cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasjad
Contact Email
hasjadhasjad8@gmail.com
Phone
+6282129935653
Journal Mail Official
hasjadhasjad8@gmail.com
Editorial Address
Jl. Sultan Hasanuddin No.234 Unaaha, Kab. Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, 93461
Location
Kab. konawe,
Sulawesi tenggara
INDONESIA
Jurnal Lakidende Law Review (DELAREV)
Published by Universitas Lakidende Unaaha
ISSN : -     EISSN : 28296680     DOI : https://doi.org/10.47353/delarev
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Lakidende Law Review (DELAREV) diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Lakidende. Jurnal ini didedikasikan sebagai media pembahasan hukum yang berisi artikel atau hasil peneltian yang ditulis oleh para ahli, ilmuwan, praktisi, reviewer dan mahasiswa di bidang hukum. Jurnal Lakidende Law Review (DELAREV) terbit tiga kali dalam setahun yaitu pada bulan April, Agustus, dan Desember. Jurnal Lakidende Law Review (DELAREV) mengakomodasi semua kajian atau penelitian tentang hukum diantaranya Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Adat, Hukum Islam dan Lain sebagainya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 63 Documents
 3   4   5   6   7 
AKSES BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR Muhammad Hasyim
Lakidende Law Review Vol. 3 No. 3 (2024): DELAREV (DESEMBER)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lakidende

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47353/delarev.v3i3.88

Abstract

Hak untuk memperoleh bantuan hukum merupakan hak asasi bagi seseorang yang terkena masalah hukum. Sebab memperoleh bantuan hukum merupakan salah satu bentuk akses terhadap keadilan bagi mereka yang berurusan dengan hukum. Memperoleh bantuan hukum juga merupakan salah satu perwujudan dari persamaan di depan hukum. Prinsip equality before the law ini sudah dimuat dalam pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945), yaitu bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Namun timbul beberapa masalah yakni Apakah sumber daya manusia dan infrastruktur yang disediakan oleh lembaga bantuan hukum di Kolaka Timur cukup memadai untuk menangani jumlah kasus yang melibatkan masyarakat miskin dan Apa saja faktor-faktor penghambat, baik dari sisi regulasi maupun praktik, yang dihadapi masyarakat miskin di Kolaka Timur dalam mengakses layanan bantuan hukum secara gratis atau terjangkau. Jawaban akan Hal tersebut merupakan konsekuensi Negara Indonesia sebagai negara hukum. Sebagaimana ditegaskan pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Bantuan hukum bagi masyarakat miskin merupakan hak yang dijamin oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang bertujuan untuk memberikan akses keadilan bagi kelompok yang tidak mampu secara finansial. Namun, dalam praktiknya, masih banyak hambatan yang dihadapi oleh masyarakat miskin, terutama di Kabupaten Kolaka Timur, yang menyebabkan akses terhadap bantuan hukum menjadi terbatas. Oleh karenanya penulis melakukan penelitian di Kolaka Utara. Penelitian ini emiliki manfaat yang signifikan baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang bantuan hukum dan akses keadilan bagi masyarakat miskin, serta memperkaya literatur mengenai penerapan hukum di Indonesia. Penelitian ini juga membantu memperjelas konsep akses hukum dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat miskin, memberikan dasar yang kuat bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan regulasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan mereka. Dari sisi praktis, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah dalam penerapan bantuan hukum di lapangan, sehingga rekomendasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengoptimalkan pemberian bantuan hukum, termasuk penyederhanaan prosedur dan peningkatan sosialisasi tentang layanan yang tersedia. Implementasi hak ini di Kolaka Timur masih menghadapi tantangan serius, baik dari aspek sumber daya manusia, kesadaran masyarakat, infrastruktur, maupun dukungan kebijakan daerah. Keterbatasan tenaga profesional, minimnya fasilitas, dan ketiadaan anggaran khusus menghambat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam memberikan layanan optimal. Selain itu, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang hak hukum mereka memperburuk akses terhadap bantuan hukum. ketiadaan peraturan daerah (perda) yang mengatur secara komprehensif penyelenggaraan bantuan hukum. Hal ini mencerminkan kurangnya komitmen pemerintah daerah dalam menjamin hak atas keadilan hukum bagi kelompok rentan. Tanpa perda, implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum di tingkat lokal menjadi tidak efektif, karena tidak adanya dukungan regulasi, anggaran, dan mekanisme yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Jabaruddin; Karmila; I Nyoman Triana Suskendari
Lakidende Law Review Vol. 3 No. 3 (2024): DELAREV (DESEMBER)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lakidende

