cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Fatma Ulfatun Najicha
Contact Email
discretie_journaleditorial@mail.uns.ac.id
Phone
+6281329041666
Journal Mail Official
discretie_journaleditorial@mail.uns.ac.id
Editorial Address
JURNAL DISCRETIE Department of Administrative, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret Surakarta Ir. Sutami Street, No. 36A, Surakarta, Jawa Tengah 57126- Phone 0271-642595
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
JURNAL DISCRETIE
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : 27978192     EISSN : 2797393X     DOI : https://doi.org/10.20961
Core Subject : Health, Social,
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences
Focus and Scope The focus of JURNAL DISCRETIE is publishing the manuscript of outcome study, and conceptual ideas which specific in the sector of Law science. JURNAL DISCRETIE aims to provide a forum for lectures and researchers on applied law science to publish the original articles. The scope of JURNAL DISCRETIE interested in topics which relate generally to Law issues in Indonesia and around the world. Articles submitted might cover topical issues in: Criminal Law Criminal Procedure Law Constitutional Law International Law State Administrative Law Agrarian Law Environmental Law Population Law Civil Registration Law Tax Law Consumer Protection Law Medical Law Spatial Law Labour Law Agrarian Law Mining Law Energy Law accepts submission from all over the world. All accepted articles will be published free of charges of an article-processing charge and will be freely available to all readers with worldwide visibility and coverage.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 68 Documents
 3   4   5   6   7 
Analisis Yuridis Pengaturan Reklamasi Pertambangan Batubara Pasca Perubahan Undang-Undang Mineral dan Batubara Muhammad Reza Fadhil Pratama; Lego Karjoko; Sapto Hermawan
Jurnal Discretie Vol 4, No 1 (2023): Jurnal Discretie
Publisher : Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jd.v4i1.73965

Abstract

Penulisan hukum ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji pengaturan reklamasi pertambangan batubara agar dapat berfungsi untuk menjaga kualitas lingkungan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan teknik pengumpulan bahan hukum studi pustaka serta menggunakan metode interpretasi sebagai teknik analisis bahan hukum. Adapun hasil penelitian pada penulisan hukum ini ialah ketiadaan aturan pelaksana atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta adanya ketidaksesuaian dan ketidakselarasan antara ketentuan aturan perundang-undangan dengan aturan pelaksana yang berlaku sekarang dan eksisnya praktik penyimpangan pengaturan reklamasi pertambangan batubara yang dilandasi aturan pelaksana yang ada membuat implementasi pelaksanaan kegiatan reklamasi menjadi terkendala dan tidak dapat diwujudkan sebagaimana yang diharapkan.
Fungsi Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Industri Kecil Alkohol di Desa Bekonang Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo Tegar Pratama Basuki Putra; I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani
Jurnal Discretie Vol 4, No 1 (2023): Jurnal Discretie
Publisher : Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jd.v4i1.73831

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menunjukkan aspek perlindungan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan bagi tenaga kerja pada sentra industri kecil alkohol di Desa Bekonang, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini merupakan penelitian normatif preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan bahan studi pustaka dan metode silogisme deduksi sebagai teknik analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan perlindungan hukum bagi tenaga kerja sentra industri kecil alkohol di Desa Bekonang telah dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan penetapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Cipta Kerja; Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; dan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Kepadaan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melindungi tenaga kerja sentra industri kecil alkohol di Desa Bekonang telah memadai hak dan kebutuhan perlindungan hukum tenaga kerja dengan penetapan norma hukum yang terintegrasi.
Analisis UKL-UPL perusahaan terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 (Studi Pada PT Mitsuba Indonesia) Rivaldi, Rakha Rafif; Candrakirana, Rosita; Jaelani, Abdul Kadir
Jurnal Discretie Vol 5, No 2 (2024): Jurnal Discretie
Publisher : Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jd.v5i2.89248

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana mekanisme implementasi dari sebuah peraturan pemerintah dalam hal ini Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap sebuah badan usaha. Didalam penelitian ini dilihat bagaimana kesesuaian antara peraturan pemerintah yang ada dengan UKL-UPL milik badan usaha yang merupakan syarat wajib untuk pembentukan dan pengoperasian sebuah badan usaha. Metode penelitian ini yaitu normatif deskriptif. Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan dengan melihat kembali peraturan-peraturan yang sudah ada dan melakukan wawancara demi menemukan sebuah hasil yang akurat. Hasil dari penelitian ini dapat dilihat bahwa implementasi dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup masih belum efektif terutama pada badan usaha yang masih pada tahap transisi menuju regulasi yang baru.
Analisa Dampak UU Ciptaker (Penghapusan Minimal 30% Kawasan Hutan) Terhadap Perlindungan Dan Pengelolaan Konservasi Lingkungan Kawasan Hutan Gunung Lawu Kabupaten Karanganyar Dalam Perspektif Hukum Indonesia Gusfani, Salsabila Hema; Hermawan, Sapto; Nugroho, Asianto
Jurnal Discretie Vol 5, No 2 (2024): Jurnal Discretie
Publisher : Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jd.v5i2.87388

Abstract

The aim of this research is to determine the implications of eliminating the minimum threshold of 30% of forest areas in river basins and islands to ensure environmental protection and management in the Gunung Lawu forest area, Karanganyar Regency from an Indonesian legal perspective. and the impact that will have on the protection and management of environmental preservation in the Mount Lawu forest area, Karanganyar Regency. This research is normative where the author will analyze and study it using relevant laws to find the necessary solutions.The results of his research, according to historical chronology, the figure of 30 percent was the doctrinal practice of the Dutch East Indies government. So the specifications are less relevant to the current implementation. If this consolidated Omnibus Law is implemented, then Article 18 of the Forestry Law which regulates a minimum of 30 percent of forest area will no longer apply.. This elimination aims to remove obstacles in areas where the forest area is less than 30% so that development can continue, such as in other forest areas which still have a forest area of more than 30%. Opportunities for increasing conservation and environmental management in the Mount Lawu forest area, Karanganyar Regency can be made into National Park status. National Parks are natural conservation areas that have original ecosystems, managed using a zoning system that are used for scientific research, education, cultivation support, tourism and natural recreation.
Penguatan Kebijakan Konservasi Sumber Daya Alam Guna Keberlanjutan Fungsi Lingkungan Hidup Raya, Bella Cinu; Hartiwiningsih, Hartiwiningsih
Jurnal Discretie Vol 5, No 3 (2024): Jurnal Discretie
Publisher : Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jd.v5i3.95767

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan Menurut Undang-Undang tahun 2009 No. 32 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana telah diubah terakhirkali dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja serta Undang-undang Undang-undang Nomor 32 Tahun 2024 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan berkelanjutan dengan memelihara dan meningkatkan nilai mutu dan keanekaragaman hayati. Sumber daya alam yang selama ini menjadi penopang utama pembangunan nasional harus dipandang berkelanjutan guna memenuhi kepentingan generasi masa kini dan masa depan. Untuk itu, berbagai kebijakan, upaya, dan kegiatan telah dilaksanakan. Terus menjaga keberadaan sumber daya alam sebagai modal autisme bagi pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan bangsa dengan tetap menjaga daya dukung dan fungsi lingkungan hidup.
Disfungsi Asas Kecermatan dalam Kebijakan Penetapan Tanah Terlantar di Indonesia Robbani, Anila; Subekti, Rahayu; Jaelani, Abdul Kadir
Jurnal Discretie Vol 5, No 2 (2024): Jurnal Discretie
Publisher : Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jd.v5i2.87923

Abstract

This study aims to find out whether the rule of urgency has been applied in the arrangement of land for sale and forms of legal protection for land holders whose land is designated as land for use. This research uses normative legal research. This research uses case, legal, and conceptual approaches. The results of this study, firstly, the basis of urgency has not been applied in the determination of land for sale originating from HGB based on the analysis of the court ruling related to the BPN decision appeal on land settlement for sale in this study. This is due to three factors, namely the substance of the law, the legal structure, and the legal culture. Second, the form of legal protection for HGB Holders whose land is established as land transfer based on the theory of the legal protection of J.B. J. B. ten Berge, there are three forms of protection namely protection through democracy, protection through hierarchical relations of government, and protection through jurisdictional arrangements. Of the three types of protection of such law, according to the analysis of the Author, the protection through the legal arrangement has been optimally applied as legal protection to the HGB Holder.
Analisis Penerapan Asas Kepastian Hukum Terhadap Penggunaan Self Assessment System Dalam Pelaksanaan Pajak Hiburan Di Kota Semarang Putra, Krisna Aditya; Hermawan, Sapto; Najicha, Fatma Ulfatun
Jurnal Discretie Vol 5, No 2 (2024): Jurnal Discretie
Publisher : Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jd.v5i2.86591

Abstract

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui mengenai bagaimana penerapan asas kepastian hukum yang dikemukakan oleh Adam Smith terhadap penggunaan sistem pemungutan pajak Self Assessment System dalam pelaksanaan pemungutan pajak hiburan di Kota Semarang. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach). Jenis bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah teknik wawancara atau interview sedangkan teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode deduksi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Semarang sudah memenuhi asas kepastian hukum yang dikemukakan oleh Adam Smith. Kesimpulan tersebut diperoleh dari hasil wawancara beserta analisis penulis terhadap subjek, objek, besarnya pajak, dan juga ketentuan mengenai waktu pembayaraan pajak hiburan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Pasal 23 ayat (1) berisi tentang objek pajak hiburan, pada Pasal 24 ayat (1) menyebutkan subjek pajak hiburan yaitu konsumen barang dan jasa tertentu, pada Pasal 27 ayat (1) menyebutkan bahwa tarif PBJT adalah sebesar 10%, dan pada Pasal 27 ayat (2) memberikan pengecualian tarif pajak terhadap jenis hiburan khusus sebesar 40%. Kemudian pada Pasal 28 ayat (2) berisi tentang ketentuan waktu pembayaran pajak hiburan di Kota Semarang. Sehingga berdasarkan kriteria-kriteria di atas, maka Kota Semarang telah memenuhi asas kepastian hukum yang dikemukakan oleh Adam Smith.
Evaluasi Keadilan Agraria Dalam Penyelesaian Konflik Pertanahan Di Kabupaten Tangerang Amiludin, Amiludin; Irawanto, Daffa Ichsan
Jurnal Discretie Vol 5, No 2 (2024): Jurnal Discretie
Publisher : Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jd.v5i2.87992

Abstract

Evaluasi keadilan agraria dalam penyelesaian konflik pertanahan di Kabupaten Tangerang merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan dalam konteks pembangunan pertanahan yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana sistem penyelesaian konflik pertanahan di Kabupaten Tangerang mencapai tujuan keadilan agraria. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif, melalui pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa meskipun ada upaya untuk meningkatkan akses keadilan agraria, masih terdapat tantangan yang signifikan, termasuk masalah akses terhadap sistem peradilan yang adil, kekurangan informasi dan pendidikan hukum di kalangan masyarakat, serta kendala administratif dalam proses penyelesaian sengketa. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya reformasi dalam sistem penyelesaian konflik pertanahan yang lebih inklusif dan berorientasi pada keadilan agraria, dengan memperhatikan partisipasi masyarakat dan penguatan kapasitas institusi terkait. Dengan demikian, diharapkan penyelesaian konflik pertanahan di Kabupaten Tangerang dapat lebih efektif, efisien, dan menghasilkan keadilan agraria yang sebenarnya bagi seluruh pemangku kepentingan.Kata kunci: Keadilan, Agraria

Page 7 of 7 | Total Record : 68

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2020 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5, No 3 (2024): Jurnal Discretie Vol 5, No 2 (2024): Jurnal Discretie Vol 4, No 1 (2023): Jurnal Discretie Vol 3, No 3 (2022): Jurnal Discretie Vol 3, No 2 (2022): Jurnal Discretie Vol 3, No 1 (2022): Jurnal Discretie Vol 2, No 3 (2021): Jurnal Discretie Vol 2, No 2 (2021): Jurnal Discretie Vol 2, No 1 (2021): Jurnal Discretie Vol 1, No 3 (2020): Jurnal Discretie Vol 1, No 2 (2020): Jurnal Discretie Vol 1, No 1 (2020): Jurnal Discretie More Issue