legislation approach, with data collection techniques based on literature studies sourced from secondary data. The overall data obtained will be analyzed qualitatively. The results showed that there are several factors that cause the increase in online sexual harassment crimes, namely the internal factors from within the perpetrator in the form of inequality between genders and non-fulfillment of satisfaction with his sexual desire. Meanwhile, external factors from outside the perpetrator include the weak factor of the victim's self and the development of technology that is misused by the perpetrator. Some of preventive efforts that can be done include increasing people's digital literacy skills to stay away from pornographic content that has the potential to cause crime, as well as increasing public awareness to strengthen the moral and religious values of each individual. Keywords: criminal acts, criminology, gender-based violence, online, sexual harassment. Abstrak. Perkembangan teknologi nyatanya telah membawa banyak kemudahan bagi kehidupan manusia, terlebih lagi pada masa pandemi COVID-19 lalu. Meskipun begitu, terselip pula dampak negatif dari pemanfaatan teknologi, yakni adanya segelintir orang yang menyalahgunakan teknologi sebagai sarana untuk melakukan tindakan kriminal. Salah satu tindakan kriminal tersebut adalah kekerasan berbasis gender secara online, suatu bentuk dari tindak pidana pelecehan seksual. Tindakan ini diketahui melonjak tajam keberadaannya selama pandemi COVID-19 berlangsung. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis yang akan menggambarkan sekaligus menganalisis kaitan antara kasus yang diteliti dengan teori-teori dalam kriminologi, serta peraturan yang berlaku. Metode pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kasus dan pendekatan peraturan perundang-undangan, dengan teknik pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan yang bersumber dari data sekunder bahan hukum primer dan sekunder. Keseluruhan data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab meningkatnya tindak pidana pelecehan seksual secara online, yakni adanya faktor internal dari dalam diri pelaku berupa ketimpangan kuasa antargender dan tidak terpenuhinya kepuasan akan hasrat seksual. Sedangkan faktor eksternal dari luar diri pelaku mencakup faktor lemahnya diri korban dan perkembangan teknologi yang disalahgunakan penggunaannya oleh pelaku. Adapun upaya preventif yang dapat dilakukan di antaranya dengan meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat agar menjauhi konten pornografi yang berpotensi menimbulkan kejahatan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan penguatan nilai-nilai moral dan keagamaan masing-masing individu.

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Kosmetik atas Ketidakbenaran Informasi pada Iklan secara Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Vetra Dewi Rahmadhani; M. Faiz Mufidi
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4978

Abstract. Information is a public need that can be obtained through advertising. The use of advertising by business actors, especially cosmetics businesses, is increasingly being carried out through online media which aims to disseminate information quickly so that consumers are interested in buying the advertised goods and/or services. Over time, many dishonest business actors include incorrect information in advertisements, namely the information listed does not match the actual situation, causing harm to consumers. This study aims to determine the responsibilities and legal consequences of cosmetic business actors who provide incorrect information in online advertisements based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The approach method used in this research is normative juridical by using analytical descriptive research specifications. The data collection technique used was a literature study using secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials and the analytical method used was qualitative juridical. The results of this study explain that the actions of business actors who provide incorrect information in online advertisements have violated consumers' rights to information that is correct, clear, and honest so that their responsibility is absolute responsibility that arises when a loss occurs which in Article 19 UUPK regulated regarding responsibility by providing compensation, then legal consequences for cosmetic business actors who do not provide correct information to consumers in online advertisements, namely by imposing sanctions as in Article 62 of the UUPK, more precisely criminal sanctions with imprisonment or fines. Abstrak. Informasi merupakan suatu kebutuhan masyarakat yang dapat diperoleh salah satunya melalui iklan. Pemanfaatan iklan oleh para pelaku usaha khususnya pelaku usaha kosmetik semakin marak dilakukan melalui media online yang bertujuan untuk menyebarluaskan informasi secara cepat agar konsumen tertarik untuk membeli barang dan/atau jasa yang diiklankan. Seiring berjalannya waktu, banyak pelaku usaha yang tidak jujur mencantumkan informasi yang tidak benar pada iklan yakni informasi yang tercantum tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga menyebabkan kerugian bagi konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab serta akibat hukum pelaku usaha kosmetik yang memberikan informasi tidak benar pada iklan secara online berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ialah yuridis normatif dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dengan menggunakan data-data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier dan metode analisis yang digunakan ialah yuridis kualitatif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwasannya tindakan pelaku usaha yang memberikan informasi yang tidak benar pada iklan secara online telah melanggar hak konsumen atas suatu informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga tanggung jawabnya ialah tanggung jawab mutlak yang muncul ketika terjadi kerugian yang pada Pasal 19 UUPK diatur mengenai tanggung jawab dengan memberikan ganti rugi, kemudian akibat hukum bagi pelaku usaha kosmetik yang tidak memberikan informasi secara benar kepada konsumen dalam iklan secara online yakni dengan pemberian sanksi sebagaimana pada Pasal 62 UUPK lebih tepatnya sanksi pidana dengan pidana penjara atau pidana denda.

