cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Ashifuddin Aqham
Contact Email
ahmad.ashifuddin@gmail.com
Phone
+6281326151950
Journal Mail Official
prihatintiyanto@gmail.com
Editorial Address
Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur, Semarang Telepon : (024) 7079.1675 / 844.1771 | Fax : (024) 844.1772, Email: itp.mmfebuntagsmg@gmail.com
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Media Administrasi
Published by Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
ISSN : 25031783     EISSN : 29626358     DOI : 10.56444
Core Subject : Science, Social,
Decision Sciences, Operations Research & Management Environmental Science
Public Administration, Public Policy, Gendering Development, Public Sector Management, Public Participation and Governance.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 136 Documents
 1   2   3   4   5 
Upaya Reformasi Birokrasi Melaui Peningkatan Pelayanan Tamu Pada Subbag Tu & Rt Wakil Gubernur Riska Chyntia Dewi; Tri Lestari Hadiati; Setyohadi Pratomo
Jurnal Media Administrasi Vol 7 No 2 (2022): Oktober : Jurnal Media Administrasi
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jma.v7i2.471

Abstract

Reformasi birokrasi bukan lagi sekedar tuntutan dari segenap elemen masyarakat yang mengharapkan agar birokrasi dan terutama aparatur dapat berkualitas lebih baik lagi. Oleh karena itu, pemerintah menegaskan kembali untuk mereformasi birokrasi guna mewujudkan clean government dan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana SOP pelayanan tamu dan aplikasi buku tamu online dapat diterapkan sehingga memberikan kepuasan yang optimal kepada masyarakat. Fokus penelitian ini meliputi respon kepada pemberi layanan terhadap peningkatan pelayanan tamu. Lokus penelitian di Subbag Tata Usaha dan Rumah Tangga Wakil Gubernur. Hasil penelitian menunjukan berbagai manfaat baik bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai pelaksanaan kewajiban penyediaan pelayanan publik yang prima. Manfaat bagi Biro Umum Setda Prov Jateng membantu pencapaian kinerja organisasi khususnya pencapaian target indeks kepuasan masyarakat, menciptakan pola data tamu yang sistematis sehingga data tersebut dapat menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran pelayanan tamu di tahun yang akan datang. Bagi TU dan RT Wakil Gubernur Jawa Tengah dengan tersedianya Aplikasi Buku Tamu Online ini menjadikan pekerjaan sehari-hari lebih efektif dan efisien serta berfungsi juga sebagai alat monitoring hasil audiensi yang lebih optimal. Bagi masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan mendapatkan layanan tamu yang baik.
Analisis Implementasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Pada Sektor Kesehatan Dalam E-Procurement Secara E-Catalog Guna Mendorong Utilisasi Produk Dalam Negeri Dan Mewujudkan Indonesia Yang Mandiri Edy Dwi Purwanto; Harsoyo Harsoyo; Aris Toening Winarni
Jurnal Media Administrasi Vol 6 No 2 (2021): Oktober : Jurnal Media Administrasi
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jma.v6i2.472

Abstract

Dampak negative akibat pandemic COVID-19 mengakibatkan krisis global di segala aspek bidang kehidupan seluruh Negara salah satunya di Indonesia, dampak tersebut melemahkan sector perekonomian yaitu penurunan permintaan dunia terhadap barang-barang eksport asli produk Indonesia, sehingga menyebabkan ledakan besar pengangguran. Sedangkan Produk Dalam Negeri merupakan katup penyelamat bagi industri produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang semula berorientasi eksport dan domestic, kini berbalik menjadi import alat kesehatan dan perbekalan farmasi berupa vaksin COVID-19. Selain dampak negative pandemic COVID-19 juga adanya dampak positife revolusi industri 4.0 atau yang dikenal dengan istilah “cyber physical system” yang melahirkan banyak perubahan hampir di semua sektor industri. Pengalihan dari cara konvensional menjadi serba internet dengan menekankan pada unsur kecepatan dan ketersediaan informasi yang dapat diakses bagi siapapun, kapanpun dan dimanapun yang membutuhkan serta memudahkan dalam jual beli barang/jasa. Era industrial 4.0 yang semakin cepat berkembang ini menjadi tantangan dan tuntutan bagi birokrasi untuk segera mereformasi mewujudkan e-government yang kreatif, inovatif, komunikatif dan transparan sehingga melahirkan berbagai layanan Pemerintah berbasis elektronik salah satunya adalah penerapan e-procurement atau yang dikenal sebagai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik yang dapat dijadikan peluang bagi Produk Dalam Negeri dan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
Pemanfaatan Sistem Informasi Desa Dan Kelurahan Online Terintegrasi Kabupaten Kendal “Dokar” Sebagai Pencapaian Reformasi Birokrasi Siti Ariningsih; Charis Christiani; Aris Toening Winarni
Jurnal Media Administrasi Vol 7 No 2 (2022): Oktober : Jurnal Media Administrasi
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jma.v7i2.473

Abstract

Reformasi birokrasi adalah merupakan tuntutan masyarakat, birokrasi pemerintahan harus membuka dirinya menuju perubahan paradigma baru, salah satunya dengan berlakunya e-government. Dengan e government terjadi perubahan pelayanan kepada masyarakat yang semula bersifat konvensional sekarang bersifat modern. Hal ini sesuai dengan berkembangnya teknologi informasi.
Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Revo Juhannda; Tri Lestari Hadiati; Suparno Suparno
Jurnal Media Administrasi Vol 6 No 2 (2021): Oktober : Jurnal Media Administrasi
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jma.v6i2.474

Abstract

Peran pemerintah dalam melaksanakan pelayanan seperti menyediakan pelayanan pendidikan, kesehatan, penerbitan surat izin, penerbitan E-KTP dan akta kelahiran pembangunan gedung, pembangunan jembatan, pengairan, dan sebagainya. Akibatnya, peran pemerintah memiliki peran krusial dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat sehingga ia berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik semaksimal mungkin. Peningkatan pelayanan publik berkaitan erat dengan konsep desentralisasi. Desentralisiasi melalui pembentukan otonomi daerah di Indonesia menjadi isu yang sangat menarik untuk dibahas, terutama mengenai peningkatan pelayanan publik mengingat desentralisasi memiliki tujuan mulia, yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan pelayanan publik. Terkait desentralisasi, Pemerintah Kota Semarang bersama perangkat daerahnya pun memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri secara luas dan bertanggung jawab dalam rangka menyejahterakan masyarakatnya melalui pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan bidang administrasi di Kota Semarang salah satunya dimana Wali Kota Semarang melimpahkan kewenangan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dan salah satu pelayanan yang diselenggarakan adalah akta kelahiran. Akta kelahiran adalah bentuk identitas seseorang.
Evaluasi Perencanaan Dan Evaluasi Program Reformasi Birokrasi Di Indonesia (Reformasi Birokrasi Tematik) Aditya Ari Nugroho; Munawar Noor; Charis Christiani
Jurnal Media Administrasi Vol 6 No 2 (2021): Oktober : Jurnal Media Administrasi
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jma.v6i2.475

Abstract

Proses reformasi birokrasi yang dimulai dengan penyusunan Desain Besar (grand design) mengenai Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Grand esign Administrative Reform 2010-2025) telah dituangkan ke dalam Peraturan Presiden No. 81 tahun 2010 dengan tujuan besarnya untuk menciptakan birokrasi berkelas dunia di tahun 2025. Reformasi birokrasi merupakan sebuah proses politik yang di desain untuk menyesuaikan hubungan antara birokrasi dan elemen-elemen lain dalam masyarakat, seperti masyarakat sipil dan swasta, maupun di dalam birokrasi itu sendiri. Dalam desain besar tersebut, Road Map reformasi telah dibagi ke dalam 3 (tiga) tahap setiap lima tahunan yang memuat sasaran-sasaran strategis. Tidak terasa Grand Design Reforrmasi Birokrasi tersebut telah memasuki pada tahap terakhir atau periode ketiga, pada periode terakhir ini sasaran yang ingin dicapai adalah peningkatan secara terus menerus kapasitas birokrasi sebagai kelanjutan dari reformasi birokrasi pada tahap II hingga akhirnya tujuan akhir untuk mewujudkan pemerintah kelas dunia. Namun banyak berpendapat bahwa pada Tahap I dan Tahap II dinilai belum ada dampak yang signifikan, apakah Reformasi Birokrasi di Indonesia bisa dikatakan “Jalan di Tempat”. Pada tahap ketiga iniKementerian PANRB mencanangan Reformasi Birokrasi Temtikdengan empat focus yaitu: 1. Pengentasan Kemiskinan; 2. Peningkatan Investasi; 3. Percepatan Prioritas Aktual Presiden; 4. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan. Reformasi Birokrasi diharapkan menjawab keinginan dan amanat Bapak Presiden Joko Widodo untuk Reformasi Birokrasi yang berdampak pada masyarakat dan pembangunan.
Implementasi Sistem Pelayanan Kehumasan Dan Keprotokolan (Si Pelem Keprok) Sebagai Aplikasi Peningkatan Pelayanan Publik Wasis Tejo Leksono; Suparno Suparno; Wahyu wirasati
Jurnal Media Administrasi Vol 7 No 2 (2022): Oktober : Jurnal Media Administrasi
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jma.v7i2.476

