cover
Contact Name
Ahmad Ashifuddin Aqham
Contact Email
ahmad.ashifuddin@gmail.com
Phone
+6281326151950
Journal Mail Official
prihatintiyanto@gmail.com
Editorial Address
Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur, Semarang Telepon : (024) 7079.1675 / 844.1771 | Fax : (024) 844.1772, Email: itp.mmfebuntagsmg@gmail.com
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Media Administrasi
ISSN : 25031783     EISSN : 29626358     DOI : 10.56444
Core Subject : Science, Social,
Public Administration, Public Policy, Gendering Development, Public Sector Management, Public Participation and Governance.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 136 Documents
Transparansi Informasi Publik Oleh Komisi II DPR RI Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024 Sintia Kartini Haniandaresta; Diah Puspitasari; Dalila Afif; Izzatusholekha Izzatusholekha
Jurnal Media Administrasi Vol 8 No 1 (2023): April: Jurnal Media Administrasi
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jma.v8i1.505

Abstract

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik telah memenuhi salah satu hak asasi manusia serta memberikan harapan baru kepada setiap warga negara Indonesia dalam hal mendapatkan informasi, UU tersebut menjamin hak bagi setiap warga negara untuk memperoleh informasi. Tujuan Penelitian ini diharapkan agar Komisi II DPR RI dapat menumbuhkan rasa percaya masyarakat pada kinerja pemerintah, dan iharapkan melalui keterbukaan informasi tersebut tercipta peran aktif masyarakat baik dalam aspek pengawasan, aspek pelaksanaan serta aspek keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan khususnya terkait tahapan pemilu di tahun 2024. Metode Penelitian ini dilakukan dengan cara studi literatur dengan melakukan pengumpulan dan analisis data yang dilakukan dengan mencari studi pustaka dan observasi. selama melakukan pemantauan pada Komisi II DPR RI melalui website dpr.go.id telah memberikan kelengkapan informasi yang jelas dari proses tahapan pemilu 2024 maka dengan Melalui keterbukaan informasi terwujudnya transparansi kepada masyarakat, sehingga terjalin hubungan yang harmonis antara pemerintah dan warga negara dalam upaya menjalankan pemerintahan.
EFEKTIVITAS SISTEM PELAYANAN TERPADU KEPENDUDUKAN (SIPENDUDUK) KOTA PEKANBARU Mutiara Nastasya; Febri Yuliani
Jurnal Media Administrasi Vol 8 No 1 (2023): April: Jurnal Media Administrasi
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jma.v8i1.514

Abstract

Sipenduduk yaitu singkatan dari sistem pelayanan terpadu kependudukan yang merupakan salah satu program yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dalam membantu masyarakat mendapatkan dokumen kependudukan. Program ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan, karena masyarakat tidak perlu datang ke kantor capil. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori efektivitas Campbell (1989) dalam Mutiarin (2014) dengan 5 (lima) indikator : Keberhasilan Program, Keberhasilan Sasaran, Kepuasan terhadap program, Tingkat output dan input, Pencapaian tujuan menyeluruh. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas sistem pelayanan terpadu kependudukan (sipenduduk) dan faktor penghambat Efektivitas Sistem Pelayanan Terpadu Kependudukan (Sipenduduk) Kota Pekanbaru. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian yang penulis dapat yaitu pelaksanaan program sistem pelayanan terpadu kependudukan (sipenduduk) masih memiliki beberapa faktor yang menjadi hambatan yang dialami oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru sehingga menyebabkan pelaksanaan program tersebut belum efektif.
Analisis Pelayanan Publik Melalui Website PPID Pada Lembaga Administrasi Negara Devina Angistya Maharani; Osly Usman; Rizki Firdausi Rachmadania
Jurnal Media Administrasi Vol 8 No 1 (2023): April: Jurnal Media Administrasi
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jma.v8i1.520

