cover
Contact Name
Ahmad Ashifuddin Aqham
Contact Email
ahmad.ashifuddin@gmail.com
Phone
+6281326151950
Journal Mail Official
prihatintiyanto@gmail.com
Editorial Address
Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur, Semarang Telepon : (024) 7079.1675 / 844.1771 | Fax : (024) 844.1772, Email: itp.mmfebuntagsmg@gmail.com
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Media Administrasi
ISSN : 25031783     EISSN : 29626358     DOI : 10.56444
Core Subject : Science, Social,
Public Administration, Public Policy, Gendering Development, Public Sector Management, Public Participation and Governance.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 136 Documents
Evaluasi Perencanaan Dan Evaluasi Program Pada Biro Pemerintahan OTDA Dan Kerjasama Aditya Ari Nugroho; TRI LETARI HADIYATI; NURSALIM
Jurnal Media Administrasi Vol 6 No 1 (2021): April : Jurnal Media Administrasi 
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jma.v6i1.482

Abstract

Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang pemerintahan, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN) di bidang administrasi pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama
PERANANiDINAS PERHUBUNGANiKOTA PEKALONGANiDALAM MENINGKATKANiPELAYANANiMASYARAKAT DIiBIDANG ANGKUTANiKOTA Indra Kertati; S. Hardi Widiyanto
Jurnal Media Administrasi Vol 6 No 2 (2021): Oktober : Jurnal Media Administrasi
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jma.v6i2.485

