cover
Contact Name
Azis
Contact Email
azis.nasam@gmail.com
Phone
+6285241915730
Journal Mail Official
jurnalkanturunawolio@gmail.com
Editorial Address
Jl. Yos Sudarso No.43, Wale, Kec. Wolio, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara 93711
Location
Kota bau bau,
Sulawesi tenggara
INDONESIA
Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara
ISSN : 2302254X     EISSN : 29634628     DOI : https://doi.org/10.55340/administratio
Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara merupakan jurnal yang dikelola oleh Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau. Jurnal ini sebagai wahana informasi ilmiah bidang ilmu administrasi dan kebijakan publik baik di level nasional maupun regional. Lembaga Jurnal Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara terbit tiga nomor dalam satu tahun (April, Agustus, dan Desember).
Articles 55 Documents
Upaya Pemerintah dalam Pengembangan Pariwisata di Kota Baubau Hisanuddin, La Ode Syaiful Islamy; Arsyiah, Wa Ode; Arsal, Laode Muhammad; Akbar, Zulfan Jamal
Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 13, Nomor 3, Desember 2024
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55340/administratio.v13i3.1743

Abstract

Penelitian ini bertujuan mendeskrisikan Upaya Pemerintah Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kota Baubau. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yaitu menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan Upaya Pemerintah Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kota Baubau yaitu 1) melakukan perencanaan, pariwisata harus melihat potensi yang ada dalam pariwisata. Dalam melakukan perencanaan harus melibatkan semua unsur dari unsur pemerintah, swasta atau LSM maupun unsur masyarakat. Dinas pariwisata berencana membangun SDM Pariwisata dengan melakukan pelatihan-pelatihan dilingkup kampus bagi mahasiswa agar mengenal potensi-potensi pariwisata Kota Baubau 2) Penetapan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah melalui dinas pariwisata telah merancang “Dokumen Revisi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kota Baubau. 3) Sosialisasi terhadap pengembangan pariwisata kota Baubau sekaligus mengedukasi dengan mengadakan pelatihan Pariwisataan. 4) Pemasaran Objek Wisata cara yang dianggap mampu menarik perhatian wisatawan dengan melakukan promosikan melalui media sosial karena dijaman sekarang ini masyarakat atau wisatawan tidak terlepas dari media sosial.
Implementasi Kebijakan Elektronifikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (EBPHTB) pada Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau Nurnaningsih, Nurnaningsih
Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 13, Nomor 3, Desember 2024
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55340/administratio.v13i3.1744

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Elektronifikasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (EBPHTB) di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Baubau. Kebijakan EBPHTB diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan pendapatan daerah dari sektor hak atas tanah dan bangunan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan EBPHTB di Kota Baubau mengalami sejumlah tantangan, termasuk keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, kurangnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme elektronifikasi, serta perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Bapenda. Meskipun demikian, upaya untuk mengintegrasikan sistem elektronik dalam pengelolaan EBPHTB telah menunjukkan hasil positif, seperti peningkatan akurasi data dan kemudahan akses bagi masyarakat. Penelitian ini mengusulkan perlunya sosialisasi yang lebih intensif serta pengembangan infrastruktur yang mendukung agar kebijakan EBPHTB dapat diimplementasikan secara optimal dan memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan daerah.
Evaluasi Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Wisata di Desa Banabungi Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton Rosanti, Rosanti
Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 15, Nomor 1, April 2026
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55340/administratio.v15i1.2105

Abstract

Penelitian ini mengevaluasi manajemen Dana Desa yang dialokasikan untuk pengembangan fasilitas pariwisata di area Kumele Lakua, Desa Banabungi, sebagai upaya peningkatan ekonomi lokal. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pejabat desa dan masyarakat, observasi lapangan, serta analisis dokumen perencanaan desa. Analisis data dilakukan dengan model interaktif, serta kerangka evaluasi yang mencakup kesesuaian (suitability), efektivitas (effectiveness), efisiensi (efficiency), dan keberlanjutan (sustainability). Temuan menunjukkan kesesuaian program yang tinggi berkat perencanaan partisipatif dan selaras dengan prioritas desa, serta efisiensi optimal pada implementasi fisik melalui pemanfaatan sumber daya lokal dan semangat gotong royong. Namun, efisiensi tata kelola terhambat oleh minimnya transparansi, dibuktikan dengan ketiadaan papan informasi publik anggaran Dana Desa. Dari sisi efektivitas, peningkatan ekonomi belum signifikan karena objek wisata belum memiliki sistem retribusi resmi yang berkontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Desa, serta utilisasi fasilitas oleh pelaku usaha lokal masih terbatas. Potensi keberlanjutan program cukup baik, didukung kegiatan pemeliharaan rutin dan partisipasi masyarakat tinggi, meskipun terancam oleh sengketa lahan. Studi menyimpulkan bahwa manajemen Dana Desa pada pengembangan pariwisata Banabungi umumnya baik dalam aspek fisik dan partisipatif, namun memiliki kelemahan serius pada akuntabilitas dan manfaat ekonomi. Direkomendasikan peningkatan transparansi anggaran, inovasi atraksi pariwisata, serta penguatan kelembagaan untuk pembentukan sistem retribusi yang legitim.
Pengembangan Objek Wisata Kali Lantariri Pendekatan 4A Di Kecamatan Wolowa Kabupaten Buton Sahrul, Sahrul; Ilham, Ilham; Nurhayati, Nurhayati
Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 15, Nomor 1, April 2026
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55340/administratio.v15i1.2106

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan Objek Wisata Kali Lantariri di Kecamatan Wolowa Kabupaten Buton berdasarkan pendekatan 4A (attraction, accessibility, amenity, dan ancillary). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, dengan teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling. Analisis data dilakukan meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta diuji melalui teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa telah mengacu pada komponen 4A, namun implementasinya belum optimal. Pada aspek attraction, pengembangan masih bertumpu pada potensi alam tanpa diversifikasi atraksi. Pada aspek accessibility, akses utama relatif baik, namun akses internal masih terbatas. Pada aspek amenity, fasilitas pendukung belum memadai dan menjadi kendala utama dalam meningkatkan kenyamanan wisatawan. Sementara itu, pada aspek ancillary, belum terdapat kelembagaan pengelola wisata yang profesional serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam pelayanan wisata. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengembangan objek wisata Kali Lantariri masih menghadapi kendala struktural dan manajerial, sehingga diperlukan strategi yang lebih terintegrasi, khususnya dalam penguatan fasilitas, kelembagaan, dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian pariwisata berbasis desa dengan menegaskan pentingnya implementasi konsep 4A secara seimbang dan berkelanjutan.
Peran Dinas Sosial Dalam Pendistribusian Bantuan Sosial Berupa Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kota Baubau Yusrida, Yusrida; Ambarwati, Ambarwati; Aprilia, Dea; Arsiyah, Wa Ode
Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 15, Nomor 1, April 2026
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55340/administratio.v15i1.2107

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Sosial dalam distribusi bantuan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Baubau. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri dari pegawai Dinas Sosial dan masyarakat penerima manfaat. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Sosial dalam distribusi bantuan sosial PKH mencakup tiga fungsi utama, yaitu sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator. Sebagai regulator, masih ditemukan permasalahan ketidaktepatan data penerima bantuan, seperti data ganda dan tidak valid. Sebagai dinamisator, upaya pemberdayaan melalui pelatihan belum sepenuhnya efektif karena belum berbasis kebutuhan masyarakat. Sementara itu, sebagai fasilitator, penyediaan layanan sosial melalui Puskesos dan SLRT telah berjalan, namun belum optimal dalam menjangkau seluruh masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas distribusi bantuan sosial tidak hanya ditentukan oleh kebijakan, tetapi juga oleh kualitas implementasi di tingkat daerah, khususnya dalam aspek validasi data, pendekatan partisipatif, dan optimalisasi layanan sosial.