Abstract

Penelitian ini dilakukan pada Lembaga Administrasi Negara yang betujuan untuk mengetahui yang dilakukan pada pelayanan publik Lembaga Administrasi Negara, mengetahui penerapan standar pelayanan publik pada wesite PPID dan mengetahui kendala pelayanan website PPID Metode penilitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan studi kasus, Teknik pengumpulan daa yang digunakan studi pustaka, observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian teknik kebasahan data dengan metode triangulasi teknik dan triangulasi sumber serta metode interaktif untuk teknik analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil yang didapat dalam penelitian ini menemukan standar pelayanan pada webiste ppid belum sepenuhnya terpenuhi sebab sistem pelayanan belum dikembangkan oleh petugas, inovasi pelayanan belum di perbaru dan jangka permohonan informasi relatif lama. Kendala dalam proses pelayanan pada website PPID kurangnya petugas pelayanan, fitur website belum memenuhi kebutuhan pengguna dan kualitas website belum baik. Lembaga Administrasi Publik sebagai lembaga yang bertugas melayani publik seharusnya memperbaiki kekuranga tersebut agar dapat memberikan pelayanan terbaik. pelayanan publik yang baik akan mendapatkan citra baik di masyarakat.
Analisis Motivasi Kerja Pegawai Pppk Pada Instansi X Geza Mahesa Putra; Marsofiyati; Suherdi
Jurnal Media Administrasi Vol 8 No 1 (2023): April: Jurnal Media Administrasi
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jma.v8i1.521

Abstract

Penelitian ini dilakukan pada salah satu Instansi X khususnya pegawai PPPK yang bertujuan untuk mengetahui penerapan motivasi kerja dan upaya meningkatkan motivasi kerja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan studi kasus, Teknik pengumpulan data yang digunakan studi pustaka, wawancara, dan observasi. Kemudian teknik keabsahan data dengan metode triangulasi teknik dan triangulasi sumber serta metode interaktif untuk teknik analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan keseimpulan. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini menemukan bahwa penerapan motivasi kerja pegawai PPPK masih terdapatnya kendala seperti kurangnya pelatihan, terbatasnya fasilitas, dan sebagainya. Dalam upaya meningkatkan motivasi kerja masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik sebab terdapatnya faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja seperti masih identik dengan maskulintas sehingga wanita tidak belajar dengan maksimal, kurangnya pengakuan atas kinerja, kurangnya pengamatan, perhatian dari atasan, terdapat hambatan yang berasal dari lingkungan keluarga, dan lainnya.Dengan adanya motivasi kerja yang tinggi pekerjaan atau kinerja juga ikut meningkat sehingga pekerjaan yang dikerjakan juga ikut meningkat.
Analisis Sistem Work Life Balance Pada Pegawai X Hizkia Panjaitan; Henry Eryanto; Suherdi Suherdi
Jurnal Media Administrasi Vol 8 No 1 (2023): April: Jurnal Media Administrasi
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jma.v8i1.528

Abstract

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui studi observasi dan wawancara. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini menyatakan bahwa adalah pentingnya work life balance bagi kesehatan fisik dan mental, produktifitas, dan hubungan sosial seseorang. Beberapa permasalahan yang sering dialami karyawan seperti kelelahan, stres, dan kurangnya waktu untuk melakukan kegiatan di luar pekerjaan dapat diatasi dengan penerapan work life balance. Dengan menerapkan work-life balance, karyawan dapat menjaga keseimbangan hidup dan memperbaiki kualitas hidup mereka secara keseluruhan.
Perlakuan Terhadap Narapidana Militer Yang Memiliki Penyakit Menular HIV/AIDS Arief Fahmi Lubis
Jurnal Media Administrasi Vol 4 No 1 (2019): April : Jurnal Media Administrasi
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jma.v4i1.1063

Abstract

Military convicts are not only objects but also subjects who are no different from other humans who can at any time make mistakes or mistakes that can be punished, so they do not have to be eradicated. The aim of this research is to emphasize that military prisoners are inmates with the status of TNI Soldiers, and must be treated well and humanely in an integrated training system. Qualitative research uses a descriptive approach to collect data systematically, factually, and quickly according to the description at the time of the research. The results of this research show that the treatment of inmates based on the prison system is not in accordance with the correctional system based on Pancasila and the 1945 Constitution which is the final part of the punishment system. The correctional system is a series of law enforcement that aims to ensure that inmates realize their mistakes, improve themselves, and not repeat criminal acts so that they are ready to rejoin their unit to carry out their duties and responsibilities in the unit, and can live a normal life as soldiers with the spirit of the Sapta Marga and implement the 8 TNI Obligations.
Profesionalisme Perwira Hukum Dalam Membangun Visi-Misi Hukum Militer Dalam Rangka Menghadapi Tantangan Tugas TNI Di Masa Depan Arief Fahmi Lubis
Jurnal Media Administrasi Vol 4 No 2 (2019): Oktober: Jurnal Media Administrasi 
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jma.v4i2.1066

