cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasjad
Contact Email
hasjadhasjad8@gmail.com
Phone
+6282129935653
Journal Mail Official
hasjadhasjad8@gmail.com
Editorial Address
Jl. Sultan Hasanuddin No.234 Unaaha, Kab. Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, 93461
Location
Kab. konawe,
Sulawesi tenggara
INDONESIA
Jurnal Lakidende Law Review (DELAREV)
Published by Universitas Lakidende Unaaha
ISSN : -     EISSN : 28296680     DOI : https://doi.org/10.47353/delarev
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Lakidende Law Review (DELAREV) diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Lakidende. Jurnal ini didedikasikan sebagai media pembahasan hukum yang berisi artikel atau hasil peneltian yang ditulis oleh para ahli, ilmuwan, praktisi, reviewer dan mahasiswa di bidang hukum. Jurnal Lakidende Law Review (DELAREV) terbit tiga kali dalam setahun yaitu pada bulan April, Agustus, dan Desember. Jurnal Lakidende Law Review (DELAREV) mengakomodasi semua kajian atau penelitian tentang hukum diantaranya Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Adat, Hukum Islam dan Lain sebagainya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 63 Documents
 3   4   5   6   7 
PERBANDINGAN KEWENANGAN DESA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH DI INDONESIA Fibran; Hasjad
Lakidende Law Review Vol. 4 No. 2 (2025): DELAREV (AGUSTUS)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lakidende

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47353/delarev.v4i2.97

Abstract

Pemerintahan desa memainkan peranan penting dalam menerapkan otonomi di tingkat daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta menjelaskan perbandingan kewenangan desa dalam sistem pemerintahan pusat dan daerah di Indonesia metode penelitian ini mengunakan metode pustaka. Metode ini sangat cocok dan efektif untuk mengeksplorasi serta menganalisis perbandingan kewenangan desa dalam sistem pemerintahan pusat dan daerah di Indonesia. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara peneliti mengumpulkan, meneliti, dan mengevaluasi berbagai sumber informasi yang relevan seperti buku, jurnal akademis, undang-undang, serta dokumen terkait lainnya. Selanjutnya, untuk analisis data, digunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa undang- undang, terutama Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk memberikan kewenangan kepada desa. Namun, implementasinya beragam antar wilayah, terutama disebabkan oleh komitmen pemerintah daerah dalam mendukung otonomi desa. Pembagian sumber daya dan pendanaan juga menjadi perbedaan penting antar wilayah, yang berdampak pada kemampuan desa untuk melaksanakan program-program pembangunan. Selain itu, tingkat keterlibatan masyarakat setempat sangat berpengaruh terhadap efektivitas kekuasaan desa. Keterlibatan ini bervariasi tergantung pada aspek-aspek seperti pendidikan, kultur, akses, dukungan dari pemerintah, serta dinamika politik yang ada. Tingkat partisipasi yang lebih tinggi biasanya berkontribusi pada peningkatan kualitas dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan.
ANALISIS PERAN DESA DALAM IMPLEMENTASI DESENTRALISASI PEMERINTAHAN DI INDONESIA Divia Salsabila; Hasjad
Lakidende Law Review Vol. 4 No. 2 (2025): DELAREV (AGUSTUS)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lakidende

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47353/delarev.v4i2.98

Abstract

Indonesia adalah negara yang memiliki berbagai macam suku, Budaya dan agama, selain itu Indonesia uga identik dengan Pemerintahannya mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, Dan desa/kelurahan Berbicara tentang pemerintahan ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam konteks desentralisasi Membahas tentang desentralisasi desa memiliki peran penting Karena desa dapat menadi pusat layanan masyarakat, Pengambilan keputusan lokal, Pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan partisipasi masyarakat, Adapun tantangan yang harus dihadapi dalam implementasi desentralisasi Di desa antaranya keterbatasan keterbatasan sumber daya, Keterampilan dan kapasitas, Serta koordinasi dan sinkronisasi. Desentralisasi sangat penting untuk kemauan Daerah karena dapat meningkatkan akuntabilitas Dan efisiensi pemerintahan selain itu uga Masyarakat dapat lebih mudah mengawasi dan mengevaluasi Kinera pemerintah desa dalam artian Transparansi untuk mewuudkan pemerintahan Yang bersih dan bermartabat (good governance).
MEKANISME PEMBERIAN GRASI, AMNESTI DAN ABOLISI ATAS HAK PREROGATIF PRESIDEN Hasim Hartono
Lakidende Law Review Vol. 4 No. 2 (2025): DELAREV (AGUSTUS)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lakidende

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47353/delarev.v4i2.100

Abstract

Mekanisme Pemberian Grasi, Amnesti dan Abolisi Atas Hak Prerogatif Presiden. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai mekanisme pemberian grasi, amnesti dan abolisi oleh presiden yang memiliki hak istimewa yang melekat sebagai kepala Negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Hak prerogatif presiden dalam pemberian grasi, amnesti, dan abolisi menjelaskan bagaimana presiden memiliki wewenang istimewa untuk memberikan pengampunan hukum berdasarkan Pasal 14 UUD 1945. Hak ini menganalisis dasar hukum, prosedur, kriteria, dan dampak sosial serta politik dari masing-masing jenis pengampunan ini, dengan menekankan pentingnya pertimbangan DPR untuk amnesti dan abolisi, serta pertimbangan MA untuk grasi.

Page 7 of 7 | Total Record : 63

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 2 (2025): DELAREV (AGUSTUS) Vol. 4 No. 1 (2025): DELAREV (APRIL) Vol. 3 No. 3 (2024): DELAREV (DESEMBER) Vol. 2 No. 2 (2023): DELAREV (AGUSTUS) Vol. 2 No. 1 (2023): DELAREV (APRIL) Vol. 1 No. 3 (2022): DELAREV (DESEMBER) Vol. 1 No. 2 (2022): DELAREV (AGUSTUS) Vol. 1 No. 1 (2022): DELAREV (APRIL)