cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasjad
Contact Email
hasjadhasjad8@gmail.com
Phone
+6282129935653
Journal Mail Official
hasjadhasjad8@gmail.com
Editorial Address
Jl. Sultan Hasanuddin No.234 Unaaha, Kab. Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, 93461
Location
Kab. konawe,
Sulawesi tenggara
INDONESIA
Jurnal Lakidende Law Review (DELAREV)
Published by Universitas Lakidende Unaaha
ISSN : -     EISSN : 28296680     DOI : https://doi.org/10.47353/delarev
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Lakidende Law Review (DELAREV) diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Lakidende. Jurnal ini didedikasikan sebagai media pembahasan hukum yang berisi artikel atau hasil peneltian yang ditulis oleh para ahli, ilmuwan, praktisi, reviewer dan mahasiswa di bidang hukum. Jurnal Lakidende Law Review (DELAREV) terbit tiga kali dalam setahun yaitu pada bulan April, Agustus, dan Desember. Jurnal Lakidende Law Review (DELAREV) mengakomodasi semua kajian atau penelitian tentang hukum diantaranya Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Adat, Hukum Islam dan Lain sebagainya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 63 Documents
 2   3   4   5   6 
TINJAUAN HUKUM TERHADAP SUMBANGAN YANG DIBERIKAN OLEH PIHAK SWASTA KEPADA PIHAK PEMERINTAH DAERAH Karmila
Lakidende Law Review Vol. 2 No. 1 (2023): DELAREV (APRIL)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lakidende

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47353/delarev.v2i1.41

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah sumbangan pihak ketiga kepada pihak pemerintah itu dapat disebut sebagai gratifikasi atau tidak. Penelitian ini bersifat normatif dalam hal ini ditujukan untuk melakukan pengkajian terhadap landasan hukum, doktrin hukum dan yurisprudensi terkait dengan pemberian oleh pihak swasta kepada lembaga pemerintah dalam sistem hukum pidana Indonesia yang selanjutnya data tersebut dianalisa secara preskriftif yakni analisis bahan hukum yang didasarkan pada konsep penerapan tentang istilah pemberian dalam tindak pidana korupsi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberian pihak ketiga kepada pemerintah daerah tidak dapat dikategorikan sebagai gratifikasi, selama pemberian tersebut didasarkan niat baik pemberi yang tidak dapat diganti dengan sesuatu hal dari penerima gratifikasi. Selain itu pemberian atau sumbangan pihak ketiga tersebut bertujuan untuk kepentingan umum dan tidak memenuhi unsur Pasal 12 B ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, pemberian pihak ketiga kepada pihak pemerintah dapat dipidana apabila pemberian tersebut memiliki maksud agar pemerintah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang dapat memberikan keuntungan bagi si pihak ketiga yang memberikan gratifikasi.
PENYELESAIAN KEJAHATAN KESUSILAAN DI TINJAU DARI ASPEK HUKUM PIDANA ADAT TOLAKI DI KECAMATAN PADANGGUNI Jabaruddin
Lakidende Law Review Vol. 2 No. 1 (2023): DELAREV (APRIL)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lakidende

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47353/delarev.v2i1.42

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian terhadap kasus kejahatan kesusilaan dalam hukum pidana adat tolaki di Kecamatan Padangguni. Berdasarkan hasil penelitian terhadap proses penyelesaian terhadap kasus kejahatan kesusilaan dalam hukum pidana adat tolaki khususnya kejahatan perzinahan di Kecamatan Padangguni terdiri atas 2 klasifikasi penyelesaian yakni terhadap zinah berat yang sanksi pidananya juga lebih berat yaitu berupa denda berupa 1 pis kain kaci dan pinakawi sedangkan zinah ringan sanksi pidananya berupa kiniku sara dapat digantikan dengan uang dan 1 pis kain kaci. Salah satu perbuatan yang diatur dalam hukum adat tolaki adalah perbuatan pezinahan yang dalam bahasa tolaki disebut umoapi. Umoapi merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan perbuatan tersebut dalam kaca mata hukum adat tolaki merupakan perbuatan yang masuk dalam klasifikasi tindak pidana adat yang tergolong besar. Bahasa umoapi merupakan bahasa tolaki yang mengandung 2 unsur yakni Umoapi owese dan Umoapi mohewu
PEMILU DAN HAK ASASI MANUSIA PEKERJA MIGRAN INDONESIA Abdul Bahar; Syachrul Lukma; Ashar; Andi Apriansyah. M
Lakidende Law Review Vol. 2 No. 1 (2023): DELAREV (APRIL)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lakidende

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47353/delarev.v2i1.43

Abstract

Maraknya Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Khususnya bagi para Pekerja Migran asal Indonesia yang bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) di Luar Negeri yang dimana hal tersebut sepatutnya menjadi tugas oleh Pemerintah Indonesia dalam menyikapi permasalahan tersebut agar tidak terjadinya pelanggaran HAM terhadap para Pekerja Migran (ABK) Indonesia dikemudian hari, disamping itu juga negara dalam hal ini sebagai subjek hukum yang utama dalam hal ini memiliki tugas dan kewajiban untuk melindungi serta menjamin atas terpenuhinya hak-hak asasi warganegaranya dimanapun berada tanpa terkecuali, Tindakan pelanggaran HAM terhadap para Pekerja Migran khususnya mereka yang menjadi Anak Buah Kapal seperti upah yang tidak dibayarkan, perjanjian kerja yang tidak sesuai, perlakuan eksploitasi, kekerasan fisik dan persekusi serta tindakan tidak manusiawi lainnya hingga menyebabkan kematian yang menjadikan permasalahan ini perlunya menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Indonesia dalam menjamin atas hak asasi warganegarannya baik dari segi perlindungan, penjaminan maupun dari segi pembentukan peraturan hukum yang melandasinya tanpa terkecuali, sebagai suatu negara yang menjunjung tinggi hukum dalam hal ini sudah seharusnya menempatkan hukum sebagai suatu pengatur dan perwujudan atas penjaminan hak-hak asasi setiap warganegaranya yang sejalan dengan amanat konstitusi negara Republik Indonesia.
PEMBAGIAN WARIS TERHADAP ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM ISLAM La Ode Ismail
Lakidende Law Review Vol. 2 No. 1 (2023): DELAREV (APRIL)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lakidende

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47353/delarev.v2i1.44

Abstract

Waris adalah perpindahan hak kebendaan dari orang meninggal kepadaahli waris yang masih hidup. Akan tetapi, pada kenyataan tidak semua orang memiliki ahli waris terutama ahli waris keturunan, keturunan merupakan dambaan dari perkawinan. Sehingga beberapa orang melakukan pengangkatan anak,Seorang anak layak memiliki kehidupan yang baik dari keluarganya, tetapi keadaan tersebut tidak dapat dirasakan oleh beberapa anak yang orang tuanya meninggal, sehingga oleh keluarga lain diangkat menjadi anak angkat. Keberadaan anak angkat memungkinkan adanya problema yang tinggi terutamahal kewarisan, Sehingga pada saatnya anak angkat dapat diperhitungkan keberadaannya sebagai orang yang berhak mendapatkan warisan dari orang tua angkat yang telah meninggal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative. Dengan ini pendekatan penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, seta pendekatan konseptual. Penelitian ini bertujuan Analisis Status Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hak Waris Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa agar anak angkat tidak terlantar dan mendapatkan kehidupan yang layak, maka anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 tidak berkedudukan sebagai ahliwaris dari orang tua angkat, status anak angkat tetap menjadi anak kandung dari orang tua kandungnya. Mengenai hak waris anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam anak angkat tidak menjadi ahli waris dari orang tua angkat namun mendapatkan harta warisan melalui wasiat wajibah maksimal sebanyak 1/3 bagian.
PERAN PEMERINTAH DESA ATARI JAYA MELALUI PRODAK HUKUM TERHADAP PERTANIAN MASYARAKAT Wahyu Prianto
Lakidende Law Review Vol. 2 No. 1 (2023): DELAREV (APRIL)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lakidende

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47353/delarev.v2i1.45

Abstract

Penelitian ini adalah untuk mengetahui seperti apa dan bagaimana, Peran Pemerintah Desa Atari Jaya, Kecamatan Lalembu, Kabupaten Konawe Selatan MeLalui Prodak Hukum Desa terhadap pertanian masyarakat, Dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif adalah Metode penelitian hukum yang dilakukan memperoleh data melalui penelusuran yang sudah doleh sumber data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas lalu dipadukan dengan ketentuan peraturan perudang-undang, dan nilai hukum yang berbasis keadilan masyarakat yang menyangkut Peran Pemerintah Desa Atari Jaya, Kecamatan Lalembu, Kabupaten Konawe Selatan MeLalui Prodak Hukum Desa terhadap pertanian masyarakat, penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu yuridis normatif yang disajikan secara deskriptif, yakni dengan menggambarkan suatu Kondisi Masyarakat Pertanaian di Desa Atari Jaya, Kecamatan Lalembu, Kabupaten Konawe Selatan dan Kondisi Kebijakan Pemerintahan desanya dikaitkan dengan Prodak hukum Pemerintah Desa Atari Jaya, Kecamatan Lalembu, Kabupaten Konawe Selatan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Masyarakat Desa Atari Jaya, Kecamatan Lelembu, Kabupaten Konawe Selatan sangat mengharapkan peran serta pemerintah desa Desa Atari Jaya, Kecamatan Lelembu, Kabupaten Konawe Selatan sangat diharapkan pengaruhnya melalui sebuah kebijakan berbasis prodak hukum yang memberikan keadilan dan kepastian hukum keberlangsungan dunia pertanian di Desa Atari Jaya, Kecamatan Lelembu, Kabupaten Konawe Selatan. Sebuah peran pemerintah yang bertujuannya dapat meningkatkan dunia pertanian di desa Atari Jaya. Semua hal tersebut dapat dilaksanakan tentaunya dengan dasar dan rumusan prodak hukum yang jelas. Bahwa berdasarkan fakta lapangan yang ditemui bahwa pemerintahan desa yang sangat bersifat tradisional dan kualitas sumber daya manusia dari pemerintah Desa relative rendah menjadi faktor yang dilihat oleh penulis sebagai kendala dari kurangnya peran kebijakan publik berupa produk hukum dari pemerintah Desa Atari Jaya Kecamatan lalembu Kabupaten Konawe Selatan sangat kurang untuk melahirkan dan memberikan sebuah peran nyata pemerintah Desa yang langsung berdampak kepada Pertanian di Desa Atari Jaya, Kecamatan Lalembu, Kabupaten Konawe Selatan.
ASPEK HUKUM COMMERCIAL PAPER Dewi Oktoviana Ustien
Lakidende Law Review Vol. 2 No. 1 (2023): DELAREV (APRIL)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lakidende

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47353/delarev.v2i1.46

Abstract

Surat Berharga atau commercial paper (negotiable instruments) adalah sebuah dokumen yang memiliki nilai uang yang diakui dan dilindungi oleh hukum untuk kepentingan transaksi perdagangan, pembayaran, penagihan atau sejenis lainnya. Yang mana dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang sehingga berfungsi sebagai alat bayar yang didalamnya berisikan suatu perintah untuk membayar kepada pihak-pihak yang memegang surat tersebut, baik pihak yang diberikan surat berharga oleh penerbitnya ataupun pihak ketiga kepada siapa surat berharga tersebut telah dialihkan. Fungsi dari surat berharga sebagai Alat pembayaran, dan sebagai Surat bukti investasi. Dan Aspek Hukum Commercial Paper di Indonesia adalah hukum perjanjian dan prinsip-prinsip jual beli dalam KUHPerdata, khususnya buku ketiga sejauh masih relevan dengan suatu penerbitan Commercial Paper, hukum surat berharga dalam KUHD khususnya, tentang surat sanggup (Pasal 174 - 177 KUHD) yang diberlakukan secara mutatis mutandis untuk suatu Commercial Paper. Dalam hal pengalihan Commercial Paper berlaku ketentuan Pasal 112 KUHD, yaitu dengan sistem endosemen blanko.
FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN DINI DI PENGADILAN AGAMA KOTA LUBUK LINGGAU Ahmad Fuadi
Lakidende Law Review Vol. 2 No. 1 (2023): DELAREV (APRIL)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lakidende

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47353/delarev.v2i1.47

Abstract

Pernikahan dini merujuk pada pernikahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan dengan usia di bawah 19 tahun. Baik pria maupun wanita yang belum mencapai usia 19 tahun dapat dianggap sebagai pernikahan usia dini. Pernikahan dini umum terjadi di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Lubuklinggau. Dalam artikel ini, kami bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini di Pengadilan Agama Lubuklinggau. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dokumentasi, observasi, dan wawancara. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif, dengan mengolah data melalui uraian-uraian untuk memberikan gambaran yang jelas. Faktor-faktor yang menjadi latar belakang permohonan dispensasi pernikahan dini adalah pergaulan, rendahnya tingkat pendidikan dan faktor ekonomi. Hakim mempertimbangkan permohonan dispensasi nikah dengan pendekatan asas kemanfaatan dan keharusan untuk menolak bahaya atau kerugian yang mungkin timbul.
PENOLAKAN PEMERIKSAAN SECARA VIRTUAL PADA PEMBUKTIAN PELANGGARAN KEKARANTINAAN KESEHATAN DISITUASI COVID-19 Handrawan; Iksan
Lakidende Law Review Vol. 2 No. 1 (2023): DELAREV (APRIL)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lakidende

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47353/delarev.v2i1.48

Abstract

Tipe penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normative yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan suatu permasalahan hukum tertentu.pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekataan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conseptual approach) dan pendekatan historis (historical approach) dan dengan menggunakan analisis preskriptif. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tentang Penolakan Pemeriksaan Secara Virtual Pada Pembuktian Atas Terdakwa Rizieq Shihab Disituasi Covid-19. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis menarik kesimpulan bahwa dalam Penolakan Pemeriksaan Secara Virtual Pada Pembuktian Atas Terdakwa Rizieq Shihab Disituasi Covid-19 perbuatan terdakwa dalam perkara ini apakah telah sesuai dengan KUHP.Namun Persidangan melalui teleconference harus dilakukan karena adanya himbauan untuk melakukan social distancing dari pemerintah pusat pasca penetapan Status Keadaan Darurat terkait pandemi Covid-19 melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020. Habib Rizieq merupakan Tokoh Ulama Islam Indonesia yang saat ini menyandang status sebagai tersangka berdasarkan melanggar pasal 93 UU Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK OLEH SAUDARA SEDARAH Ardi Muthahir; Rama Asmoro; Dika Nurmalasari
Lakidende Law Review Vol. 2 No. 2 (2023): DELAREV (AGUSTUS)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lakidende

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47353/delarev.v2i2.49

Abstract

Tiga masalah sentral dalam hukum pidana berpusat kepada pertanggungjawaban pidana, tindak pidana, dan masalah pidana dan pemidanaan.. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan hal yang sangat kejam yang terjadi pada anak, apalagi pelaku kejahatan tersebut adalah anggota keluarga korban. Realitas menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak banyak dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hubungan emosional dengan anak, misalnya orang tua, saudara, paman atau banyak orang laindi lingkungan keluarga anak. Penulisan ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yaitu mengumpulkan data - data pustaka dan segala sumber yang berhubungan dengan penulisan. Pertanggung jawaban pidana melalui sanksi pidana badan berupa penjara serta tehadap delik Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh kerabat terhadap anak.
MENAKAR YURISDIKSI PRA PERADILAN DAN KONSEP RECHTER COMMISARIS DI DALAM RUU KUHAP Alvan Kharis
Lakidende Law Review Vol. 2 No. 2 (2023): DELAREV (AGUSTUS)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lakidende

