cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Miski
Contact Email
miski@uin-suka.ac.id
Phone
+6285292197146
Journal Mail Official
miski@uin-suka.ac.id
Editorial Address
Jln. Marsda Adisucipto No. 1, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 55281, Indonesia
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
ISSN : 28095421     EISSN : 28096703     DOI : https://doi.org/10.14421/staatsrecht
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The journal "Staatsrecht:Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam" is a scientific journal published twice a year by the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. The scientific journal "Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam" invites all authors who have a concentration in the fields of state law and Islamic politics. Or those who have a focus on studies on constitutional law and siyasah.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 3 No. 1 (2023): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam" : 7 Documents clear
25 Tahun Reformasi: Mengawal Upaya Mewujudkan Supremasi Hukum dan Meningkatkan Kualitas Demokrasi di Indonesia Basuki, Udiyo; Subiyakto, Rudi
Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 3 No. 1 (2023): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/staatsrecht.v3i1.3366

Abstract

Reformasi 1998 yang diusung oleh mahasiswa dan masyarakat berhasil menyudahi do minasi kekuasaan Orde Baru dengan berhentinya Presiden Soeharto. Gerakan yang diinisiasi dari lingkungan kampus ini mengajukan beberapa tuntutan yaitu penegakan supremasi hukum, pemberantasan KKN, pengadilan bagi mantan Presiden Soeharto dan kroninya, amendemen konstitusi, pencabutan dwifungsi ABRI dan pemberian otonomi daerah seluas luasnya. Keenam tuntutan ini sesungguhnyamerupakan momentum fundamental menuju ke arah penegakan hukum dan demokratisasi yang menjadi spirit reformasi dan menjadi dasar kehidu pan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sayangnya apa yang menjadi tuntutan dan cita cita ideal reformasi belumlah tercapai. Reformasi belum selesai. Maka, memaknai 25 tahun reformasi, akan dikaji bagaimana upaya yang harus ditempuh untuk mewujudkan su premasi hukum dan untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.
Implikasi Yuridis Penyitaan Aset Lembaga Pengelola Investasi: Telaah atas Konflik Norma dalam UU Cipta Kerja dan UU Perbendaharaan Negara Dimas Cahya Kusuma
Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 3 No. 1 (2023): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/mvrw6q18

Abstract

The Government Investment Management Institution (hereinafter referred to as LPI) is a money institution born under the mandate of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation with the concept of Sovereign Wealth Fund (SWF) in Indonesia and is equipped with several special privileges that are only owned by LPI. However, the reality is that the existence of LPI raises problems that arise when the content of Article 160 paragraph (3) of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation which explains that LPI assets can become collateral in the context of withdrawing loans and can be confiscated by creditors, which of course with the content of these norms contradicts the norm of the prohibition of confiscation of state assets as described in Article 50 of Law Number 1 of 2004 concerning State Treasury, which contains rules prohibiting confiscation of state assets. The focus that will be described in this study is how the norm conflict occurs between Article 160 paragraph (3) Chapter X of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation and Article 50 of Law Number 1 of 2004 concerning State Treasury and its resolution mechanism, while the type of research used in the research is normative legal research through conceptual approaches and legislation and qualitative analysis of the legal materials that have been collected. The results of this study conclude that the description of the indicators that are the basis for causing norm conflicts are two, namely: first, the source of LPI assets is an inseparable part of state property and the laws and regulations governing it; second, there is no antecedent that limits state property as an asset that is exempt from confiscation.   Abstrak Lembaga Pengelola Investasi Pemerintah (selanjutnya disebut sebagai LPI) adalah suatu lembaga uang lahir atas amanah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan konsep Sovereign Wealth Fund (SWF) di Indonesia serta dibekali beberapa keistimewaan khusus yang hanya dimiliki oleh LPI. Namun, realitanya keberadaan LPI menimbulkan permasalahan yang timbul disaat muatan Pasal 160 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja yang menjelaskan bahwa aset LPI dapat menjadi jaminan dalam rangka penarikan pinjaman serta dapat disita oleh pihak kreditur yang tentunya dengan adanya muatan norma tersebut bertentangan dengan norma akan larangan penyitaan aset negara sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, yang di dalamnya memuat aturan yang melarang penyitaan aset negara. Fokus yang akan diuraikan dalam penelitian ini adalah bagaimana konflik norma yang terjadi antara Pasal 160 ayat (3) Bab X Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan mekanisme penyelesaiannya, adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum normatif melalui pendekatan konsep dan peraturan perundang-undangan serta analisis secara kualitatif terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa gambaran indikator-indikator yang menjadi dasar penyebab adanya konflik norma ada dua, yaitu: pertama, sumber aset LPI merupakan bagian yang tak terpisahkan dari barang milik negara beserta peraturan perundang-undangan yang mengaturnya; kedua, tidak terdapatnya anteseden yang membatasi barang milik negara sebagai aset yang dikecualikan untuk dapat dilakukan penyitaan
Qanun Aceh dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia: Kedudukan, Fungsi dan Perbedaannya dengan Perda Syari’at Islam Hofifah; Saifuddin
Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 3 No. 1 (2023): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/0wse5233

Abstract

This article examines the position and function of the Aceh Qanun within Indonesia’s national legal system and compares it with Sharia-based Regional Regulations (Perda Syariah) in other provinces. The Aceh Qanun is a regional legal product arising from Aceh’s special status as a region granted special autonomy under Law Number 11 of 2006 concerning the Government of Aceh. This special status is the result of a long historical dynamic and a peace process between the Government of Indonesia and the Free Aceh Movement (GAM). Juridically, the Aceh Qanun is equivalent to regional regulations but possesses distinctive substantive characteristics grounded in Islamic Sharia. Employing a juridical-normative approach and comparative method, this study explores the legal basis, substance, and implementation of the Aceh Qanun relative to Sharia-based regional regulations elsewhere. The findings indicate that although both are structurally regional legislative products, the Aceh Qanun has a different legal foundation, judicial review mechanism, and a constitutionally stronger substantive scope. This study contributes to the development of constitutional and Islamic law and serves as a reference for formulating regional regulations that are constitutional, equitable, and responsive to local wisdom.   Abstrak: Artikel ini membahas kedudukan dan fungsi Qanun Aceh dalam sistem hukum nasional Indonesia serta membandingkannya dengan Peraturan Daerah (Perda) Syariah di provinsi lain. Qanun Aceh merupakan produk hukum daerah yang lahir dari kekhususan Aceh sebagai wilayah yang diberi otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kekhususan ini merupakan hasil dari dinamika sejarah panjang serta proses damai antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka. Secara yuridis, Qanun Aceh setara dengan perda, namun memiliki karakter substantif yang khas karena berlandaskan syariat Islam. Artikel ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan metode komparatif untuk menelusuri dasar hukum, substansi, dan implementasi Qanun Aceh dibandingkan dengan Perda Syariah di daerah lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara struktural keduanya merupakan produk legislasi daerah, Qanun Aceh memiliki dasar hukum, mekanisme pengujian, dan lingkup materi yang berbeda dan lebih kuat secara konstitusional. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum tata negara dan hukum Islam, serta menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan regulasi daerah yang konstitusional, adil, dan responsif terhadap kearifan lokal
Implementasi Asas Keterbukaan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik Fitria Nur Afifatur Rohinun; Asyroh Mustajab Riyadly; Tony Gunawan; Nur Jannani
Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 3 No. 1 (2023): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/rp2psp35

Abstract

A democratic country is represented by the creation of laws and regulations based on its historical context. It is clear from the elucidation of Article 5 Letter g that the principle of openness means that all legal and regulatory processes must be open to all levels of society and transparent. However, the reality is that the current process of developing laws and regulations in Indonesia seems rushed and hinders public participation. Even though the community plays a key role in the process of forming laws and regulations, this is because it is the people who will obey and implement the provisions of these laws and regulations. This study uses a statutory approach to examine the types of juridical normative research on the types of legal material used, particularly legal elements that are primary, secondary and tertiary. Based on the results of the research and analysis of the openness problem, the basic regulation for the formation of laws in Indonesian positive law contains provisions that underlie the principle of transparency in the formulation of good laws and the availability of information on the application of the founding law for all levels of society, but not directly. thorough. as well as the widest opportunity for all levels of society to participate in the formation of laws in accordance with the general principles of good governance and the principles governing the formation of laws.   Abstrak: Sebuah negara demokratis diwakili oleh penciptaan peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada konteks sejarahnya. Jelas dari penjelasan Pasal 5 Huruf g bahwa asas keterbukaan berarti bahwa semua proses hukum dan peraturan harus terbuka untuk semua lapisan masyarakat dan transparan. Namun, kenyataannya proses pembangunan hukum dan peraturan di Indonesia saat ini terkesan tergesa-gesa dan menghambat partisipasi publik. Meskipun masyarakat memegang peranan kunci dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, hal ini dikarenakan masyarakatlah yang akan menaati dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji jenis penelitian normatif yuridis jenis bahan hukum yang digunakan, khususnya unsur hukum yang bersifat primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan Hasil Penelitian dan Analisis Masalah Keterbukaan Pengaturan Dasar Pembentukan Undang-undang dalam Hukum Positif Indonesia memuat ketentuan-ketentuan yang melandasi asas pengaturan asas keterbukaan dalam perumusan undang-undang yang baik dan tersedianya informasi penerapan Undang-Undang Pendirian bagi seluruh lapisan masyarakat, tetapi tidak secara menyeluruh. serta kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh lapisan masyarakat untuk ikut serta dalam pembentukan undang-undang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan asas-asas yang mengatur pembentukan undang-undang
Praktik Patronase dalam Pemilu dan Implikasinya Terhadap Kredibilitas Demokrasi di Indonesia Rohmah, Elva Imeldatur
Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 3 No. 1 (2023): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/nn2y2916

Abstract

Patronage in Indonesian elections often occurred, especially among political elites and legislative candidates. It may be due to the need for candidates to gain votes and support from the public, and the practice of patronage is considered effective in achieving this goal. The study aims to identify voter patronage practices and measure the impact of patronage practices on the credibility of democracy in Indonesia. This research is qualitative, and data is obtained through document analysis and related literature. Election patronage practices can take many forms, ranging from money or goods to voters, unrealistic political promises, to employing positions or powers to influence voter decisions. The study found that patronage practices can significantly impact the credibility of democracies, thus disrupting democratic processes and affecting the quality of elections in Indonesia. The approach can undermine democratic principles that are supposed to be based on free and fair participation and competitive competition based on political ideas and visions. When elections were influenced by material benefits rather than political views, the public felt that elections no longer represented their aspirations and interests, resulting in dubious legitimacy over the elected government.   Abstrak: Praktik patronase dalam pemilu di Indonesia sering terjadi, terutama di kalangan elite politik dan para calon legislatif. Hal ini bisa terjadi karena adanya kebutuhan para kandidat untuk memperoleh suara dan dukungan dari masyarakat, dan praktik patronase menjadi salah satu cara yang dianggap efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi praktik patronase dalam pemilu serta mengukur dampak praktik patronase terhadap kredibilitas demokrasi di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif serta data diperoleh melalui analisis dokumen dan literatur terkait. Praktik patronase dalam pemilu bisa berbentuk berbagai macam bentuk, mulai dari pemberian uang atau barang kepada pemilih, janji-janji politik yang tidak realistis, hingga memanfaatkan jabatan atau kekuasaan untuk memengaruhi keputusan pemilih. Penelitian ini menemukan bahwa praktik patronase dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap kredibilitas demokrasi, sehingga dapat mengganggu proses demokrasi dan mempengaruhi kualitas pemilu di Indonesia. Praktik ini dapat merusak prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya berdasarkan pada partisipasi yang bebas dan adil, serta kompetisi yang bersaing berdasarkan gagasan dan visi politik. Ketika pemilihan dipengaruhi oleh manfaat material daripada pandangan politik, masyarakat merasa bahwa pemilihan tidak lagi mewakili aspirasi dan kepentingan mereka, menghasilkan legitimasi yang meragukan terhadap pemerintahan yang terpilih
Urgensi Constitutional Complaint dalam Melindungi Hak Konstitusional Warga Negara Riskiyawan Hasan
Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 3 No. 1 (2023): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/185sp955

Abstract

Violations of the constitutional rights of citizens from state institutions & public bureaucratic institutions must be the most important focus for a country that places law above and becomes the principle that regulates the administration of the state. In Indonesia, violations of the constitutional rights of citizens are still often carried out by the nation. But until now there is no legal instrument that can be used to obtain justice for violations of these rights. The argument of this study is an effort to provide an overview of the importance of constitutional legal efforts as a form of protection of citizens' rights based on the provisions contained in the 1945 Constitution. This study uses a legal-normative approach, namely research carried out based on the main legal material by examining theories, principles, legal principles & statutory regulations related to this study. The focus of this article is; first, the urgency of constitutional complaints in Indonesia, as well as constitutional complaints as a form of protection of the constitutional rights of every citizen.   Abstrak: Pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara dari lembaga negara maupun kelembagaan birokrasi publik harus dijadikan sorotan terpenting untuk negara yang menempatkan hukum sebagai dasar dan menjadi asas yang mengatur penyelenggaraan negara. Di Indonesia, pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara masih sering terjadi dalam praktek kebangsaan. Tetapi hingga sekarang ini tidak terdapat instrumen hukum yang bisa digunakan untuk memperoleh keadilan atas pelanggaran hak tersebut. Argumentasi dari tulisan ini sebagai upaya untuk memberikan gambaran tentang pentingnya upaya hukum konstitusional selaku bentuk perlindungan hak warga negara berdasarkan peraturan yang tercantum pada UUD 1945. Pada kajian ini memakai penelitian hukum- normatif, yakni pendekatan yang dilaksanakan berlandaskan bahan hukum utama melalui metode meneliti teori, prinsip, asas hukum maupun aturan undang-undang yang berkaitan dengan kajian ini. Fokus kajian ini adalah; pertama, urgensi constitutional complaint khususnya Indonesia, serta pengaduan constitutional complaint selaku wujud perlindungan hak konstitusional setiap warga negara
Revenge Porn dan Hak Atas Martabat Manusia Tantangan Hukum dalam Menjamin Perlindungan Korban Nurdin, Tiara Rahmawati
Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 3 No. 1 (2023): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/2znrxt47

Abstract

This article aims to explore the legal challenges faced in protecting victims of revenge porn and offer recommendations for improvement. Revenge porn is the act of distributing private sexual content without the consent of the individual concerned. It is often perpetrated by an individual as a form of revenge after the breakup of a relationship. This phenomenon is increasing in various countries, including Indonesia, and has significant social and psychological impacts on victims, especially women. Victims often experience violations of the right to human dignity, which can lead to embarrassment, humiliation, and damage to reputation. This article is a literature research whose data is sourced from literature related to revenge porn. This article is a qualitative research using a normative-juridical approach and the theory of human right. Based on the results of the analysis, this article finds that in the legal context, the main challenge in protecting victims of revenge porn is the lack of specific regulations that make it difficult to enforce the law and provide justice. Difficulties in proof, social stigma, and high burden of proof become obstacles for victims to get adequate protection. This article offers ideas on comprehensive legal reform, raising public awareness, and psychological support to help victims recover from trauma and restore their dignity.   Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi tantangan hukum yang dihadapi dalam melindungi korban revenge porn dan menawarkan rekomendasi untuk perbaikan. Revenge porn, atau pornografi balas dendam, merupakan tindakan menyebarluaskan konten seksual pribadi tanpa persetujuan individu yang bersangkutan. Tindakan ini sering kali dilakukan oleh seseorang sebagai bentuk balas dendam setelah putusnya suatu hubungan. Fenomena ini semakin meningkat di berbagai negara, termasuk Indonesia, dan memiliki dampak sosial serta psikologis yang signifikan bagi para korban, terutama perempuan. Korban sering mengalami pelanggaran hak atas martabat manusia, yang dapat menyebabkan rasa malu, penghinaan, dan kerusakan reputasi. Artikel ini merupakan penelitian pustaka yang datanya bersumber dari literatur yang berkaitan dengan revenge porn. Artikel ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif-yuridis dan teori HAM. Berdasarkan hasil analisis, artikel ini menemukan bahwa dalam konteks hukum, tantangan utama dalam melindungi korban revenge porn adalah kurangnya regulasi yang spesifik yang menyulitkan penegakan hukum dan memberikan keadilan. Kesulitan dalam pembuktian, stigma sosial, dan beban pembuktian yang tinggi menjadi hambatan bagi korban untuk mendapatkan perlindungan yang memadai. Artikel ini menawarkan gagasan mengenai reformasi hukum yang komprehensif, peningkatan kesadaran masyarakat, serta dukungan psikologis untuk membantu korban pulih dari trauma dan mengembalikan martabat mereka

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2025): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 4 No. 2 (2024): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 4 No. 1 (2024): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 3 No. 2 (2023): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 3 No. 1 (2023): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 2 No. 2 (2022): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 2 No. 1 (2022): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 1 No. 2 (2021): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 1 No. 1 (2021): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam