Garuda - Garba Rujukan Digital

Kewajiban Mendaftarkan E-Commerce dalam Sistem Elektronik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Implementasinya terhadap E-Commerce Informal Rifka Pratiwi Ardikha Putri; Neni Ruhaeni
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. The development of internet has changed various conventional methods become more modern, including the field of commerce. Trade with internet technology is referred to as electronic commerce. E-commerce is a non-physical form of modern commerce. One of the obligations of e-commerce actors in Indonesia is to register electronic systems, especially in informal e-commerce that trades through social media. In e-commerce informal, there aren’t many business actors who carry out registration obligations in the electronic system, currently the electronic system operators registered by KOMINFO have only reached 2698 businesses. This figure isn’t comparable to the number of business players e-commerce in Indonesia which reached 26.6 million units. The research method is a normative juridical research method, the primary legal material used is Government Regulation Number 80 of 2019 concerning Trading Through Electronic Systems and Minister of Trade Regulation Number 50 of 2020 concerning Provisions for Business Licensing, Advertising, Guidance, and Supervision of Business Actors in Trading Through Electronic Systems. The results of this study are that business actors e-commerce required to register electronic systems because business actors e-commerce included in the category of electronic system operators that must be registered and have a trading business license through an electronic system. The implementation of e-commerce informal has not been fully implemented due to several things, namely the lack of clarity regarding the regulation on registration of e-commerce business actors, lack of support for business actors e-commerce informal, injustice in tax collection, and lack of socialization registration obligations to business actors e-Commerce Informal. Abstrak. Perkembangan internet mengubah berbagai macam metode konvensional menjadi lebih modern, termasuk bidang perdagangan. Perdagangan dengan teknologi internet disebut perdagangan elektronik (e-commerce). E-commerce merupаkаn perdаgаngаn modern yаng bersifаt non-fisik. Salah satu kewajiban pelaku e-commerce di Indonesia adalah melakukan pendaftaran sistem elektronik sebagai bentuk pencegahan dari permasalahan yang sering dihadapi oleh konsumen dan pelaku usaha dalam aktivitas e-commerce. Pada E-commerce informal belum banyak pelaku usahanya yang melakukan kewajiban pendaftaran dalam sistem elektronik, saat ini pelaku penyelenggara sistem elektronik yang terdata KOMINFO baru mencapai 2698 usaha yang diantaranya merupakan usaha e-commerce informal. Angka tersebut tidak sebanding dengan jumlah pelaku usaha e-commerce di Indonesia yang mencapai 26,6 juta unit. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dimana bahan hukum primer yang digunakan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Permendag Nomor 50 Tahun 2020 tentang Tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Hasil dari penelitian ini adalah pelaku usaha e-commerce wajib melakukan pendaftaran sistem elektronik karena pelaku usaha e-commerce termasuk dalam kategori penyelenggara sistem elektronik sehingga harus terdaftar dan memiliki izin usaha perdagangan melalui sistem elektronik dalam melakukan kegiatan perdagangannya. Penerapan terhadap e-commerce informal belum sepenuhnya terimplementasi karena beberapa hal yaitu kurangnya kejelasan terkait pengaturan tentang pendaftaran pelaku usaha e-commerce, kurang suportif terhadap pelaku usaha e-commerce informal, ketidakadilan dalam penarikan pajak, dan kurangnya sosialisasi mengenai kewajiban pendaftaran kepada para pelaku usaha e-Commerce Informal.