Abstract

In itsiiefforts to improveiipublic servicesiiin the fieldiiof urbaniitransportation, the Departmentiiof Transportation isiirequired toiimaximize itsiirole, namely as a policy maker (regulator), facility provider (facilitator), and as a supervisor (evaluator). As intended, the target to be achieved by the Department of Transportation is the creation of transportation services that are effective, integrated, sufficient capacity, affordable rates, orderly, orderly, smooth and fast, safe, secure, easy, timely and comfortable and efficient in a unified national transportation network. . This study uses aiidescriptive researchiimethod with a qualitativeiiapproach. Sourcesiiof data usediiare primaryiidata and secondary data. Dataiicollection techniquesiiwith observation, interviewsiiand documentation. Theiiresearch instrumentsiiused were theiiresearchersiithemselves, interviewiiguides, andiifield notes.ii Theiiresults of this study are (1) Pekalongan CityiiTransportationiiService has an important role as an agency that handles the transportation sector in general. Iniiconnection with efforts toiiimprove services to theiicommunity, one of the efforts made by the Pekalongan City Transportation Service is to improve services to theiicommunity in the field of city itransportation services, (2) In an effort to improve services, the community's response to city transportation services in Pekalongan City reaped positive and negative responses. (3) There are supporting factors as well as inhibiting factors from the Pekalongan City Transportation Service in improving public services in the field of urban transportation. Supporting factors include, adequateiiresource capabilities, the communityiiis required to playiian active role suchiias using cityiitransportation in an orderlyiimanner andiinot stoppingiipublic transportationiiin anyiiplace, asiiwelliias providingiiadequate facilitiesiiand infrastructure. Whileiithe inhibitingiifactors are related to competition in theiibusiness worldiibetween publiciitransportationiiand privateiivehicles and theiiexistence of other transportationiiservices.
Penerapan Sakip Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Suparno; Harsoyo; Billy Pradana
Jurnal Media Administrasi Vol 6 No 2 (2021): Oktober : Jurnal Media Administrasi
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mengingat dewasa ini good governance merupakan salah satu topik pembahasan atau isu penting, maka hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kapasitas good governance di instansi pemerintah. Hal tersebut dapat dicapai salah satunya dengan adanya sistem pengendalian intern dan implementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada instansi pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penerapan SAKIP di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, dokumentasi dan audio-visual. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dari penelitian ini dapat simpulkan bahwa penerapan SAKIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum berjalan optimal. Perlu adanya perbaikan di beberapa komponen. Komitmen pimpinan daerah dan pimpinan unit kerja menjadi salah satu faktor terpenting dalam mensukseskan pelaksanaan penerapan SAKIP
Perencanaan dan Evaluasi Program Arif Setyo Budi; Nur Bagyo Utomo; Rina Nuraini Selly
Jurnal Media Administrasi Vol 6 No 2 (2021): Oktober : Jurnal Media Administrasi
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kecenderungan copy paste masih menghantui sementara dengan kepmendagri 050-5889 tidak lagi memungkinkan untuk merancang sub kegiatan. Dilain pihak evaluasi yang harus dilakukan acapkali harus bertabrakan dengan perencanaan. Evaluasi tidak lagi menjadi bahan utama untuk merumuskan perencanaan. Blanded yang harus tercipta dalam SAKIP, tidak memberikan kontribusi bagi perencanaan yang ideal. Dampaknya pada LKJiP OPD.
Analisa Implementasi Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Billy Pradana; Alexius Sunaryo; Aris Toening W
Jurnal Media Administrasi Vol 6 No 2 (2021): Oktober : Jurnal Media Administrasi
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Untuk mengatasi beberapa masalah diatas, pemerintah pusat melalui Kemendagri menerbitkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang kemudian ditetapkan sebagai pedoman dalam menyajikan dan menyediakan informasi yang berjenjang berupa pengelompokan dan penggolongan, pemberian kode dan daftar penamaan yang akan digunakan dalam penyusunan program dan sub-sub program daerah dalam rangka tertibnya perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan. Dengan adanya kebijakan baru ini diharapkan dapat mempermudah pemerintah daerah dalam proses penyelenggaran pemerintahan dalam hal mendukung dan memastikan alur perencanaan pembangunan daerah terlaksana dengan baik dan efisien.
Analisis Perencanaan Dan Evaluasi Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah Parinem; Karningsih; Indra Kertati
Jurnal Media Administrasi Vol 6 No 2 (2021): Oktober : Jurnal Media Administrasi
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Kinerja yang dicapai oleh suatu organisasi pada dasarnya adalah prestasi para  anggota organisasi itu sendiri, mulai dari tingkat atas sampai pada tingkat bawah.  Konsep kinerja pemerintah daerah sendiri muncul ketika institusi pemerintahan  mulai mencoba mengenalkan konsep baru dalam pengelolaan urusan publik menjadi  good governance. Organisasi yang berhasil merupakan organisasi yang memiliki visi  dan misi yang jelas serta terukur. Artinya bahwa visi dan misi tidak akan bermakna  ketika tidak teraktualisasikan dalam kinerja organisasi dalam kerangka menciptakan  good governance. Dalam upaya mencapai suatu kinerja organisasi dengan baik, maka diperlukannya  suatu rencana kerja yang baik, terarah, dan komperehensif, sehingga mudah bagi  manajemen untuk mengendalikan kegiatan kegiatan operasional dari organisasi  tersebut. Adapun yang dihasilkan tersebut disajikan dalam anggaran yang disusun  oleh manajemen berdasarkan target yang disesuaikan dengan kondisi maupun  kebutuhan organisasi, yang periodenya bersifat satu tahun, maupun periode yang  bersifat lebih dari satu tahun, dan disusun dengan format tertentu (Salbiah dan Rizky,  2012).
Reformasi Birokrasi Jalan Di Tempat Pertiwi; Suparno; Sumarmo
Jurnal Media Administrasi Vol 6 No 2 (2021): Oktober : Jurnal Media Administrasi
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ketika Indonesia memasuki reformasi politik, pada tahun 1998, ada tuntutan yang kuat dari pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Salah satu alasan yang dapat mendukung harapan itu adalah reformasi birokrasi. Namun pergantian kekuasaan di era reformasi tidak dapat memberikan pelayanan publik yang baik sesuai kebutuhan masyarakat. Reformasi birokrasi terkesan berjalan di tempat, Penyebab utamanya adalah perilaku komunikasi pemimpin dalam situasi politik tersebut, terjebak dalam bentuk top down. Dalam pola masyarakat mekanik sulit untuk mengembangkan pelayanan publik yang baik.
MEMANUSIAKAN LANSIA DEMENSIA MELALUI PELAYANAN PUBLIK KEPENDUDUKAN DAN KESEHATAN DI PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 3 Ayuni Damayanti Putri; Izzatusholekha Izzatusholekha
Jurnal Media Administrasi Vol 8 No 1 (2023): April: Jurnal Media Administrasi
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jma.v8i1.498