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47353/delarev.v3i3.89

Abstract

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam Peraturan Desa pada prinsipnya adalah suatu keputusan masyarakat desa yang dijadikan sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tujuan untuk mengatur hidup bersama, melindungi hak dan kewajiban masyarakat, serta menjaga keselamatan dan tata tertib masyarakat dalam peyelenggaraan pemerintahan desa yang sesuai dengan kehendak dan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu penyelenggaraan pemerintahan desa hendaknya berlandaskan pada peraturan desa yang aspiratif, dimana proses pembentukannya mewajibkan adanya keterlibatan masyarakat desa sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan desa dengan adanya kewajiban konsultasi rancangan peraturan desa oleh pemerintah desa kepada masyarakat dalam prakteknya selama ini masih rendah, karena masyarakat memberikan kepercayaan kepada Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa sebagai perwakilan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan desa.
PENCEGAHAN PAHAM LESBIAN, GAY, BISEXSUAL DAN TRANSGENDER (LGBT) BAGI KALANGAN PELAJAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF Idris Saputra; Iksan
Lakidende Law Review Vol. 4 No. 1 (2025): DELAREV (APRIL)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lakidende

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47353/delarev.v4i1.83

Abstract

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekat an konseptual (conseptual approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan persepsional (perceptional approach). Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Kasus LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual Transgender) Hukum Islam Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari al-Qur’an dan Hadis, yang kemudian berkembang menjadi sebuah produk pemikiran hukum. Produk pemikiran hukum tersebut menghasilkan materi-materi hukum berdasarkan kebutuhan masyarakat kemudian dibentuk dan diiformasi dalam sebuah konsep untuk dilaksanakan dan ditaati sebagai hasil dari produk pemikiran hukum, Al-Qur’an juga menjadi pengontrol dan pengoreksi terhadap perjalanan hidup manusia dimasa lalu. Dan pandangan hukum Islam dijelaskan bahwa Homoseksual (Liwath) sudah ada sejak Zaman Nabi Luth, yang dikisahkan dalam Al-Qur’an Surah Al-a’raf ayat 80-81. Sedangkan dalam pandangan hukum positif perbuatan homoseks (Gay) dikaitkan dengan undang-undang pornografi, karena sampai saat ini belum ada. Kata Kunci: Pemahanam LGBT,Hukum Positif, Hukum Islam
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM TINDAK PIDANA PEMILIHAN Handrawan; Lade Sirjon; La Ode Muhamad Sulihin; Muhammad Iqbal Tahrir
Lakidende Law Review Vol. 4 No. 1 (2025): DELAREV (APRIL)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lakidende