Pemutusan Hubungan Kerja Sebelum Masa Kontrak Berakhir Terhadap Pekerja Kontrak Perusahaan X Di Bandung Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Lutvie Derialdi; Dr. Rini Irianti Sundary, S.H., M.H.
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4983

ABSTRACT - Termination of employment is indeed used as a tool to cut the operational costs of a company and also has a positive impact on companies, but not for workers where they lose their jobs which they use as a source of income for everyday life. Basically, the working relationship between contract workers and companies based on PKWT ends in accordance with the agreed contract period. However, it is not uncommon to terminate employment before the contract period ends, as happened to Company X contract workers in Bandung who were employed on a 1-year contract, but while the contract was still in progress, termination of employment occurred. The purpose of this study is to determine the termination of employment before the contract period ends for contract workers and the legal protection of the rights of contract workers who are affected by termination of employment before the contract period ends. The research method used is normative juridical. The research specification used is descriptive analysis. The data collection method used was a literature study and to fulfill the required data, an interview session was conducted with related parties and an analysis was carried out using a qualitative juridical analysis method. Based on the research results, it can be seen that the termination of employment before the contract period ends for Company X contract workers in Bandung. occurred not in accordance with the provisions of Law No. 13 of 2003 concerning Manpower because its implementation is unclear which has implications for the unclear normative rights of contract workers who are affected by termination of employment before the contract period ends which is regulated in the provisions of Article 62 of Law no. 13 of 2003 concerning Manpower. ABSTRAK- Pemutusan hubungan kerja memang dijadikan alat untuk memotong biaya operasional suatu perusahaan dan juga berdampak positif bagi para perusahaan, tetapi tidak untuk pekerja yang dimana mereka kehilangan pekerjaan yang dijadikannya sumber penghasilan untuk kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya hubungan kerja antara pekerja kontrak dengan perusahaan yang dilandasi dengan PKWT berakhir sesuai dengan jangka waktu kontrak yang telah disepakati. Namun, tidak jarang terjadi pemutusan hubungan kerja sebelum masa kontrak berakhir sebagaimana yang terjadi pada pekerja kontrak Perusahaan X di Bandung yang diperkerjakan dengan masa kontrak dengan jangka waktu 1 tahun, tetapi pada saat kontrak masih berlangsung terjadi pemutusan hubungan kerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemutusan hubungan kerja sebelum masa kontrak berakhir terhadap pekerja kontrak dan perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja kontrak yang terkena pemutusan hubungan kerja sebelum masa kontrak berakhir. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan serta untuk memenuhi data yang diperlukan maka dilakukan sesi wawancara terhadap pihak terkait dan dilakukan analisis dengan metode analisis yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pemutusan hubungan kerja sebelum masa kontrak berakhir terhadap pekerja kontrak Perusahaan X di Bandung. terjadi tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena pelaksanaannya terjadi tanpa kejelasan yang berimplikasi pada tidak jelasnya hak-hak normatif pekerja kontrak yang terkena pemutusan hubungan kerja sebelum masa kontrak berakhir yang diatur dalam ketentuan Pasal 62 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Tabung Baja Elpiji Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 47/M-IND/PER/3/2012 Harfan Jifari; Liya Sukma Muliya
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4984

Abstract. National development aims to create a just and prosperous society based on law. Economic development in the era of globalization must be able to support the growth of the business world in such a way that it can produce a variety of goods and/or services that can improve people's welfare and at the same time obtain security certainty for goods and/or services obtained from trade without causing harm to consumers. The development of the national economy cannot be separated from the role of the government. One of the government's actions in its efforts to build the national economy for the welfare of the people is the conversion of the use of kerosene fuel to LPG (Liquified Petroleum Gas). At the beginning of the development of the use of LPG steel cylinders, the Government participated in supervising this program by increasing the guarantee of consumer security and safety. As mandated by Law Number. 8 of 1999 concerning consumer protection, the Government revised SNI 19-1452-2001 to become SNI 1452-2007. The revision is based on the aspirations of producers and consumers, as well as improving the safety aspects of LPG steel cylinders. Then SNI 1452-2007 was revised to become SNI 1452:2011. This study aims to find out the form of legal protection for consumers of LPG steel tubes in events that are detrimental to consumers according to the Consumer Protection Act Jo Regulation of the Minister of Industry Number 47/M-IND/PER/3/ 2012 and the form of Responsibility of LPG Business Actors in the Event of Losses to Consumers Due to Explosion of LPG Gas Cylinders Based on Law Number 8 of 1999 Concerning Consumer Protection Jo Regulation of the Minister of Industry No 47/M-IND/PER/2012. The method used in this study is this approach using a normative juridical approach. In this study, the authors used a descriptive analysis method, used data collection techniques through literature studies and by way of interviews, and analyzed using qualitative normative analysis methods.The results of this study for legal protection for consumers using LPG gas cylinders can be seen in the application of Article 4, Article 6 and Article 7UU No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Provisions regarding the responsibilities of business actors are regulated in Article 19 of Law No. 8 of 1999 concerning consumer protection in general, and specifically in Article 9 of Permenperin No. 47/M-IND/PER/3/2012 concerning Enforcement of the Indonesian National Standard (SNI) for LPG Steel Tubes and Regulation of the Minister of Industry No. 48 of 2019 concerning Conformity Assessment Institutions in the Context of Enforcement and Supervision of the Indonesian National Standard (SNI) for LPG Steel Tubes. Abstrak. Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan hukum. Pembangunan perekonomian pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha yang sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mendapatkan kepastian keamanan atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen. Pembangunan perekonomian nasional tidak lepas dari peran pemerintah. Salah satu tindakan pemerintah dalam upayanya membangun perekonomian nasional demi kesejahteraan masyarakat adalah konversi pemakaian bahan bakar minyak tanah ke gas LPG (Liquified Petroleum Gas). Pada awal perkembangan penggunaan tabung baja LPG, Pemerintah turut serta mengawal program ini dengan meningkatkan jaminan keamanan dan keselamatan konsumen. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Pemerintah merevisi SNI 19-1452-2001 menjadi SNI 1452-2007. Revisi tersebut didasarkan pada aspirasi produsen dan konsumen, serta peningkatan aspek keamanan tabung baja LPG. Kemudian SNI 1452-2007 direvisi menjadi SNI 1452:2011 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Tabung Baja LPG Pada Kejadian yang Merugikan Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Jo Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 47/M-IND/PER/3/2012 dan bentuk Tanggung Jawab Pelaku Usaha LPG Bila Terjadi Kerugian Terhadap Konsumen Akibat Ledakan Tabung Gas LPG Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo Peraturan Menteri Perindustrian No 47/M-IND/PER/2012. Metode yang digunakan dalam pada penelitian ini yaitu Metode pendekatan ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis, menggunakan teknik pengumpulan data melalui Studi kepustakaan dan dengan cara wawancara, dan dianalisis dengan mempergunakan metode analisis normatif kualitatif. Hasil penelitian ini bagi Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna tabung gas LPG dapat dilihat pada penerapan Pasal 4, Pasal 6 dan Pasal 7UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.Ketentuan mengenai tanggungjawab Pelaku usaha diatur dalam Pasal 19 UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen secara umum , dan secara khusus pada Pasal 9 Permenperin No. 47/M-IND/PER/3/2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Tabung Baja LPGdan Peraturan Menteri Perindustrian No. 48 Tahun 2019 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Tabung Baja LPG.

Pertimbangan Hakim Terhadap Perilaku Klitih (Penganiayaan) oleh Anak Dibawah Umur Siti Fatimah Al Zahra; Dian Alan Setiawan
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4986

Abstract. Adolescence is a period of transition to adulthood. Many say that adolescence is the most beautiful and enjoyable time, because at this time they do a lot of new things. However, at this time it is not always happy, it could be that at this time it can cause problems. juvenile delinquency (Juvenile delinquency) is evil behavior (dursila), or crime/delinquency of young people; is a socially ill (pathological) symptom in children and adolescents caused by some form of social neglect. In the Special Region of Yogyakarta, there is a term that we don't usually hear anywhere other than Yogyakarta, namely klitih. the original meaning of the term klitih is an activity to leave the house at night to relieve fatigue. In the study of the decision No. 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN YyK regarding the case of Klitih, the defendant was old enough but the judge sentenced him to a sentence according to the juvenile justice system. The purpose of this research is to find out the judge's considerations in imposing a sentence on the defendant. The purpose of this research is to find out the judge's considerations taken to impose on the defendant. If the defendant is underage using Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System. In this decision the judge used the law on the juvenile justice system, even though the defendant was old enough. The thing that relieved the defendant was because the defendant regretted the actions he had committed, and also promised not to do it again. And also the perpetrator still wants to continue his schooling. Abstrak. Masa remaja merupakan masa peralihan menuju masa dewasa. Banyak yang mengatakan bahwa masa remaja adalah masa yang paling indah dan menyenangkan, karena saat ini banyak hal baru yang mereka lakukan. Namun saat ini tidak selalu senang, bisa jadi saat ini bisa menimbulkan masalah. kenakalan remaja (Juvenile delinquency) adalah perilaku jahat (dursila), atau kejahatan/ kenakalan remaja; adalah gejala sakit sosial (patologis) pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh beberapa bentuk pengabaian sosial. Di Daerah Istimewa Yogyakarta, ada istilah yang tidak biasa kita dengar di tempat lain selain Yogyakarta, yaitu klitih. arti asli dari istilah klitih adalah kegiatan keluar rumah pada malam hari untuk menghilangkan kepenatan. Dalam kajian putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN YyK terkait kasus Klitih, terdakwa sudah cukup umur namun hakim menjatuhkan hukuman sesuai sistem peradilan anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim yang diambil untuk menjatuhkan terdakwa. Jika terdakwa masih di bawah umur menggunakan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Dalam putusan ini hakim menggunakan undang-undang tentang sistem peradilan anak, meskipun terdakwa sudah cukup umur. Hal yang meringankan terdakwa adalah karena terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya, dan juga berjanji tidak akan melakukannya lagi. Dan juga pelaku masih ingin melanjutkan sekolahnya.

Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Percobaan Pencurian pada Tahap Penuntutan : Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kota Bandung Ronggo Prasetyo; Nandang Sambas
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4987

ABSTRACT- To support the creation of just law enforcement, the Attorney General's Office issued a policy rule regarding Restorative Justice through the Attorney General's Regulation Number 15 of 2020 concerning the Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. The type of crime of attempted theft is a form of crime that can be applied to Restorative Justice, as an example of a case that occurred in the jurisdiction of the Bandung City Attorney General’s Office on an actor named Alka Liga Gultom who had tried to take something, wholly or partly belonging to another person, with intent to unlawfully possess. The results of this analysis show that Restorative Justice is not only about the rule of law but also related to the supremacy of morality. The moral is the main basis for the implementation of Restorative Justice by law enforcers whose credibility is currently experiencing a decline in society because of the large number of cases that have been delegated to the court, even though according to the public's view cases that are categorized as trivial matters do not need to be resolved through the Court. This ultimately creates the perception that currently there is no justice in law enforcement agencies, particularly at the Attorney General's Office. And conceptually there are already regulations governing the implementation of Restorative Justice at the Attorney General's Office, but factually the implementation has not been realized comprehensively and optimally. To be able to maximize the implementation of Restorative Justice in attempted theft cases, it is necessary to understand law enforcement officials, especially public prosecutors and the public regarding the aims, objectives, impacts, and implications of the concept of Restorative Justice. ABSTRAK-Demi mendukung terciptanya penegakan hukum yang berkeadilan, Kejaksaan menerbitkan aturan kebijakan mengenai Keadilan Restoratif melalui Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Jenis kejahatan percobaan pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dapat di terapkan Restorative Justice, Seperti contoh kasus yang terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Bandung pada pelaku bernama Alka Liga Gultom yang mana telah mencoba mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Hasil analisis ini menunjukan Restorative Justice bukan hanya tentang supremasi hukum tetapi terkait juga dengan supremasi moral. Moral menjadi landasan utama bagi pelaksanaan Restorative Justice oleh penegak hukum, yang pada saat ini kredibilitasnya mengalami penurunan di masyarakat dikarenakan banyaknya perkara yang diteruskan ke Pengadilan padahal menurut pandangan masyarakat perkara yang dikategorikan masalah sepele tidak perlu diselesaikan melalui Pengadilan. Hal ini pada akhirnya menyebabkan munculnya persepsi bahwa saat ini tidak ada keadilan di lembaga penegak hukum khususnya di Kejaksaan. Dan secara secara konseptual sudah ada peraturan yang mengatur pelaksanaan Restorative Justice di Kejaksaan, namun secara faktual dalam pelaksanaannya belum terealisasi secara komprehensif dan maksimal. Untuk dapat memaksimalkan pelaksanaan Restorative Justice dalam perkara percobaan pencurian perlu adanya pemahaman aparatur penegak hukum khususnya penuntut umum maupun publik terkait maksud, tujuan, dampak dan implikasi dari konsep Restorative Justice tersebut.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Unang arifin

Contact Email
bcsls@unisba.ac.id

Phone
+6282120524105

Journal Mail Official
bcsls@unisba.ac.id

Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Unang arifin

Contact Email bcsls@unisba.ac.id

Phone +6282120524105

Journal Mail Official bcsls@unisba.ac.id

Editorial Address UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891

Location Kota bandung, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Unang arifin

Contact Email
bcsls@unisba.ac.id

Phone
+6282120524105

Journal Mail Official
bcsls@unisba.ac.id

Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA