cover
Contact Name
Ahmad Ashifuddin Aqham
Contact Email
ahmad.ashifuddin@gmail.com
Phone
+6281326151950
Journal Mail Official
prihatintiyanto@gmail.com
Editorial Address
Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur, Semarang Telepon : (024) 7079.1675 / 844.1771 | Fax : (024) 844.1772, Email: itp.mmfebuntagsmg@gmail.com
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Media Administrasi
ISSN : 25031783     EISSN : 29626358     DOI : 10.56444
Core Subject : Science, Social,
Public Administration, Public Policy, Gendering Development, Public Sector Management, Public Participation and Governance.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 138 Documents
Perumusan Strategi Pengembangan Usaha Mikro oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis Andin Siryatin Zulfa; Arie Budiawan; Ii Sujai
Jurnal Media Administrasi Vol 9 No 2 (2024): Oktober : Jurnal Media Administrasi
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jma.v9i2.1989

Abstract

The problem phenomenon faced by Micro Businesses is the limited ability to enter a larger and wider trade chain system, so that opportunities to develop are limited both in terms of market competition and business product innovation. The aim of the research is to carry out an analysis of the Formulation of Micro Business Development Strategies by the Ciamis Regency Small and Medium Enterprises Cooperatives and Trade Service. The method uses a descriptive qualitative research design, by obtaining data from the results of field studies and literature studies. Data analysis using data reduction, data display, and conclusion drawing/verification. The results of the research show that the formulation of the Micro Business Development Strategy by the Ciamis Regency Small and Medium Enterprises Cooperatives and Trade Service has not been implemented optimally, because there are problems with data on Micro Business actors in Ciamis Regency which have not produced accurate data. Officers are limited in carrying out Micro Business development because it is not proportional to the number of Micro Business actors. The management budget for empowering micro businesses is less than the budget for facilitating business permits.
Pengembangan Usaha Masyarakat Berbasis Industri Kreatif di Desa Saguling Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis Aldi Ahmad Fauzi; R. Rindu Garvera; Ii Sujai
Jurnal Media Administrasi Vol 9 No 2 (2024): Oktober : Jurnal Media Administrasi
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jma.v9i2.1991

Abstract

Economic development carried out at the Village level is the duty and obligation of the Village Government starting with identifying potential, grouping resources, empowering groups or individuals so that they are able to independently develop their potential. The aim to be achieved is to describe the development of creative industry-based community businesses in Saguling Village, Baregbeg District, Ciamis Regency. The research method used by the author is descriptive qualitative research, so that data collection was carried out by carrying out literature studies and field studies (with interviews and observations) and analysis was carried out using data triangulation. This research was carried out in Saguling Village, Baregbeg District, Ciamis Regency. Based on the results of interviews and the author's observations, creative industry-based community business development in Saguling Village, Baregbeg District, Ciamis Regency has not been implemented optimally. This is due to the discovery of problems, including the limitations of business actors in competing with the same competitors, making them unable to survive, then also not wanting to switch to digitizing business products, making business development difficult, and also limited levels of productivity due to limited business capital. business actors are unable to develop.
Analisis SWOT untuk Pengembangan Potensi dan Peluang Pasar pada Gama Private Center Nadya Lutfiana Putri; Ayu Sulasari; Rizky Kurniawan Murtiyanto
Jurnal Media Administrasi Vol 9 No 2 (2024): Oktober : Jurnal Media Administrasi
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jma.v9i2.1998

Abstract

SWOT analysis is one of the well-known tools for situation analysis of the company's internal and external environment. SWOT analysis is often used as a reference for strategic planning by maximising strengths and taking opportunities by minimising weaknesses and avoiding threats. This research was a descriptive qualitative research using SWOT analysis as an evaluation. This study used data collection techniques of observation, interviews, and questionnaires. The sampling technique used was purposive sampling techniques. The number of respondents was 9 respondents who were owners, employees, teachers, and students of Gama Private Center. The results of the SWOT analysis found 5 points in each factor. It is known that the internal value is positive 2.42 and the external factor is positive 1,90. The position of the Gama Private Centre is in quadrant I.  
Upaya Peningkatan Kinerja Dan Pengembangan Kompetensi Menuju ASN Bertaraf Internasional Dekki Ikrar Mahardhika; Karmanis Karmanis; Rini Werdiningsih
Jurnal Media Administrasi Vol 6 No 2 (2021): Oktober : Jurnal Media Administrasi
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jma.v6i2.469

Abstract

Perkembangan zaman saat ini yang semakin global di tengah revolusi industry 4.0 dan Reformasi Birokrasi menuntut ASN memiliki kompetensi yang relevan dengan kemajuan zaman agar dapat memanfaatkan perubahan lingkungan menjadi suatu peluang dalam memberikan pelayanan dan perumusan kebijakan yang lebih berkualitas. Perubahan paradigma pengembangan kompetensi mampu mendukung terwujudnya Smart ASN untuk pemerintahan berkelas dunia. Reformasi Aparatur Sipil Negara merupakan salah satu upaya pemerintah dalam membangun birokrasi sesuai dengan Grand Design Reformasi Birokrasi. Dalam menajdikan ASN bertaraf internasional ini tidaklah mudah karena harus didukung oleh semua pihak baik itu regulasi yang jelas dan juga kesadaran dari masing-masing individu ASN. Peningkatan kinerja dan pengembangan kompetensi disini memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan menuju ASN bertaraf internasional karena kinerja dan komptensi inilah yang menjadi modal dalam pelaksanaan pelayaanan publik yang semakin berkualitas sesuai tujuan Reformasi Birokrasi. Dalam menghadapi hal tersebut pemerintah memiliki program yang dinamakan 6P, yang masuk dalam Human Capital Management Strategy. Program 6P itu melingkupi perencanaan, perekrutan dan seleksi, pengembangan kapasitas, penilaian kinerja dan penghargaan, promosi, rotasi, dan karier, serta peningkatan kesejahteraan.
Analisis Implementasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Pada Sektor Kesehatan Dalam E-Procurement Secara E-Catalog Guna Mendorong Utilisasi Produk Dalam Negeri Dan Mewujudkan Indonesia Yang Mandiri Edy Dwi Purwanto; Harsoyo Harsoyo; Aris Toening Winarni
Jurnal Media Administrasi Vol 6 No 2 (2021): Oktober : Jurnal Media Administrasi
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jma.v6i2.472

Abstract

Dampak negative akibat pandemic COVID-19 mengakibatkan krisis global di segala aspek bidang kehidupan seluruh Negara salah satunya di Indonesia, dampak tersebut melemahkan sector perekonomian yaitu penurunan permintaan dunia terhadap barang-barang eksport asli produk Indonesia, sehingga menyebabkan ledakan besar pengangguran. Sedangkan Produk Dalam Negeri merupakan katup penyelamat bagi industri produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang semula berorientasi eksport dan domestic, kini berbalik menjadi import alat kesehatan dan perbekalan farmasi berupa vaksin COVID-19. Selain dampak negative pandemic COVID-19 juga adanya dampak positife revolusi industri 4.0 atau yang dikenal dengan istilah “cyber physical system” yang melahirkan banyak perubahan hampir di semua sektor industri. Pengalihan dari cara konvensional menjadi serba internet dengan menekankan pada unsur kecepatan dan ketersediaan informasi yang dapat diakses bagi siapapun, kapanpun dan dimanapun yang membutuhkan serta memudahkan dalam jual beli barang/jasa. Era industrial 4.0 yang semakin cepat berkembang ini menjadi tantangan dan tuntutan bagi birokrasi untuk segera mereformasi mewujudkan e-government yang kreatif, inovatif, komunikatif dan transparan sehingga melahirkan berbagai layanan Pemerintah berbasis elektronik salah satunya adalah penerapan e-procurement atau yang dikenal sebagai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik yang dapat dijadikan peluang bagi Produk Dalam Negeri dan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Revo Juhannda; Tri Lestari Hadiati; Suparno Suparno
Jurnal Media Administrasi Vol 6 No 2 (2021): Oktober : Jurnal Media Administrasi
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jma.v6i2.474

Abstract

Peran pemerintah dalam melaksanakan pelayanan seperti menyediakan pelayanan pendidikan, kesehatan, penerbitan surat izin, penerbitan E-KTP dan akta kelahiran pembangunan gedung, pembangunan jembatan, pengairan, dan sebagainya. Akibatnya, peran pemerintah memiliki peran krusial dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat sehingga ia berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik semaksimal mungkin. Peningkatan pelayanan publik berkaitan erat dengan konsep desentralisasi. Desentralisiasi melalui pembentukan otonomi daerah di Indonesia menjadi isu yang sangat menarik untuk dibahas, terutama mengenai peningkatan pelayanan publik mengingat desentralisasi memiliki tujuan mulia, yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan pelayanan publik. Terkait desentralisasi, Pemerintah Kota Semarang bersama perangkat daerahnya pun memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri secara luas dan bertanggung jawab dalam rangka menyejahterakan masyarakatnya melalui pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan bidang administrasi di Kota Semarang salah satunya dimana Wali Kota Semarang melimpahkan kewenangan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dan salah satu pelayanan yang diselenggarakan adalah akta kelahiran. Akta kelahiran adalah bentuk identitas seseorang.
Evaluasi Perencanaan Dan Evaluasi Program Reformasi Birokrasi Di Indonesia (Reformasi Birokrasi Tematik) Aditya Ari Nugroho; Munawar Noor; Charis Christiani
Jurnal Media Administrasi Vol 6 No 2 (2021): Oktober : Jurnal Media Administrasi
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jma.v6i2.475

Abstract

Proses reformasi birokrasi yang dimulai dengan penyusunan Desain Besar (grand design) mengenai Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Grand esign Administrative Reform 2010-2025) telah dituangkan ke dalam Peraturan Presiden No. 81 tahun 2010 dengan tujuan besarnya untuk menciptakan birokrasi berkelas dunia di tahun 2025. Reformasi birokrasi merupakan sebuah proses politik yang di desain untuk menyesuaikan hubungan antara birokrasi dan elemen-elemen lain dalam masyarakat, seperti masyarakat sipil dan swasta, maupun di dalam birokrasi itu sendiri. Dalam desain besar tersebut, Road Map reformasi telah dibagi ke dalam 3 (tiga) tahap setiap lima tahunan yang memuat sasaran-sasaran strategis. Tidak terasa Grand Design Reforrmasi Birokrasi tersebut telah memasuki pada tahap terakhir atau periode ketiga, pada periode terakhir ini sasaran yang ingin dicapai adalah peningkatan secara terus menerus kapasitas birokrasi sebagai kelanjutan dari reformasi birokrasi pada tahap II hingga akhirnya tujuan akhir untuk mewujudkan pemerintah kelas dunia. Namun banyak berpendapat bahwa pada Tahap I dan Tahap II dinilai belum ada dampak yang signifikan, apakah Reformasi Birokrasi di Indonesia bisa dikatakan “Jalan di Tempat”. Pada tahap ketiga iniKementerian PANRB mencanangan Reformasi Birokrasi Temtikdengan empat focus yaitu: 1. Pengentasan Kemiskinan; 2. Peningkatan Investasi; 3. Percepatan Prioritas Aktual Presiden; 4. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan. Reformasi Birokrasi diharapkan menjawab keinginan dan amanat Bapak Presiden Joko Widodo untuk Reformasi Birokrasi yang berdampak pada masyarakat dan pembangunan.
Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik Kuzaimah Kuzaimah; Rini Werdiningsih; Bambang Windu Sancono
Jurnal Media Administrasi Vol 6 No 1 (2021): April : Jurnal Media Administrasi 
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jma.v6i1.477

Abstract

Konsep birokrasi modern, reformasi birokrasi dan pelayanan public beserta suatu paradigma wawasan pengawasan dalam mewujudkan birokrasi modern. Pembentukan sejumlah lembaga pengawasan tersebut adalah dalam rangka memperkuat kualitas kontrol terhadap jalannya roda pemerintahan hal ini karena kualitas kontrol dari lembaga pengawasan memiliki peranan yang besar dalam menciptakan tata kepemerintahan yang baik good government ‘’ control atau pengawasan adalah merupakan salah satu fungsi manajemen yang memiliki fungsi untuk mengawasi.
Pengaruh peran Aparat pengawas Internal pemerintah (APIP) Dalam pelaksanaan Maturitas sistem Pengendalian internal PEMERINTAH (SPIP) Inspektorat kota pekalongan Karmanis Karmanis; Aan Cholifah Rofa’a
Jurnal Media Administrasi Vol 6 No 1 (2021): April : Jurnal Media Administrasi 
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jma.v6i1.478

Abstract

One type of local government supervision is internal control. This internal control is carried out by the government internal control apparatus (APIP) at the Regional Inspectorate. The main role of APIP is as a consultant and problem solver for local governments with the task of conducting inspections, reviews, monitoring and evaluation, as well as other supervision of the implementation of tasks and functions of local government organizations.This type of research is descriptive using a qualitative approach. The location chosen for this research is the Inspectorate of Pekalongan City. The data source retrieval technique in this study uses data triangulation techniques. Meanwhile, the focus of this research is on examining the influence of APIP's role in the implementation of the maturity of the Government Internal Control System (SPIP) at the Pekalongan City Inspectorate.The results of this study are (1) the Pekalongan City Inspectorate performs its role as a leader who is the forefront funnel by coordinating, carrying out control functions, encouraging the creation of bureaucratic reform and governance, (2) Pekalongan City Inspectorate has an Internal Supervision function which includes activities that include: directly related to quality assurance that supports the implementation of an effective, transparent, accountable and clean government from KKN practices, (3) As a consultant to the Pekalongan City Inspectorate must know more than the party conducting consultations regarding regional financial management in accordance with the laws and regulations that exist, (4) Government Internal Supervisory Apparatus plays a role as Quality Assurance, namely ensuring that an activity can run efficiently, effectively and in accordance with the rules in achieving organizational goals, and (5) The role of the auditor as a catalyst based on employee perceptions influence on the achievement of the goals of the organization.
Reformasi Birokraasi Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Transportasi Di Derah Tertinggal Arifin; Sumarmo
Jurnal Media Administrasi Vol 6 No 1 (2021): April : Jurnal Media Administrasi 
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jma.v6i1.480

Abstract

Pemerintahan Republik Indonesia dalam lingkup birokrasi Indonesia, sangat mengedepankan pelayanan kepada masyarakat. Birokrasi, dunia usaha, dan masyarakat merupakan tiga pilar utama dalam upaya mewujudkan pelaksanaan kepemerintahan yang baik good governance.(Budi Mulyawan (2009) Birokrasi sebagai organisasi formal memiliki kedudukan dan cara kerja yang terikat dengan peraturan, memiliki kompetensi sesuai jabatan dan pekerjaan, memiliki semangat pelayanan publik, pemisahan yang tegas antara milik organisasi dan individu, serta sumber daya organisasi yang tidak bebas dari pengawasan eksternal. Oleh karena itu, birokrasi harus konsisten dan dapat bekerja dengan baik dan bersih dalam mengemban perjuangan mewujudkan seluruh cita-cita dan tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan harapan seluruh bangsa Indonesia. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini bisa dilakukan melalui peningkatan investasi, dengan memperhatikan pada peran usaha mikro, kecil dan menengah, perlu dilakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu yang meliputi pelayanan perizinan usaha. Kenyataan yang terjadi sekarang ini semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan perizinan perdagangan antar daerah dalam mendukung program tol laut yang dipenuhi dengan berbagai kepentingan.

Page 9 of 14 | Total Record : 138