cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Ashifuddin Aqham
Contact Email
ahmad.ashifuddin@gmail.com
Phone
+6281326151950
Journal Mail Official
prihatintiyanto@gmail.com
Editorial Address
Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur, Semarang Telepon : (024) 7079.1675 / 844.1771 | Fax : (024) 844.1772, Email: itp.mmfebuntagsmg@gmail.com
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Media Administrasi
Published by Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
ISSN : 25031783     EISSN : 29626358     DOI : 10.56444
Core Subject : Science, Social,
Decision Sciences, Operations Research & Management Environmental Science
Public Administration, Public Policy, Gendering Development, Public Sector Management, Public Participation and Governance.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 138 Documents
 1   2   3   4   5 
IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN TUJUH PRASYARAT PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DI DAERAH Indra Kertati
Jurnal Media Administrasi Vol 7 No 1 (2022): April : Jurnal Media Administrasi
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (464.106 KB) | DOI: 10.56444/jma.v7i1.58

Abstract

Inpres 9 Tahun 2000 merupakan Inpres yang masih bertahan digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG). Meskipun tidak lagi sebagai bagian dari hirarkhi dalam peraturan perundang-undangan, namun Inpres 9 tahun 2000 merupanan tonggak penting penyelenggaraan PUG. Seperti diketahui PUG adalah sebuah strategi mengintegrasikan isu gender, pengalaman, aspirasi perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan. Dalam implementasinya upaya tersebut dilakukan dengan menerapkan tujuh prasyarat PUG yaitu komitmen, kebijakan, kelembagaan, Sumberdaya Manusia (SDA dan Sumberdaya Anggaran (SDA), alat yang digunakan, system data gender dan anak, dan partisipasi masyarakat. Prasyarat PUG ini tidak mudah diterapkan, selain rumitnya uraian dari prasyarat juga karena banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum peduli terhadap penyelenggaraan PUG. Hal inilah yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu menganalisis penyelenggaraan tujuh prasyarat PUG di daerah. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan kondisi capaian tujuh prasyarat PUG dengan lokasi Kabupaten Wonosobo. Pilihan Kabupaten Wonosobo ini didasarkan pada capaian perolehan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) pada tingkat Mentor yang diperoleh tahun 2020. APE adalah penghargaan tertinggi yang diberikan presiden kepada Kementrian, Lembaga, Provinsi dan Kabupaten Kota dalam menyelenggarakan PUG. Hasil penelitian ini menunjukan keberhasilan yang baik dari Kabupaten Wonosobo dalam menyelenggarakan PUG, meskipun terdapat hal-hal yang masih harus dioptimalkan jika menilik dari capaian tujuh prasyarat PUG.
PERSPEKTIF GCG ATAS PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI TENTANG PRINSIP GCG DALAM FORUM KOMUNIKASI PELANGGAN PDAM TIRTA MOEDAL KOTA SEMARANG) Farkhan Himie
Jurnal Media Administrasi Vol 7 No 1 (2022): April : Jurnal Media Administrasi
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (664.365 KB) | DOI: 10.56444/jma.v7i1.59

Abstract

Penerapan Good Corporate Governance menjadi tantangan yang harus di realisasikan oleh semua entitas bisnis, baik swasta, BUMN, maupun BUMD. Implementasi prinsip-prinsip good corporate governance menjadi kunci dari ketahanan ekonomi negara. Sejarah telah membuktikan bahwa krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 merupakan bukti empiris dari buruknya good corporate governance di Indonesia khususnya dan Kawasan Asia pada umumnya. Implementasi good corporate governance secara konsisten, disamping akan memberikan kontribusi postitf terhadap pertumbuhan perusahaan, juga berkontribusi terhadap perekonomian negara dan kepastian perlindungan konsumen. Keberadaan konsumen menjadi salah satu pilar penerapan good corporate governance, karenanya harus mendapatkan perlindungan secara maksimal. Melalui UU No. 8 tahun 1999, negara hadir dalam upaya perlindungan konsumen. Selain itu, partisipasi perlindungan konsumen juga terbuka untuk elemen masyarakat. Dengan terbukanya kran partisipasi perlindungan konsumen, pelanggan air minum juga terdorong untuk membentuk organisasi. Forum Komunikasi Pelanggan hadir menjadi bagian upaya perlindungan konsumen (pelanggan) air minum yang memiliki tugas pokok perlindungan dan pemberdayaan pelanggan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui relevansi tugas Forum Komunikasi Pelanggan dengan prinsip-prinsip good corporate governance. Dari hasil penelitian, disamping secara aktual terdapat relevansi antara tugas Forum Komunikasi Pelanggan dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, juga terdapat kontribusi positif terhadap perusahaan.
PERAN KOPERASI SIMPAN PINJAM EKO PROYO DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT (Studi KSP Eko Proyo Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung) Iik Suryati Azizah; Tini Utami; Sulida Erliyana
Jurnal Media Administrasi Vol 7 No 1 (2022): April : Jurnal Media Administrasi
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (428.478 KB) | DOI: 10.56444/jma.v7i1.60