Abstract

Public service is a form of realization of orderly government administration to make it easier for citizens, including marginalized groups of people such as the poor who are cared for by the state (one of them is neglected elderly) in fulfilling various complexities of daily needs. The government gives privileges to neglected elderly in population and health services because in the administrative process they cannot be equated with members of the public in general. The factor of dementia and neglect is an important highlight of special services. Type of this research is descriptive qualitative at the Institution owned by the Provincial Government of DKI Jakarta, Tresna Werdha Social Institution (PSTW) Budi Mulia 3. The results of this study indicate that the population and health services provided by PSTW BM 3 have fulfilled service facilities quite well in terms of Tangible, Dementia elderly get convenience in the process of obtaining a Population Identification Number (NIK) and KTP-El even though it is scheduled once a year. Reliability is quite good in terms of timeliness, Responsiveness The services provided are good, supported by the intensity of coordination, Assurance of data security is well maintained in privacy so that it is safe, and Emphaty for both Dukcapil and Jamkesda are ready 24 hours in receiving service requests from PSTW BM 3 with a follow-up process on work days.  
PENGARUH FASILITAS BELAJAR, MOTIVASI BELAJAR, DAN DISIPLIN BELAJAR TERHADAP HASIL BELAJAR MATA PELAJARAN HUMAS KELAS XI OTKP DI SMKN JAKARTA BARAT Poni Lestari; Corry Yohana; Maulana Amirul Adha
Jurnal Media Administrasi Vol 8 No 1 (2023): April: Jurnal Media Administrasi
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jma.v8i1.500

Abstract

The purpose of this study was to determine the influence of learning facilities, learning motivation, and learning discipline on the learning outcomes of class XI OTKP public relations subjects of SMK Negeri in West Jakarta. The population in this study is SMKN which has an OTKP major in West Jakarta. The sample in this study was 133 students, this number was obtained from calculations based on the tables of Isaac and Michael. The sampling technique uses the propotional random sampling method. The data collection in this study is secondary data using a questionnaire based on a likert scale for independent variables while for dependent variables using secondary data obtained from the school that is used as the research site in the form of the results of the odd midterm assessment value 2021/2022. The test results using SMARTPLS show: (1) there is an influence between learning facilities on learning outcomes, (2) there is an influence between learning motivation on learning outcomes, (3) there is an influence between learning disciplines on learning outcomes.
ANALISIS E-GOVERNMENT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK PADA DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN&PENCATATAN SIPIL KEMENTERIAN DALAM NEGERI Arih Setyaningrum; Evi Satispi; Risya Amalia
Jurnal Media Administrasi Vol 8 No 1 (2023): April: Jurnal Media Administrasi
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jma.v8i1.504

Abstract

E-government which can be broadly defined as the utilization of information and communication technology and the internet which has the ability to transform relations with citizens, business people and other government institutions. The development of Information and Communication Technology (ICT) is currently very rapid and of course it must be addressed positively to increase community participation in realizing the principles of good governance (Good Governance). This study uses a qualitative research method with a descriptive approach. Sources of data in this study are observation, literature, articles, journals, scientific research and sites on the internet. The Ministry of Home Affairs has a public service unit, one of which is the Directorate General of Population & Civil Registration, of course it is required to provide optimal service to the community. The implementation of e-government, related to service and dissemination of public information at the Ministry, especially at the Directorate General of Population and Civil Registration is already good and in the medium category, and still needs to be repaired and improved. The Ministry of Home Affairs in implementing e-government fulfills the first stage, namely information publishing and the two "official" two-way transactions based on the Deloitte & Touche framework and from the Government to Citizen (G2C) sector are included in the category, namely e-governance, e-service, and e-knowledge

Page 4 of 14 | Total Record : 136