cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasjad
Contact Email
hasjadhasjad8@gmail.com
Phone
+6282129935653
Journal Mail Official
hasjadhasjad8@gmail.com
Editorial Address
Jl. Sultan Hasanuddin No.234 Unaaha, Kab. Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, 93461
Location
Kab. konawe,
Sulawesi tenggara
INDONESIA
Jurnal Lakidende Law Review (DELAREV)
Published by Universitas Lakidende Unaaha
ISSN : -     EISSN : 28296680     DOI : https://doi.org/10.47353/delarev
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Lakidende Law Review (DELAREV) diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Lakidende. Jurnal ini didedikasikan sebagai media pembahasan hukum yang berisi artikel atau hasil peneltian yang ditulis oleh para ahli, ilmuwan, praktisi, reviewer dan mahasiswa di bidang hukum. Jurnal Lakidende Law Review (DELAREV) terbit tiga kali dalam setahun yaitu pada bulan April, Agustus, dan Desember. Jurnal Lakidende Law Review (DELAREV) mengakomodasi semua kajian atau penelitian tentang hukum diantaranya Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Adat, Hukum Islam dan Lain sebagainya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 63 Documents
 3   4   5   6   7 
PENERAPAN ALAT BUKTI PETUNJUK DI TINGKAT PENYIDIKAN DALAM PENETAPAN TERSANGKA PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL Handrawan; Lade Sirjon; Iksan; La Ode Muhamad Sulihin
Lakidende Law Review Vol. 2 No. 2 (2023): DELAREV (AGUSTUS)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lakidende

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47353/delarev.v2i2.51

Abstract

Tipe penelitian ini adalah penelitian normative. Salah satu tipe penelitian hukum normatif yakni dengan meneliti bahan Pustaka atau data sekunder. Dengan penelitian hukum normatif ini, penulis mengkaji pengaturan yang sesuai dengan isu hukum yang diajukan. Ppendekatan penilitian hukum yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statute approach), Pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) menggunakan analisis preskriptif. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tentang batasan penggunaan alat bukti petunjuk dalam membuktikan perkara tindak pidana kekerasan seksual dan untuk mengetahui tentang batasan penggunaan alat bukti petunjuk oleh Penyidik dalam penetapan Tersangka. Petunjuk merupakan salah satu alat bukti yang sah sebagaimana termaktub dalam Pasal 184 KUHAP dan menempat posisi keempat dari 5 urutan alat bukti serta mempunyai kekuatan yang sama didepan persidangan. Alat bukti petunjuk tidak dapat berdiri sendiri namun merupakan alat bukti yang berdasar pada keterangan saksi, keterangan ahli dan surat serta memperkuat keberadaan alat bukti tersebut. Penggunaan Alat Bukti Petunjuk merupakan otoritas Hakim dalam menjatuhkan putusan secara arif dan bijaksana sebagaimana Pasal 188 KUHAP yang menyatakan bahwa alat bukti hanya dapat digunakan dalam persidangan oleh Hakim. Penggunaan Alat bukti petunjuk pada tingkat penyidikan sah-sah saja apabila hadir untuk memperkuat bukti lain bukan berdiri sendiri. Karena apabila hadirnya bukti petunjuk sebagai bukti yang berdiri sendiri akan sangat sulit untuk dilakukan penetapan tersangka. Akibat yang timbul apabila penetapan tersangka oleh pihak kepolisian yang hanya berdasar pada alat bukti petunjuk tetap dilakukan adalah apabila dilakukan pra-peradilan oleh tersangka besar kemungkinan akan dikabulkan karena minimnya alat bukti dalam proses penetapannya.
KEDUDUKAN LEGITIME PORTIE DALAM HUKUM WARIS PERDATA Siti Misnar Abdul Jalil; Guswan Hakim
Lakidende Law Review Vol. 2 No. 2 (2023): DELAREV (AGUSTUS)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lakidende

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47353/delarev.v2i2.53

Abstract

Hak yang diberikan oleh Undang-Undang adalah hak untuk mengajukan tuntutan pengurangan atau pengembalian terhadap wasiat yang diberikan kepada pihak ketiga yang di dalam wasiat tersebut terhadap harta yang menjadi bagian mutlak (legitime portie). Para ahli waris legitimaris berhak mengajukan tuntutan untuk memenuhi legitime portie mereka melalui inkorting/pengurangan dari wasiat, dengan cara perbandingan diantara ahli waris yang diberikan melalui surat wasiat. Setelah didapat hasil perbandingannya maka dihitunglah bagian mutlak ahli waris legitimaris dengan cara, bagian yang diberikan dalam surat wasiat dikurangi hasil perbandingan dikalikan dengan keseluruhan kekurangan bagian mutlak.
RECIPROCAL TRUST: HAL MENDASAR DALAM HUBUNGAN ADVOKAT DAN KLIEN Rismawati; Alvan Kharis
Lakidende Law Review Vol. 2 No. 2 (2023): DELAREV (AGUSTUS)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lakidende

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47353/delarev.v2i2.54

Abstract

Advokat, sebagai salah satu profesi hukum, memiliki kode etik yang digunakan untuk membatasi hingga sejauh mana seorang advokat seharusnya bertindak. Salah satu yang diatur dalam kode etik tersebut adalah menjaga kerahasiaan kliennya. Sekilas, hal tersebut rasanya tidak menimbulkan kepelikan tersendiri bagi advokat. Akan tetapi, tidak tertutup kemungkinan bahwa klien yang begitu mempercayai advokatnya, menceritakan semua kejadian yang terjadi, bahkan hingga hal paling penting yang akan menjadi poin kunci terbongkarnya suatu kasus, yang sebenarnya tidak menguntungkan posisi klien yang bersangkutan. Pilihan dilematis antara mengungkap kebenaran dan menjaga kerahasiaan klien tentu akan menghinggapi pikiran sang advokat dan berpotensi meresahkannya. Keresahan tersebut tentu akan berujung pada dua pendapat, di mana satu pendapat akan berkata, bagaimana mungkin seorang advokat tidak menceritakan kebenaran kepada hakim atau pihak lain? Tidakkah itu berarti melindungi kliennya yang bersalah? Tetapi, di sisi lain dapat pula timbul pendapat yang menyatakan, bagaimana mungkin seorang advokat menodai kepercayaan yang telah diberikan klien kepadanya? Tidakkah hal tersebut justru akan meruntuhkan sistem kemasyarakatan yang lebih besar, sehingga klien-klien lain maupun calon klien tidak akan lagi berkata jujur kepada siapapun, karena advokat saja yang notabene merupakan pembelanya malah mengutarakan rahasianya? Hal tersebut dapat terjadi karena hubungan paling mendasar antara advokat dan klien dibangun oleh hubungan saling percaya (reciprocal trust). Untuk menjawab pilihan dilematis tersebut, digunakan metode penelitian yuridis normatif yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan terkait, kode etik advokat, serta mazhab hukum alam dan positivisme hukum. Sehingga pada akhirnya didapat kesimpulan, bahwa bagaimanapun, seorang advokat tetap perlu menjaga hubungan saling percaya tersebut dengan kliennya.
AKSES BANTUAN HUKUM KEPADA ANAK DI KOTA KENDARI Muhammad Hasyim
Lakidende Law Review Vol. 2 No. 2 (2023): DELAREV (AGUSTUS)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lakidende

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47353/delarev.v2i2.55

Abstract

Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum tanpa terkecuali yang meliputi hak untuk dibela (acces to legal counsel), diperlakukan sama didepan hukum (equality before the law), keadilan untuk semua (justice for all). Pemberian Bantuan Hukum itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib, bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan bantuan hukum kepada anak yang berhadapan dengan hukum di Kota Kendari. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum dalam konteks normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris dengan menggunakan metode pendekatan dan analisis secara kualitatif yang memiliki spesifikasi secara deskriptif analitis. Hasil Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, antara lain mendampingi ABH pada setiap tingkat pemeriksaan sehingga tejaminnya hak- hak ABH baik sebelum, selama maupun setelah persidangan dan mengupayakan diversi tehadap kasus anak agar anak tidak tersentuh langsung dengan pidana atau pemidanaan. Data dari tahun ini menunjukkan bahwa penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan prosedur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
TINJAUAN YURIDIS PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH KOTA KENDARI Wahyu Prianto
Lakidende Law Review Vol. 2 No. 2 (2023): DELAREV (AGUSTUS)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lakidende

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47353/delarev.v2i2.56

Abstract

Penelitian ini adalah untuk mengetahui seperti apa dan bagaimana, bagaimana persfektif hukum dalam melihat pelayanan public yang dilakukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Kendari, Dengan menggunakan metode penelitian Yuridis adalah Metode penelitian hukum yang dilakukan memperoleh data melalui penelusuran yang sudah doleh sumber data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas lalu dipadukan dengan ketentuan peraturan perudang-undang, dan nilai hukum yang berbasis keadilan dalam Pelayanan Publik yang dilakukan oleh, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Kendari, penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang disajikan secara deskriptif, yakni dengan menggambarkan suatu Kondisi pelayanan Publik yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Kendari Hasil penelitian menunjukan bahwa pelayanan publiktersbut terkai Dalam Penerbitan izin Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu khusunya bidang perizinan Pemerintah Kota Kendari, Dari hasil anlisa mendalam maka dapat disimpulkan bahwa ada bentuk-bentuk diskriminasi dalam pelayanan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu khusunya bidang perizinan Pemerintah Kota Kendari.
EFEKTIFITAS BHABINKAMTIBMAS DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA CURANMOR (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polsek Kemaraya Kendari Sulawesi Tenggara Kurun waktu 2019-2021) Rahayu Kojongian
Lakidende Law Review Vol. 2 No. 2 (2023): DELAREV (AGUSTUS)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lakidende

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47353/delarev.v2i2.57

Abstract

Dengan meningkatnya pengangguran sangat berpengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung untuk tidak mempedulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku Melihat kondisi ini untuk memenuhi kebutuhan ada kecenderungan menggunakan segala cara agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi.Dari cara-cara yang digunakan ada yang melanggar dan tidak melanggar norma hukum. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian. Dimana melihat keadaan masyarakat sekarang ini sangat memungkinkan orang untuk mencari jalan pintas dengan mencuri. Pengertian pencurian menurut Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu, mengambil sesuatu barang milik orang lain dengan cara melawan hukum. Pencurian dalam bentuknya yang pokok (bentuk pencurian biasa) diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II Bab XXII, dalam pasal tersebut memuat batasan dan pengertian pencurian. Tindak pidana pencurian ini memiliki dua bentuk pola pencurian. Dua bentuk pola pencurian tersebut yaitu, pencurian dengan pemberatan dan pencurian dengan kekerasan. Pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pencurian kendaraan bermotor ataupun dalam isitilah kepolisian kerap disebut curanmor telah lama tercatat sebagai jenis kejahatan yang meresahkan di Indonesia. Meresahkan, baik dalam pengertian jumlah kasusnya yang tiap tahun ini semakin bertambah maupun modus operandi para pelaku yang tak segan-segan menggunakan cara lain seperti kekerasan untuk mencelakai korbannya. Curanmor dalam lingkup Wilayah Hukum Polsek Kemaraya Kendari, Sulawesi Tenggara, yang dari waktu ke waktu jumlahnya semakin meningkat. Kejahatan pencurian kendaraan bermotor ini, tidak hanya dilakukan atau terjadi pada malam hari, bahkan juga dilakukan atau terjadi pada siang hari. Mengingat tingginya/mahalnya harga kendaraan bermotor pada saat ini dan jumlahnya yang sangat luar biasa, sehingga menyebabkan terus meningkatnya angka kejahatan pencurian kendaraan bermotor, baik pencurian yang dilakukan pada saat kendaraan diparkir, maupun pencurian yang dilakukan dengan cara diambil atau dirampas langsung dari pengemudinya. Dari serangkaian kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang terjadi saat ini. Kejahatan pencurian tersebut telah menimbulkan keresahan dan kecemasan dalam masyarakat. Masyarakat merasa tidak aman karena setiap waktu selalu dihadapkan pada kemungkinan dirinya dapat menjadi korban kejahatan terutama bagi pemilik dan pemakai kendaraan bermotor, baik itu kendaraan bermotor roda dua atau kendaraan bermotor roda empat. Karena apabila si pemilik kendaraan bermotor menjadi korban kejahatan, maka ia akan mengalami kerugian materil yang sangat besar mengingat harga kendaraan bermotor dari tahun ke tahun yang semakin mahal dan jumlahnya yang semakin meningkat. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui faktor penghambat efektifitas bhabinkamtibmas dalam pencegahan tindak pidana curanmor di Wilayah Hukum Polsek Kemaraya Kendari. Metode penelitian yamg di gunakan adalah Penelitian hukum normatif empiris. Artinya, penelitian hukum, yang melayani hukum yang sebenarnya dan mengkaji bagaimana hukum itu bekerja di masyarakat. Karena penelitian ini mengkaji hubungan antar manusia dalam masyarakat, maka metode penelitian hukum positif dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum dimulai dari fakta-fakta yang ada di masyarakat, badan hukum atau instansi pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penghambat efektifitas bhabinkamtibmas dalam pencegahan tindak pidana curanmor di Wilayah Hukum Polsek Kemaraya Kendari dikarenakan Kendala Internal dan Kendala Eksternal.
GANTI RUGI ATAS WANPRESTASI PENGIRIMAN PRODUK HASIL LAUT MELALUI PENGANGKUTAN UDARA Guswan Hakim; Siti Misnar Abdul Jalil
Lakidende Law Review Vol. 3 No. 3 (2024): DELAREV (DESEMBER)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lakidende

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47353/delarev.v3i3.84

Abstract

Setiap hubungan hukum selalu melekat hak dan kewajiban diantara para pihak dengan segala konsekuensinya. Begitu juga dalam hubungan hukum pengangkutan yang membebankan hak dan kewajiban kepada pengangkut di satu sisi dengan pengirim barang di sisi lain. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan , hubungan hukum pengangkutan diatur dalam pasal 145 yang berbunyi “Pengangkut bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh pengirim kargo, karena kargo yang dikirim hilang, musnah atau rusak yang diakibatkan oleh kegiatan angkutan udara selama barang berada dalam pengawasan pengangkut”. Berdasarkan pasal 145 Undang Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan, pengangkut dalam hal ini perusahaan angkutan udara otomatis bertanggung jawab setiap terjadi kerugian yang timbul baik karena barang rusak, hilag atau musnah tanpa harus dibuktikan lebih dahulu kesalahannya. Tanggung jawab mengganti kerugian itu dimulai pada saat barang berada dalam pengawasan dan tanggung jawabnya yaitu pada saat pengirim barang menyerahkan barangnya untuk diangkut dan membayar harganya sesuai yang telah disepakati bersama dan akan berakhir pada saat kargo diserahkan dan diterima oleh penerimanya. Tanggung jawab mengganti kerugian kepada pengirim barang tidak hanya terbatas pada barang hilang, rusak atau musnah akan tetapi jika terjadi keterlambatan pengiriman atau proses pengiriman mengalami keterlambatan waktu dari jadwal yang sudah ditentukan dalam dokumen angkutan udara kecuali jika keterlambatan itu terjadi karena faktor cuaca dan teknis operasional. Dalam menentukan ganti rugi Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan menganut sistem tanggung jawab terbatas artinya terbatas pada jumlah tertentu kecuali jika kerugian itu timbul karena kesalahan atau tindakan yang disengaja dari perusahaan barang atau pekerjannya, jika terjadi kerugian maka pengirim kargo atau ahli warisnya berhak menerima ganti rugi yang jumlahnya bisa tidak terbatas selain jumlah ganti rugi yang telah ditetapkan sesuai Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL MELALUI MEDIA ONLINE DI INDONESIA Siti Misnar Abdul Jalil
Lakidende Law Review Vol. 3 No. 3 (2024): DELAREV (DESEMBER)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lakidende

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47353/delarev.v3i3.85

Abstract

Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual berbasis elektronik menurut Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 yaitu korban akan diberikan jaminan hak-hak penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Pemenuhan hak korban merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban. Adapun lembaga-lembaga khusus yang menjadi pendamping bagi korban pelecehan seksual berbasis elektronik antara lain petugas LPSK, UPTD PPA, tenaga kesehatan, psikolog, pekerja sosial, psikiater, dan pendamping lainnya. Korban pelecehan seksual berbasis elektronik tentu saja mengalami dan merasakan dampak kerugian akibat tindakan pelaku. Maka dari itu korban berhak mendapatkan bentuk ganti kerugian yang dijamin oleh Undang Undang Nomor 12 tahun 2022 berupa restitusi.
STUDI KOMPARASI HAK WARIS ANAK LAKI-LAKI YANG MELANGSUNGKAN PERNIKAHAN NYENTANA DENGAN PERNIKAHAN BIASA MENURUT HUKUM ADAT BALI DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Jabalnur; Nur Intan; Angga Yasa Tri Wardana; Dewi Ratnasari Rustam
Lakidende Law Review Vol. 3 No. 3 (2024): DELAREV (DESEMBER)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lakidende

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47353/delarev.v3i3.86

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan mewaris anak laki-laki yang melangsungkan pernikahan nyentana dengan pernikahan biasa menurut Hukum Adat Bali dan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif. sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data mencakup data primer dan sekunder. Kemudian sumber data yang telah dikumpulkan tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif yakni suatu analisis yang sifatnya menggambarkan dan menginterprestasikan kondisi dan hubungan yang ada. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa hak mewaris anak laki-laki yang melangsungkan pernikahan Nyentana dengan pernikahan biasa menurut Hukum Adat Bali dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni pada KUHperdata Tidak melainkan status ahli waris dengan jenis kelamin, dan ditentukan pula bahwa para ahli waris berhak mendapatkan harta yang setara serta tidak memandang bentuk perkawinan sebagai faktor yang mempengaruhi hak mewaris bagi para ahli waris. Sementara berdasarkan Hukum waris Adat Bali pembagian hak mewaris menganut sistem keterurunan Patrilinial yang mengutamakan garis keturunan laki-laki sebagai penerus hak waris keluarganya dan memandang bentuk perkawinan sebagai bagian yang mempengaruhi hak mewaris bagi ahli waris.
PENERAPAN REGULASI E-COMMERCE TERHADAP PELAKU USAHA DI INDONESIA Resdianto Willem; Abdul Kadir Rajab
Lakidende Law Review Vol. 3 No. 3 (2024): DELAREV (DESEMBER)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lakidende

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47353/delarev.v3i3.87

Abstract

Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan di pasar online. Saat ini, persentase transaksi e-commerce telah mencapai angka tertinggi Resdianto Willem yaitu sekitar 46% dan diperkirakan mencapai US$ 81 miliar pada tahun 2025. Jumlah pembelanja online di Indonesia diperkirakan akan meningkat menjadi 65 juta pada tahun 2022, sedangkan pada tahun 2017 hanya 20 juta. Mengacu pada data tersebut, Indonesia merupakan salah satu pasar online terbesar di dunia. Menurut data Rully R. Ramli, nilai transaksi pada 2024 mencapai945 trilyun. Hal ini memberikan peluang bagi para pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya melalui platform dunia maya tersebut. Ia juga dapat datang dan menembus pasar melalui yurisdiksi negara lain dengan mudah. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian normative dengan menggunakan pendeklatan konsetual dan pendekatan perundang undangan.kesimpulan dari pembahasan ini adalah meningkatkan koordinasi antara instansi/lembaga yang secara langsung memiliki peran dalam mengeluarkan regulasi e - commerce yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai bahan pengambilan kebijakan dan pembentukan regulasi e –commerce.

Page 5 of 7 | Total Record : 63

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 2 (2025): DELAREV (AGUSTUS) Vol. 4 No. 1 (2025): DELAREV (APRIL) Vol. 3 No. 3 (2024): DELAREV (DESEMBER) Vol. 2 No. 2 (2023): DELAREV (AGUSTUS) Vol. 2 No. 1 (2023): DELAREV (APRIL) Vol. 1 No. 3 (2022): DELAREV (DESEMBER) Vol. 1 No. 2 (2022): DELAREV (AGUSTUS) Vol. 1 No. 1 (2022): DELAREV (APRIL)