Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Limbago: Journal of Constitutional Law

Limbago
Website

Published by Universitas Jambi

ISSN : - EISSN : 27979040 DOI : https://doi.org/10.22437/limbago

Core Subject : Humanities, Social,

Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Limbago: Journal of Constitusional Law (ISSN Online 2797-9040) merupakan terbitan ilmiah berkala bidang hukum konstitusi dan tata negara. Jurnal ini diterbitkan oleh Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi sebagai media publikasi ilmiah dan diseminasi hasil penelitian bidang hukum tata negara dan konstitusi. Nama "LIMBAGO" berarti Lembaga dalam Bahasa Melayu, nama ini dipilih untuk merespons dinamika dan perubahan sosial. Terbit tiga kali dalam setahun, yaitu pada bulan Februari, Juni dan Oktober, Limbago: Journal of Constitusional Law menggunakan model open access journal dengan sistem double blind peer review. Limbago: Journal of Constitusional Law berkomitmen menjadi forum diskusi dan pengkajian isu-isu kontemporer berkaitan dengan hukum tata negara dan konstitusi di Indonesia dan perspektif global.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 10 Documents

Search results for , issue "Vol. 2 No. 3 (2022)" : 10 Documents clear

ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN WAKIL MENTERI BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 60 TAHUN 2012 Pebi Ramadian; Meri yarni; Iswandi Iswandi
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 3 (2022)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Kewenangan Wakil Menteri Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri. Perumusan masalah pada penelitian ini adalah : 1) Bagaimana kewenangan Wakil Menteri berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri. 2) Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban Wakil Menteri sebagai pembantu Menteri dalam Kementerian.Penelitian ini bersifat Yuridis Normatif. Adapun hasil penelitian yang diperoleh yaitu : 1) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 terlihat jelas kewenangan dari Wakil Menteri, namun mengacu pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 hal ini terlihat bertentangan. dimana dijelaskan bahwa “dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri”. Hal ini berarti Presiden harus dan wajib menjelaskan kepada publik penanganan secara apa yang membutuhkan pengangkatan Wakil Menteri. 2) Ada 2 mekanisme pertanggungjawaban Wakil Menteri sebagai pembantu Menteri dalam Kementerian Negara yang pertama pertanggungjawaban terhadap Presiden dan kedua pertanggungjawaban terhadap Menteri.

TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19) Yasin Abdul Haq; Irwandi Irwandi; Firmansyah Putra
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 3 (2022)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Abstract Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dasar penetapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 telah sesuai dengan asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ataukah belum. Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah: Apakah dasar penetapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 telah sesuai dengan asas pembentukan Peraturan PerundangUndangan?. Skripsi ini menggunakan metode Yuridis Normatif yakni menemukan kebenaran koherensi, yaitu menganalisis kesesuaian antara norma hukum, aturan hukum, tindakan seseorang dan prinsip hukum. Hasil penelitian yang dapat dikemukakan bahwa Bahwa dalam penetapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 ada beberapa asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang tidak terpenuhi dalam penetapannya. Asas yang tidak terpenuhi tersebut adalah Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Materi muatan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Bahwa PERPU Nomor 1 tahun 2020 mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai hal ikhwal genting dan memaksa presiden dapat menetapkan Perpu, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Ayat 1 UUD 1945. Hal tersebut harus sesuai dengan peraturan di atasnya dan tidak menyimpang dari ketentuan peraturan yang hierarkinya diatas.Namun materi muatan yang terkandung dalam Perpu tersebut terdapat pasalpasal yang bertentangan dengan konstitusi.Pasal yang di persoalkan yakni Pasal 2 Ayat (1) huruf a angka 1, 2, dan 3; Pasal 27, dan Pasal 28. Dalam penetapannya Perppu ini, tidak sesuai dengan asas pembentukannya yaitu asas penggunaan dan hasilgunaannya untuk mengatasi Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona . Karena dari awal disahkan undangundang ini, banyak terjadi penyimpangan dana covid, mulai dari setingkat menteri hingga ke tingkat Provinsi.Dalam undang-undang ini, juga tidak terpenuhinya asas t Asas kejelasa n rumusan, bahwa tidak ada definisi yang jelas mengenai apa yang disebut dengan “Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)” atau pun “Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan”. Kata Kunci: Undang-Undang, Perppu, Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Abstract This thesis aims to find out the basis for determining the Republic of Indonesia Law Indonesia Number 2 of 2020 has been in accordance with the principle of the formation of Regulations legislation or not. As for the formulation of the problemare: What is the basis for stipulating the Law of the Republic of Indonesia Number 2 The year 2020 has been in accordance with the principle of the formation of Invitation Regulations?. This thesis uses the normative juridical method, namely find the truth of coherence, namely analyzing the conformity between norms law, the rule of law, a person's actions and legal principles. The results of the research it can be stated that in the stipulation of the Republic Act, Indonesia Number 2 of 2020 there are several principles for the formation of Regulations Laws that are not fulfilled in their stipulation. Principles that don't Those fulfilled are the principle of conformity between types, hierarchies, and payload materials. Contents in the Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2020 That PERPU Number 1 of 2020 further stipulates provisions regarding the following: urgent matters and forces the president to enact a Perpu, as regulated in Article 22 Paragraph 1 of the 1945 Constitution. This must be in accordance with the regulations above it and does not deviate from the provisions of the hierarchical regulations above. However, the content contained in the Perpu contains articles that are contrary to the constitution. The article in question is Article 2 Paragraph (1) letter a numbers 1, 2, and 3; Article 27, and Article 28. In their stipulation This Perppu is not in accordance with the principle of its formation, namely the principle of the use of the results are used to overcome the State Financial Policy and System Stability Finance for Handling the Corona Pandemic. Because from the beginning this law was passed, there were a lot of deviations from Covid funds, starting at the ministerial level down to the provincial level. In this law, the principle oft The principle of clarity of formulation, that there is no clear definition of what is called "Financial System Stability for Handling the Corona Pandemic" Virus Disease 2019 (Covid-19)” or “In the Context of Facing Threats That Endangers the National Economy and/or System Stability Finance". Keywords: Law, Perppu, Principles of Formation of Legislative Regulations

ANALISIS KEDUDUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA BERDASARKAN PERKEMBANGAN PENGATURAN DESA Sumarno Sumarno; Kosariza Kosariza; Arfa'i Arfa'i
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 3 (2022)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis Kedudukan dan Pengaturan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Desa Berdasarkan Perundang-Undangan. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normative dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dan pendekatan perundang-undangan (normative approach). Hasil penelitian adalah Lahirnya undang-undang baru yang mengatur tentang desa, ternyata tidak memperkuat posisi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Undang-undang No. 6 Tahun 2014 secara substansi semakin memperkuat posisi kepala desa. Pengaturan ini tidak berbeda jauh dengan pola pengaturan BPD pada masa Undang-undang No. 5 tahun 1979. Pada masa Undang-undang No. 5 tahun 1979, BPD merupakan perpanjangan tangan dari kepala desa karena kepala desa menjabat sebagai ketua BPD. Kemudian pada masa Undang-undang No. 22 tahun 1999 dan Undang-undang No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur BPD secara lebih baik. Ketua BPD tidak lagi dijabat secara otomatis oleh kepala desa, melainkan dipilih langsung oleh masyarakat. b. Adanya kemunduran dalam pengaturan BPD di undang-undang No. 6 Tahun 2016, akan berdampak buruk bagi BPD. Posisi kepala desa semakin kuat dalam menetapkan peraturan desa dan menetapkan APBDes. Dalam hal ini BPD hanya memberikan pertimbangan bukan lagi ikut dalam menetapkan peraturan desa dan APBDes. Perlu ada pengaturan yang lebih baik lagi untuk BPD kedepannya agar BPD dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