Kepastian Hukum Hak atas Tanah Sari Ater yang Dikelola oleh Pemerintah Dihubungkan dengan UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Riyantika Syawaliah; Arif Firmansyah
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract: Land law must be clarified in accordance with applicable law, it is necessary to register land. Conflicts that spread like the case that occurred in Subang district. The Subang Regency Government has been sued by the heirs over the land located in the Sari Ater tourist attraction with evidence of letter C. On the other hand, the Subang Regency Government said that it still uses official and original documents. Article 19 paragraph (2) letter (c) of the Law of the Republic of Indonesia No. 5 of 1960 states that the certificate is strong evidence. This study aims to find out how the legal certainty of the certificate of management rights over the Sari Ater land managed by the Subang district government and the juridical position of evidence letter C before the court in terms of regulations in the land sector. The method used is a normative juridical approach, the nature of the research is descriptive analytical, the data source is secondary data, the data collection technique used is a literature study with qualitative data analysis methods. UU no. 5 of 1960 we need to pay close attention again that the nature of land registration in Indonesia is a negative system with a positive tendency, meaning that the registration of land rights does not make the right holder an inviolable right. This means that even though the certificate of land rights has legal force, a lawsuit can still be filed. The juridical position of Letter C's evidence before the court is weak. in accordance with what is stated in Article 1902 of the Civil Code which states that on a written evidence it is allowed to have other evidence such as witnesses. Abstrak: Hukum Tanah wajib diperjelas sesuai dengan hukum yang berlaku itu perlu dilakukan pendaftaran tanah. Konflik semakin merebak sebagaimana kasus yang terjadi di kabupaten Subang antara ahli waris dengan Pemkab Subang. Pemkab Subang telah digugat oleh para Ahli Waris atas sebidang tanah yang berlokasi di objek wisata Sari Ater dengan bukti letter C. Dilain pihak Pemerintah Kabupaten Subang mengatakan pihaknya tetap bertolak ukur dengan dokumen resmi dan asli. Pasal 19 ayat (2) huruf (c) UU Republik Indonesia No. 5 tahun 1960 menyatakan bahwa sertifikat adalah tanda bukti kuat. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana kepastian hukum sertifikat hak pengelolaan atas tanah sari ater yang dikelola pemerintah kabupaten Subang serta kedudukan yuridis bukti letter C di muka pengadilan ditinjau dari peraturan di bidang pertanahan. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, sifat penelitian deskriptif analitis, sumber data yaitu data sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dengan metode analisis data kualitatif.Perdasarkan penelitian disimpulkan bahwa terlepas dari pernyataan Pasal 19 ayat (2) huruf (c) UU No. 5 tahun 1960 perlu kita perhatikan lagi secara seksama bahwa sifat pendaftaran tanah di Indonesia adalah sistem negatif bertendensi positif, artinya pendaftaran hak atas tanah tidak menjadikan pemegang hak menjadi berhak tanpa dapat diganggu gugat. Artinya bahwa sertifikat hak atas tanah tersebut walaupun telah berkekuatan hukum namun masih dapat diajukan gugatan. Kedudukan yuridis bukti Letter C di muka pengadilan adalah lemah. sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Pasal 1902 KUHPerdata yang menyatakan bahwa atas suatu pembuktian dengan tulisan diperkenankan pembuktian lainnya seperti para saksi.

Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Illegal Mining Yosi Prianti; Eka Juarsa
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

The Province of the Bangka Belitung Islands is one of the largest tin producers, especially in the Kolong Bidadari area, Senyubuk Village, Kelapa Kampit District, East Belitung Regency. The majority of the activities carried out by the community in Kolong Bidadari are carried out by illegal mining. Thus causing the impact of social conflict, environmental damage, state revenue, and health worker safety and security (K3). In this study, we will discuss the factors behind the occurrence of Illegal Mining and Law Enforcement Associated with Law Number 3 of 2020 Amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal mining. The research method used in this research is normative juridical using descriptive analysis research specifications, sources, and data collection techniques through library research using secondary data sources consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials and the data analysis method used is analysis qualitative juridical. From the results of the research to overcome the causative factors, namely socio-economic factors, the perpetrators want to avoid the obligations that have been determined, the public's ignorance of the impact of mining without a permit/Illegal Mining as well as the normative guidance and supervision factor and law enforcement that has occurred then From that, the Regional Police of the Bangka Belitung Islands, East Belitung Resort, in the coconut Kampot sector, against the crime of Illegal Mining in the area under the nymphs, Senyubuk Village, Kelapa Kampit District, East Belitung Regency, by taking 2 (two) actions, namely preventive actions (prevention) and repressive actions (actions). Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah salah satu penghasil timah terbesar Khususnya di wilayah Kolong Bidadari Desa Senyubuk Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur. Mayoritas Kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di Kolong Bidadari ini dilakukan dengan Pertambangan Tanpa izin/Illegal Mining. Sehingga menyebabkan dampak Konflik social, Kerusakan Lingkungan, Penerimaan negara dan Kesehatan, keselamatan dan keamanan kerja (K3). Didalam penelitian ini akan membahas mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadi Pertambangan Tanpa izin/Illegal Mining dan Penegakan Hukum yang Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang pertambangan mineral dan Batu Bara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis, sumber dan Teknik pengumpulan data yang melalui studi kepustakaan dengan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dan metode analisis data yang digunakan adalah analisis yuridis kualitatif. Dari hasil penelitan dalam rangka menanggulangi faktor-faktor penyebab yaitu faktor social ekonomi, faktor pelaku ingin menghindari kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan, ketidakingintahuan masyarakat akan dampak pertambangan tanpa izin/Illegal Mining serta faktor pembinaan dan pengawasan yang normatif dan penegakan hukum yang telah terjadi maka dari itu Pihak Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Resor Belitung Timur sektor kelapa kampit Terhadap kejahatan Tindak Pidana Illegal Mining pada wilayah kolong bidadari Desa Senyubuk Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur dengan melakukan 2 (dua) tindakan yaitu Tindakan preventif (Pencegahan) dan Tindakan Represif (penindakan).

Emisi Gas Rumah Kaca berdasarkan The Kyoto Protocol of 1997 dan Implementasinya di Indonesia Muhammad Syihabuddin; Neni Ruhaeni
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Indonesia has ratified the Kyoto Protocol of 1997 with Undang-Undang No. 17 of 2004. The Kyoto Protocol is a technical instrument of the Climate Change Convention in reducing greenhouse gases in the atmosphere at a level that does not endanger the earth's climate. As a participating country of the Kyoto Protocol, Indonesia is bound to implement the provisions of the Kyoto Protocol in reducing greenhouse gas emissions. In addition, the negative impact of climate change on Indonesia is another reason why Indonesia must implement the provisions in the Kyoto Protocol. The implementation of the Kyoto Protocol also helps Indonesia to carry out sustainable development. Based on this phenomenon, the problems in this research are formulated as follows: (1) How is the regulation of Greenhouse Gas (GHG) emissions according to the Kyoto Protocol of 1997? (2) How is the implementation of greenhouse gas regulation based on the Kyoto Protocol of 1997 in Indonesia? The research uses normative legal methods contained in legal norms such as laws and regulations, conventions, and protocols. The data collection technique was carried out by means of a literature study. The results of this study are: To determine the regulation of greenhouse gas emissions according to the Kyoto Protocol and to determine the implementation of greenhouse gas regulation based on the Kyoto Protocol in Indonesia. Abstrak. Indonesia telah meratifikasi Protokol Kyoto 1997 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004. Protokol Kyoto merupakan instrument teknis dari Konvensi Perubahan Iklim dalam menurunkan gas rumah kaca di atmosfer pada tingkat yang tidak membahayakan iklim bumi. Sebagai negara peserta dari Protokol Kyoto 1997, Indonesia terikat untuk melaksanakan ketentuan Protokol Kyoto 1997 dalam menurunkan emisi gas rumah kaca. Selain itu, dampak negatif perubahan iklim terhadap Indonesia menjadi alasan lain mengapa Indonesia harus menerapkan ketentuan di dalam Protokol Kyoto 1997. Dengan diterapkannya Protokol Kyoto 1997 juga membantu Indonesia untuk melakukan pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan fenomena tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana pengaturan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurut Protokol Kyoto 1997? (2) Bagaimana implementasi pengaturan gas rumah kaca berdasarkan Protokol Kyoto 1997 di Indonesia? Penelitian menggunakan metode hukum normatif yang terdapat di dalam norma hukum seperti peraturan perundang-undangan, konvensi, dan protokol. Teknik pengumpulan data dilakukan secara studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah: Mengetahui pengaturan emisi gas rumah kaca menurut Protokol Kyoto 1997 dan untuk mengetahui implementasi pengaturan gas rumah kaca berdasarkan Protokol Kyoto 1997 di Indonesia.

Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Cipta Sinematografi dari Pembajakan pada Situs Web Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Sandi Gunawan Sadda; Neni Sri Imaniyati; Asep Hakim Zakiran
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Cinematography is a creation which comes from human thoughts. Cinematography are a mass communication media for motion pictures, which include: documentary films, reportage, or a story made with scenarios or cartoon films. In the cinematography industry, there are cases of act against the law which is cinematography piracy without rights through an unofficial websites. This study aims to understand the legal protection of copyright law in cinematography films and to understand the legal responsibility of cinematography piracy without rights in terms of Law Number 28 of 2014 concerning Copyrights. The research method in this thesis uses normative juridical using the secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials obtain through library research by using research specifications that are descriptive analysis through a qualitative juridical approach, which is a research starting point from copyrights and then analyzed qualitatively. The results of this research can be concluded that the preventive legal protection and repressive legal protection as well for the owner of cinematography copyrights of Keluarga Cemara film has been fulfilled and is in accordance with existing regulations. When the cases reviewed from the aspect of civil liability and criminal liability, there are aspects that are not fulfilled by the hijackers, which is the aspect of liability based on fault, where there should be a civil liability in the form of material compensation. Then if the cases viewed from Article 1365 Civil Code the decision in this case is not appropriate because there is no compensation as the responsibility of the hijackers to PT. Visinema Pictures as the copyright owner whose economic rights are violated. Abstrak. Sinematografi merupakan sebuah karya cipta yang dihasilkan dari olah pikir manusia. Karya sinematografi merupakan media komunikasi masa gambar gerak, yang meliputi: film documenter, film iklan, reportase, atau film cerita yang dibuat dengan scenario atau film kartun. Dalam industri sinematoragfi film terdapat kasus perbuatan melawan hukum yaitu pembajakan sinematografi film tanpa hak melalui situs web tidak resmi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami perlindungan hukum terhadap hak cipta sinematografi film serta untuk memahami pertanggung jawaban hukum terhadap pembajakan sinematografi tanpa hak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Metode penelitian dalam penyusunan skripsi ini menggunakan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (Library Research) dengan menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analisis melalui pendekatan masalah secara yuridis kualitatif yang merupakan penelitian berititik tolak dari perundang-undangan hak cipta kemudian dianalsis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini dapat penulis simpulkan bahwa perlindungan hukum secara preventif dan juga perlindungan hukum represif terhadap pemilik hak cipta sinematografi film Keluarga Cemara telah terpenuhi dan telah sesuai dengan aturan yang ada. Jika ditinjau dari aspek pertanggung jawaban perdata dan aspek pertanggung jawababan pidana, terdapat aspek yang tidak dipenuhi oleh pembajak yaitu dari aspek liability based on fault, di mana seharusnya terdapat pertanggung jawaban perdata berupa ganti rugi yang bersifat material. Kemudian apabila ditinjau dari Pasal 1365 KUHPerdata keputusan terhadap kasus ini belum sesuai karena tidak adanya ganti rugi sebagai pertanggungjawaban dari pembajak kepada PT Visinema Pictures selaku pemilik hak cipta yang hak ekonominya di langgar.

