HUKMY : Jurnal Hukum
HUKMY: Jurnal Hukum adalah media publikasi ilmiah yang terbit setiap bulan April dan Oktober. Artikel yang diterbitkan merupakan hasil seleksi dengan sistem double-blind review. HUKMY: Jurnal Hukum menerima naskah dalam bentuk hasil penelitian normatif, empiris, studi doktrinal, gagasan konseptual, resensi buku, yang relevan dengan bidang Ilmu Hukum. Editorial HUKMY: Jurnal Hukum memproses naskah yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya.
Articles
66 Documents
<![CDATA[PRINSIP KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN AKTA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH ]]>
<![CDATA[Karuniawan Nurahmansyah]]>
<![CDATA[ HUKMY : Jurnal Hukum Vol. 1 No. 2 (2021): HUKMY : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (977.813 KB)
|
DOI: 10.35316/hukmy.2021.v1i2.183-200
<![CDATA[Pembatalan akta PPAT oleh Pengadilan, jika tidak ada cacat hukum atas akta PPAT tersebut maka tidak akan terjadi pembatalan akta tersebut, akan tetapi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai PPAT tidak menutup kemungkinan produk hukum yang dibuatnya dapat dibatalkan. Sebagai fakta hukum yang terjadi pada Pengadilan Negeri Surakarta Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2013/PN.Ska dan yang kedua Putusan Nomor 06 / PDT / 2014 / PTY, yang terjadi pembatalan oleh pengadilan dikarena produk hukum yang dibuat oleh PPAT terjadi perbuatan melanggar hukum, titik fokus terhadap penelitian ini adalah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PPAT serta akta yang dibuat oleh PPAT dinyatakan batal demi hukum oleh Mahkamah Agung, pada hal tersebut dikarenakan cacat hukum didalam pembuatan akta otentik tersebut, maka terhadap pembatalan pada PPAT tersebut penulis akan melakukan penelahaan dan akan mencoba untuk memahami dan menguraikan lebih lanjut mengenai akta PPAT yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.]]>
<![CDATA[PERAN PPNS DAERAH DALAM UPAYA PENEGAKAN PERATURAN DAERAH ]]>
<![CDATA[Heriyanto Heriyanto]]>;
<![CDATA[Mustofa Mustofa]]>
<![CDATA[ HUKMY : Jurnal Hukum Vol. 1 No. 2 (2021): HUKMY : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1052.648 KB)
|
DOI: 10.35316/hukmy.2021.v1i2.201-220
<![CDATA[Dalam menjalankan urusan pemerintahan yang efektif dan berwibawa diperlukan sebuah instrumen hukum bagi PPNS Daerah dalam menjalankan peran dan fungsinya. Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan, bagaimana instrumen hukum yang menjadi landasan yuridis bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam melakukan penegakan Peraturan Daerah? Penelitian ini menggunakan metode yang berbasiskan metode penelitian hukum Yuridis Normatif. Guna menghindari upaya/ perilaku “main hakim” ditengah-tengah masyarakat, sebagai peran Pemerintah adalah menjaga ketertiban dalam masyarakat melalui Peraturan Daerah juga berkewajiban menegakkan peraturan daerah yang telah dibuat dan diberlakukan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem hukum yang ada dan berlaku didaerah harus berjalan beriringan, khususnya agenda penegakan hukum atas peraturan daerah. Penting untuk dipahami bersama bahwa, wibawa pemerintah daerah ditentukan oleh sistem penegakan hukum yang berlaku.]]>
<![CDATA[JUDICIAL REVIEW SATU ATAP DI MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI REFLEKSI TERHADAP PROBLEMATIKA DAN TANTANGAN KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Moh. Ali Hofi]]>
<![CDATA[ HUKMY : Jurnal Hukum Vol. 1 No. 2 (2021): HUKMY : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (949.233 KB)
|
DOI: 10.35316/hukmy.2021.v1i2.221-234
<![CDATA[Judicial review merupakan suatu upaya hukum agar dapat keluar dari peroalan regulasi yang dihasilkan pembentuk uu dengan kualitas rendah. namun demikian, penyelenggaraan judicial review pada praktiknya selama ini dapat memunculkan suatu persoalan hukum. Penyebabnya di antaranya adalah pembagian kewenangan dalam praktik judicial review oleh MK dan MA untuk melakukan judicial review. Disamping hal di atas, beberapa alasan pengujian satu atap di Mahkamah Konstitusi didasari beberapa alasan, di antaranya mengurungi beban menumpuk di Mahkamah Agung mengingat MA tidak hanya sekedar menguji regulasi dibawah uu, kasasi, peninjauan kembali kasus pidana dan perdata serta TUN juga menjadi bagian dari kewenangan MA yang tidak terpisahkan, kepastian hukum serta keadilan bagi masyarakat, efisiensi dan efektifitas dapat diwujudkan bila dilakukan dalam satu atap di MK. Praktik judicial review di Mahkamah Konstitusi sangat terbuka bila di bandingkan MA. Karenanya judicial review satu di MK Urgent untuk dilaksanakan. Tulisan ini mengkaji dengan konkrit persoalan dualisme judicial review dalam perspektif negara hukum serta ugensi judicial review satu pintu di MK sebagai solusi atas problematika di atas.]]>
<![CDATA[BENTUK TANGGUNGJAWAB NEGARA TERHADAP HAK KONSTITUSIONAL ANAK TERLANTAR : ANALISIS TEORI KONTRAK SOSIAL ]]>
<![CDATA[Teguh Wicaksono]]>
<![CDATA[ HUKMY : Jurnal Hukum Vol. 1 No. 2 (2021): HUKMY : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (953.838 KB)
|
DOI: 10.35316/hukmy.2021.v1i2.235-248
<![CDATA[Keberadaan anak terlantar masih menjadi persoalan serius dan harus segera di atasi. Berdasarkan data Kemensos pada bulan Desember 2020, keberadaan anak terlantar sejumlah 67.368 orang tentu data tersebut belum menggambarkan secara baik jumlah keseluruhan dari anak-anak yang terlantar secara keseluruhan sehingga jumlahnya sangat mungkin lebih banyak dari data Kemensos tersebut. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah selama ini belum maksimal dalam upaya mengatasi persoalan di atas. Sehingga diperlukan penanganan yang serius dari pemerintah guna mengambalikan hak-hak konstitusional anak terlantar sebagaimana hak tersebut telah ditegaskan Pasal 34 (1) UUD 1945. Hal ini menegaskan bahwa, terdapat ketentuan kewajiban negara agar melindungi serta menjamin terpenuhinya hak konstitusional daripada anak terlantar di atas. Untuk itu artikel ini akan mengkaji terkait bentuk pertanggungjawaban pemerintah/negara terhadap pemenuhan hak dasar anak tersebut di atas. Selain itu, artikel ini mengakaji mekanisme negara untuk mengatasi persoalan di atas. Artikel ini menggunakan tipe penelitian teoritis di mana teori kontrak sosial digunakan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pemerinatah/negara terhadap hak konstitusional warga negara secara luas.]]>
<![CDATA[PENGATURAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN TERHADAP OBJEK WARIS YANG BELUM DIBAGI MENURUT HUKUM ADAT ]]>
<![CDATA[Mochamad Icksan]]>
<![CDATA[ HUKMY : Jurnal Hukum Vol. 2 No. 1 (2022): HUKMY : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (938.492 KB)
|
DOI: 10.35316/hukmy.2022.v2i1.1-13
<![CDATA[Often look and there was news lest you go astray that is not fair so that one the heirs use criminal actions by inheritance according to desire , or division of and problems associated with the estate of inheritance which ended with a legal assistance for example through court institutions , all this aimed to achieve justice , and agreement in sharing and completing administrative another problem that deals with what they have left behind .The writing of this journal against the backdrop of the disputes between members of the family the payment inheritance , one in which there was a treasure that heir of their parents has not yet been divided heirs but is controlled by one of heirs .The purpose of writing this journal that is, to know how the division of object inheritance that has not yet been divided .Research methods that were used in writing this journal is the method juridical normative with research an approach to a problem that is used the legislation.]]>
<![CDATA[PRINSIP KEADILAN PADA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SETELAH BERAKHIRNYA PERKAWINAN ]]>
<![CDATA[Dinda Suryo Febyanti]]>
<![CDATA[ HUKMY : Jurnal Hukum Vol. 2 No. 1 (2022): HUKMY : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (932.565 KB)
|
DOI: 10.35316/hukmy.2022.v2i1.14-26
<![CDATA[Article 97 KHI not to provide a settlement holistically in terms of wealth with, if there is a divorce a regulation or the legal, was based on a sense of justice but in this, the principle of justice has not been fully. if it above the legal problems and the description above is vagueness. formulationThe division of property with KHI, Article 97 KHI stipulated in article where widows and widowers to half of the wealth with, the distribution will be fair when husband and wife give the same contribution, during marriage one of the parties not, carrying out their obligations as there is no give provisions and the wife who do not propose, households fairness were the division of property with the contribution that the parties, where division fair not to be broken 50 percent for widowers and 50 percent to her. However, the widower can get a smaller share than the widow if his contribution is less during the marriage and does not carry out his obligations as the breadwinner. Related to the lawsuit for the distribution of joint assets, it also considers the element of justice for the parties. One example is the decision in the Supreme Court No: 266 K/AG/2010 dated July 21, 2010. In the final case at the Supreme Court, the distribution of joint property was decided by dividing for the wife (plaintiff) and for the husband (defendant).]]>
<![CDATA[KONSEP ALIRAN HUKUM KRITIS KAITANNYA DENGAN OMNIBUS LAW UU CIPTA KERJA: KAJIAN FILSAFAT HUKUM ]]>
<![CDATA[Dairani, Dairani]]>;
<![CDATA[Ibad, Syahrul]]>
<![CDATA[ HUKMY : Jurnal Hukum Vol. 2 No. 1 (2022): HUKMY : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (946.881 KB)
|
DOI: 10.35316/hukmy.2022.v2i1.42-53
<![CDATA[The Critical Legal Studies movement is a movement by academics who choose the leftist school, then this critical legal school is developed by legal practitioners. The birth of Critical Legal Studies was based on dissatisfaction with legal theory and practice in the 1970s. Some people view Critical Legal Studies not as a school of legal thought but only as a movement in legal thought. This is different from other legal schools or schools of law such as Natural Law Schools, Legal Positivism, Utilitarianism, Historical Schools, Sociological Jurisprudence, Legal Realism, and Freirechtslehre. The focus of the study in this article is related to history, the concept of critical legal thought in relation to Legal Positivism and Legal Realism, in this article the author also includes figures from Critical Legal Studies and finally the author tries to relate the views of Critical Legal Studies to the Law. Job Creation with the Omnisbus Law Concept. Conceptual theories and historical approaches as well as legislation are chosen as analytical tools in answering the problems being studied in this article.]]>
<![CDATA[UKURAN PEMIDANAAN TERHADAP KORUPSI PENEGAK HUKUM ]]>
<![CDATA[Abd. Rahman Saleh]]>;
<![CDATA[Asrawi Asrawi]]>
<![CDATA[ HUKMY : Jurnal Hukum Vol. 2 No. 1 (2022): HUKMY : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (948.531 KB)
|
DOI: 10.35316/hukmy.2022.v2i1.27-41
<![CDATA[Law enforcement is again in the public spotlight without stopping. There are various findings of cases of law enforcers who are involved in actions that should not be carried out by a law enforcer. How about law enforcers who have played the law in law enforcement, of course this is a bad act that destroys the rhythm of law enforcement. Law enforcers who are made without the guts by those who deliberately play with the law with temptations and spices to give a certain amount of money, of course, this is a disgraceful trait, and can also be qualified as a corrupt act. Why is it said to be a corrupt act, none other than because he has received gratification and or has received a number of gifts, either in the form of giving money and or also providing other facilities. That the law enforcers are the Police, Prosecutors, Advocates and Judges. The four of them are chess of law enforcement agencies who have the task of law enforcement. The task of law enforcement is to enforce the law with the existing legal rails as an inherent task for law enforcement with law enforcement standards with the dignity of the law. In this article, we will discuss the sentencing measure of law enforcement corruption.]]>