PERANAN DINAS KESEHATAN KOTA JAMBI DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK Muhammad Zikri; Arfa'i Arfa'i
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 3 (2022)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peranan dinas kesehatan kota Jambi dalam upaya penegakan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kota Jambidalam upaya penegakan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok. Dalam tulisan ini. Permasalahan yang menjadi objek pembahasan adalah apa peranan dinas kesehatan kota Jambi dalam upaya Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok. Selanjutnya, apa kendala yang dihadapi dinas kesehatan Kota Jambi dalam upaya menegakkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok. Tipe penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah yuridis empiris dengan mengaitkan sumber data primer dan sekunder yang didapat selama penelitian ini diadakan. Hasil dari penelitian ini adalah telah terjadi pertentangan antara das sein dan das sollen sehingga menimbulkan permasalahan tersendiri dalam upaya penegakan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Kata Kunci : Dinas Kesehatan, Rokok, Kawasan Tanpa Rokok

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Yos Trio; A Zarkasi; Muhammad Amin
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 3 (2022)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi terhadap pemungutan suara ulang dalam pemilihan kepala daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Rumusan masalah yang digunakan adalah: 1) Bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam pemilihan kepala daerah, 2) Bagaimana konsekuensi dari putusan Mahkamah Konstitusi dalam pelaksaan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Kepala Daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum yuridis normatif yang mana penelitian ini berfokus pada Peraturan Perundang-Undangan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan Konseptual Conceptual Approach), Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), Pendekatan Kasus (Case Approach). Hasil penelitian menunjukkan Putusan Mahkamah Konstitusi telah sesuai peraturan perundang-undangan terkait Pemilukada karena Pemohon memiliki kewenangan menurut hukum mengajukan ke Mahkamah Konstitusi karena terbukti terjadi kecurangan dimana pemilih yang tidak terdaftar diberikan kesempatan dalam memilih karena melawan hukum yang harus dilakukan pemungutan suara ulang agar hasil perolehan suara dapat diakui oleh Pemohon sesuai asa Pemilukada yang demokratis. Konsekuensi dari putusan Mahkamah Konstitusi berdampak pada pemiliha Kepala Daerah yang harus dilakukan pemungutan suara ulang. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini bahwa Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dilakukan untuk memenuhi hak politik bagi salah satu pasangan calon yang tercurangi untuk mewujudkan Pemilukad yang demokratis. Dan konsekuensi yang didapatkan dari hasil itu harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang.

ANALISIS TERHADAP PENGATURAN KEBEBASAN HUKUM BERPENDAPAT MELALUI MEDIA INTERNET Etika Dwi Hardiyaningsi; Meri Yarni
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 3 (2022)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

This study aims to: 1) To find out how the legal protection of the regulation of freedom of expression through the internet media, 2) To find out how the form of the Indonesian state's obligation to protect the right to freedom of expression on the internet media. The method used in this stkebebudy is the normative juridical method, which is a legal research that is prescriptive not descriptive as in social and natural sciences, the approach is based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles and regulations. legislation. The results obtained are: 1). Freedom of expression in Indonesia, both orally and in writing, has been guaranteed and has been regulated in the rules contained in the 1945 Constitution until it is contained in Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, Law Number 9 of 1998 concerning Freedom to Express Opinions in Public, Law Number 12 of 2005 concerning Ratification of the International Covenant On Civil And Political Rights (International Covenant on Civil and Political Rights), 2) The rights and obligations of the state (government) and citizens are regulated in law - The 1945 Constitution is in the fourth paragraph. and Article 281 paragraphs (4) and (5). The fourth paragraph contains the goals and obligations of the state that must be carried out by every government, namely protecting the entire Indonesian nation and the entire homeland of Indonesia, advancing public welfare, educating the nation's life, and implementing world order based on independence, eternal peace, and social justice. Keywords; Freedom of Opinion, Internet.

ANALISIS PERPU SEBAGAI SALAH SATU JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERDASARKAN UU NO. 12 TAHUN 2022 Nia Hasna Triadi Duptri Fitirawati Zaidir; Arfai Arfai
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 3 (2022)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau yang selanjutnya ditulis dengan singkatan Perppu merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan dalam sistem norma hukum negara Republik Indonesia. Penelitian ini adalah bersifat yuridis normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan (Statuta approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Permasalahan dari penelitian ini adalah: 1) Bagaimana persyaratan dan substansinya dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan? dan 2) Bagaimana pengaturan kepentingan ikhwal kegentingan memaksa pada pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang pasca dikeluarkannya putusan MK? Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1) Persyaratan dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan adalah terpenuhinya syarat hal ihwal “kegentingan memaksa” dalam pembentukan Perppu dengan substansi pembentukannya berlandaskan pada Pancasila sebagai norma dasar yang berlaku di Indonesia, dan tidak bertentangan dengan Konstitusi yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Amandemen ke-4, tepatnya Pasal 22 ayat (1) UUD 1945. 2) Pengaturan kepentingan ihwal kegentingan memaksa pada pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang pasca dikeluarkannya putusan MK belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA MENEGAKKAN PERATURAN WALIKOTA JAMBI NOMOR 21 TAHUN 2020 Satriadi Satriadi; Ansorullah Ansorullah; Muhammad Eriton
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 3 (2022)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Abstract The purpose of this research was to: 1) knowed the role of the Jambi City civil service police unit to enforcing mayor’s regulation number 21 of 2020 dan 2) knowed the obstacles faced by of the Jambi City civil service police unit to enforcingmayor’s regulation number 21 of 2020. This research was juridical empirical with descriptive data analysis. The result of this study was: 1) the role of the Jambi City civil service police unit to enforcingmayor’s regulation number 21 of 2020 consists of three forms, namely supervision is carried out by conducting raids and patrils in coordination with the Satgas Covid-19, TNI/Polri and ormas, the role of coaching is carried out by providing direct appeals and through posters, brochures and billboards, as well as the role of controlling by applying strict sanctions for business locations that violate. 2) The obstacles faced by of the Jambi City civil service police unit to enforcingmayor’s regulation number 21 of 2020 was lack of public awareness and lack of business owner awareness.

KEWENANGAN PELAKSANA TUGAS (Plt) BUPATI/WALIKOTA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 Enrico Gustian Isvardo; ridham priskap
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 3 (2022)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Abstract The purpose of this study was to: 1) determine the implementation of the local government system by the Plt Regent; 2) determine the limits of the Plt regent’s authority in the regional government system based on law number 23 of 2014 concerning regional government. The research is juridical normative with Statuta approach, Conceptual approach and Pendekatan kasus case approach and analyzed descriptively. The result of this study was: 1) the implementation of the local government system by the Plt Regent still causes problems such as Plt that have not carried out their duties properly so that they do not provide changes to the regions they lead, as well as errors in the formation of policies that actually violate the limits of authority. 2) the limits of the Plt regent’s authority in the regional government system based on law number 23 of 2014 concerning regional government has not been explained in detail in the law on local government, but it is regulated in law number 30 of 2014 concerning government administration, SK BKN 26/2016 and government regulation number 49 of 2008 and the limitation of Plt authority in the regional government system is administrative in nature. Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 1) mengetahui pelaksanaan sistem pemerintahan daerah oleh (Plt) Bupati/Walikota; 2) mengetahui batasan kewenangan (Plt) Bupati/Walikota dalam sistem pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian ini bersifat yuridis normative dengan pendekatan Perundang-Undangan (Statuta approach), pendekatan konseptual (Conceptual approach) dan Pendekatan kasus (case approach) dan dianalisis secara deskriptif. Hasil dari penelitian adalah: 1) Pelaksanaan sistem pemerintahan daerah oleh (Plt) Bupati/Walikota masih menimbulkan permasalahan seperti masih adanya Plt yang belum menjalankan tugasnya dengan baik sehingga tidak memberikan perubahan bagi daerah yang dipimpin, serta kesalahan dalam pembentukan kebijakan yang justru melanggar Batasan kewenangan. 2) Batasan-batasan kewenangan (Plt) Bupati/Walikota dalam sistem pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belum dijelaskan secara terperinci dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, melainkan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, SK BKN 26/2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 dan batasan kewenangan Plt Bupati dalam system pemerintahan daerah adalah hanya bersifat administratif.