Analisis Yuridis Kriminologis Tindak Pidana Peredaran Narkotika yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur (Analisis Putusan No 14/Pid.sus-anak/2020/PN.Blb) Mohammad Fakhri Abdul Malik; Nandang Sambas
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. A drug abuse a very serious threat to the nation and the country. One form of narcotics abuse is the criminal act of narcotics circulation. Today, drug dealers are not only carried out by adults but many minors become criminals of narcotics trafficking. Children should be a well-protected and raised generation in order to be the successor of the nation that leads and builds this country. Based on these problems, it can be formulated several formulations of the problem, namely what are the factors that cause narcotics trafficking crimes committed by minors and How to Counter the criminal acts of narcotics circulation committed by minors based on the verdict 14 /Pid.Sus-Anak/2020 /PN. Blb. The research method used in this research is normative juridical, a study that deductively begins with an analysis of the articles and laws and regulations that govern the problems in the thesis. Normative means legal research that aims to acquire normative knowledge about the relationship between one regulation to another and its application in practice (the study of verdicts). Factors for the occurrence of children as victims of narcotics abuse consist of 2 factors, namely internal factors and external factors. Countermeasures against narcotics trafficking crimes committed by minors can be done with penal efforts and non-penal efforts. Penal efforts are efforts to deal with criminal acts by using the means of criminal law upaya penal in court decision No.14/ Pid.Sus.Anak / 2020/ PN. Blb is declaring the child defendant SUNANDAR Alias NANDAR Bin IPIN guilty and criminally charged against sunandar children Alias NANDAR Bin IPIN guilty and imposed a prison sentence for 2 (two) years in LPKS and job training for 6 months in social services while non-criminal efforts are efforts to deal with crimes committed without using criminal law. Abstrak. Penyalahgunaan narkotika merupakan ancaman yang sangat serius bagi bangsa dan negara. Salah satu bentuk tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah tindak pidana peredaran narkotika. Dewasa ini kalangan pengedar narkotika tidak hanya dilakukan oleh kaum dewasa saja akan tetapi banyak anak dibawah umur menjadi pelaku tindak pidana peredaran narkotika. Anak seharusnya menjadi generasi yang dilindungi dan dibesarkan dengan baik agar kelak menjadi penerus bangsa yang memimpin dan membangun negara ini. Berdasarkan permasalahan tersebut maka dapat dirumuskan beberapa rumusan permasalahan yaitu Apa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana peredaran narkotika yang dilakukan oleh anak di bawah umur dan Bagaimana Penanggulangan terhadap tindak pidana peredaran narkotika yang dilakukan oleh anak di bawah umur berdasarkan putusan 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Blb. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai dengan analisa terhadap pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan dalam skripsi. Bersifat normatif maksudnya adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam praktiknya (studi putusan). Faktor-faktor terjadinya anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika terdiri dari adanya 2 faktor yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Penanggulangan terhadap tindak pidana peredaran narkotika yang dilakukan oleh anak di bawah umur dapat dilakukan dengan upaya penal dan upaya non penal. Upaya penal yaitu upaya penangulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana upaya penal pada putusan pengadilanNo.14/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Blb adalah menyatakan terdakwa anak SUNANDAR Alias NANDAR Bin IPIN bersalah dan Menjatuhkan pidana terhadap anak SUNANDAR Alias NANDAR Bin IPIN bersalah dan dijatuhkan sanksi pidana penjara selama 2 (dua) tahun di LPKS Dan pelatihan kerja selama 6 bulan di Dinas Sosial sedangkan upaya non penal yaitu upaya penangulangan kejahatan yang dilakukan tanpa menggunakan hukum pidana.

Tinjauan Yuridis Terhadap Unsur Kelalaian Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia Dihubungkan Pertanggungjawaban Pidana Moh. Haidar Ali Masjhoer; Eka Juarsa
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Salah satu permasalahan yang selalu dihadapi di kota kota besar yaitu masalah lalu lintas. Hal ini terbukti dari adanya indikasi angka-angka kecelakaan lalu lintas yang semakin hari semakin meningkat. Undang-undang dibuat agar dapat menjamin suatu kepastian hukum sehingga harus ditegakkan dengan penerapan suatu sanksi yang dapat membuat pelanggar menjadi jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali. Demikian pula halnya dengan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain menjadi meninggal dunia akibat dari pelanggaran lalu lintas sehingga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 359 KUHP serta Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku, dan untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan meninggalnya orang lain dalam putusan No. 295 /Pid.Sus/2015/PN.Sgm. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Sungguminasa, menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Berdasarkan analisis, penulis menyimpulkan beberapa hal, antara lain: Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu bahwa terdakwa melanggar Pasal 310 ayat (4), UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan alat bukti yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lainnya dan keterangan terdakwa, surat dan petunjuk diperoleh fakta hokum. Berdasarkan hal tersebut maka hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dalam Putusan No.295/Pid.Sus/2015/PN.Sgm berdasarkan Pasal 310 Undang-Undang Repukblik Indonesia No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. One of the problems that are always faced in big cities is traffic problems. This is evident from the indications that the number of traffic accidents is increasing day by day. The law is made in order to guarantee a legal certainty so that it must be enforced by the application of a sanction that can make violators a deterrent and will not repeat their Actions again. Likewise, traffic accidents that cause other people to die as a result of traffic violations so that they can be subject to criminal sanctions in accordance with Article 359 of the Criminal Code and Article 310 paragraph (4) of the Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 concerning Traffic and road transport.This study aims to determine the judge's legal considerations in imposing a crime against the perpetrator, and to determine the application of criminal law to the criminal Act of negligence that resulted in the death of another person in the decision no. 295 /Pid.Sus/2015/PN.Sgm. This research was conducted at the Sungguminasa District Court, using data collection techniques by means of library research and field research. Based on the analysis, the authors conclude several things, including: 1.) The criminal responsibility of the perpetrator of the crime of negligence that resulted in the death of another person is that the defendant violated Article 310 paragraph (4), Law no. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. 2.) Based on the evidence revealed at the trial in the form of statements of witnesses that are in agreement with each other and the statements of the defendant, letters and instructions obtained legal fActs 3.) Based on this, the judge imposes criminal sanctions on negligence resulting in the death of another person in the Decision No.295/Pid.Sus/2015/PN.Sgm based on Article 310 of the Law of the Republic of Indonesia No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation.