<![CDATA[AMANDEMEN KE-5 UNDANG-UNDANG DASAR NRI 1945: PELUANG DAN TANTANGAN ]]>
<![CDATA[Mustajib Mustajib]]>;
<![CDATA[Ach. Fadlail]]>
<![CDATA[ HUKMY : Jurnal Hukum Vol. 2 No. 1 (2022): HUKMY : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (962.48 KB)
|
DOI: 10.35316/hukmy.2022.v2i1.54-69
<![CDATA[Issues related to amendments to the Constitution, in other words, the 1945 Constitution have been widely voiced by Indonesian people, the above issues have been reported more and more recently, especially with the emergence of several ideas from political figures regarding Prioden's positions of President and Vice President as well as the postponement of the election which caused various upheavals and acceptances. negative in society. Amendments to the amendments to the Constitution are legally constitutional. Because the Indonesian Constitution is not a noble and holy one for a religion, it means that changes can be made but with a note that it is in accordance with the needs and desires of the people as the holder of the highest sovereignty in a democratic legal state. In this article, we examine the issues of change, history, challenges and opportunities to make changes to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The results of the study found that amending the 1945 Constitution is legal in accordance with the provisions of Ps. 37 paragraphs (1,2 and 3) which authorize the MPR to make changes to the Constitution. However, the challenge is that the legal politics of the above agenda is feared to result in a political compromise that benefits one party, group or class. So that an in-depth study is needed by involving many parties (the community) to participate in providing suggestions and input and considerations. The historical approach, concept and literature study were chosen as the analytical knife in this article.]]>
<![CDATA[ANALISA YURIDIS KEPASTIAN HUKUM BAGI MASYARAKAT YANG MENOLAK PEMBEBASAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM ]]>
<![CDATA[Heriyanto Heriyanto]]>;
<![CDATA[Ainun Najib]]>
<![CDATA[ HUKMY : Jurnal Hukum Vol. 2 No. 1 (2022): HUKMY : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (968.971 KB)
|
DOI: 10.35316/hukmy.2022.v2i1.83-100
<![CDATA[Pemerintah atasnama kepentingan umum memiliki kewenangan yang luas demi tercapainya sasaran dan tujuan percepatan pembangunan untuk kepentingan bangsa sesuai dengan amanah konstitusi. Namun disisi lain pemerintah harus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat terdampak pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam hal pemberian ganti kerugian. Dalam penelitian ini permasalahan hukum yang dianalisa ialah hak menguasai Negara atas tanah dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang terdampak pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Dalam penyelenggaraan penyelesaian ganti kerugian di sesuaikan dengan perkiraan penilaian yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang untuk menentukan nilai atau harga tanah sesuai dengan ketentuan perundang undangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa adanya sebuah perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam Penyelesaian ganti kerugian tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan kaidah-kaidah hierarkhi peraturan perundangan. Dalam penelitian ini ini menggunakan metode Yuridis – normatif melalui pendekan peraturan perundangan. Adapun hasil dari penelitian ini berupa analisa yuridis Penyelesaian ganti kerugian tanah untuk kepentingan umum daerah.]]>