ANALISIS KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Melia Surya Dharma; Syamsir Syamsir; Bustanuddin Bustanuddin
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 3 (2022)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Abstract Based on Article 99 of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections that the authority of Bawaslu is to receive and follow up on reports relating to alleged violations of the implementation of laws and regulations governing elections, examine and review election violations in the province and recommend the results of the examination and review of parties regulated by law. Dispute resolution is a process, method or act of resolving something that causes differences of opinion, disputes or quarrels. Every dispute, whatever happens, always demands a solution and resolution. Based on Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, Article 469 Paragraph (1) states that the Bawaslu decision regarding disputes over the General Election process is a final and binding decision. General Election, hereinafter referred to as General Election, is a means of people's sovereignty to elect members of the People's Representative Council, members of the Regional Representatives Council, President and Vice President, and to elect members of the Regional People's Representative Council, which are carried out directly, publicly, freely, confidentially, honestly and fairly. within the unitary State of the Republic of Indonesia based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Keywords: Authority, Bawaslu, Dispute Resolution, Election Abstrak Berdasarkan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bahwa kewenangan bawaslu dengan menerima dan menindak lanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilu, memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu diwilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajian kepada pihak yang diatur dalam undang-undang. Penyelesaian sengketa adalah proses, cara atau perbuatan dalam menyelesaikan sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, perselisihan atau pertengkaran. Setiap sengketa apapun yang terjadi, selalu menuntut pemecahan dan penyelesian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum Pasal 469 Ayat (1) Menyebutkan bahwa putusan Bawaslu mengenai sengketa proses Pemilihan Umum merupakan keputusan yang bersifat final dan menginkat. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kata kunci: Kewenangan, Bawaslu, Penyelesaian Sengketa, Pemilu

Page 1 of 1 | Total Record : 10

Filter by Year

2022 2022

Filter By Issues

All Issue Vol. 5 No. 2 (2025): Journal of Constitusional Law Vol. 5 No. 1 (2025): Journal of Constitusional Law Vol. 4 No. 3 (2024) Vol. 4 No. 2 (2024) Vol. 4 No. 1 (2024) Vol. 3 No. 3 (2023) Vol. 3 No. 2 (2023) Vol. 3 No. 1 (2023) Vol. 2 No. 3 (2022) Vol. 2 No. 2 (2022) Vol. 2 No. 1 (2022) Vol. 1 No. 3 (2021) Vol. 1 No. 2 (2021) Vol. 1 No. 1 (2021) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Firmansyah Putra

Contact Email
ljc.hukum@unja.ac.id

Phone
+6285267376700

Journal Mail Official
firmansyahputra@unja.ac.id

Editorial Address
https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/editor

Location
Kota jambi,

Jambi

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Firmansyah Putra

Contact Email ljc.hukum@unja.ac.id

Phone +6285267376700

Journal Mail Official firmansyahputra@unja.ac.id

Editorial Address https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/editor

Location Kota jambi, Jambi INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Firmansyah Putra

Contact Email
ljc.hukum@unja.ac.id

Phone
+6285267376700

Journal Mail Official
firmansyahputra@unja.ac.id

Editorial Address
https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/editor

Location
Kota jambi,

Jambi

INDONESIA