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47353/delarev.v4i1.90

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui batasan netralitas terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam hukum tindak pidana dan penegakan hukum terhadap pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam hukum tindak pidana pemilihan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yakni Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif (normatif law research). Penelitian hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Serta penelitian hukum normatif yang ditentukan atas suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hasil penelitian ini menunjukan ASN dilarang terlibat dalam aktivitas politik praktis,menggunakan kewenangan dalam jabatan, seperti mendukung calon tertentu, menggunakan fasilitas negara untuk kampanye, atau melakukan tindakan yang menunjukkan keberpihakan politik. Pelanggaran batasan ini dapat dikenakan sanksi administratif dan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang jelas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021,Undang Undang No. 5 tahun 2014 dan Undang Undang No. 10 tahun 2016 . Untuk memastikan kepatuhan, diperlukan pengawasan yang efektif, penegakan hukum yang tegas, serta peningkatan pemahaman ASN tentang pentingnya netralitas dalam menjaga demokrasi dan pelayanan publik yang adil. Penegakan hukum terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara dalam tindak pidana pemilihan bahwa tindak pidana pemilihan, khususnya ketidaknetralan ASN, memiliki dampak serius terhadap proses demokrasi yang adil dan transparan. Dalam Putusan PN Andoolo, tindakan ASN yang memposting dukungan kepada pasangan calon dianggap sebagai pelanggaran, yang kemudian dijatuhi pidana penjara sebagai bentuk sanksi untuk menjaga integritas pemilihan. Sebaliknya, dalam Putusan PN Pinrang, meskipun terdakwa diduga melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, perbuatannya dinilai bukan sebagai tindak pidana, sehingga dilepaskan dari tuntutan hukum. Sehingga Perbedaan hasil putusan ini mencerminkan kompleksitas dalam menentukan batasan pelanggaran ASN terhadap aturan pemilu. Penting bagi seluruh pihak, termasuk ASN, untuk memahami secara jelas batasan perilaku yang dapat mengarah pada ketidaknetralan, guna mencegah kerugian yang lebih besar terhadap stabilitas sosial dan demokrasi. Di sisi lain, konsistensi penegakan hukum dan interpretasi yang tegas terhadap peraturan diperlukan untuk menjaga marwah pemilihan dan menjamin keadilan.
PERLINDUNGAN HAK ASASI TERSANGKA, TERDAKWA DAN TERPIDANA DALAM PERSPEKTIF HAM Jabaruddin; Karmila; I Nyoman Triana Suskendari; Syaiful Arpin
Lakidende Law Review Vol. 4 No. 1 (2025): DELAREV (APRIL)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lakidende

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47353/delarev.v4i1.91

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan upaya paksa dalam penahanan merupakan pelanggaran HAM. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yakni Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif (normatif law research). Penelitian hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Serta penelitian hukum normatif yang ditentukan atas suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hasil dalam penelitian ini adalah upaya paksa pada dasarnya merupakan pelanggaran HAM, khususnya hak-hak asasi tersangka atau terdakwa. Karena itu, pelaksanaan upaya paksa tersebut perlu di awasi dengan porsi yang seimbang. Ketiadaan lembaga bagi seorang tersangka untuk membela dirinya apabila hak-haknya sebagai manusia dilanggar, telah menimbulkan berbagai penyimpangan akibat penggunaan kekuasaan penyidik yang terlalu besar dan cenderung dengan cara-cara yang tidak terkendali. Lembaga yang sudah ada seperti praperadilan, ternyata tidak mampu mengatasi penyimpangan atau pelanggaran hak-hak asasi tersangka atau terdakwa. Lingkup praperadilan sangat sempit, berdasarkan pasal 77 KUHAP.
PERAN APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DANA DESA DI KABUPATEN KONAWE Syaiful Arpin; I Nyoman Triana Suskendari; Karmila; Jabaruddin
Lakidende Law Review Vol. 4 No. 1 (2025): DELAREV (APRIL)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lakidende

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47353/delarev.v4i1.92

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif adalah tipe penelitian yang dilakukan dengan penekanan pada kajian ilmu hukum, dan menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku sehubungan dengan peristiwa-peristiwa dan kenyataan-kenyataan yang terjadi di lokasi penelitian mengenai perlindungan hukum atas atas hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana, kemudian dianalisa dengan metode preskriktif dengan memberikan rumusan konsep dan menawarkan suatu norma atau kaidah yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pihak APIP Kabupaten konawe bersinergi mengawal pengelolaan Dana Dana. Dalam rangka mengatasi masih banyaknya ketidak tertiban dan tindak pidana korupsi, pihak IPH (Kepolisian dan Kejaksaan) ikut serta dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan DD berdasarkan Nota Kesepahaman yang disepakati dengan pemerintah. Kepolisian bertugas dalam rangka Pencegahan, Pengawasan, dan Penanganan Permasalahan DD. Bentuknya berupa peningkatkan kapasitas aparatur, aparatur pemerintahan desa dan masyarakat dalam pengelolaan dana desa, sosialisasi pencegahan korupsi, pengawasan kegiatan pengelolaan dan penanganan masalah serta penegakan hukum terhadap pengelolaan DD dengan cara berkoordinasi dengan Inspektorat. Sementara itu Kejaksaan, mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan/ preventif dan persuasif baik di tingkat pusat maupun daerah dan dapat melalukan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan desa.
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TOKO OBAT TERHADAP KONSUMEN DI KOTA KENDARI Siti Misnar Abdul Jalil; Sabri Guntur; Guswan Hakim
Lakidende Law Review Vol. 4 No. 1 (2025): DELAREV (APRIL)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lakidende

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47353/delarev.v4i1.93

Abstract

Pendistribusian obat-obatan ini dilakukan melalui apotek dan toko obat yang memiliki izin resmi, mekanisme pengaturan pendistribusian obat sampai ke konsumen dengan tata cara demikian ini, merupakan upaya pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan obat di masyarakat.Secara umum masyarakat tahu bahwa apotek dan toko obat, kedua-duanya menjual obat, namun menurut aturan toko obat hanya di perbolehkan menjual golongan obat bebas dan bebas terbatas, dan tidak diperbolekan untuk menjual golongan obat keras. Mahalnya biaya berobat ke dokter dan harga obat di apotek mengakibatkan harganya dinaikkan beberapa persen untuk harga obat, jasa pelayanan atau harga kemasan menjadikan masyarakat cenderung lebih memilih toko obat untuk membeli obat yang sama, dengan harga yang lebih murah. Apalagi dengan kondisi perekonomian masyarakat kita yang masih banyak hidup di bawah garis kemiskinan dan ditambah lagi dengan krisis ekonomi yang sedang di alami oleh bangsa kita sekarang ini. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah memberi wacana baru dalam hubungan yang terjadi pada aktivitas pelayanan obat. Hubungan yang berkelanjutan dari pengguna obat oleh konsumen mulai dari produsen-toko obat-apotek, konsumen memberi dampak luas bagi konsekuensi pelanggaran Undang Undang Perlindungan Konsuman, baik terhadap konsuman maupun proses transaksi. Tanggung jawab pelaku usaha pemilik toko obat terhadap konsumen di Kota Kendari adalah memberikan ganti rugi berupa pengembalian uang atau penggantian barang yang sejenis atau setara nilainya serta memberikan konpensasi terhadap kerugian lainnya yang dialami oleh Konsmen Toko Obat. Hal ini sesuai dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 pasal 19 ayat (2) tentang Perlindungan Konsumen dan berdasarkan pasal 1 ayat 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian. Bentuk penyelesaian sengketa antara pelaku usaha toko obat dengan konsumen di kota Kendari adalah melalui jalur non litigasi. Penyelesaian sengketa sedapat mungkin diupayakan secara kekeluargaan antara pihak yang berperkara.
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN KONFLIK HUKUM PERTANAHAN ANTARA PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DENGAN MASYARAKAT Sabri Guntur
Lakidende Law Review Vol. 4 No. 2 (2025): DELAREV (AGUSTUS)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lakidende

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47353/delarev.v4i2.94

Abstract

Konflik hukum pertanahan antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat lokal merupakan permasalahan agraria yang kompleks dan sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Permasalahan ini umumnya dipicu oleh tumpang tindih perizinan, ketidakjelasan batas hak atas tanah, dan kurangnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat atau lokal. Dalam konteks ini, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan, penanganan, dan penyelesaian konflik tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran pemerintah daerah dalam menanggulangi konflik hukum pertanahan antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat lokal. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan meneliti bahan-bahan hukum yang meliputi, Peraturan perundang-undangan (statute approach), Pendapat para ahli hukum (doctrinal approach), dan Konsep hukum (conceptual approach). Adapun pendekatan yang menjadi sumber bahan hukum dalam penelitian ini meliputi, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah sebagai mediator atau pihak yang menenggahi para pihak yang berkonflik, yaitu masyarakat dan perusahaan. Sebagai mediator tentunya pemerintah daerah mesti bertindak secara obyektif, adil dan bijaksana demi terwujudnya ketenteraman dan ketertiban umum pada daerah tersebut. Oleh karena itu, penguatan regulasi daerah dan peningkatan kompetensi aparatur menjadi kunci dalam menciptakan penyelesaian konflik yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada perlindungan hak masyarakat.
KEJAHATAN PERJUDIAN DALAM PERMAINAN SEPAK BOLA Sofyan Rauf; Jabaruddin; Karmila; I Nyoman Triana Suskendar
Lakidende Law Review Vol. 4 No. 2 (2025): DELAREV (AGUSTUS)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lakidende

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47353/delarev.v4i2.95

Abstract

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan perjudian dalam permainan sepak bola yaitu faktor perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, faktor memperoleh keuntungan yang besar dan lemahnya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan perjudian sepak bola dan dan Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan perjudian dalam permainan sepak bola yaitu dilakukan dengan cara Upaya pemberian pendidikan pada masyarakat yaitu memberikan pendidikan non formal pada masyarakat, Upaya pemberian pelayanan pada masyarakat merupakan salah satu pemberian pelayanan secara prefesional kepada masyarakat yang memerlukan dan Upaya pengembangan lingkungan atau wilayah secara terpadu yaitu upaya kepolisian Polresta Kendari dalam pengembangan suatu lingkungan wilayah dengan seluruh isinya di dalam pergaulan hidup masyarakat.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA WASIAT DAN AKTA WARIS DI KABUPATEN KONAWE Abdul Mutalib Saranani; Rahmanuddin Tomalili
Lakidende Law Review Vol. 4 No. 2 (2025): DELAREV (AGUSTUS)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lakidende

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47353/delarev.v4i2.96

Abstract

Penelitian ini berjudul Analisis Yuridis Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Wasiat Dan Akta Waris Di Kabupaten Konawe. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran notaris dalam pembuatan akta wasiat dan akta waris serta sejauh mana akta tersebut memberikan kepastian hukum bagi para ahli waris di Kabupaten Konawe. Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh negara memiliki kewenangan membuat akta otentik yang memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam konteks pewarisan, notaris berperan penting dalam menyusun kehendak terakhir seseorang melalui akta wasiat, dan menetapkan ahli waris melalui akta waris. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif-empiris, dengan pendekatan perundang-undangan dan studi lapangan melalui wawancara dengan notaris dan pihak terkait di Kabupaten Konawe. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran notaris sangat sentral dalam menjamin legalitas dan kepastian hukum terhadap proses pewarisan. Namun demikian, ditemukan kendala seperti rendahnya pemahaman hukum masyarakat, keterbatasan dokumen pendukung, serta kecenderungan masyarakat untuk lebih mengandalkan surat keterangan dari aparat desa ketimbang akta otentik dari notaris. Kesimpulannya, keberadaan akta wasiat dan akta waris yang dibuat oleh notaris sangat penting untuk mencegah sengketa, menjamin kejelasan hak, serta mempermudah proses administratif bagi ahli waris. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi hukum masyarakat dan perluasan akses layanan kenotariatan agar peran notaris dapat lebih optimal di daerah.

Page 6 of 7 | Total Record : 63

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 2 (2025): DELAREV (AGUSTUS) Vol. 4 No. 1 (2025): DELAREV (APRIL) Vol. 3 No. 3 (2024): DELAREV (DESEMBER) Vol. 2 No. 2 (2023): DELAREV (AGUSTUS) Vol. 2 No. 1 (2023): DELAREV (APRIL) Vol. 1 No. 3 (2022): DELAREV (DESEMBER) Vol. 1 No. 2 (2022): DELAREV (AGUSTUS) Vol. 1 No. 1 (2022): DELAREV (APRIL)