Abstract

Komunikasi pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan di KPRI Eko Proyo Kecamatan Tembarak, sedikit terhambat karena tingkat kualitas sumber daya manusia karyawan yang belum maksimalDari latar belakang tersebut, maka permasalahan yang muncul adalah: Bagaimana proses komunikasi pengawasan dalam rangka efektifitas kerja pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Eko proyo Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung. Sedangkan tujuannya untuk mengetahui bagaimana proses komunikasi pengawasan dalam rangka efektifitas kerja pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Eko proyo Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung. Berdasarkan perumiusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka bentuk dan strategi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Dalam rangka mencapai efektifitas organisasi sudah dilakukan langkah-langkah simultan terhadap seluruh komponen organisasi KPRI Eko Proyo Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung. Tingkat efektifitas organisasi harus dimulai dari efektivitas individu, efektivitas kelompok dan secara komulatif akan terwujud efektifitas organisasi. Dalam rangka mencapai efektifitas organisasi juga perlu memperhatikan perkembangan usaha di luar koperasi. Dengan demikian wujud persaingan dunia usaha juga harus menjadi pertimbangan dalam rangka mempersiapkan organisasi dalam mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan anggota.
ANALISIS FAKTOR LAMA PENYEMBUHAN KAKI DIABETES/ULKUS DIABETIKUM PADA PASIEN DM TIPE 2 Utami Cahyaningtyas; Rini Werdiningsih
Jurnal Media Administrasi Vol 7 No 1 (2022): April : Jurnal Media Administrasi
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (477.361 KB) | DOI: 10.56444/jma.v7i1.61

Abstract

Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis faktor lama penyembuhan kaki diabetes/ulkus diabetikum pada pasien DM Tipe 2. Ulkus kaki sebagai komplikasi dari diabetes melitus tipe 2 memberikan prevalensi pasien ulkus kaki diabetik (UKD) berkisar 41% dari populasi umumnya, dengan prevalensi yang lebih tinggi pada manula. Sekitar 14-24% pasien UKD memerlukan amputasi dengan rekurensi 50% setelah tiga tahun. Sekitar 15% pasien diabetes mengalami tukak kaki dan 15-20% dari ini memerlukan amputasi. Amputasi kaki diabetik cenderung terjadi seiring dengan kenaikan tingkat kematian atau morbiditas dari waktu ke waktu. Untuk mengurangi tingkat amputasi pada pasien diabetes melitus tipe 2, perlu adanya penyembuhan dengan mengetahui faktor yang mempengaruhi lama penyembuhan. Penelitian ini menggunakan metode literature review dari beberapa buku dan jurnal. Didapatkan hasil bahwa penggunanaan antibiotik, faktor kebersihan ulkus kaki, faktor tingkat keparahan infeksi saat datang, dan faktor kondisi imunitas dan gizi pasien mempengaruhi lama penyembuhan pada pasien DM Tipe 2.
Reformasi Administrasi dan Birokrasi Pemerintahan Daerah Dalam Menigkatkan Kualitas Layanan Publik di Daerah Berlinda Ayu Adeti; Charis Christiani
Jurnal Media Administrasi Vol 7 No 1 (2022): April : Jurnal Media Administrasi
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (589.759 KB) | DOI: 10.56444/jma.v7i1.62

Abstract

Tujuan pelaksanaan reformasi administrasi dan birokrasipemerintahan daerah adalah untuk meningkatkan kualitas layanan publik di daerah, untuk menjadikan kinerja organisasi pemerintah daerah yang lebih efektif, menyentuh kebutuhan masyarakat di daerah, memaksimalkan pengelolaan sumberdaya pembangunan berbasis kepentingan masyarakat.Reformasi administrasi dan birokrasi pemerintah daerah dapat diwujudkan dalam tiga hal, yaitu pertama adalah a) penguatan pada regulasi dan kebijakan pemerintah; b) penerapan e-government dane-governance dan c) kerjasama antar pemerintah bertujuan pertama,memperkuat pemerintahan di daerah, meredifinisi hubungan pusat dan daerah, daerah dengan daerah lainnya Kedua, reformasi mendorong partisipasi dan kepercayaan publik kepada pemerintah daerah melalui system kerja yang trasfaran,efektif, efisien,responsif dan di dukung oleh akuntabilitas yang tinggi Rekomendasi, diperlukan sinergitas antar pemerintah yang bertumpu pada kepentingan nasional dan kepentingan masyarakat, menyusun regulasi dan kebijakan yang bersifat fleksibel, adaptif, kreatif dan dapat mendorong peningkatan kapasitas daerah dalam mengelola potensi daerah, serta mampu bersaing pada era kekinian dan di masa mendatang.
KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI PADA BAGIAN TATA USAHA DI KANTOR SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH Anggit Saputro; Permadi Mulajaya
Jurnal Media Administrasi Vol 7 No 1 (2022): April : Jurnal Media Administrasi
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (561.401 KB) | DOI: 10.56444/jma.v7i1.63

Abstract

Untuk mengetahui Kualitas Pelayanan Administrasi Pada Bagian Tata Usaha di Kantor Gubernur Jawa Tengah serta faktor penghambat. Fokus penelitian ini yaitu Kualitas Pelayanan Administrasi yang meliputi Prosedur pelayanan, Produk layanan, Waktu dan penyelesaian, Sarana dan prasarana dan Kompetensi petugas pelayanan. (1) Kualitas Pelayanan Administrasi Pada Bagian Tata Usaha di Kantor Gubernur Jawa Tengah sudah diterapkan dimensi kesederhanaan prosedur pelayanan, produk layanan yang sesuai dengan ketentuan, kepastian waktu penyelesaian pelayanan, ketersediaan sarana dan prasarana dan kompetensi petugas/aparatur yang sesuai dengan kebutuhan dalam memberikan pelayanan beserta indikatornya. Namun ada beberapa indikator yang belum berjalan sesuai dengan keinginan pegawai sekretariat daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai penerima layanan, antara lain sarana dan prasarana yang belum lengkap, ketidakdisiplinan waktu pegawai/staf yang menyebabkan keterlambatan penyelesaian dokumen dan minimnya tingkat kesadaran pegawai sekretariat daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (2) Faktor penghambat pelaksanaan pelayanan Administrasi Pada Bagian Tata Usaha di Kantor Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah kurangnya sarana prasarana seperti kursi, file kabinet, ruangan khusus arsip, komputer dan mesin scanner, ketidakdisiplinan waktu pegawai/staf yang menyebabkan keterlambatan penyelesaian dokumen dan minimnya tingkat kesadaran pegawai sekretariat daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai penerima layanan.
PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPROTOKOLAN OLEH SUB BAGIAN PROTOKOL DALAM MEWUJUDKAN EFEKTIVITAS TUGAS-TUGAS PROTOKOLER KEPALA DAERAH Wasis Tejo Leksono; Tri Lestari Hadiati
Jurnal Media Administrasi Vol 7 No 1 (2022): April : Jurnal Media Administrasi
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (347.677 KB) | DOI: 10.56444/jma.v7i1.64

Abstract

Penyelenggaraan Keprotokolan merupakan salah satu elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Unit kerja yang menangani keprotokolan adalah Sub Bagian Protokol pada yang masuk dalam bagian Humas dan Protokol, Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.. Bentuk kegiatan keprotokolan meliputi tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan. Pelaksanaan tata tempat sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun belum seluruh pengaturan tata tempat maupun Lay Out dapat dilaksanakan secara optimal pada setiap kegiatan di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kendala-Kendala dalam penyelenggaraan keprotokolan meliputi faktor yang bersifat administratif dan faktor yang bersifat teknis. Faktor yang bersifat administratif berkaitan dengan anggaran, Peraturan pelaksana dan teknis, koordinasi antar instansi yang terkait, dan jumlah personil yang belum optimal. Sedangankan faktor yang bersifat teknis berhubungan dengan ketersediaan sarana dan prasarana di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PROGRAM JOGO TONGGO DI PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 Ito Marjuki Yuliyanto; Aris Toening Winarni
Jurnal Media Administrasi Vol 7 No 1 (2022): April : Jurnal Media Administrasi
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (406.259 KB) | DOI: 10.56444/jma.v7i1.65

Abstract

Dampak Covid-19 yang dirasakan oleh seluruh dunia tidak hanya masalah kesehatan tetapi juga dirasakan oleh masyarakat adalah kerentanan ekonomi, terutama kelompok miskin dan terpinggirkan. Prediksi sebuah studi menunjukkan bahwa angka kemiskinan akan meningkat akibat Covid-19 dan berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi nasional. Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yang sedang terjadi saat ini merupakan permasalahan dunia. Hal ini dibuktikan dengan ditetapkannya Covid-19 sebagai Pandemi Global oleh WHO. Tujuan penelitian ini adalah mendekripsikan dan menganalisis partisipasi masyarakat pada program Gubernur Jawa Tengah dalam pencegahan dan penanganan Covid-19. Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Pengumpulan data yang dilakukan melalui studi pustaka dan dokumentasi. Hasil penelitian menujukkan bahwa pemerintah Jawa Tengah telah menguarkan program Jogo Tonggo dalam menangani wabah Covid-19, namun faktanya hingga saat ini permasalahan belum terselesaikan dengan baik. Salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat dan peran serta masyarakat terhadab bahaya wabah Covid-19, sehingga dibutuhkan beberapa tindakan seperti peningkatan kualitas anggota Jogo Tonggo, adanya evaluasi dan pemilihan media sosial.
PERENCANAAN DAN EVALUASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DI KECAMATAN WONOTUNGGAL KABUPATEN BATANG Iin Ningsih
Jurnal Media Administrasi Vol 7 No 1 (2022): April : Jurnal Media Administrasi
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (871.07 KB) | DOI: 10.56444/jma.v7i1.66

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengevaluasi perencanaan dan program Penerima Bantuan Langsung Tunai ( BLT ). Evaluasi dan pengawasan terhadap penyaluran dan pencairan dana program Bantuan Langsung Tunai (BLT) serta tanggapan masyarakat terhadap program Bantuan Langsung Tunai tersebut. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang, Penelitian ini adalah penelitian evaluatif atau ex post facto fokus penelitian ber subjek pada masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang, Dengan Tekhnik pengumpulan data dengan metode wawancara dengan berpedoman dan dokumentasi. Dengan teknik pengambilan sample adalah cluster random sampling, dengan sample 6 Desa dan 20 orang masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai responden. Dengan teknik Wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian adalah sebagai berikut : (1) Proses perekrutan terhadap penerima BLT di Kecamatan Wonotunggal masih belum tepat sasaran karena dengan menggunakan metode yang kurang tepat, sehingga mengakibatkan beberapa warga masyarakat salah sasaran, yang seharunya tidak menerima BLT jadi penerima BLT; (2) Pencairan serta penyaluran dana berjalan dengan terbuka, transparan dan lancar, dengan penerimaan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per tiga bulan per warga ,asyarakat penerima;(3) Dalam pelaksanaan penyaluran BLT di Kecamatan Wonotunggal telah dilakukan pengawasan pada proses rekrutmen maupun pencairan dana; (4) Respon dan tanggapan masyarakat sangat senang dan posistif terhadap adanya program pelaksanaan BLT karena sangat membantu warga masyarakat yang ekonominya dibawah sejahtera.
MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE MELALUI PELAYANAN PUBLIK Riska Chyntia Dewi; Suparno Suparno
Jurnal Media Administrasi Vol 7 No 1 (2022): April : Jurnal Media Administrasi
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (635.852 KB) | DOI: 10.56444/jma.v7i1.67

Abstract

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada negara agar memenuhi kebutuhan dasar setiap warganya demi kesejahteraannya, sehingga efektivitas suatu sistem pemerintahan sangat ditentukan oleh baik buruknya penyelenggaraan pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik di Indonesia adalah semua organ negara seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota). Dalam hal ini, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pun pada aliena ke-4 secara tegas menyatakan bahwa salah satu tujuan didirikan Negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan publik dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Faktor yang mempengaruhi tidak berjalannya pelayanan publik dengan baik yaitu: Masalah struktural birokrasi yang menyangkut penganggaran untuk pelayanan publik. Yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik adalah adanya kendala kultural di dalam birokrasi. Selain itu ada pula faktor dari perilaku aparat yang tidak mencerminkan perilaku melayani, dan sebaliknya cenderung menunjukkan perilaku ingin dilayani. Kondisi birokrasi Indonesia saat ini sudah tidak sesuai dengan tuntutan organisasional yang baru. Di Indonesia, birokrasi di departemen atau pemerintahan paling rendah, yang diutamakan adalah masukan dan proses, bukan hasil. Karenanya, yang selalu diperhatikan oleh para pelaku birokrasi adalah jangan sampai ada sisa pada akhir tahun buku.

Page 1 of 14 | Total Record : 138

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 2 (2025): Oktober : Jurnal Media Administrasi Vol 10 No 1 (2025): April: Jurnal Media Administrasi Vol 9 No 2 (2024): Oktober : Jurnal Media Administrasi Vol 9 No 1 (2024): April : Jurnal Media Administrasi Vol 8 No 2 (2023): Oktober : Jurnal Media Administrasi Vol 8 No 1 (2023): April: Jurnal Media Administrasi Vol 7 No 2 (2022): Oktober : Jurnal Media Administrasi Vol 7 No 1 (2022): April : Jurnal Media Administrasi Vol 6 No 2 (2021): Oktober : Jurnal Media Administrasi Vol 6 No 1 (2021): April : Jurnal Media Administrasi  Vol 5 No 2 (2020): Oktober: Jurnal Media Administrasi  Vol 5 No 2 (2020): Oktober: Jurnal Media Administrasi  Vol 5 No 1 (2020): April : Jurnal Media Administrasi Vol 4 No 2 (2019): Oktober: Jurnal Media Administrasi  Vol 4 No 1 (2019): April : Jurnal Media Administrasi More Issue