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47353/delarev.v2i2.50

Abstract

Tipe Penelitian ini merupakan Penelitian Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis Normatif merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conseptual approach) dan pendekatan historis (historical approach). Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui, menelaah dan mengkaji yurisdiksi, substansi, hakikat dan pengaturan dari Konsep Hakim Pemeriksa atau Rechter Commisaris dalam RUU KUHAP dan komparasi antara Konsep Hakim Pemeriksa atau Rechter Commisaris dengan Lembaga Pra Peradilan dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Bahwa Konsep Hakim Pemeriksa atau Rechter Commisaris didalam Konsep RUU KUHAP lahir dikarenakan lembaga Pra Peradilan dengan kelemahan dan keterbatasan yurisdiksinya dianggap sangat terbatas dan tidaklah mampu menemukan Kebenaran Materiil (Materiele Waarheid) sebagaimana tujuan daripada Hukum Pidana itu sendiri yaitu mencari dan menemukan Kebenaran Materiil (Materiele Waarheid). Hal ini dikarenakan Lembaga Pra Peradilan Yurisdiksi dan Kewenangannya hanya terbatas pada aspek Formil belaka. Disisi lain Lembaga Pra Peradilan juga dianggap belum berjalan sebagaimana konsep dasarnya yaitu “Habeas Corpus” yang merupakan konkretisasi Perlindungan Hak Asasi Manusia,karena Hakim Pra-Peradilan hanya berada pada Yurisdiksi Post Vacum atau Post Facto sehingga Hakim Pra-peradilan sama sekali tidak memiliki pengetahuan pada Fase Pra Ajudikasi terkecuali sangat terbatas pada surat yang diterbitkan oleh Penyidik, itupun terhadap surat a quo, proses diterbitkanya dengan cara seperti apa dan bagaimana, entah dengan cara melawan hukum maupun dengan cara yang tidak dibenarkan secara hukum, maka Hakim Pra peradilan sama sekali tidak akan mengetahui hal tersebut, karena tidak berada pada yurisdiksinya dan tidak pula terlibat langsung pada fase tersebut. Lembaga Pra Peradilan yang dimaktub didalam KUHAP lebih cenderung kepada proses uji Administratif belaka dan tidak mampu menjangkau ruang uji terkait keabsahan Asas Yuridis dan Asas Nesesitas secara materiil serta tidak mampu menguji apakah bukti permulaan yang cukup sebagai dasar penetapan status tersangka guna melakukan upaya paksa (dwang middelen) itu sah secara materill, diperoleh dari mana maupun dengan cara seperti apa, lembaga ini tidak didesain untuk menjangkau dan menjawab hal demikian, tentu hal ini sangat jauh berbeda dengan konsep awalnya yaitu “Habeas Corpus”. Artinya Lembaga Pra-Peradilan dengan segala bentuk keterbatasannya dalam regulasi KUHAP masih sangat memerlukan Peninjauan secara Signifikan, Holistik bahkan Evaluatif yang cenderung Eksessif disebabkan peran lembaga Pra Peradilan dalam proses pidana (Strafproces) sangatlah pasif (Lijdelijkheid). Maka Atas hal tersebut lahirlah konsep Hakim Pemeriksa atau Rechter Commisaris didalam RUU KUHAP sebagai solusi baru untuk memperbaiki masalah dan kelemahan-kelemehan pada lembaga Praperadilan dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Page 4 of 7 | Total Record : 63

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 2 (2025): DELAREV (AGUSTUS) Vol. 4 No. 1 (2025): DELAREV (APRIL) Vol. 3 No. 3 (2024): DELAREV (DESEMBER) Vol. 2 No. 2 (2023): DELAREV (AGUSTUS) Vol. 2 No. 1 (2023): DELAREV (APRIL) Vol. 1 No. 3 (2022): DELAREV (DESEMBER) Vol. 1 No. 2 (2022): DELAREV (AGUSTUS) Vol. 1 No. 1 (2022): DELAREV (APRIL)