Abstract

Pemanfaatan e-government bagi birokrasi khususnya Pemerintah Daerah diharapkan dapat menjadi alternatif bagi reformasi birokrasi menuju pelayanan yang lebih baik. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menghadirkan inovasi pelayanan publik yaitu aplikasi Si Pelem Keprok. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Si Pelem Keprok di Bagian humas dan protokol pemprov Jateng dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi inovasi aplikasi Si Pelem Keprok. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, studi kepustakaan. Hasil penelitian ini terdapat 5 fitur yang ada aplikasi tersebut. Yaitu peta kegiatan pimpinan, agenda kegiatan pimpinan, laporan berita, survey kepuasan, dan laporan aksi perubahan. Salah satu faktor implementasi yaitu komunikasi, masih sedikit responden yang merespon kinerja humas dan protokol melalui aplikasi tersebut. Respon masyarakat dapa menjadikan bahan evaluasi bagi kinerja huma dan keprotokolan pemprov Jateng.
Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik Kuzaimah Kuzaimah; Rini Werdiningsih; Bambang Windu Sancono
Jurnal Media Administrasi Vol 6 No 1 (2021): April : Jurnal Media Administrasi 
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jma.v6i1.477

Abstract

Konsep birokrasi modern, reformasi birokrasi dan pelayanan public beserta suatu paradigma wawasan pengawasan dalam mewujudkan birokrasi modern. Pembentukan sejumlah lembaga pengawasan tersebut adalah dalam rangka memperkuat kualitas kontrol terhadap jalannya roda pemerintahan hal ini karena kualitas kontrol dari lembaga pengawasan memiliki peranan yang besar dalam menciptakan tata kepemerintahan yang baik good government ‘’ control atau pengawasan adalah merupakan salah satu fungsi manajemen yang memiliki fungsi untuk mengawasi.
Pengaruh peran Aparat pengawas Internal pemerintah (APIP) Dalam pelaksanaan Maturitas sistem Pengendalian internal PEMERINTAH (SPIP) Inspektorat kota pekalongan Karmanis Karmanis; Aan Cholifah Rofa’a
Jurnal Media Administrasi Vol 6 No 1 (2021): April : Jurnal Media Administrasi 
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jma.v6i1.478

Abstract

One type of local government supervision is internal control. This internal control is carried out by the government internal control apparatus (APIP) at the Regional Inspectorate. The main role of APIP is as a consultant and problem solver for local governments with the task of conducting inspections, reviews, monitoring and evaluation, as well as other supervision of the implementation of tasks and functions of local government organizations.This type of research is descriptive using a qualitative approach. The location chosen for this research is the Inspectorate of Pekalongan City. The data source retrieval technique in this study uses data triangulation techniques. Meanwhile, the focus of this research is on examining the influence of APIP's role in the implementation of the maturity of the Government Internal Control System (SPIP) at the Pekalongan City Inspectorate.The results of this study are (1) the Pekalongan City Inspectorate performs its role as a leader who is the forefront funnel by coordinating, carrying out control functions, encouraging the creation of bureaucratic reform and governance, (2) Pekalongan City Inspectorate has an Internal Supervision function which includes activities that include: directly related to quality assurance that supports the implementation of an effective, transparent, accountable and clean government from KKN practices, (3) As a consultant to the Pekalongan City Inspectorate must know more than the party conducting consultations regarding regional financial management in accordance with the laws and regulations that exist, (4) Government Internal Supervisory Apparatus plays a role as Quality Assurance, namely ensuring that an activity can run efficiently, effectively and in accordance with the rules in achieving organizational goals, and (5) The role of the auditor as a catalyst based on employee perceptions influence on the achievement of the goals of the organization.
Reformasi Birokraasi Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Transportasi Di Derah Tertinggal Arifin; Sumarmo
Jurnal Media Administrasi Vol 6 No 1 (2021): April : Jurnal Media Administrasi 
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jma.v6i1.480

Abstract

Pemerintahan Republik Indonesia dalam lingkup birokrasi Indonesia, sangat mengedepankan pelayanan kepada masyarakat. Birokrasi, dunia usaha, dan masyarakat merupakan tiga pilar utama dalam upaya mewujudkan pelaksanaan kepemerintahan yang baik good governance.(Budi Mulyawan (2009) Birokrasi sebagai organisasi formal memiliki kedudukan dan cara kerja yang terikat dengan peraturan, memiliki kompetensi sesuai jabatan dan pekerjaan, memiliki semangat pelayanan publik, pemisahan yang tegas antara milik organisasi dan individu, serta sumber daya organisasi yang tidak bebas dari pengawasan eksternal. Oleh karena itu, birokrasi harus konsisten dan dapat bekerja dengan baik dan bersih dalam mengemban perjuangan mewujudkan seluruh cita-cita dan tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan harapan seluruh bangsa Indonesia. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini bisa dilakukan melalui peningkatan investasi, dengan memperhatikan pada peran usaha mikro, kecil dan menengah, perlu dilakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu yang meliputi pelayanan perizinan usaha. Kenyataan yang terjadi sekarang ini semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan perizinan perdagangan antar daerah dalam mendukung program tol laut yang dipenuhi dengan berbagai kepentingan.
BIROKRASI DENGAN TOPIK MENUJU ASN BERTARAF INTERNASIONAL Dian Ambarisiwi; Slamet Riyono; Rahmat Purwanto
Jurnal Media Administrasi Vol 6 No 1 (2021): April : Jurnal Media Administrasi 
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jma.v6i1.481

Abstract

Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan dan implikasi yang dihasilkan terkait penerapan reformasi birokrasi kinerja pelayanan publik pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang. Reformasi birokrasi diharapkan dapat menjadi mementum untuk menuju birokrasi yang baik dengan cara memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, dengan meningkatkan sarana dan prasaran serta kualitas sumber daya manusia. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang berkomitmen untuk mengoptimalkan layanan publik yang terkait dengan tugas dan fungsi yang diemban yaitu dalam pelayanan penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, pelayanan Izin Tinggal bagi WNA dan pengawasan serta penindakan Keimigrasian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi, studi kepustakaan dan dokumentasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa reformasi birokrasi yang diimplementasikan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang telah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat pada reformasi pelayanan publik yang dilakukan yaitu peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana, disamping itu pula juga dilaksanakan pembinaan pola pikir dan pola perilaku pada sektor sumber daya manusia agar berorientasi pada optimalisasi pelayanan publik sehingga hal tersebut memberikan implikasi positif pada pelayanan kepada masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam core values Kementerian Hukum dan HAM yaitu untuk menjadi birokrasi kelas dunia.

Page 3 of 14 | Total Record : 136

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 2 (2025): Oktober : Jurnal Media Administrasi Vol 10 No 1 (2025): April: Jurnal Media Administrasi Vol 9 No 2 (2024): Oktober : Jurnal Media Administrasi Vol 9 No 1 (2024): April : Jurnal Media Administrasi Vol 8 No 2 (2023): Oktober : Jurnal Media Administrasi Vol 8 No 1 (2023): April: Jurnal Media Administrasi Vol 7 No 2 (2022): Oktober : Jurnal Media Administrasi Vol 7 No 1 (2022): April : Jurnal Media Administrasi Vol 6 No 2 (2021): Oktober : Jurnal Media Administrasi Vol 6 No 1 (2021): April : Jurnal Media Administrasi  Vol 5 No 2 (2020): Oktober: Jurnal Media Administrasi  Vol 5 No 2 (2020): Oktober: Jurnal Media Administrasi  Vol 5 No 1 (2020): April : Jurnal Media Administrasi Vol 4 No 2 (2019): Oktober: Jurnal Media Administrasi  Vol 4 No 1 (2019): April : Jurnal Media Administrasi More Issue