cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Ashifuddin Aqham
Contact Email
ahmad.ashifuddin@gmail.com
Phone
+6281326151950
Journal Mail Official
prihatintiyanto@gmail.com
Editorial Address
Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur, Semarang Telepon : (024) 7079.1675 / 844.1771 | Fax : (024) 844.1772, Email: itp.mmfebuntagsmg@gmail.com
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Media Administrasi
Published by Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
ISSN : 25031783     EISSN : 29626358     DOI : 10.56444
Core Subject : Science, Social,
Decision Sciences, Operations Research & Management Environmental Science
Public Administration, Public Policy, Gendering Development, Public Sector Management, Public Participation and Governance.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 138 Documents
 8   9   10   11   12 
BIROKRASI DENGAN TOPIK MENUJU ASN BERTARAF INTERNASIONAL Dian Ambarisiwi; Slamet Riyono; Rahmat Purwanto
Jurnal Media Administrasi Vol 6 No 1 (2021): April : Jurnal Media Administrasi 
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jma.v6i1.481

Abstract

Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan dan implikasi yang dihasilkan terkait penerapan reformasi birokrasi kinerja pelayanan publik pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang. Reformasi birokrasi diharapkan dapat menjadi mementum untuk menuju birokrasi yang baik dengan cara memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, dengan meningkatkan sarana dan prasaran serta kualitas sumber daya manusia. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang berkomitmen untuk mengoptimalkan layanan publik yang terkait dengan tugas dan fungsi yang diemban yaitu dalam pelayanan penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, pelayanan Izin Tinggal bagi WNA dan pengawasan serta penindakan Keimigrasian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi, studi kepustakaan dan dokumentasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa reformasi birokrasi yang diimplementasikan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang telah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat pada reformasi pelayanan publik yang dilakukan yaitu peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana, disamping itu pula juga dilaksanakan pembinaan pola pikir dan pola perilaku pada sektor sumber daya manusia agar berorientasi pada optimalisasi pelayanan publik sehingga hal tersebut memberikan implikasi positif pada pelayanan kepada masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam core values Kementerian Hukum dan HAM yaitu untuk menjadi birokrasi kelas dunia.
Evaluasi Perencanaan Dan Evaluasi Program Pada Biro Pemerintahan OTDA Dan Kerjasama Aditya Ari Nugroho; TRI LETARI HADIYATI; NURSALIM
Jurnal Media Administrasi Vol 6 No 1 (2021): April : Jurnal Media Administrasi 
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jma.v6i1.482

Abstract

Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang pemerintahan, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN) di bidang administrasi pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama
PERANANiDINAS PERHUBUNGANiKOTA PEKALONGANiDALAM MENINGKATKANiPELAYANANiMASYARAKAT DIiBIDANG ANGKUTANiKOTA S. Hardi Widiyanto
Jurnal Media Administrasi Vol 6 No 2 (2021): Oktober : Jurnal Media Administrasi
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jma.v6i2.485

Abstract

In itsiiefforts to improveiipublic servicesiiin the fieldiiof urbaniitransportation, the Departmentiiof Transportation isiirequired toiimaximize itsiirole, namely as a policy maker (regulator), facility provider (facilitator), and as a supervisor (evaluator). As intended, the target to be achieved by the Department of Transportation is the creation of transportation services that are effective, integrated, sufficient capacity, affordable rates, orderly, orderly, smooth and fast, safe, secure, easy, timely and comfortable and efficient in a unified national transportation network. . This study uses aiidescriptive researchiimethod with a qualitativeiiapproach. Sourcesiiof data usediiare primaryiidata and secondary data. Dataiicollection techniquesiiwith observation, interviewsiiand documentation. Theiiresearch instrumentsiiused were theiiresearchersiithemselves, interviewiiguides, andiifield notes.ii Theiiresults of this study are (1) Pekalongan CityiiTransportationiiService has an important role as an agency that handles the transportation sector in general. Iniiconnection with efforts toiiimprove services to theiicommunity, one of the efforts made by the Pekalongan City Transportation Service is to improve services to theiicommunity in the field of city itransportation services, (2) In an effort to improve services, the community's response to city transportation services in Pekalongan City reaped positive and negative responses. (3) There are supporting factors as well as inhibiting factors from the Pekalongan City Transportation Service in improving public services in the field of urban transportation. Supporting factors include, adequateiiresource capabilities, the communityiiis required to playiian active role suchiias using cityiitransportation in an orderlyiimanner andiinot stoppingiipublic transportationiiin anyiiplace, asiiwelliias providingiiadequate facilitiesiiand infrastructure. Whileiithe inhibitingiifactors are related to competition in theiibusiness worldiibetween publiciitransportationiiand privateiivehicles and theiiexistence of other transportationiiservices.
Penerapan Sakip Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Suparno; Harsoyo; Billy Pradana
Jurnal Media Administrasi Vol 6 No 2 (2021): Oktober : Jurnal Media Administrasi
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jma.v6i2.487

Abstract

Mengingat dewasa ini good governance merupakan salah satu topik pembahasan atau isu penting, maka hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kapasitas good governance di instansi pemerintah. Hal tersebut dapat dicapai salah satunya dengan adanya sistem pengendalian intern dan implementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada instansi pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penerapan SAKIP di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, dokumentasi dan audio-visual. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dari penelitian ini dapat simpulkan bahwa penerapan SAKIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum berjalan optimal. Perlu adanya perbaikan di beberapa komponen. Komitmen pimpinan daerah dan pimpinan unit kerja menjadi salah satu faktor terpenting dalam mensukseskan pelaksanaan penerapan SAKIP
Perencanaan dan Evaluasi Program Arif Setyo Budi; Nur Bagyo Utomo; Rina Nuraini Selly
Jurnal Media Administrasi Vol 6 No 2 (2021): Oktober : Jurnal Media Administrasi
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jma.v6i2.488

Abstract

Kecenderungan copy paste masih menghantui sementara dengan kepmendagri 050-5889 tidak lagi memungkinkan untuk merancang sub kegiatan. Dilain pihak evaluasi yang harus dilakukan acapkali harus bertabrakan dengan perencanaan. Evaluasi tidak lagi menjadi bahan utama untuk merumuskan perencanaan. Blanded yang harus tercipta dalam SAKIP, tidak memberikan kontribusi bagi perencanaan yang ideal. Dampaknya pada LKJiP OPD.
Analisa Implementasi Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Billy Pradana; Alexius Sunaryo; Aris Toening W
Jurnal Media Administrasi Vol 6 No 2 (2021): Oktober : Jurnal Media Administrasi
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jma.v6i2.490

Abstract

Untuk mengatasi beberapa masalah diatas, pemerintah pusat melalui Kemendagri menerbitkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang kemudian ditetapkan sebagai pedoman dalam menyajikan dan menyediakan informasi yang berjenjang berupa pengelompokan dan penggolongan, pemberian kode dan daftar penamaan yang akan digunakan dalam penyusunan program dan sub-sub program daerah dalam rangka tertibnya perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan. Dengan adanya kebijakan baru ini diharapkan dapat mempermudah pemerintah daerah dalam proses penyelenggaran pemerintahan dalam hal mendukung dan memastikan alur perencanaan pembangunan daerah terlaksana dengan baik dan efisien.
Analisis Perencanaan Dan Evaluasi Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah Parinem; Karningsih
Jurnal Media Administrasi Vol 6 No 2 (2021): Oktober : Jurnal Media Administrasi
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jma.v6i2.491

Abstract

Abstrak Kinerja yang dicapai oleh suatu organisasi pada dasarnya adalah prestasi para  anggota organisasi itu sendiri, mulai dari tingkat atas sampai pada tingkat bawah.  Konsep kinerja pemerintah daerah sendiri muncul ketika institusi pemerintahan  mulai mencoba mengenalkan konsep baru dalam pengelolaan urusan publik menjadi  good governance. Organisasi yang berhasil merupakan organisasi yang memiliki visi  dan misi yang jelas serta terukur. Artinya bahwa visi dan misi tidak akan bermakna  ketika tidak teraktualisasikan dalam kinerja organisasi dalam kerangka menciptakan  good governance. Dalam upaya mencapai suatu kinerja organisasi dengan baik, maka diperlukannya  suatu rencana kerja yang baik, terarah, dan komperehensif, sehingga mudah bagi  manajemen untuk mengendalikan kegiatan kegiatan operasional dari organisasi  tersebut. Adapun yang dihasilkan tersebut disajikan dalam anggaran yang disusun  oleh manajemen berdasarkan target yang disesuaikan dengan kondisi maupun  kebutuhan organisasi, yang periodenya bersifat satu tahun, maupun periode yang  bersifat lebih dari satu tahun, dan disusun dengan format tertentu (Salbiah dan Rizky,  2012).
Reformasi Birokrasi Jalan Di Tempat Pertiwi; Suparno; Sumarmo
Jurnal Media Administrasi Vol 6 No 2 (2021): Oktober : Jurnal Media Administrasi
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jma.v6i2.492

Abstract

Ketika Indonesia memasuki reformasi politik, pada tahun 1998, ada tuntutan yang kuat dari pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Salah satu alasan yang dapat mendukung harapan itu adalah reformasi birokrasi. Namun pergantian kekuasaan di era reformasi tidak dapat memberikan pelayanan publik yang baik sesuai kebutuhan masyarakat. Reformasi birokrasi terkesan berjalan di tempat, Penyebab utamanya adalah perilaku komunikasi pemimpin dalam situasi politik tersebut, terjebak dalam bentuk top down. Dalam pola masyarakat mekanik sulit untuk mengembangkan pelayanan publik yang baik.
Analisis Pidana Tambahan Penurunan Pangkat Dalam Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer/KUHPM Arief Fahmi Lubis
Jurnal Media Administrasi Vol 5 No 2 (2020): Oktober: Jurnal Media Administrasi 
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jma.v5i2.1088

Abstract

Additional criminal threats added on top of the main criminal sanctions aim to prevent military members from committing violations. The aim of this research shows that to maintain discipline, the application of additional punishment must remain based on the principles of law and justice. Qualitative research uses a descriptive approach to collect data systematically, factually, and quickly according to the description at the time of the research. The results of this research show that this additional penalty is expected to provide a stronger incentive for military members to comply with established ethics and regulations, maintain military integrity and efficiency, and improve the public's image and trust in military institutions.
Sanksi Pemberhentian dengan Tidak Hormat Prajurit TNI atas Pertimbangan Hakim Militer karena Ketidaklayakan Berdinas Lagi di Lingkungan Militer Arief Fahmi Lubis
Jurnal Media Administrasi Vol 6 No 2 (2021): Oktober : Jurnal Media Administrasi
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jma.v6i2.1132

Abstract

Provisions regarding dishonorable discharge are regulated in Article 53 paragraph (1) of Government Regulation Number 39 of 2010 concerning Administration of TNI Soldiers, which regulates dishonorable discharge from military service, as an implementation of the provisions of Article 62 paragraph (3) of Law Number 34 of 2004 concerning Indonesian national army. The aim of this research is to show that the norm for imposing an additional penalty of dismissal by a judge in a court trial is Article 26 paragraph (1) of the Criminal Code which confirms that the defendant, based on the crime he committed, is deemed no longer fit to remain in the military. Qualitative research uses a descriptive approach to collect data systematically, factually, and quickly according to the description at the time of the research. The results of this research show that from the perspective of Military Criminal Procedure law, it can be said that dismissal is the sole authority of the Military Judge taking into account the unfitness of the soldier to be retained to continue serving in the military environment, so that this authority cannot be delegated to a civilian Judge, because the decision will be made basis by the TNI leadership to be followed up. For these military members, dismissal from military service is the end of their career and service within the Indonesian National Army (TNI), the consequences of which will be followed by the termination of the rights they have received so far.

Page 10 of 14 | Total Record : 138

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 2 (2025): Oktober : Jurnal Media Administrasi Vol 10 No 1 (2025): April: Jurnal Media Administrasi Vol 9 No 2 (2024): Oktober : Jurnal Media Administrasi Vol 9 No 1 (2024): April : Jurnal Media Administrasi Vol 8 No 2 (2023): Oktober : Jurnal Media Administrasi Vol 8 No 1 (2023): April: Jurnal Media Administrasi Vol 7 No 2 (2022): Oktober : Jurnal Media Administrasi Vol 7 No 1 (2022): April : Jurnal Media Administrasi Vol 6 No 2 (2021): Oktober : Jurnal Media Administrasi Vol 6 No 1 (2021): April : Jurnal Media Administrasi  Vol 5 No 2 (2020): Oktober: Jurnal Media Administrasi  Vol 5 No 2 (2020): Oktober: Jurnal Media Administrasi  Vol 5 No 1 (2020): April : Jurnal Media Administrasi Vol 4 No 2 (2019): Oktober: Jurnal Media Administrasi  Vol 4 No 1 (2019): April : Jurnal Media Administrasi More Issue