cover
Contact Name
Iwan Soemantri
Contact Email
jurnal.swatantra@umj.ac.id
Phone
+6281314017779
Journal Mail Official
jurnal.swatantra@umj.ac.id
Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poltiik Universitas Muhammadiyah Jakarta Jl. KH Ahmad Dahlan, Cirendeu, Ciputat Tangerang Selatan
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
SWATANTRA
ISSN : -     EISSN : 25980394     DOI : -
Core Subject : Social,
SWATANTRA: is a peer-reviewed journal published by undergraduate as well as magister program of Administration Studies Department of Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Jakarta. This national journal aims to disseminate Administration science research in various fields, issues of regional autonomy, public policy, and community development. Biannually publishes the journal in January and July. We clarify ethical behavior for all parties involved, including authors, editor-in-chief, editorial board, reviewers, and publisher. Free access is provided for the online version to support knowledge exchange globally, especially in administration studies major.
Articles 38 Documents
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL KELURAHAN DI LINGKUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA Noviyani Rizqiyah; Lina Miftahul Jannah
p ISSN 1693-3478
Publisher : SWATANTRA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (265.752 KB)

Abstract

Discipline is an important factor to have by all civil servants, especially civil servants in administrative villages (kelurahan) in DKI Jakarta Province in order to provide service to the public. In reality, the problem of discipline still exists sourcing from both the civil servants or the public behaviour. Based on that, this research was conducted to explain what factors affect the discipline of civil servants in administrative villages in DKI Jakarta Province. The theory used in this research is theory of employee discipline. The research used quantitative methods with questionnaire as research instrument and analysed using Rho Spearman Test. Sampling was done using simple random sampling. Research results show that from the seven factors  that  influence employee discipline, the strongest correlation coefficient was on the variable leader’s courage to take action and followed by the variable certain rules to serve as a guide by employees.Keywords: discipline, civil servants service
MENDETEKSI PENGARUH TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELATIHAN TERHADAP PRODUKTIVITAS PADA PERUSAHAAN CATERING DAN BOGA Hendriawan Halim; Nopriadi Saputra
p ISSN 1693-3478
Publisher : SWATANTRA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (829.69 KB)

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menguji pengaruh teknologi informasi dan pelatihan sumber daya manusia terhadapa produktivitas pekerja para pegawai di perusahaan catering dan boga. Survey berbasis kuesioner daring yang melibatkan 256 pegawai dari perusahaan catering dan boga di Tanggerang. Hasil analisis menunjukkan bahwa teknologi informasi dan pelatihan sumber daya manusia berpengaruh postif dan signifikan terhadap produktivitas kerja pegawai. Disamping itu, pelatihan sumber daya manusia juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemanfaatan teknologi digital pada pegawai di perusahaan catering dan boga di Tanggerang.
KEBIJAKAN POLITIK PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DI JAKARTA BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NO. 74 TAHUN 2013 Lusi Andriyani
p ISSN 1693-3478
Publisher : SWATANTRA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (450.477 KB)

Abstract

The formulation of the policies used community still has not put the development instrument oriented to the needs of the community. One of them is the enactment of Presidential Decree no. 3 of 1997 which only regulate limitation of liquor. These conditions encourage community organizations such as FPI who concentrate on the disobedience to file a retest of the material against.  Presidential Regulation no. 74 of 2013 on the Control and Supervision of Alcoholic Beverages to the Supreme Court. The emergence of Presidential Regulation no. 74 of 2013 has not been able to minimize the circulation of alcohol in the community, it is increasingly alarming. Such conditions encourage government efforts to relax the Perpres. The realization of the policy of relaxing the old rules is to authorize to determine which areas can sell  liquor.  With  the  relaxation  of  these  rules  the local government will have the authority to deter- mine which areas can sell it. This policy is done because the Local Government is considered the most knowledgeable about which locations require the permission to sell liquor. By relaxing the rules, it does not mean that li- quor class A can be resold in mini market, becau- se the prohibition of beer sales is still regulated in the Minister of Trade Regulation no. 6/2015 on the second amendment toMinister of Trade no. 20 /M-DAG/4/2014 concerning Control and Supervi- sion distribution and sale liquor.Keywords: Miras, FPI, Policy.
INOVASI LAYANAN SKRINING PENYAKIT TIDAK MENULAR PENYEBAB KEMATIAN (SI-IMUT) Mohamad Holid
SWATANTRA Vol 21, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/swatantra.21.2.133-148

Abstract

Penyakit Tidak Menular (PTM) menyumbang 74% penyebab kematian di dunia, 66 % kematian di Indonesia. Kematian akibat PTM dapat dicegah dengan skrining kesehatan. Skrining kesehatan harus mudah diakses oleh warga Jakarta yang sibuk, dengan waktu yang dapat menyesuaikan, sehingga dibutuhkan kemudahan dengan program atau aplikasi kesehatan. Aplikasi SI-IMUT (Skrining Integrasi Masyarakat Taman Sari) diciptakan untuk melakukan terobosan pelaksanaan skrining kesehatan yang terintegrasi dan mudah diakses oleh warga DKI Jakarta untuk mengatasi kelemahan proses skrining yang kurang praktis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana inovasi layanan aplikasi SI-IMUT di Puskesmas Kecamatan Taman Sari. Penelitian ini menggunakan teori atribut keberhasilan inovasi oleh Bugge at al. (2018), dengan enam indikator meliputi tata kelola inovasi, sumber ide-ide untuk inovasi, budaya inovasi, kemampuan dan alat-alat, tujuan, hasil, dorongan dan hambatan, mengumpulkan data inovasi untuk inovasi tunggal menggunakan teknik purposive. Metode penelitian Menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah aplikasi SI-IMUT terbukti berhasil menurunkan angka kematian dini akibat PTM di Kecamatan Taman Sari.
KEBIJAKAN PEMERINTAH MEMAJUKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA UNGGUL Taufiqurokhman Taufiqurokhman; Evi Satispi; M’amun Murod; Izzatusholekha Izzatusholekha; Andriansyah Andriansyah; Azhari Aziz Samudera
SWATANTRA Vol 21, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/swatantra.21.2.189-205

Abstract

Tujuan penulisan penelitian mendeskripsikan kebijakan pemerintah Indonesia dalam memajukan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia unggul. Karenanya masalah kebijakan pemerintah Indonesia meningkatan mutu layanan pendidikan merupakan persoalan strategis dalam agenda pelaksanaan pembangunan. Pendidik di sekolah memiliki posisi strategis terhadap perkembangan peserta didik. Karena tugas pendidikan, selain pemerintah, harus juga memiliki turut mencerdaskan kehidupan bangsa dalam menciptakan Sumber Daya Manusia Unggul. Metodologi penelitian menggunakan kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Data diperoleh secara purpose sampling. Yaitu, melalui obsrvasi dan wawancara. Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang menonjolkan pengungkapan fenomena menurut persepsi subyek peneliti. Hasilnya, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, tentang Standar Nasional Pendidikan, diiharapkan dapat memajukan dan meningkatkan kualitas pendidik dalam proses pendidikan nasional yang semakinkompetitif. Walaupun dilihat dari sarana dan prasarana fisik, kualitas guru dan dosen sebagai pendidik dalam pelayanan pendidikan di perkotaan dan perdesaan masih jauh dari harapan. Karenanya fasilitas dan kualitas guru dosen perlu ditingkatkan baik sarana dan prasarana ataupun cara mengajarnya menuju Indonesia Unggul.
ANALISIS EFEKTIFITAS PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR PEMANFAATAN LAHAN MILIK PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2020 SAMPAI DENGAN JUNI 2023 Irwan Ode
SWATANTRA Vol 21, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/swatantra.21.2.149-160

Abstract

Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam bidang perpajakan khususnya pajak parkir sebagai salah satu sumber penerimaan daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan membiayai penyelenggaraan pemerintah. Pajak parkir melalui pemanfaatan lahan milik pemerintah Kota Tangerang Selatan merupakan jenis pajak yang dipungut sebagai sumber penerimaan daerah. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana tingkat efektivitas pajak parkir pemanfaatan milik pemerintah di Kota Tangerang Selatan. Penelitian dilakukan di Dinas Perhubungan dan Badan Pendapatan Kota Tangerang Selatan. Metode penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu menganalisis data dan menghitung besarnya perolehan pajak disandingkan dengan nilai kontrak penyewa dari tahun 2020 sampai dengan Juni 2023. Hasil penelitian menunjukkan setiap tahun nilai sewa dan jumlah penerimaan pajak tidak terpenuhi secara keseluruhan. Pihak penyewa berjumlah 12 lahan yang menyewa lahan milik pemerintah Kota Tangerang Selatan. Dari hasil pajak yang diperoleh satupun tidak ada yang memenuhi target pendapatan sesuai nilai sewa yang dibayarkan. Sehingga perlu ada kajian dan pembahasan kembali antara Dinas Perhubungan dengan pihak penyewa untuk melakukan perhitungan ulang terhadap penetapan target pemungutan Pajak Parkir agar sesuai denga potensi rill yang dimiliki.
PELIBATAN PEMUDA DALAM MEMPERKUAT KOMUNIKASI KEBIJAKAN TRANSISI ENERGI DAN PRESIDENSI G-20 Tria Patrianti; Sa’diyah El Adawiyah; Agus Hermanto
SWATANTRA Vol 21, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/swatantra.21.2.207-212

Abstract

Tahun 2022, Indonesia menjadi tuan rumah G-20. Negara-negara G-20 merupakan pendukung utama ekonomi global, menyumbang 80% produk domestik bruto (PDB) dunia, serta menyumbang 81% emisi karbon dari sektor energi, dan mengonsumsi 77% energi dunia. Oleh karena itu, Transisi Energi menjadi salah satu dari tiga isu prioritas pada perhelatan G-20. Posisi strategis Indonesia sebagai satu-satunya perwakilan ASEAN di G-20, berperan penting dalam mensosialisasikan kebijakan energi dan mempercepat transisi energi global. Sektor unggulan kebijakan energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) dalam dua tahun terakhir melibatkan pemuda dalam penguatan komunikasi kebijakan energi untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam transisi energi. Kajian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana keterlibatan pemuda dalam memperkuat komunikasi kebijakan transisi energi dan mendukung Presidensi G-20. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa telaah dokumen pemerintah, studi literatur, dan wawancara mendalam dengan informan dari Biro Komunikasi, Layanan Informasi dan Kerjasama (KLIK) Kementerian ESDM. Hasil kajian menyebutkan bahwa Kementerian merancang pesan komunikasi tentang pelibatan pemuda dalam program bertajuk 'Patriot Energi', Gerilya, Kolaborasi Energi, melalui berbagai program kehumasan seperti event, road show, penghargaan, dengan menyederhanakan pesan transisi energi untuk memperkuat. komunikasi kebijakan energi dan G-20.
IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN SATU MILYAR SATU DESA DI KABUPATEN BOGOR (STUDI DI DESA PASIR ANGIN KECAMATAN CILEUNGSI) Ready Oktapriadi; Abdul Rahman
SWATANTRA Vol 21, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/swatantra.21.2.161-168

Abstract

Penelitian ini mendeskripsikan tentang prinsip-prinsip good governance yang berperan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih untuk kesejahteraan masyarakat. Good governance merupakan bagian strategis yang digunakan untuk memperbaiki kinerja pemerintahan termasuk pada pengelolaan sumber-sumber keuangan Desa. SAMISADE merupakan program Pemerintah Kabupaten Bogor berupa bantuan keuangan khusus yang anggarankan dari APBD Kabupaten Bogor untuk diproyeksikan untuk pembangunan infrastruktur dan perekonomian desa. Implementasi prinsip good governance meliputi akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dalam pengelolaan SAMISADE menjadi skala prioritas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi prinsip good governance dalam pengelolaan SAMISADE pada tahun 2021. Sasaran penelitian ini adalah Desa Pasir Angin Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tahapan wawancara, studi dokumentasi, serta observasi dengan metode analisis data yaitu data collection, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip good governance dalam pengelolaan SAMISADE di Desa Pasir Angin secara umum terimplementasi dengan baik meliputi akuntabilitas dijalankan dengan baik sesuai dengan prosedur dan mekanisme, trasnparansi yang dikelola cukup baik kendati tidak semua masyarakat dapat menjangkau laporan pertanggungjawaban dari Pemerintah Desa, dan partisipasi masyarakat yang terlibat bersama Pemerintah Desa Pasir Angin dalam merealisasikan SAMISADE. Faktor pendukung dalam pengelolaan SAMISADE di Desa Pasir Angin meliputi Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana, komunikasi, dan manajemen koordinasi dukungan masyarakat terhadap pemerintah. Sedangkan faktor penghambat tidak terlalu signifikan yakni faktor cuaca seperti hujan sehingga lambat dalam pengerjaan pembangunan infrastruktur.
IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA NOMOR 22 TAHUN 2019 TENTANG GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA Yolanda Isroyanti
SWATANTRA Vol 21, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/swatantra.21.2.213-220

Abstract

Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai mitra pemerintah mempunyai tugas untuk pemenuhan kebutuhan dasar sehingga terwujudnya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. PKK bertugas untuk merangkul dan membina masyarakat, sehingga semua kalangan masyarakat dapat merasakan hasil dari pembangunan. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang pemberdayaan keluarga dan pembangunan masyarakat, mulai dari tingkat provinsi hingga kelompok dasawisma yang pengelolaanya dari, oleh dan untuk masyarakat. Program dan kegiatan Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat serta sejalan dengan program Pemerintah. Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta sebagai mitra strategis pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki program- program prioritas yang manfaatnya diharapkan bisa langsung dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.  Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik analisis deskriptif dengan kajian kepustakaan (library research). Dalam implementasi program PKK yang menggerakkan setiap orangtua untuk jadi orangtua pembelajar dan orang tua hebat. Hal ini sejalan dengan salah satu fokus program / kegiatan PKK. Pencapaian Program PKK dapat dilihat banyaknya perkembangan yang terwujud dari progam PKK DKI dalam mensejahterahkan keluarga. 
PERKEMBANGAN KONSEP SMART CITY DALAM MOMENTUM REFORMASI BIROKRASI: STUDI PADA PEMERINTAHAN KOTA TANGERANG SELATAN Adithya Raidipa Wisesa; Yolanda Isroyanti; Renny Anggarani Nur Prasasti
SWATANTRA Vol 21, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/swatantra.21.2.117-126

Abstract

Guna mewujudkan Kota Tangerang Selatan menjadi cerdas (smart city) dan kota yang layak huni (liveable city) tentunya perlu didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan lebih profesional, modern, maju dan akuntabel, sehingga memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik analisis deskriptif dengan kajian kepustakaan atau studi literatur dimana penelitian ini berusaha menggambarkan fenomena-fenomena yang ada berasal dari berbagai sumber seperti jurnal atau penelitian terdahulu. Konsep smart city yang tertuang pada Laporan Akhir Kajian Penilaian dan Penyusunan Blue Print Kota Tangerang Selatan. Hal ini didasarkan pada PP No 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Salah satu frame work smart city yaitu livable city merupakan sebuah istilah yang menggambarkan sebuah lingkungan dan suasana kota yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas yang dilihat dari berbagai aspek baik aspek fisik maupun aspek non fisik.

Page 3 of 4 | Total Record : 38