cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Siti Ainul Kholifah
Contact Email
japendipublikasiindonesia@gmail.com
Phone
+6285795165886
Journal Mail Official
japendi.publikasiindonesia@gmail.com
Editorial Address
Green land sendang blok H1, Sendang-Cirebon
Location
Kab. cirebon,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi)
Published by CV. Publikasi Indonesia
ISSN : 27457141     EISSN : 27461920     DOI : 10.36418
Core Subject : Education, Social,
Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) is a peer-reviewed and open-access academic journal with a focus on education. This journal is published bi-monthly by CV. Publikasi Indonesia. Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) provides a means for sustained discussion of relevant issues that fall within the focus and scopes of the journal which can be examined empirically. This journal publishes research and study on education management, curriculum, education assessment, education policy, education technology, learning and teaching, and culture.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 1,640 Documents
 77   78   79   80   81 
Penegakan Hukum dalam Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya Koko Anantyo Wicaksono; Bambang Arwanto
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 4 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i4.7696

Abstract

Parkir liar oleh oknum juru parkir ilegal di Surabaya menjadi masalah kompleks akibat ketidakpastian hukum dan penegakannya. Meski ada regulasi (e.g., Perda No. 3/2018), celah tetap ada dalam sanksi kumulatif dan kejelasan prosedur. Studi ini bertujuan (1) menganalisis kepastian hukum dalam penindakan parkir liar, dan (2) mengevaluasi peran SOP dalam meningkatkan keadilan penegakan hukum. Dengan penelitian hukum normatif, studi mengkaji sumber primer (perda, putusan pengadilan) dan sekunder (literatur akademik) melalui pendekatan undang-undang, konseptual, dan komparatif. Studi mengidentifikasi kebutuhan integrasi regulasi (Perda No. 2/2014, Perda No. 7/2023) untuk sanksi lebih tegas dan reformasi SOP (Perwal No. 15/2018). Rekomendasi mencakup pengawasan berbasis teknologi dan studi banding kebijakan antar-daerah, berkontribusi pada tata kelola kota dan ilmu hukum.
Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK Indonesia untuk Emkm pada Usaha Pertanian Gabah Kering Panen (GKP) Bapak Yasin Sherly Alifia Haliza; Susanti Usman
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 4 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i4.7697

Abstract

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, namun pelaporan keuangannya sering kali belum sesuai standar. Penelitian ini berfokus pada penyusunan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk UMKM (SAK Indonesia untuk EMKM) pada Usaha Pertanian Gabah Kering Panen (GKP) milik Bapak Yasin. Tujuan penelitian adalah menganalisis praktik pembukuan yang ada, mengidentifikasi kendala pelaporan keuangan, dan menyusun laporan keuangan lengkap sesuai SAK Indonesia untuk EMKM dan IFRS. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, dengan data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi transaksi tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha hanya memiliki laporan arus kas sederhana tanpa mengikuti standar akuntansi formal. Penelitian ini berhasil menyusun laporan keuangan lengkap, mencakup laporan posisi keuangan, laba rugi, saldo laba, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Temuan menunjukkan penerapan SAK EMKM dapat dilakukan dengan baik dan memberi manfaat nyata dalam transparansi keuangan serta pengambilan keputusan strategis. Penelitian ini memberikan kontribusi praktis terhadap standarisasi pelaporan keuangan di sektor usaha mikro pertanian dan menyarankan arah pengembangan literasi keuangan serta dukungan bagi UMKM.
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Agus Sugiarto
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 4 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i4.7700

Abstract

Kekerasan di lingkungan keluarga atau KDRT, merupakan tindakan kriminal yang dapat menyebabkan kerugian pada anggota keluarga, baik dalam bentuk fisik, psikologis, seksual, maupun pengabaian. Untuk memberikan perlindungan terhadap korban dan mencegah berlanjutnya kekerasan, pemerintah mengesahkan “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga” (UU PKDRT). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap korban KDRT berdasarkan perspektif Undang-Undang tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan pengumpulan data melalui studi literatur. Analisis data dilakukan dengan penyaringan data yang relevan, penyajian data, serta menarik kesimpulan. Temuan analisis menemukan bahwa UU PKDRT memberikan berbagai bentuk perlindungan bagi korban KDRT, di antaranya perlindungan dari pelaku, bantuan hukum, bantuan medis, bantuan tempat tinggal sementara, dan pemulihan psikologis. UU ini juga mengatur mekanisme perlindungan melalui perintah perlindungan dari pengadilan, kerja sama antar-lembaga (penegak hukum, tenaga medis, pekerja sosial), penyediaan rumah aman, dan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di kepolisian. Sehingga, UU No. 23 Tahun 2004 memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban KDRT dan memastikan pelaku dapat diproses sesuai hukum. Implementasi yang efektif memerlukan kerja sama lintas sektor untuk menjamin hak-hak korban dan menekan angka kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.
Penyalahgunaan Data Pribadi Konsumen Oleh Perusahaan: Kajian Yuridis dalam Perspektif UU Perlindungan Konsumen dan UU Perlindungan Data Pribadi Buala Jefry; Elisatris Gultom; Deviana Yuanitasari
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 5 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i5.7709

Abstract

Perkembangan teknologi digital mendorong peningkatan penggunaan layanan daring, namun juga menimbulkan risiko penyalahgunaan data pribadi konsumen oleh perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek yuridis perlindungan data pribadi konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta membandingkannya dengan regulasi global seperti GDPR di Uni Eropa dan CCPA di Amerika Serikat. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur hukum dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat kerangka hukum di Indonesia, implementasi perlindungan data pribadi masih menghadapi tantangan serius, seperti lemahnya penegakan hukum, rendahnya literasi data konsumen, belum terbentuknya lembaga pengawas independen, serta minimnya kepatuhan pelaku usaha. Perbandingan dengan negara maju menunjukkan perlunya percepatan pembentukan perangkat pelaksana, mekanisme pelaporan publik yang terintegrasi, dan kewajiban penunjukan petugas perlindungan data (DPO) secara profesional. Penelitian ini memberikan implikasi penting dalam penguatan regulasi dan kebijakan perlindungan data pribadi konsumen, serta menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya dalam menilai kesiapan kelembagaan, efektivitas prinsip privacy by design, dan literasi digital masyarakat di Indonesia.
Memahami Aspek Kepastian Hukum dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Elisatris Gultom; Buala Jefry
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 5 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i5.7710

Abstract

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) saham umumnya digunakan sebagai perjanjian pendahuluan sebelum peralihan hak menjadi sah. Namun, keabsahan dan kekuatan mengikatnya masih diperdebatkan, khususnya ketika peralihan hak atas saham masuk dalam suatu sengketa di pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan kedudukan PPJB ditinjau dari perspektif hukum perjanjian serta aspek kepastian hukum PPJB saham sebagai bagian dari perlindungan hukum para pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan cara meneliti data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, khususnya yang berkorelasi dengan topik penelitian. Metode deskripsi-analitis digunakan untuk menggambarkan eksitensi PPJB dalam proses peralihan saham untuk selanjutnya dianalisis dengan menggunakan asas dan konsep hukum sehingga dapat diketahui keabsahan dan kekuatan mengikatnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditinjau dari perspektif hukum perjanjian, kedudukan PPJB sah dan memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak apabila persyaratan materiil maupun formil PPJB telah terpenuhi. Peralihan saham secara yuridis beralih setelah PPJB saham diikuti dengan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan dalam PPJB dan ditindaklanjuti dengan pembuatan akta peralihan saham secara notarial serta pencatatan peralihan saham dalam daftar pemegang saham perusahaan.
Analisis Kompetensi Karyawan dalam Penggunaan Microsoft Office untuk Promosi Jabatan pada PT. HI di Jepara Kevin Algufron Haryonagoro; Trias Setiawati
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 5 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i5.7712

Abstract

PT. HI adalah sebuah perusahaan yang masuk kedalam kategori perusahaan dagang yang bergerak pada industri bahan baku furnitur seperti packaging (Pengemasan), adhesive (Perekat), dan solvent (Pelarut). Penelitian ini menganalisis kemampuan karyawan dalam penggunaan Microsoft Office terhadap promosi jabatan di PT. HI, Jepara. Dalam era digital, penguasaan teknologi, terutama Microsoft Office menjadi keterampilan esensial bagi karyawan yang ingin berkembang dalam organisasi. Hasil penelitian ini untuk menguji dan menganalisis 1) kemampuan karyawan dalam penggunaan Microsoft Office, 2) kondisi promosi jabatan pada perusahaan, 3) memberikan rekomendasi kepada perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Data diperoleh dari 6 narasumber yang terdiri dari Manajer, HRD, Salesman serta karyawan di bagian gudang dan pengiriman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karyawan bagian operasional cenderung tidak terbiasa menggunakan Microsoft Office karena pekerjaan mereka lebih banyak berfokus pada tugas manual dan operasional., terbatasnya pelatihan di perusahaan serta kurangnya penggunaan dalam tugas sehari-hari sehingga keterampilan yang diperoleh dari pendidikan formal cenderung terlupakan. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa keterampilan Microsoft Office menjadi salah satu faktor utama dalam promosi jabatan, terutama untuk posisi administratif. Oleh karena itu, perusahaan perlu mempertimbangkan program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi karyawan dalam penggunaan Microsoft Office agar mereka lebih siap dalam menghadapi peluang promosi jabatan di masa depan.
ANALISIS KONSTITUSIONAL TERHADAP TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN BAGI WARGA NEGARA Tony Richard Alexander Samosir; Elisatris Gultom
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 6 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i6.7719

Abstract

Kesehatan merupakan elemen penting setiap manusia. Bahkan apabila dilihat lebih luas, permasalahan kesehatan ini juga menyangkut dan melibatkan masyarakat, bangsa dan Negara. Negara yang tidak bisa menjaga dan menjamin pelayanan kesehatan kepada setiap warga negaranya, akan menghasilkan permasalahan kualitas sumber daya manusia si masa depan. Maka, pelayanan kesehatan melalui beragam program yang ada patut mengedepankan pertimbangan kemanusiaan di atas persoalan administrasi dan birokrasi di dalamnya. Mengingat, cukup banyak masyarakat tidak mampu yang akibat keadaan ekonominya jadi sulit mendapatkan pelayanan kesehatan. Peemasalahan dalam riset ini adalah: Bagaimana tanggung jawab konstitusional negara dalam penyediaan layanan kesehatan bagi warga negara, khususnya dalam konteks pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional melalui BPJS Kesehatan, dan Apa saja kendala dan implikasi konstitusional yang muncul akibat mekanisme iuran dalam sistem BPJS Kesehatan, terutama bagi kelompok rentan dan tidak mampu. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Tanggung jawab konstitusional negara dalam penyediaan layanan kesehatan bagi warga negara, belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Serta, kendala dan implikasi konstitusional yang muncul akibat mekanisme iuran dalam sistem BPJS Kesehatan, kerap berbenturan dengan masalah administrasi dan birokrasi. Saran yang diberikan adalah pemerintah dan Negara harus memahami akar permasalahan pelayanan kesehatan berbasis BPJS Kesehatan tersebut. Mengingat, tidak setiap masyarakat banyak memahami dan mengerti hak dan kewajiban mereka terkait pelayanan kesehatan itu sendiri. Pertimbangan kemanusiaan dengan mengedepankan humanis, perlu lebih dilaksanakan dengan maksimal dibandingkan mempersoalkan permasalahan administrasi dan birokrasi
Analisis Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Korban Kasus Kartel Asosiasi Perusahaan Ban di Indonesia Arizal Pahlawan; Elisatris Gultom; Deviani Yuanitasari
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 4 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i4.7733

Abstract

Kartel merupakan praktik yang dilakukan oleh sekelompok pelaku usaha dengan tujuan menghilangkan persaingan di pasar, yang pada akhirnya merugikan konsumen. Salah satu kasus kartel yang terjadi di Indonesia adalah kartel ban kendaraan, di mana enam perusahaan terbukti melakukan pengaturan harga dan pembatasan produksi dalam periode 2009–2012. Praktik ini menyebabkan kenaikan harga yang tidak wajar dan mengurangi hak konsumen untuk mendapatkan produk dengan harga yang kompetitif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan (statute approach) guna menganalisis implikasi kartel ban terhadap perlindungan konsumen serta efektivitas regulasi yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen yang menjadi korban kartel, termasuk hak atas informasi yang benar, hak atas kompensasi, serta hak untuk menggugat secara hukum. Keberadaan regulasi tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya perlindungan konsumen, mendorong transparansi dalam bisnis, serta menciptakan persaingan usaha yang sehat. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dari otoritas terkait guna memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap aturan yang ada dan mencegah terjadinya praktik kartel di masa mendatang.
Analisis Konstitusional terhadap Tanggung Jawab Negara dalam Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Warga Negara Tony Richard Alexander Samosir; Elisatris Gultom
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 5 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i5.7736

Abstract

Pelayanan kesehatan merupakan hak konstitusional warga negara yang wajib dipenuhi oleh negara sebagai bagian dari tanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Namun, implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan masih menyisakan berbagai persoalan, khususnya dalam hal kewajiban iuran yang memberatkan kelompok rentan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab konstitusional negara dalam penyediaan layanan kesehatan, serta menelaah implikasi konstitusional dari mekanisme iuran dalam sistem BPJS Kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan, dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, dan literatur hukum. Temuan utama menunjukkan bahwa negara belum secara optimal menjalankan kewajiban konstitusionalnya, terutama dalam menjamin akses kesehatan bagi masyarakat miskin, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Mekanisme iuran yang rigid menyebabkan hambatan administratif dan berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Implikasi dari penelitian ini mengarah pada perlunya reformasi menyeluruh terhadap kebijakan BPJS Kesehatan, terutama dalam mekanisme subsidi dan tata kelola birokrasi, agar lebih berpihak kepada keadilan sosial dan prinsip non-diskriminasi. Kajian ini diharapkan menjadi kontribusi penting dalam perumusan kebijakan kesehatan yang lebih inklusif dan humanis di masa depan.
Pengelolaan Wisata Pantai Nambo (Studi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari) Pelangi Prahari A. Nadja; A. M. Rusli; A. Lukman Irwan
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 5 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i5.7742

Abstract

Pengelolaan Wisata Pantai Nambo (Studi Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Pengelolaan Wisata Pantai Nambo pada Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang dianalisis secara kualitatif pula, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dengan informan berjumlah 5 orang yang ditentukan secara purposive, kemudian didukung oleh observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Pengelolaan wisata pantai Nambo Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari dapat di nilai masih kuang baik. Dilihat dari segi Atraksi/Objek Wisata sudah baik, Fasilitas Pariwisata masih kurang, Informasi Promosi masih kurang. (2) Faktor yang mempengaruhi pengelolaan wisata pantai Nambo Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari, dari segi Prioritas Pembangunan, Kuantitas Spesialisasi SDM, Strategi Pemasaran Promosi, Sarana Prasarana, dan Perawatan Fasilitas secara keseluruhannya dapat di nilai masih kurang baik. Dilihat dari segi Prioritas Pembangunan sudah baik, Kuantitas Spesialisasi SDM masih kurang, Strategi Pemasaran Promosi masih kurang, Sarana Prasarana masih kurang, Perawatan Fasilitas masih kurang.

Page 79 of 164 | Total Record : 1640

 77   78   79   80   81 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 3 (2026): Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 7 No. 2 (2026): Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 7 No. 1 (2026): Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 12 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 11 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 10 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 9 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 8 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 7 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 6 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 5 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 4 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 3 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 5 No. 12 (2024): Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 5 No. 11 (2024): Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 5 No. 10 (2024): Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 5 No. 9 (2024): Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 5 No. 8 (2024): Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 5 No. 7 (2024): Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 5 No. 6 (2024): Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 5 No. 5 (2024): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 5 No. 4 (2024): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 5 No. 3 (2024): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 4 No. 12 (2023): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 4 No. 11 (2023): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 4 No. 10 (2023): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 4 No. 05 (2023): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 4 No. 04 (2023): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 4 No. 03 (2023): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 4 No. 02 (2023): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 4 No. 01 (2023): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 4 No. 9 (2023): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 4 No. 8 (2023): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 4 No. 7 (2023): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 4 No. 6 (2023): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 3 No. 12 (2022): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 3 No. 11 (2022): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 3 No. 10 (2022): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 3 No. 09 (2022): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 3 No. 08 (2022): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 3 No. 07 (2022): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 3 No. 06 (2022): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 3 No. 05 (2022): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 3 No. 04 (2022): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 3 No. 03 (2022): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 3 No. 02 (2022): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 3 No. 01 (2022): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 2 No. 12 (2021): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 2 No. 11 (2021): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 2 No. 10 (2021): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 2 No. 09 (2021): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 2 No. 08 (2021): Jurnal Pendidikan Indonesia ( Japendi ) Vol. 2 No. 07 (2021): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 2 No. 06 (2021): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 2 No. 05 (2021): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 2 No. 04 (2021): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 2 No. 03 (2021): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 2 No. 02 (2021): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 2 No. 01 (2021): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 1 No. 04 (2020): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 1 No. 03 (2020): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 1 No. 02 (2020): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 1 No. 01 (2020): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) More Issue