Abstract

The role of Legal Officers has a strategic position both in formulating regulations and also providing legal opinion advice so that TNI leadership is correct in making decisions. Legal officers also carry out different roles in implementing the main tasks, namely ensuring that all duties carried out by Soldiers are carried out correctly in accordance with applicable legal regulations, therefore the professionalism of legal officers is manifested in several fields. The purpose of this research is to emphasize that the position and role of Legal Officers is very important because bureaucratic reform must be carried out in accordance with statutory provisions. Qualitative research uses a descriptive approach to collect data systematically, factually, and quickly according to the description at the time of the research. The results of this research show that the role of Legal Officers has a strategic position both in formulating regulations and also providing legal opinion advice so that TNI leadership is appropriate in making decisions.
Military Police Jurisdiction in Investigating Connectivity-Related Criminal Cases Arief Fahmi Lubis
Jurnal Media Administrasi Vol 5 No 1 (2020): April : Jurnal Media Administrasi
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jma.v5i1.1087

Abstract

The investigation of connectivity-related cases is conducted by a dedicated team composed of Military Police officers and prosecutors, each acting within their respective legal jurisdictions for criminal investigations. This study aimed to demonstrate that the Military Police, in conjunction with other law enforcement agencies within the Indonesian National Armed Forces (Indonesian: Tentara Nasional Indonesia [TNI]), must collaborate to assist TNI leadership in upholding discipline and fostering awareness of legal compliance among TNI personnel. This collaboration is essential for creating highly disciplined and professional TNI personnel in carrying out their duties and maintaining order and discipline within the units. This study was qualitative research, employing a descriptive approach to systematically gather factual and timely data aligned with the research objectives. The findings revealed that the resolution of connectivity-related cases may be adjudicated in either civilian or military courts, depending on the severity of the harm. To coordinate the handling of such cases in civilian or military courts, the Deputy Attorney General for Military Criminal Affairs (Indonesian: Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer [JAMPIDMIL]) has been established.
Analisis Pidana Tambahan Penurunan Pangkat Dalam Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer/KUHPM Arief Fahmi Lubis
Jurnal Media Administrasi Vol 5 No 2 (2020): Oktober: Jurnal Media Administrasi 
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jma.v5i2.1088

Abstract

Additional criminal threats added on top of the main criminal sanctions aim to prevent military members from committing violations. The aim of this research shows that to maintain discipline, the application of additional punishment must remain based on the principles of law and justice. Qualitative research uses a descriptive approach to collect data systematically, factually, and quickly according to the description at the time of the research. The results of this research show that this additional penalty is expected to provide a stronger incentive for military members to comply with established ethics and regulations, maintain military integrity and efficiency, and improve the public's image and trust in military institutions.
Analisis Kebijakan Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Terhadap Titip Kartu Keluarga Di Kelurahan Kebonsari Kota Surabaya Robbiatul Adawiyah Awahah; Achluddin Ibnu Rochim
Jurnal Media Administrasi Vol 8 No 2 (2023): Oktober : Jurnal Media Administrasi
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jma.v8i2.1119

Abstract

The application of the zoning system to the acceptance of new students gives rise to various perceptions in society. Likewise, what happened in the Kebonsari Village community was that the implementation of the zoning system caused them to have negative and positive perceptions. The purpose of this research is to see the condition of Kebonsari Village regarding zoned school registration with the widespread transfer of Family Cards. This type of research is descriptive with a qualitative approach. By using observation, interview and documentation data collection techniques. The research was conducted in Kebonsari Village. The conclusion from the research results shows that in Kebonsari Village where the Family Card was moved due to minimal schooling, only in Kebonsari Village, there are several residents who are not or are not in that domicile. They only include a Family Card with a Surabaya address but they are outside the city of Surabaya for various reasons. This case was discovered by the author while carrying out the Kalimasada program by surveying the residences of residents in the sub-district. This could cause them to be suspected of not knowing their residency and being blocked from being registered in the Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) because the data is blocked because these residents do not actually live in that area.

Page 5 of 14 | Total Record : 136