Penegakan Hukum Pidana Militer terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Logging oleh TNI Putri Ilma Sofiyullah Rahmat; Dini Dewi Heniarti
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Illegal logging implies activities in the forestry sector or activities that include illegal logging, transportation, processing, buying and selling of timber, or actions that cause forest damage. Cases related to illegal logging that have been brought before the Indonesian courts, one of which is the case of illegal logging that occurred in Central Aceh carried out by a TNI person named Fx. Sandria Wijayanto. The defendant bought cheaply processed wood from illegal logging from two villages. This is evidenced by the absence of a legal timber processing certificate. This study aims to analyze the application of the provisions of the military criminal law and the basics that are considered by judges in cases of illegal logging crimes. The research method uses normative juridical analysis, data is collected from primary legal materials and secondary legal materials and then analyzed qualitatively. The results of the study can be concluded that the application of the law to the crime of illegal logging is appropriate because it fulfills the elements charged by the public prosecutor. The judge considered that the defendant was sentenced to a prison sentence of 2 months and 20 days was the proceeds of a small sale and was used for institutions, the defendant was a member of the TNI unit who became an example for his community and for a unit that reflected as a servant of the state. Abstrak. Illegal logging mengandung makna kegiatan di bidang kehutanan atau yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga kegiatan jual beli (termasuk ekspor-impor) kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan. Kasus terkait illegal logging yang pernah naik ke pengadilan Indonesia, salah satunya adalah kasus illegal logging yang terjadi di Aceh Tengah yang dilakukan oleh oknum TNI bernama Fx. Sandria Wijayanto. Kasus ini diawali oleh terdakwa yang membeli kayu olahan dengan harga murah yang merupakan hasil penebangan hutan secara liar dari dua desa yaitu Desa Polem dan Desa Empustalu. Hal ini terbukti dengan tidak adanya surat olahan kayu yang bersifat legal untuk kayu yang diperjual belikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganlisis penerapan ketentuan hukum pidana militer dan dasar-dasar yang menjadi pertimbangan hakim dalam kasus tindak pidana illegal logging. Metode penelitain menggunakan analisis yuridis normatif, data dikumpulkan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian dianalisis secra kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan penerapan hukum terhadap tindak pidana illegal logging tepat karena memenuhi unsur-unsur yang didakwakan oleh penuntut umum. Hal yang menjadi pertimbangan hakim bahwa terdakwa dipidana hukuman kurungan penjara 2 bulan 20 hari adalah hasil penjualan yang kecil dan digunakan untuk institusi, terdakwa anggota kesatuan TNI yang menjadi teladan bagi masyarakatnya dan bagi kesatuan yang mencerminkan sebagai abdi negara.

