cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Siti Ainul Kholifah
Contact Email
japendipublikasiindonesia@gmail.com
Phone
+6285795165886
Journal Mail Official
japendi.publikasiindonesia@gmail.com
Editorial Address
Green land sendang blok H1, Sendang-Cirebon
Location
Kab. cirebon,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi)
Published by CV. Publikasi Indonesia
ISSN : 27457141     EISSN : 27461920     DOI : 10.36418
Core Subject : Education, Social,
Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) is a peer-reviewed and open-access academic journal with a focus on education. This journal is published bi-monthly by CV. Publikasi Indonesia. Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) provides a means for sustained discussion of relevant issues that fall within the focus and scopes of the journal which can be examined empirically. This journal publishes research and study on education management, curriculum, education assessment, education policy, education technology, learning and teaching, and culture.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 1,628 Documents
 159   160   161   162   163 
Business Judgment Rule dan Pertanggungjawaban Direksi Dalam Kejahatan Korporasi Tindak Pidana Korupsi: Studi Perbandingan Indonesia–Amerika Serikat Alfiansyah, Arya; Zumrotussaadah, Mutiara Devi; Hamid, Haidar Saleh Al
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 12 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i12.8988

Abstract

Penelitian ini membahas penerapan Business Judgment Rule (BJR) dalam konteks pertanggungjawaban direksi terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia dan membandingkannya dengan penerapannya di Amerika Serikat. BJR adalah doktrin yang memberikan perlindungan kepada direksi perusahaan terhadap keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik, kehati-hatian, dan tanpa konflik kepentingan. Di Indonesia, BJR diatur dalam Pasal 97 ayat 5 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tetapi penerapannya sering kali terbentur dengan hukum pidana, khususnya dalam kasus korupsi yang melibatkan perusahaan negara. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi batas perlindungan BJR di Indonesia serta menganalisis perbandingannya dengan standar yang berlaku di Amerika Serikat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum (comparative approach) dan analisis kasus untuk mengidentifikasi batas perlindungan BJR di Indonesia serta menganalisis perbandingannya dengan standar yang berlaku di Amerika Serikat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia, BJR cenderung dikesampingkan dalam kasus korupsi BUMN karena fokus pada kerugian negara, dengan tingkat kriminalisasi keputusan bisnis mencapai sekitar 60-70% dari total kasus direksi BUMN yang diproses. Sebaliknya, di Amerika Serikat, BJR memberikan perlindungan lebih kuat melalui mekanisme presumption of validity dan enhanced scrutiny yang lebih terukur, dengan hanya sekitar 15-20% kasus direksi yang berujung pada pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini juga menawarkan rekomendasi mengenai reformulasi kebijakan hukum untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan terhadap direksi dan penegakan hukum yang efektif terhadap tindak pidana korupsi.
Implementasi Inovasi Baling Bambu Sebagai Strategi dalam Membantu Pengentasan Kemiskinan di Kota Bukittinggi Heliyani, Heliyani; Saputra, Fauzan; Taufik, Anvika Adha
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 12 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i12.9017

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana dasar terbentuknya Baling Bambu serta bagaimana Implementasi Inovasi Baling Bambu. Kemudian untuk mengetahui kendala- kendala dan bagaimana cara menganalisis solusi kendala pelaksanaan Baling Bambu Sebagai Strategi dalam Membantu Pengentasan Kemiskinan Di Kota Bukittinggi. Penelitian ini berbentuk metode deskriptif kualitatif. Analisis data yang dilakukan dengan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, malakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang dipelajari, serta membuat kesimpulan. Observasi dan wawancara dilakukan kepada informan yang telah dipilih melalui teknik pengambilan sampel purposive sampling. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari beberapa informan Pegawai Dinas Sosial Kota Bukittinggi dan Keluarga Penerima Manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Program Baling Bambu memberikan bantuan berupa sembako dan alat bantu yang secara signifikan meringankan beban ekonomi keluarga miskin; (2) Implementasi program menghadapi kendala internal seperti terbatasnya jumlah keluarga pioneer, kurangnya sosialisasi, dan keterbatasan SDM serta anggaran, serta kendala eksternal berupa tumpang tindih program dengan lembaga lain; (3) Solusi yang diterapkan antara lain regenerasi tim pelaksana, sinkronisasi program, pemanfaatan anggaran yang tepat sasaran, dan manajemen waktu yang efektif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Inovasi Baling Bambu terbukti mampu menjadi salah satu solusi strategis dalam membantu pengentasan kemiskinan di Kota Bukittinggi, khususnya dalam konteks keterbatasan anggaran pemerintah. Keberlanjutan program ini direkomendasikan dengan perbaikan dalam aspek koordinasi, pendampingan, dan optimalisasi partisipasi masyarakat.
Intonasi Tuturan Bahasa Jawa Logat Korea Chairina, Shafira Dinda; Wrihatni, Novika Stri
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 12 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i12.9024

Abstract

Ditemukan tuturan bahasa Jawa berlogat Korea pada media sosial TikTok yang menunjukkan pola intonasi berbeda dari bahasa Jawa standar. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan perbedaan pola intonasi tuturan deklaratif, interogatif, dan imperatif dalam bahasa Jawa berlogat Korea dibandingkan dengan bahasa Jawa standar, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan tersebut. Metode kualitatif dengan pendekatan fonetik akustik digunakan dalam penelitian ini. Data bersumber dari tiga akun TikTok (@artiyanangeliza_, @awingaljamal, dan @bukanoppa_new) yang berisi video parodi bahasa Jawa berlogat Korea. Analisis dilakukan menggunakan aplikasi PRAAT untuk mengukur kontur nada pada suku kata ultima dan penultima, dengan merujuk pada temuan Horne (1961), Wedhawati et al. (2001), dan Rahyono (2003) sebagai pembanding. Uji persepsi melibatkan 30 penutur jati bahasa Jawa untuk memvalidasi perbedaan intonasi yang teridentifikasi. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan signifikan pada tuturan deklaratif dan interogatif. Tuturan deklaratif bahasa Jawa berlogat Korea memiliki pola naik-turun-naik besar (berbeda dari pola naik-turun pada bahasa Jawa standar), sedangkan tuturan interogatif menunjukkan pola turun-naik (berbeda dari pola turun-turun pada bahasa Jawa standar). Pada tuturan imperatif, perbedaan tidak signifikan secara pola, namun terdapat perbedaan mencolok pada besaran kenaikan nada akhir (173.4 Hz pada bahasa Jawa berlogat Korea versus 43.5 Hz pada bahasa Jawa standar). Temuan ini melengkapi kajian intonasi bahasa Jawa dengan menambahkan variasi baru yang dipengaruhi logat asing, khususnya dalam konteks perkembangan media sosial dan kreativitas linguistik masyarakat Jawa kontemporer.
Kepastian Hukum Terhadap Penyelesaian Change Order Pada Kontrak Konstruksi Multinasional Affandi, Ahmad
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 12 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i12.9025

Abstract

Fenomena change order dalam kontrak konstruksi multinasional menjadi persoalan hukum yang kompleks akibat beragamnya sistem hukum yang mendasari hubungan para pihak. Perbedaan prinsip antara sistem civil law dan common law memunculkan variasi dalam penyusunan klausul, prosedur perubahan pekerjaan, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sistem hukum terhadap penyelesaian change order dengan menyoroti perbandingan karakteristik, mekanisme hukum, dan implikasi kontraktual di antara kedua sistem tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan komparatif, didukung oleh analisis terhadap bahan hukum primer seperti kontrak FIDIC, peraturan perundang-undangan nasional, dan putusan pengadilan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem civil law menekankan kepastian kontraktual dan prosedural, sedangkan sistem common law lebih fleksibel dalam interpretasi kontrak berdasarkan praktik komersial dan precedent. Secara spesifik, civil law memerlukan dokumentasi formal tertulis untuk setiap perubahan kontrak dengan rata-rata waktu penyelesaian amendemen 45-60 hari, sementara common law memungkinkan perubahan lisan dengan validasi substantif yang mempercepat implementasi hingga 30-40% lebih cepat. Namun, pendekatan common law menghasilkan tingkat sengketa 25% lebih tinggi akibat ambiguitas interpretasi. Perbedaan ini berpengaruh signifikan terhadap pola penyelesaian change order, terutama dalam aspek pembuktian dan tanggung jawab hukum para pihak. Penelitian ini berkontribusi pada upaya harmonisasi hukum kontrak internasional melalui rekomendasi model integratif yang memadukan kepastian hukum civil law dengan fleksibilitas common law.
Hubungan Kewenangan Antar Lembaga Negara dalam Pembiayaan Proyek Publik di Indonesia Karim, Haedar A.
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 12 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i12.9028

Abstract

Penelitian ini menganalisis distribusi kewenangan antar-lembaga negara dalam konteks pembiayaan proyek publik di Indonesia. Fokus penelitian adalah bagaimana alokasi kewenangan legislatif, eksekutif, yudikatif, lembaga teknis, dan otoritas keuangan mempengaruhi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembiayaan proyek publik, termasuk mekanisme pembiayaan kreatif seperti Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, literatur akademik, serta praktik administrasi publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tumpang-tindih kewenangan, perbedaan mandaat kelembagaan, dan kurangnya mekanisme koordinasi formal menghambat efektivitas pembiayaan proyek publik, khususnya dalam hal efisiensi alokasi anggaran (terjadi penundaan rata-rata 3-6 bulan), kecepatan pelaksanaan proyek (pembengkakan biaya hingga 15-20%), dan kualitas pengawasan. Temuan utama menunjukkan bahwa penguatan koordinasi antar-lembaga melalui forum koordinasi formal dapat meningkatkan efektivitas pembiayaan hingga 30%. Rekomendasi meliputi penyelarasan norma hukum melalui harmonisasi regulasi sektoral, penguatan instrumen koordinasi antar-lembaga melalui pembentukan satuan tugas khusus, dan peningkatan tata kelola pembiayaan yang lebih transparan dan akuntabel melalui implementasi sistem monitoring terintegrasi.
Kajian Studi Eksperimental Kompratif Beton HSC (High Strengt Concrate) Dengan Penambahan Serat Baja dan Abu Cangkang Sawit (ACS) dan Beton Normal Sutiyo, Heri; Nursyamsi, Nursyamsi; Tarigan, Johannes; Bakara, Ricky; Nasution, Soraya Muthma Innah
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 12 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i12.9039

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penggunaan abu cangkang sawit (ACS) sebagai bahan pengganti 15% semen dan penambahan serat baja 2% terhadap sifat mekanis beton mutu tinggi (High Strength Concrete/HSC). Pengujian meliputi uji beton segar (slump flow, T50 time, V-funnel, L-box) dan beton keras (kuat tekan, kuat tarik belah, kuat lentur). Hasil menunjukkan seluruh parameter beton segar memenuhi standar EFNARC untuk Self-Compacting Concrete (SCC). Kuat tekan meningkat signifikan dari 30,89 MPa (beton normal) menjadi 90,25 MPa (HSC)—peningkatan 192% atau 65,7% lebih tinggi dari target mutu. Kuat tarik belah meningkat dari 2,95 MPa menjadi 5,63 MPa (90,8%), sedangkan kuat lentur meningkat dari 6,27 MPa menjadi 16,69 MPa (166%) pada balok komposit dengan lapisan HSC 5 cm. Peningkatan ini disebabkan oleh reaksi pozzolanik abu cangkang sawit yang menghasilkan kalsium silikat hidrat (C-S-H) tambahan dan kontribusi serat baja dalam menahan propagasi retak serta meningkatkan daktilitas. Analisis displacement menunjukkan peningkatan ketebalan lapisan HSC meningkatkan kekakuan lentur dan menurunkan lendutan maksimum. Kombinasi ACS 15% dan serat baja 2% terbukti efektif meningkatkan performa mekanis dan struktural beton hingga tiga kali lipat dibanding beton normal, sekaligus mendukung material ramah lingkungan dalam teknologi beton modern dengan memanfaatkan limbah industri kelapa sawit.
Studi Eksperimental Sinergi Beton HSC dan Beton Normal Dengan Penambahan Pozzolan Abu Sekam Padi dan Serat Bambu Terhadap Perkuatan Lentur Balok Astomo, Priaji Yudha; Nursyamsi, Nursyamsi; Tarigan, Johannes; Bakara, Ricky; Fischer, Indra Jhon
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 12 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i12.9063

Abstract

Penelitian ini menganalisis sinergi beton berkekuatan tinggi (High Strength Concrete/HSC) dan beton normal dengan penambahan abu sekam padi (ASP) sebagai pozzolan dan serat bambu sebagai penguat terhadap peningkatan kuat lentur balok komposit. Abu sekam padi dengan kandungan silika tinggi (90–95%) menggantikan sebagian semen untuk meningkatkan kekuatan dan durabilitas, sedangkan serat bambu meningkatkan ketangguhan dan ketahanan retak. Metode eksperimental dilakukan di Laboratorium Rekayasa dan Bahan Beton, Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara dengan variasi lapisan HSC setebal 1 cm, 3 cm, dan 5 cm pada bagian atas balok beton normal. Pengujian dilakukan terhadap beton segar (slump flow, T50, V-funnel, L-box) dan beton keras pada umur 28 hari (kuat tekan, kuat tarik, kuat lentur). Hasil menunjukkan penambahan 10% abu sekam padi dan 1% serat bambu meningkatkan kuat tekan dan lentur secara signifikan. Kuat lentur tertinggi diperoleh pada balok dengan lapisan HSC 3 cm, menunjukkan peningkatan kapasitas beban dan penurunan lendutan. Analisis metode momen-area dan SAP 2000 memperkuat hasil laboratorium dengan selisih lendutan dalam batas toleransi. Kombinasi HSC, abu sekam padi, dan serat bambu memberikan efek sinergis terhadap peningkatan performa mekanis beton dan mendukung pengembangan material konstruksi berkelanjutan.
Peran Aparat Penegak Hukum dalam Pencegahan Tindak Pidana Kolusi dalam Proyek Pemerintah Heriyanto, Rino
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 12 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i12.9064

Abstract

Kolusi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah tetap menjadi salah satu tantangan utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih di Indonesia. Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 menunjukkan bahwa sektor pengadaan memiliki tingkat kerentanan tertinggi terhadap praktik korupsi, yang tercermin dari tingginya potensi persekongkolan tender, pengondisian pemenang, serta penyalahgunaan kewenangan di berbagai level pemerintahan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran aparat penegak hukum dalam mencegah tindak pidana kolusi serta menilai efektivitas kerangka regulatif dan mekanisme koordinatif antar-lembaga dalam konteks pengadaan publik. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan dukungan analisis empiris terhadap perkembangan kasus-kasus aktual. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui evaluasi norma hukum, identifikasi pola kolusi, serta penilaian efektivitas sinergi institusional yang melibatkan KPK, Kepolisian, Kejaksaan, APIP, dan LKPP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolusi dalam pengadaan merupakan persoalan struktural yang dipengaruhi oleh kelemahan pengendalian internal, diskresi administratif yang luas, serta minimnya integrasi sistem pengawasan. Pembuktian kolusi memiliki tingkat kompleksitas tinggi karena praktiknya berlangsung melalui jaringan informal dan rekayasa proses administrasi. Perpres 46 Tahun 2025 membawa sejumlah perbaikan, namun belum sepenuhnya mampu menutup ruang kolusi. Selain itu, efektivitas pencegahan sangat bergantung pada sinergi antarlembaga penegak hukum, yang hingga kini masih menghadapi hambatan kewenangan, fragmentasi data, kesenjangan kapasitas teknis, dan kultur birokrasi yang tidak mendukung kolaborasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pencegahan kolusi memerlukan pendekatan sistemik melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas teknis pengawasan, integrasi platform data pengadaan, serta harmonisasi SOP koordinasi antar-lembaga. Sinergi kelembagaan menjadi faktor kunci yang menentukan keberhasilan pencegahan maupun penindakan, sekaligus menjadi dasar untuk membangun ekosistem pengadaan yang transparan dan akuntabel.
Kewenangan Konstitusional Pemerintah dalam Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Hadamean, Join; Hardjomuljadi, Sarwono; Sami’an, Sami’an; Noor, Ganis Vitayanty
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 12 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i12.9065

Abstract

PSN merupakan instrumen percepatan pembangunan yang diatur melalui berbagai regulasi, termasuk UUD 1945, UU Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Presiden tentang PSN. Namun, perlu ditinjau sejauh mana kewenangan konstitusional pemerintah dapat digunakan tanpa melampaui prinsip checks and balances. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan konstitusional Pemerintah dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan meninjau dasar hukum, cakupan kewenangan eksekutif, serta implikasinya terhadap tata kelola pembangunan nasional. Penelitian menggunakan metode studi kepustakaan melalui analisis konstitusi, peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta literatur akademik terkait kewenangan eksekutif dan hukum administrasi. Temuan menunjukkan bahwa pemerintah memiliki legitimasi konstitusional untuk menjalankan PSN berdasarkan fungsi eksekutif dan mandat pembangunan nasional. Namun, kewenangan tersebut dibatasi oleh prinsip otonomi daerah, akuntabilitas publik, dan pengawasan yudisial. Pelaksanaan PSN efektif ketika didukung koordinasi lintas lembaga dan penegakan prinsip good governance. Namun, potensi konflik kewenangan, sentralisasi keputusan, dan kurangnya partisipasi publik dapat menimbulkan persoalan implementatif. Studi ini menegaskan pentingnya harmonisasi kewenangan pusat-daerah, transparansi prosedural, serta penguatan mekanisme pengawasan agar pelaksanaan PSN tetap sejalan dengan prinsip negara hukum.
Perkuatan Lentur Balok Komposit Beton Normal dan HSC dengan Serat Polypropilene dan Fly Ash Situmorang, Ruben; Nursyamsi, Nursyamsi; Tarigan, Johannes; Bakara, Ricky; Indriani, Juni
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 12 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i12.9067

Abstract

Penelitian ini mengkaji perkuatan lentur balok komposit dengan membandingkan beton normal (BN) dan High Strength Concrete (HSC) yang diperkuat dengan serat polypropilene dan fly ash. Tujuan penelitian adalah menganalisis pengaruh penambahan fly ash dan serat polypropilene terhadap kuat tekan, kuat tarik, dan kuat lentur beton, serta membandingkan perilaku balok komposit BN dan HSC. Metode penelitian menggunakan eksperimen dengan enam variasi campuran: BN1, BN2, BN3, HSC1, HSC2, dan HSC3, dengan variasi fly ash 0%, 5%, 10% dan serat polypropilene 0%, 0.5%, 1%. Hasil penelitian menunjukkan kuat tekan optimum dicapai pada HSC2 (87.63 MPa) dengan peningkatan 166.68% dari beton normal, kuat tarik optimum pada HSC2 (4.99 MPa) dengan peningkatan 62.54%, dan kuat lentur optimum pada balok komposit HSC 2 cm (4.02 MPa) dengan peningkatan 44.6%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa substitusi semen dengan 10% fly ash dan 1% serat polypropilene menghasilkan performa terbaik dalam meningkatkan sifat mekanis beton. Implikasinya, kombinasi ini dapat direkomendasikan untuk aplikasi struktural yang memprioritaskan kekuatan dan ekonomi biaya.

Page 161 of 163 | Total Record : 1628

 159   160   161   162   163 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 1 (2026): Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 12 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 11 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 10 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 9 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 8 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 7 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 6 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 5 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 4 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 3 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 5 No. 12 (2024): Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 5 No. 11 (2024): Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 5 No. 10 (2024): Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 5 No. 9 (2024): Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 5 No. 8 (2024): Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 5 No. 7 (2024): Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 5 No. 6 (2024): Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 5 No. 5 (2024): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 5 No. 4 (2024): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 5 No. 3 (2024): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 4 No. 12 (2023): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 4 No. 11 (2023): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 4 No. 10 (2023): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 4 No. 05 (2023): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 4 No. 04 (2023): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 4 No. 03 (2023): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 4 No. 02 (2023): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 4 No. 01 (2023): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 4 No. 9 (2023): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 4 No. 8 (2023): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 4 No. 7 (2023): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 4 No. 6 (2023): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 3 No. 12 (2022): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 3 No. 11 (2022): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 3 No. 10 (2022): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 3 No. 09 (2022): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 3 No. 08 (2022): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 3 No. 07 (2022): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 3 No. 06 (2022): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 3 No. 05 (2022): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 3 No. 04 (2022): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 3 No. 03 (2022): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 3 No. 02 (2022): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 3 No. 01 (2022): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 2 No. 12 (2021): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 2 No. 11 (2021): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 2 No. 10 (2021): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 2 No. 09 (2021): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 2 No. 08 (2021): Jurnal Pendidikan Indonesia ( Japendi ) Vol. 2 No. 07 (2021): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 2 No. 06 (2021): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 2 No. 05 (2021): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 2 No. 04 (2021): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 2 No. 03 (2021): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 2 No. 02 (2021): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 2 No. 01 (2021): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 1 No. 04 (2020): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 1 No. 03 (2020): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 1 No. 02 (2020): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 1 No. 01 (2020): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) More Issue