Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara
Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara merupakan jurnal yang dikelola oleh Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau. Jurnal ini sebagai wahana informasi ilmiah bidang ilmu administrasi dan kebijakan publik baik di level nasional maupun regional. Lembaga Jurnal Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara terbit tiga nomor dalam satu tahun (April, Agustus, dan Desember).
Articles
52 Documents
<![CDATA[Partisipasi Masyarakat dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ]]>
<![CDATA[Minu, Muhamad Hairuddin]]>;
<![CDATA[Asmiddin, Asmiddin]]>;
<![CDATA[Rahmawati, Rahmawati]]>
<![CDATA[ Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 12, Nomor 3, Desember 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55340/administratio.v12i3.1505
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Pada Badan Pertanahan Nasional Di Kabupaten Buton. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sementara Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder, dimana informan dipilih dengan menggunakan teknik purposif sampling. Data dikumpulkan dengan teknik, wawancara, observasi dan dokumnetasi. Teknik data dianalisis dengan menyiapkan data, mengorganisir data, mereduksi data dan menyajikan data. Hasil penelitian menunjukkan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Buton diterapkan dengan memperhatikan prinsip partisipasi masyarakat sejak sosialisasi, pendaftaran tanah, pemasangat tapal batas tanah hingga menyiapkan berbagai dokumen syarat sertifikasi tanah. Olehnya itu harapkan pemerintah penting menempatkan masyarakat sebagai subyek dalam pendaftaran tanah dan perlu didukung akuntabilitas masyarakat dalam pendaftaran tanah.]]>
<![CDATA[Efektivitas Program Percepatan Penurunan Stunting di Kota Baubau ]]>
<![CDATA[Hasnawati, Hasnawati]]>;
<![CDATA[Ramadhan, Syahril]]>;
<![CDATA[Islamy H., La Ode Syaiful]]>
<![CDATA[ Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 12, Nomor 3, Desember 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55340/administratio.v12i3.1506
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan efektivitas program intervensi gizi sensitif percepatan penurunan stunting di Kota Baubau, dengan menggunakan indikator efektivitas program berupa ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, melalui proses wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan ditentukan menggunakan metode purposive sampling yang kemudian ditetapkan sebanyak 6 (enam) orang. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, penyajian data, reduksi dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program percepatan penurunan stunting di Kota Baubau melalui program intervensi gizi sensitif berdasarkan indikator ketepatan sasaran program, sosialisasi program, pencapaian tujuan program dan pemantauan program disimpulkan sudah berjalan dengan efektif. Hal ini ditandai dengan keberhasilan Pemerintah Kota Baubau mencegah terjadinya kasus stunting baru sebagaimana tujuan program intervensi gizi sensitif yang menjadi fokus penelitian ini yakni meminimalisir atau sebagai tindakan pencegahan sejak dini terhadap resiko stunting. Meskipun demikian, dari aspek capaian organisasi pelaksana program intervensi gizi sensitif masih terdapat beberapa program intervensi gizi sensitif yang masih perlu ditingkatkan yaitu akses air minum dan sanitasi, kuota masyarakat penerima manfaat PKH, dan pembentukan kelompok masyarakat tani. Selain itu, perlu ada penyamaan persepsi antar organisasi pemerintah daerah pelaksana program intervensi gizi sensitif mengenai sasaran program yang dilaksanakan. Juga perlu adanya upaya penguatan atau pemberdayaan aspek social ekonomi masyarakat khususnya bagi masyarakat kelompok miskin dan rentang.]]>
<![CDATA[Akuntabilitas Pengelolaan Aset pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buton ]]>
<![CDATA[Herman, La Ode]]>;
<![CDATA[Didi, La]]>;
<![CDATA[Abidin, Zainul]]>
<![CDATA[ Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 12, Nomor 3, Desember 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55340/administratio.v12i3.1507
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan akuntabilitas pengelolaan aset pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buton. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif, dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan penelitian dipilih secara purposive sampling dan data dianalisis dengan menggunakan model Miles dan Huberman. Keabsahan data dilakukan dengan metode triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan akuntabilitas pengelolaan aset di Sekretariat Daerah Kabupaten Buton pada beberapa hal unsur memikirkan masa depan. Namun, masih banyak juga ditemukan kegiatan pengelolaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang menunjukkan pengelolaan aset kurang memikirkan masa depan. Pengambil kebijakan mempertimbangkan tujuan kebijakan yakni untuk pemenuhan pelaksanaan tugas sekretariat daerah. Namun terdapat beberapa kegiatan yang bermasalah yang tidak mempertimbangkan pemenuhan pelaksanaan tugas. Pengambil kebijakan telah mempertimbangkan sasaran kebijakan, namun adanya aset yang hilang dan dipindahtangankan tanpa alasan yang kuat dan idak bisa dipertanggungjawabkan. Dalam banyak kasus tidak sepenuhnya pengambil kebijakan memikirkan kepentingan banyak pihak. Misalnya untuk mengadakan barang yang kualitasnya rendah. Pengambil kebijakan memperhatikan penyajian informasi aset. Namun laporan tidak sepenuhnya menunjukkan kenyataan yang sesungguhnya, ada informasi yang disembunyikan atau dimanipulasi untuk kepentingan tertentu. Pembuat kebijakan bertanggungjawab atas pilihan tindakan dan kebijakan yang diambil namun masih sering ada masalah. Meski secara formal mampu mempertanggungjawabkan pilihan tindakannya, tetapi secara esensial hal itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.]]>
<![CDATA[Efektivitas Program Kemitraan Bidan dan Dukun dalam Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi di Kabupaten Buton Utara ]]>
<![CDATA[Bangki, Zakia]]>;
<![CDATA[Ramadhan, Syahril]]>;
<![CDATA[Didi, La]]>
<![CDATA[ Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 12, Nomor 3, Desember 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55340/administratio.v12i3.1508
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana ketepatan sasaran, sosialisasi, pencapaian tujuan dan pemantauan program kemitraan bidan dan dukun dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Buton Utara. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Keabsahan data dilakukan dengan metode triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan efektivitas program kemitraan bidan dan dukun dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Buton Utara belum efektif sesuai dengan rencana, karena belum memberikan kontribusi terhadap perubahan pengetahuan. Hal ini dikarenakan sosialisasi dan penyampaian informasi belum mengkomunikasikan secara baik kepada penerima program. Sehingga pengetahuan masyarakat khususnya dukun dalam kemitraan bidan dan dukun hanya sebatas persalinan di fasilitas kesehatan. Terkait Ketepatan sasaran program dan pemantauan program sudah efektif dalam pelaksanaannya. Penentuan sasaran berdasarkan peraturan Bupati dan pedoman penerapan kemitraan bidan dan dukun serta pemantauan program dilakukan melalui mini lokakarya (Minlok). Sedangkan pencapaian tujuan program cukup efektif dalam pelaksanaannya namun ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian seperti pelayanan kesehatan pada ibu hamil yang belum memenuhi target nasional, angka kematian ibu dan bayi terjadi penurunan tetapi belum mampu mencapai target yang sudah ditentukan. Kedepannya Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara lebih mengoptimalkan program dari segala aspek dalam meningkatkan pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin dan bayi baru lahir untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi.]]>
<![CDATA[Pengaruh Learning Organization Terhadap Kinerja Pegawai Melalui Pembangunan Zona Integritas (Studi Pada Badan Pusat Statistik Kota Baubau) ]]>
<![CDATA[Marlyah, Marlyah]]>;
<![CDATA[Ramadhan, Syahril]]>;
<![CDATA[Abidin, Zainul]]>
<![CDATA[ Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 12, Nomor 3, Desember 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55340/administratio.v12i3.1509
<![CDATA[Penerapan learning organization merupakan modal positif untuk menghadapi pembangunan zona integritas, dimana zona integritas adalah langkah awal penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh learning organization dan pembangunan zona integritas terhadap kinerja pegawai di BPS Kota Baubau. Penelitian ini menggunakan mixed method kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan learning organization empat aspek cukup berpengaruh yaitu system thinking, personal mastery, team learning, shared vision, namun satu aspek masih kurang di BPS Kota Baubau yaitu mental model. Pembangunan zona integritas di BPS Kota Baubau sudah berjalan dengan menerapkan 6 pilar pembangunan zona integritas namun yang masih lemah yaitu pada aspek penguatan akuntabilitas. Penilaian kinerja juga berjalan namun masih berfokus pada kuantitatif sedangkan penilaian secara kualitatif masih kurang. Hasil analisis regresi menunjukkan learning organization dan pembangunan zona integritas mempengaruhi kinerja pegawai sebesar 46,9%. Hasil analisis jalur menunjukkan learning organization mempengaruhi langsung kinerja pegawai tanpa melalui variabel perantara pembangunan zona integritas di BPS Kota Baubau.]]>
<![CDATA[Kemitraan Layanan Perikanan Perspektif Governance di TPI Wameo Kota Baubau ]]>
<![CDATA[Herwansyah, Ade]]>;
<![CDATA[Rasmuin, Rasmuin]]>;
<![CDATA[Didi, La]]>
<![CDATA[ Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 13, Nomor 1, April 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55340/administratio.v13i1.1691
<![CDATA[Penelitian bertujuan untuk mendeskrispikan dan mengeksplorasi kemitraan layanan perikanan perspektif governance yaitu peran pemerintah, sektor swasta dan masyarakat dalam pelayanan perikanan perspektif governance di TPI Wameo Kota Baubau. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Adapaun penentuan informan menggunakan metode purposive sampling. Data dikumpulkan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa satu peran pemerintah dalam membangun kemitraan dengan pihak swasta dan masyarakat dalam pelayanan perikanan bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya yaitu regulator, fasilitator, pembinaan, dan pengawasan, walaupun terdapat keinginan besar pihak swasta ingin menguasai fasilitas TPI untuk di kelola oleh pihak ketiga, kedua kemitraan masyarakat nelayan dengan sektor swasta dan pemerintah dalam pelayanan sektor perikanan di TPI Wameo berjalan sesuai tugasnya masing-masing dan ketiga peran swasta dalam pelayanan sektor perikanan telah memberikan kontribusi positif terhadap pelayanan perikanan di Kota Baubau dan sekitranya. Pihak swasta telah membantu masyarakat nelayan dalam memberikan fasilitas penampungan ikan, pengangkutan ikan, dan menfasilitasi modal dan pemeliharaan kapal nelayan.]]>
<![CDATA[Kinerja Pegawai Berbasis Aplikasi E-Office di Kabupaten Buton Tengah ]]>
<![CDATA[Hasliana, Anita]]>
<![CDATA[ Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 13, Nomor 1, April 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55340/administratio.v13i1.1692
<![CDATA[Kinerja pegawai memerlukan pendekatan yang holistik dan proaktif. Melalui komunikasi terbuka, pelatihan yang tepat, penghargaan yang layak, dan perhatian terhadap kesejahteraan pegawai, organisasi dapat meningkatkan kinerja dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan kinerja pegawai berbasis aplikasi e-office di Kabupaten Buton Tengah. Metode penelitian deskriptif yang didasarkan pada pendekatan kualitatif. Proses pengumpulan data dilakukan melalui berbagai metode seperti observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Data dialisis melalui tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi data. Hasil penelitian menunjukan bahwa kinerja pegawai dapat dengan mudah diukur dengan menggunakan aplikasi e-office. Dengan aplikasi tersebut kinerja pegawai semakin mudah dinilai, kualitas, kuantitas, tanggungjawab, dan disiplin.]]>
<![CDATA[Penerapan E-Government dalam Pelayanan Publik Melalui Penggunaan Aplikasi “Gitar Kombena” di Kabupaten Buton ]]>
<![CDATA[Mahfud, Chadijah]]>
<![CDATA[ Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 13, Nomor 1, April 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55340/administratio.v13i1.1693
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan e-government dalam pelayanan publik melalui penggunaan “Aplikasi Gitar Kombena” di Kabupaten Buton. Penelitian adalah jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data yang diambil dari observasi, wawancara dan dokumentasi di lapangan kemudian di analisis secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasil penerapan e-government melalui aplikasi gitar kombena, sangat ditentukan oleh kepemimpinan sektor publik. Kepemimpinan telah mendorong peningkatan kulitas layanan publik, khusunya bagi masyarakat nelayan.]]>
<![CDATA[Inovasi Sistem Informasi Manajemen Laporan Absensi Pegawai (SIMALAPE) di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Baubau ]]>
<![CDATA[Nisa, Khairun]]>;
<![CDATA[Rasmuin, Rasmuin]]>;
<![CDATA[Didi, La]]>
<![CDATA[ Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 13, Nomor 1, April 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55340/administratio.v13i1.1694
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk untuk menguraikan penerapan inovasi absensi online SIMALAPE di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Baubau berdasarkan Teori Diffusion Inovasi Rogers yaitu keunggulan relatif (relative advantage), kesesuaian (compability), kerumitan (complexity), kemampuan diujicobakan (trialability) dan kemampuan diamati (observability). Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dalam desain ini peneliti menggunakan data primer yang dikumpulkan dengan metode observasi dan wawancara kepada informan penelitian yang ditentukan secara purposive sampling. Penelitian juga didukung dengan data sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi. Data penelitian selanjutnya dianalisis dengan model analisis interaktif yang dilanjutkan dengan pengujian keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi absensi online SIMALAPE memiliki sejumlah atribut inovasi sebagaimana dijelaskan dalam Teori Diffusion Inovasi Rogers. Pada atribut keunggulan relatif (relative advantage), inovasi absensi online SIMALAPE menyajikan kebaruan informasi aktifitas pemerintahan dan perkembangan Kota Baubau kepada setiap pegawai, terdapat tiga waktu absensi dengan sistem keamanan satu handphone satu data pegawai sehingga meningkatkan kedisiplinan kehadiran, keberadaaan pegawai di kantor dan meminimalisir kecurangan pegawai melakukan titip absen. Juga terdapat wewenang validasi pimpinan untuk melakukan control kehadiran pegawai. Pada atribut kesesuaian (compability), cara penggunaan inovasi absensi online SIMALAPE sesuai dengan inovasi sebelumnya, sesuai kebutuhan pegawai, pimpinan dan organisasi akan kemudahan proses absensi, perekapan absen dan control kehadiran pegawai. Pada atribut kerumitan (complexity), inovasi absensi online SIMALAPE tidak memiliki kerumitan dalam proses penggunaannya, tetapi akan terdapat kendala apabila terjadi gangguan jaringan atau down server. Sedang pada atribut kemampuan diujicobakan (trialability), penerapan inovasi absensi online SIMALAPE diawali sosialisasi, tidak melalui uji coba pada kelompok pegawai tertentu melainkan langsung pada semua pegawai karena pengembangan dari inovasi sebelumnya dan wajib digunakan oleh setiap pegawai. Kemudian pada atribut kemampuan diamati (observability), inovasi absensi online SIMALAPE menunjukkan perbaikan kedisiplinan kehadiran dan keberadaan pegawai di kantor dan memberikan kemudahan bagi pimpinan dalam mengamati dan mengontrol kehadiran pegawai.]]>
<![CDATA[Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa pada Penyusunan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Desa di Desa Laburunci Kabupaten Buton ]]>
<![CDATA[Ramadhan, LM. Djabar]]>
<![CDATA[ Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 13, Nomor 1, April 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55340/administratio.v13i1.1695
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa Pada Penyusunan Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Dana Desa Di Desa Laburunci Kabupaten Buton Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data lewat wawancara dan observasi kepada informan. Data ditabulasi sesuai kebutuhan dan selanjutnya data dianalisis secara deskriptif kualitatif meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sehingga dapat menghasilkan suatu pemahaman yang dinyatakan serta dibuktikan dengan teknis analisis data juga keabsahan temuan.“Hasil penelitian ini menunjukan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa Pada Penyusunan Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Dana Desa Di Desa Laburunci meliputi , 1) pengorganisasian, Desa Laburunci terdiri atas 1 sekretariat yang membawahi 4 KAUR dan 4 KADUS, KAUR Keuangan sebagai penyusun laporan dana desa, Sekretaris Desa sebagai verifikator. Terkait SDM , Desa Laburunci sudah mengikutkan seluruh perangkat desanya dalam kegiatan bimbingan teknis khususnya pengeloalaan keuangan desa, dukungan pemerintah dari segi regulasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa; 2) Interpretasi, dalam komunikasi selain laporan dana desa lewat baliho, realisasi dana desa juga ada di website desa dan juga ada grup medsos bagi seluruh warga desa laburunci dengan perangkat desa; 3) aplikasi, dalam prosedur kerja masih belum ada SOP dalam penyusunan pelaporan pertanggungjawaban dana desa dan masih ada masalah dalam ketepatan waktu pengumpulan laporan pertanggungjawaban dana desa.]]>