Pelaksanaan Keselamatan Kerja di PT. Kanza Sejahtera berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2019 Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 M Fauzi Rachman Yusuf; Deddy Effendy.
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Work safety is something that is really needed by every company in order to create a safe environment and can prevent accidents that might occur. Where every company is obliged to apply the name K3, especially companies engaged in the construction construction sector. However, in reality, there are still many workers from PT. Kanza Sejahtera is still disobedient and undisciplined in using K3 equipment on the grounds that the K3 equipment used reduces the productivity of the worker. Based on this phenomenon, the problems in this study are formulated as follows (1) How is the application of work safety at PT. Kanza Sejahtera based on the Regulation of the Minister of Public Works and Public Housing Number 21/PRT/M/2019 concerning Guidelines for Construction Safety Management Systems linked to Law Number 1 of 1970 concerning Work Safety? (2) What is the form of corporate responsibility towards the implementation of work safety at PT. Kanza Sejahtera?. With the aim of this study, namely to determine work safety at PT. Kanza Sejahtera is based on the Regulation of the Minister of Public Works and Public Housing Number 21/PRT/M/2019 concerning Guidelines for Construction Safety Management Systems linked to Law Number 1 of 1970 concerning Work Safety. In addition, the purpose of this study is to determine the form of corporate responsibility for the implementation of work safety at PT. Kanza Sejahtera. This study uses a normative juridical approach, which is an approach based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles and laws and regulations related to this research with a research specification that is descriptive analytical. Sources of primary and secondary legal material data are based on laws and regulations as well as books related to work safety and to support the fulfillment of secondary data, interviews were conducted with related parties. The tertiary legal material in this study is related to the implementation of work safety. The data analysis used is qualitative data analysis. The conclusion is that based on the results of the first research, it shows that the application of this company's work safety is in accordance with Article 7, Article 8, Article 9, Article 10, Article 11, Article 12, Article 15 paragraph (1), Article 17 paragraph (1) and Article 18 paragraph (1) Regulation of the Minister of Public Works and Public Housing Number 21/PRT/M/2019 concerning Construction Safety Management System Guidelines. If connected with Law no. 1 of 1970 concerning Occupational Safety is in accordance with Article 3 letters a, b, e, f, and h, Article 5 paragraph (1), Article 9, and Article 14. However, the reality on the ground is that there are still some workers who always reminded to use K3 equipment, namely the use of PPE. Second, the company's responsibility for the implementation of work safety, the company always provides PPE equipment that is in accordance with SNI and registers workers in the social security program. Keywords: Work Safety, Corporate Responsibility for the Implementation of Work Safety, Personal Protective Equipment. Abstrak. Keselamatan kerja merupakan hal yang sangat diperlukan oleh setiap perusahaan demi menciptakan lingkungan yang aman dan dapat mencegah terjadinya kecelakaan yang mungkin akan terjadi. Dimana setiap perusahaan wajib menerapkan yang namanya K3 terutama perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi pembangunan. Akan tetapi pada kenyataannya, masih banyak pekerja dari PT. Kanza Sejahtera masih tidak patuh dan tidak disiplin dalam menggunakan peralatan K3 dengan alasan peralatan K3 yang digunakan tersebut mengurangi produktivitas dari si pekerja. Berdasarkan fenomena tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut (1) Bagaimana penerapan keselamatan kerja di PT. Kanza Sejahtera berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2019 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja? (2) Bagaimana bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap penerapan keselamatan kerja di PT. Kanza Sejahtera?. Dengan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui keselamatan kerja di PT. Kanza Sejahtera berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2019 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja. Selain itu, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap penerapan keselamatan kerja di PT. Kanza Sejahtera. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini dengan spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis. Sumber data bahan hukum primer dan sekunder berdasarkan peraturan perundang-undangan serta buku-buku yang berkaitan dengan keselamatan kerja dan untuk mendukung terpenuhinya data sekunder, maka wawancara dilakukan kepada pihak terkait. Bahan hukum tertier pada penelitian ini berkaitan dengan pelaksanaan keselamatan kerja. Dengan analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Simpulan bahwa berdasarkan hasil penelitian yang pertama menunjukkan bahwa Penerapan keselamatan kerja perusahaan ini sesuai dengan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 15 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2019 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Jika dihubungkan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja sudah sesuai dengan Pasal 3 huruf a, b, e, f, dan h, Pasal 5 ayat (1), Pasal 9, dan Pasal 14. Akan tetapi kenyataan di lapangan bahwa tetap saja masih ada beberapa pekerja yang selalu diingatkan untuk memakai peralatan K3 yaitu berupa penggunaan APD. Kedua tanggung jawab perusahaan terhadap penerapan keselamatan kerja, perusahaan selalu menyediakan peralatan APD yang sesuai SNI serta mendaftarkan pekerja ke dalam program jaminan sosial. Kata Kunci: Keselamatan Kerja, Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Penerapan Keselamatan Kerja, Alat Pelindung Diri.

Tinjauan Yuridis Terhadap Penarikan Kendaraan Konsumen Secara Paksa Ditinjau dengan Pasal 368 KUHP Luthfia Qurrota Aina; Dini Dewi Heniarti
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Leasing is a company that embodies an agreement that provides financing in the form of goods that become a fiduciary guarantee by the company for use by consumers within a certain period of time with periodic payments. The financing institution cooperates with the Debt Collector service in terms of billing when the debtor does not pay according to what was agreed. The limits of debt collectors are often questioned, because in fact many things are associated with threats and violence. Therefore, this study aims to determine the juridical review of the forcible withdrawal of consumer vehicles associated with Article 368 of the Criminal Code. The research method used is normative juridical law research using analytical descriptive research specifications, the research stage used is library research, data sources and data collection techniques used are library studies using secondary data sources consisting of primary, secondary and tertiary legal materials, as well as the data analytical method used by the systematic interpretation method. Theories and rules regarding legal protection in the perspective of victimization to consumers can be judged to be correct, but in the field facts that occur, victims still do not get the sense of security provided by law because they are still receiving threats given by the Debt Collector in the forced withdrawal procedure. The criminal sanctions imposed on the forced withdrawal of vehicles with threats of violence have not been fully implemented in accordance with Article 368 of the Criminal Code. This was due to the lack of attention from the government and the victim himself so that the case was not dealt with in accordance with the provisions. Keyword: Debt Collector, Legal Protection, Vehicle Towing Abstrak. Leasing merupakan perusahaan yang mewadahi suatu perjanjian yang menyediakan pembiayaan dalam bentuk barang yang menjadi jaminan fidusia oleh perusahaan untuk digunakan oleh konsumen dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran secara berkala. Pihak lembaga pembiayaan bekerja sama dengan jasa Debt Collector dalam hal penagihan ketika debitur tersebut tidak membayar sesuai dengan apa yang di perjanjikan. Batasan debt collector pun sering kali dipertanyakan, karena pada faktanya banyak hal yang dikaitkan dengan ancaman dan kekerasan. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap penarikan kendaraan konsumen secara paksa dikaitkan dengan Pasal 368 KUHP. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normative dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskritif analitis, tahap penelitian yang digunakan studi kepustakaan, sumber data dan teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer,sekunder dan tersier, serta metode analitis data yang digunakan metode penafsiran sistematis. Teori dan aturan tentang perlindungan hukum dalam perspektif viktimologi terhadap konsumen dapat dinilai sudah betul, namun dalam fakta lapangan yang terjadi, korban masih belum mendapatkan rasa aman yang diberikan oleh hukum karena masih mendapatkan ancaman yang diberikan oleh Debt Collector dalam prosedur penarikan paksa. Sanksi pidana yang diberikan terhadap penarikan paksa kendaraan dengan ancaman kekerasan belum sepenuhnya dijalankan sesuai pasal 368 KUHP. Hal itu disebabkan kurangnya perhatian pemerintah dan korban itu sendiri sehingga kasus tersebut tidak ditindak sesuai dengan ketentuan. Kata Kunci: Debt Collector, Perlindungan Hukum, Penarikan Kendaraan

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Unang arifin

Contact Email
bcsls@unisba.ac.id

Phone
+6282120524105

Journal Mail Official
bcsls@unisba.ac.id

Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Unang arifin

Contact Email bcsls@unisba.ac.id

Phone +6282120524105

Journal Mail Official bcsls@unisba.ac.id

Editorial Address UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891

Location Kota bandung, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Unang arifin

Contact Email
bcsls@unisba.ac.id

Phone
+6282120524105

Journal Mail Official
bcsls@unisba.ac.id

Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA