cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Siti Ainul Kholifah
Contact Email
japendipublikasiindonesia@gmail.com
Phone
+6285795165886
Journal Mail Official
japendi.publikasiindonesia@gmail.com
Editorial Address
Green land sendang blok H1, Sendang-Cirebon
Location
Kab. cirebon,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi)
Published by CV. Publikasi Indonesia
ISSN : 27457141     EISSN : 27461920     DOI : 10.36418
Core Subject : Education, Social,
Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) is a peer-reviewed and open-access academic journal with a focus on education. This journal is published bi-monthly by CV. Publikasi Indonesia. Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) provides a means for sustained discussion of relevant issues that fall within the focus and scopes of the journal which can be examined empirically. This journal publishes research and study on education management, curriculum, education assessment, education policy, education technology, learning and teaching, and culture.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 1,628 Documents
 159   160   161   162   163 
Hubungan Gangguan Pendengaran Dengan Penurunan Fungsi Kognitif Pada Usia Lanjut di Panti Jompo Nazifa, Nazwa; Mardiati Lubis, Yuliani; Yulizal, OK
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 12 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i12.9104

Abstract

Gangguan pendengaran atau presbikusis merupakan salah satu gangguan yang umum terjadi pada usia lanjut. Kondisi tersebut diduga dapat menurunkan fungsi kognitif lansia. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan gangguan pendengaran dengan penurunan fungsi kognitif pada usia lanjut. Jenis penelitian ini yaitu studi analitik dengan rancangan potong lintang (cross-sectional). Penelitian dilakukan di UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Binjai. Populasi penelitian sebanyak 68 orang, dan sampel diperoleh sebanyak 58 orang. Penarikan sampel secara purposif (purposive sampling). Analisis data dilakukan secara univariat dan bivariat dengan menggunakan uji Kruskal-Wallis dan Korelasi Gamma pada tingkat kepercayaan 95% (=0,05). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok umur responden didominasi oleh lansia berusia 60–65 tahun sebesar 43,1% dan mayoritas berjenis kelamin perempuan yaitu 56,9%. Sebagian besar responden memiliki pendengaran terbaik pada telinga kanan (46,6%), dengan tipe gangguan terbanyak berupa tuli sensorineural sebesar 58,7% dan derajat gangguan yang paling banyak adalah tuli ringan (34,5%), sementara gangguan kognitif didominasi kategori sedang sebesar 43,1%. Penelitian ini menunjukkan adanya hubungan signifikan antara tipe serta derajat gangguan pendengaran dengan fungsi kognitif lansia, dengan nilai p = 0,019 dan tingkat keeratan hubungan yang kuat (r = 0,711). Keterbatasan penelitian meliputi desain cross-sectional yang tidak dapat menunjukkan hubungan kausal, sampel terbatas pada satu lokasi sehingga generalisasi hasil perlu dilakukan dengan hati-hati, serta kemungkinan adanya faktor perancu yang tidak terkontrol seperti riwayat penyakit vaskular, tingkat pendidikan, dan aktivitas sosial responden.
Kontroversi Arian: Pertarungan Status Ketuhanan Yesus Kristus yang Membentuk Keimanan Kekristenan Darmawan Putra, Andi
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 12 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i12.9105

Abstract

Hampir lebih dari 3 abad sejak kelahiran Yesus Kristus, para pengikutnya mempunyai keyakinan bahwa Allah Bapa adalah Tuhan yang benar-benar sejati tanpa dapat dijangkau karena keunikan-Nya.  Namun berbeda dengan sang Putra yang dianggap tidaklah abadi dan bukannya tidak diciptakan, karena dia diyakini mendapatkan eksistensinya dari wujud dari Sang Bapa.  Timbullah pertanyaan yang mengguncang pemuka agama pada saat itu tentang bagaimana memformulasikan status ketuhanan Yesus dihadapan Bapa. Konsep yang telah diterima gereja di abad-abad awal Kekristenan adalah pemikiran spekulatif dalam memahami hubungan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pada saat itu, belum ada konsep definitif tentang konsep Tritunggal yang dianut secara aklamasi oleh pihak gereja-gereja yang tersebar di Timur dan Barat kekaisaran Romawi.  Dari pergumulan konsep inilah, muncul apa yang disebut Kontroversi Arian selama abad ke-4. Tokoh yang berlawanan adalah Arius dan Athanasius.  Arius berpendapat bahwa Ketuhanan Bapa dan Ketuhanan Anak tidak selalu ada bersama di awal dan berbeda dalam esensi. Dalam konteks ini artikel penelitian ini mencoba untuk meninjau evolusi konsep Tritunggal Kudus dan Kontroversi Arian, memahami perbedaan utama antara argumen Arius dan Athanasius dan bagaimana Athanasius keluar sebagai pemenang dan menjadi landasan keimanan kekristenan.
Peningkatan Produktivitas Excavator PC 500 Melalui Implementasi Metode Quality Control Circle (QCC): Studi Kasus di Kontraktor Pertambangan Batubara Gunawan, Rony; Agung Bimantoro, Fransiskus; Victor, Jepri; P Sitompul, Heri; Purnomo, Andis
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 12 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i12.9127

Abstract

Daya saing industri pertambangan batubara di Indonesia sangat bergantung pada efisiensi operasional alat berat. Studi ini membahas kasus produktivitas suboptimal pada excavator kelas PC 500 di salah satu kontraktor pertambangan terkemuka. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hasil penerapan metodologi Quality Control Circle (QCC) 8 langkah dalam mengidentifikasi akar penyebab rendahnya produktivitas dan mengevaluasi efektivitas solusi yang diimplementasikan untuk mencapai dan melampaui target produksi. Penelitian ini menggunakan desain studi kasus riset tindakan yang dilaksanakan dari Januari hingga Maret 2025. Tim QCC "Sinergi Number One" memanfaatkan alat analisis seperti Diagram Tulang Ikan dan Diagram Pareto untuk mendiagnosis masalah. Intervensi yang dilakukan berfokus pada peningkatan koordinasi operasional, pemeliharaan area kerja (front), dan prosedur manajemen. Hasil implementasi QCC menunjukkan peningkatan produktivitas excavator yang signifikan dari baseline 399 Ton/Jam menjadi 454 Ton/Jam, melampaui target 450 Ton/Jam. Hal ini merepresentasikan peningkatan produktivitas sebesar 13,8%. Konsekuensinya, kerugian pendapatan bulanan sebesar Rp 417.246.212 berhasil diubah menjadi peningkatan pendapatan sebesar Rp 30.331.557. Studi ini mengonfirmasi bahwa pendekatan QCC yang sistematis dan berbasis tim sangat efektif dalam meningkatkan produktivitas alat berat di sektor pertambangan. Metodologi ini tidak hanya menyelesaikan inefisiensi teknis tetapi juga menumbuhkan budaya perbaikan berkelanjutan melalui pengambilan keputusan berbasis data dan standardisasi.
Analisis Kinerja Keselamatan Pertambangan di PT AMM Site BIB Berdasarkan Kepdirjen Minerba No. 10.K/MB.01/DJB.T/2023 Khisnul Askar, Milzam; Syaf Rizal, M. Iqbal
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 12 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i12.9212

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis Tingkat Pencapaian Kinerja Keselamatan Pertambangan (KP) di PT Antareja Mahada Makmur (AMM) Site PT Borneo Indobara (BIB) sebagai baseline assessment dalam perencanaan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP). Pengukuran dilaksanakan selama 36 hari, dari 25 September hingga 31 Oktober 2025. Metode pengumpulan data menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, mencakup tinjauan dokumen, wawancara terstruktur, observasi, penyebaran kuesioner dengan Formula Sampling Slovin (44 responden dari 47 karyawan), Focus Group Discussion (FGD), pengujian/simulasi, dan analisis data induktif. Penilaian mengacu pada Petunjuk Teknis Penilaian Tingkat Pencapaian Kinerja Keselamatan Pertambangan Kepdirjen Minerba No. 10.K/MB.01/DJB.T/2023. Nilai total pencapaian kinerja KP adalah 0,79, menempatkan PT AMM site BIB pada kategori Tingkat Terencana (0,70 ≤ x < 0,80). Secara rinci, indikator Analisis dan Statistik Kecelakaan mencapai tingkat Proaktif (0,18), sementara tiga indikator lainnya—Partisipasi Pekerja Tambang (0,11), Tanggung Jawab Pimpinan Unit Kerja (0,28), dan Upaya-Upaya Pengendalian (0,23)—berada pada tingkat Terencana. Hasil ini menjadi dasar bagi perusahaan untuk menyusun program kinerja KP yang spesifik (tailor-made) guna mempertahankan kinerja indikator yang sudah baik dan meningkatkan indikator yang masih perlu perbaikan, dengan target peningkatan berkelanjutan hingga mencapai tingkat resilient.
Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Subkontrak dalam Proyek Konstruksi di Indonesia: Analisis Kritis Terhadap Accountability Gap dan Rekomendasi Penataan Ulang Tanggung Jawab Kontraktor Utama Syafi'udin, Achmad; Sami’an, Sami’an; Hardjomuljadi, Sarwono; Noor, Ganis Vitayanty
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 12 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i12.9232

Abstract

Penelitian ini mengkaji secara mendalam celah perlindungan hukum (accountability gap) yang dialami pekerja subkontrak dalam proyek konstruksi di Indonesia, khususnya akibat lemahnya pertanggungjawaban kontraktor utama terhadap pemenuhan hak-hak normatif pekerja. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini menganalisis ketidakselarasan pengaturan antara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dalam praktiknya membuka ruang bagi kontraktor utama untuk melepaskan tanggung jawab hukum atas upah, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta jaminan sosial pekerja subkontrak. Kondisi ini menjadi semakin krusial mengingat sektor konstruksi tercatat menyumbang sekitar 32% dari total kecelakaan kerja nasional, dengan ribuan kasus terjadi setiap tahun dan sebagian besar melibatkan pekerja dengan status hubungan kerja tidak langsung. Studi kasus kegagalan PT Istaka Karya (Persero) menunjukkan dampak sistemik dari accountability gap tersebut, berupa tunggakan upah yang berkepanjangan, kerugian finansial massal bagi subkontraktor, serta penderitaan berantai yang dialami pekerja dan keluarganya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kerangka hukum yang ada masih bersifat formalistik dan belum responsif terhadap karakter hubungan kerja triangular dalam industri konstruksi. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan prinsip tanggung jawab solidaritas (solidary liability) kontraktor utama melalui amandemen Undang-Undang Jasa Konstruksi, integrasi basis data ketenagakerjaan lintas sektor, serta pembentukan mekanisme retensi khusus untuk perlindungan pekerja, guna mendorong pergeseran paradigma dari perlindungan administratif menuju perlindungan substantif yang berkeadilan.
Kewenangan Pejabat Pemerintah dalam Pemutusan Kontrak Proyek Konstruksi Infrastruktur: Perlindungan Hukum Bagi Penyedia Vaza, Herry; Sami’an, Sami’an
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 12 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i12.9235

Abstract

Penelitian ini menganalisis kerangka hukum dan implikasi pemutusan kontrak oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, khususnya pada sektor jasa konstruksi. Kewenangan PPK dalam pemutusan kontrak tidak bersifat absolut dan harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, termasuk pembuktian wanprestasi dan pemberian kesempatan perbaikan kepada penyedia jasa. Tindakan pemutusan kontrak secara sepihak berpotensi menimbulkan sengketa perdata maupun Tata Usaha Negara, yang dapat merugikan baik negara maupun penyedia jasa. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang dilengkapi dengan analisis deskriptif-kualitatif regulasi, doktrin hukum, dan putusan pengadilan relevan, penelitian ini juga mengadopsi pendekatan empiris terbatas melalui rekonstruksi kasus fiktif untuk menguji penerapan norma hukum dalam praktik. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dasar hukum kewenangan PPK, menafsirkan kewenangan diskresioner, serta mengeksplorasi penerapan prinsip-prinsip hukum perdata dalam penyelesaian sengketa pemutusan kontrak. Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan konsep perlindungan hukum yang komprehensif bagi penyedia jasa atas pemutusan kontrak secara sepihak, mengingat potensi kerugian finansial dan reputasi yang mungkin timbul. Kajian ini juga menyoroti pertanggungjawaban hukum pejabat pemerintah dalam penyimpangan pengadaan barang/jasa dan berupaya mencapai keseimbangan antara diskresi pejabat dengan hak-hak penyedia jasa guna menjamin kepastian hukum dan keadilan.
The Effects of Teaching Strategic and Self-Confidence on Students’ Speaking Competency (An Experimental in the 8th Grade Students of SMP Muslimin Panyawungan) Rahayu, Dini Rizki
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 12 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i12.9267

Abstract

The aim of this study was to investigate the effect of the Think-Pair-Share teaching strategy and self-confidence on students’ speaking competency. This study was conducted with 8th-grade students of SMP Muslimin Panyawungan in the academic year 2023/2024. There were 99 students selected as the sample and divided into experimental and control groups. The study used a post-test-only control group design. The analysis was conducted using MANOVA facilitated by SPSS version 21.0 for Windows. The results indicated that (1) there was a significant effect of Think-Pair-Share on students’ speaking competency ( , ); (2) there was a significant effect of self-confidence on students’ speaking competency ( , ); and (3) simultaneously, there was a significant effect of Think-Pair-Share and students’ self-confidence on students’ speaking competency ( ).
Sengketa Perdata Atas Ketidaksesuaian Barang dalam Proyek Pengadaan Pemerintah: Analisis Yuridis dan Studi Kasus V, Divo Septyo; Hardjomuljadi, Sarwono; Sami’an, Sami’an
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 12 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i12.9272

Abstract

Ketidaksesuaian spesifikasi barang (non-conformity) merupakan salah satu penyebab utama terjadinya sengketa dalam pelaksanaan kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, khususnya karena adanya ketidakpastian dalam menentukan apakah penyimpangan tersebut termasuk ranah wanprestasi perdata atau justru dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Kondisi ini kerap menimbulkan keraguan bagi aparat pengadaan dan penegak hukum dalam mengambil langkah hukum yang proporsional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik hubungan hukum kontraktual antara pemerintah dan penyedia setelah kontrak ditandatangani, serta mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa akibat ketidaksesuaian spesifikasi barang melalui studi kasus putusan pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan untuk menelaah kerangka regulasi pengadaan dan pendekatan kasus (case approach) terhadap putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah kontrak efektif berlaku, hubungan hukum antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia merupakan hubungan perdata yang bersifat setara, sehingga ketidaksesuaian spesifikasi barang pada prinsipnya dikualifikasikan sebagai wanprestasi. Analisis terhadap putusan Mahkamah Agung menunjukkan kecenderungan hakim menerapkan prinsip keadilan substantif, yaitu apabila barang tetap dimanfaatkan oleh negara meskipun terdapat deviasi spesifikasi yang bersifat minor, maka pemerintah tetap berkewajiban melakukan pembayaran dengan penyesuaian harga, bukan melakukan pembatalan kontrak sepihak yang berpotensi merugikan penyedia secara tidak proporsional.
Telaah Yuridis Kontrak Konstruksi pada Proyek Investasi dengan Porsi Kepemilikan Kontraktor dalam Porsi Investasi Non-Mayoritas Akas, Martika Setyo; Hardjomuljadi, Sarwono; Wibowo, Dwi Edi; Noor, Ganis Vitayanty
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 12 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i12.9273

Abstract

Penelitian ini menganalisis konstruksi yuridis kontrak konstruksi pada proyek investasi dengan porsi kepemilikan kontraktor dalam posisi investasi non-mayoritas. Dualitas peran kontraktor sebagai pelaksana konstruksi dan pemegang saham minoritas menimbulkan kompleksitas hukum yang memerlukan pendekatan integratif antara hukum kontrak dan hukum perseroan. Permasalahan yang dikaji meliputi konstruksi yuridis kontrak konstruksi yang tepat, mekanisme penyelesaian konflik kepentingan, serta perlindungan hukum bagi kontraktor-investor minoritas dalam menghadapi keputusan sepihak pemegang saham mayoritas. Penelitian yuridis normatif ini mengkaji Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi khususnya Pasal 22 sampai Pasal 30, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terutama Pasal 52, Pasal 61, Pasal 97, Pasal 114, dan Pasal 138, serta Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi yuridis yang tepat memerlukan sinkronisasi antara kontrak konstruksi dengan perjanjian pemegang saham, mekanisme penyelesaian konflik kepentingan melalui pendekatan preventif berupa pembentukan komite independen dan klausul deadlock resolution, serta pendekatan represif melalui mediasi dan arbitrase. Perlindungan hukum komprehensif bagi kontraktor-investor minoritas mencakup hak mengusulkan Rapat Umum Pemegang Saham, menggugat direksi dan komisaris, mengajukan pemeriksaan perseroan, serta penetapan hak veto dalam keputusan strategis. Penelitian ini merekomendasikan perlunya regulasi khusus yang mengatur dualitas peran kontraktor dalam skema investasi campuran untuk memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam proyek infrastruktur.
Asas Akuntabilitas dalam Pertanggungjawaban Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Kadiyono, Kadiyono; Hardjomuljadi, Sarwono; Sami’an, Sami’an
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 12 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i12.9274

Abstract

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) merupakan sektor strategis yang menuntut pengelolaan anggaran secara efektif dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, asas akuntabilitas menjadi landasan utama bagi seluruh pejabat pengadaan, termasuk Pejabat Pembuat Komitmen atau Pejabat Penandatangan Kontrak, Pejabat Pengadaan, dan Kelompok Kerja Pemilihan. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan asas akuntabilitas dalam PBJP serta implikasinya terhadap pertanggungjawaban hukum pejabat pengadaan dalam ranah administratif, perdata, dan pidana. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 jo. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 beserta regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas akuntabilitas menuntut setiap pejabat pengadaan untuk mampu mempertanggungjawabkan seluruh tindakan dan keputusan secara terbuka, transparan, dan sesuai prosedur. Kegagalan memenuhi asas ini dapat menimbulkan pertanggungjawaban berlapis: pertanggungjawaban administratif dan perdata menjadi tahap awal, sebelum pertanggungjawaban pidana korupsi dapat diterapkan apabila terbukti adanya unsur niat jahat (mens rea) yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Dengan demikian, penerapan akuntabilitas tidak hanya memperkuat tata kelola pengadaan, tetapi juga menjadi mekanisme pencegahan korupsi dan perlindungan terhadap keuangan negara.

Page 162 of 163 | Total Record : 1628

 159   160   161   162   163 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 1 (2026): Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 12 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 11 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 10 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 9 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 8 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 7 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 6 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 5 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 4 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 3 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 5 No. 12 (2024): Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 5 No. 11 (2024): Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 5 No. 10 (2024): Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 5 No. 9 (2024): Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 5 No. 8 (2024): Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 5 No. 7 (2024): Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 5 No. 6 (2024): Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 5 No. 5 (2024): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 5 No. 4 (2024): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 5 No. 3 (2024): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 4 No. 12 (2023): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 4 No. 11 (2023): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 4 No. 10 (2023): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 4 No. 05 (2023): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 4 No. 04 (2023): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 4 No. 03 (2023): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 4 No. 02 (2023): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 4 No. 01 (2023): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 4 No. 9 (2023): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 4 No. 8 (2023): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 4 No. 7 (2023): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 4 No. 6 (2023): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 3 No. 12 (2022): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 3 No. 11 (2022): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 3 No. 10 (2022): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 3 No. 09 (2022): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 3 No. 08 (2022): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 3 No. 07 (2022): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 3 No. 06 (2022): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 3 No. 05 (2022): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 3 No. 04 (2022): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 3 No. 03 (2022): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 3 No. 02 (2022): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 3 No. 01 (2022): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 2 No. 12 (2021): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 2 No. 11 (2021): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 2 No. 10 (2021): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 2 No. 09 (2021): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 2 No. 08 (2021): Jurnal Pendidikan Indonesia ( Japendi ) Vol. 2 No. 07 (2021): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 2 No. 06 (2021): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 2 No. 05 (2021): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 2 No. 04 (2021): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 2 No. 03 (2021): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 2 No. 02 (2021): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 2 No. 01 (2021): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 1 No. 04 (2020): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 1 No. 03 (2020): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 1 No. 02 (2020): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 1 No. 01 (2020): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) More Issue