cover
Contact Name
Azis
Contact Email
azis.nasam@gmail.com
Phone
+6285241915730
Journal Mail Official
jurnalkanturunawolio@gmail.com
Editorial Address
Jl. Yos Sudarso No.43, Wale, Kec. Wolio, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara 93711
Location
Kota bau bau,
Sulawesi tenggara
INDONESIA
Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara
ISSN : 2302254X     EISSN : 29634628     DOI : https://doi.org/10.55340/administratio
Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara merupakan jurnal yang dikelola oleh Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau. Jurnal ini sebagai wahana informasi ilmiah bidang ilmu administrasi dan kebijakan publik baik di level nasional maupun regional. Lembaga Jurnal Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara terbit tiga nomor dalam satu tahun (April, Agustus, dan Desember).
Articles 52 Documents
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REKRUTMEN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN BUTON SELATAN La Didi; Endy Nur Pratomo; Asmiddin Asmiddin
Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 12, Nomor 1, April 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55340/administratio.v12i1.1250

Abstract

Kebijakan rekrutmen calon aparatur sipil negara di Kabupaten Buton Selatan, tidak seperti yang diharapkan, dimana beberapa CPNS yang lulus pasing grade tidak diakui. Hal ini menunjukan implementasi kebijakan belum sesuai standar. Implementasi kebijakan diukur dengan indikator sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, disposisi implementor dan lingkungan kondisi sosial, ekonomi dan politik. Penelitian menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumen. Teknik analisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan rekrutmen calon pegawai negeri sipil di Kabupaten Buton Selatan telah dilaksanakan meskipun terdapat masalah dalam implementasinya. Sebagian besar pelaksana kebijakan sudah mengerti dan memahami serta mempunyai kesamaan pemahaman mengenai standard dan sasaran kebijakan, namun masih ada yang curang dalam rekrutmen calon pegawai negeri sipil. Sumber daya yang digunakan baik itu sumber daya manusia, finansial dan ketersediaan sarana dan prasarana masih belum mencukupi. Komunikasi antar organisasi melalui komunikasi formal dan informal. Karakteristik agen pelaksana memahami tugas dan tanggungjawabnya dalam pengadaan calon pegawai negeri sipil. Disposisi implementor menerima dan melaksanakan rekrutmen aparatur sipil negara sesuai dengan regulasi. Lingkungan kondisi sosial, ekonomi dan politik mendukung rekrutmen calon pegawai negeri sipil untuk kemajuan daerah dari segi kualitas sumber daya manusia dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, serta membuka lapangan pekerjaan dan berkesempatan menjadi abdi negara bagi masyarakat.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-PROCUREMENT DI DINAS KESEHATAN KOTA BAUBAU Hamid Hamid; Rahmawati Rahmawati; Zainul Abidin
Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 12, Nomor 1, April 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55340/administratio.v12i1.1251

Abstract

Implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa terhambat pada keterbatasan sumber daya manusia dan masalah lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi Kebijakan E-Procurement di Dinas Kesehatan Kota Baubau. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder, informan dipilih dengan menggunakan teknik purposif sampling. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik data dianalisis dengan menyiapkan data dan mengorganisir data, mereduksi data dan menyajikan data. Hasil penelitian menunjukan standard dan sasaran kebijakan, mengacu pada aturan yang berlaku terkahir mengacu Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Pada dasarnya secara akumulatif telah mencapai dan menghasilkan barang/jasa yang tepat yang dalam hal ini sesuai dengan standar, namun di sisi lain belum mampu meningkatkan peran serta usaha mikro, kecil, dan menengah utamanya umkm local dan belum bisa mendorong pemerataan ekonomi. Sumberdaya manusia yang sudah cukup tetapi masih perlu ditingkatkan, Sarana dan prasarana yang ada masih kurang memadai dan sumberdaya financial masih belum mencukupi utamanya untuk bimbingan teknis dan pengadaan server. Komunikasi sering dilakukan baik itu secara formal maupun informal. Adanya pandemic covid–19, komunikasi dilakukan melalui diskusi grup WA dan pertemuan informal. Karakteristik pelaksana cukup baik. meski ,standar prodeur operasional yang mengatur pengadaan barang jasa secara khusus belum ada dan jarang terjadi keterlambatan dalam menyelesaikan pekerjaan. Para pelaksana memiliki niat yang baik pada aturan pengadaan barang dan jasa karena pemahaman mereka sudah baik, apalagi mereka yang sudah memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa. Komitmen para pelaksana yang menduduki jabatan struktural dalam hal pengadaan barang/jasa sudah baik dan melakukan sesuai aturan. Walau, mereka menjalankan dua tugas yaitu tugas e-procurement dan tugas terkait kegiatan inti atau rutin di dinas kesehatan. Komitmen pemerintah Kota Baubau terkait anggaran ada dana lokasi yang dilakukan mengikuti aturan, termasuk dalam pembagian honor. Para pelaksana e-procurement dalam melaksanakan setiap tahapan pengadaan barang/jasa selalu professional, mandiri dan menjaga rahasia guna menjaga terjadinya conflict of interest.
MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KOTA BAUBAU La Rahman; Asmiddin Asmiddin; Andi Tenri
Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 12, Nomor 1, April 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55340/administratio.v12i1.1253

Abstract

Pelayanan public akan berjalan dengan baik bila dalam keadaan normal, namun ketika terjadi pandemic covid -19 pelayanan mengalami kendala, hal ini disebabbkan adanya pembatasan sosial masyarakat. Kondisi tersebut diperlukan manajemen pelayanan public yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan manajemen pelayanan publik di Lapas Kelas II.A meliputi perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk memberikan gambaran yang mendalam tentang fokus penelitian. Proses pengumpulan data dilakukan melalui metode observasi, wawancara, dan kajian dokumen. Teknik analisis data melalui proses pengurangan data, presentasi data, dan membuat simpulan. Hasil penelitian menunjukan pelayanan publik di Lapas Kelas IIA Baubau telah menerapkan aspek-aspek manajemen pelayanan mulai dari perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian yang telah berjalan dengan baik. Dari aspek perencanaan pelayanan telah memiliki sasaran dan indikator yang jelas serta difokuskan pada peningkatan pelayanan kebutuhan warga binaan. Selain itu, dalam perencanaan pelayanan telah ditetapkan standar dan prosedur pelayanan yang jelas dan SDM pemberi layanan yang profesional. Dari aspek pengorganisasian dilakukan pengorganisasian pegawai berdasarkan kemampuan dan keahlian, membangun kerjasama, sinergitas dan komitmen pelayanan yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Adapun dari aspek pengendalian, segala bentuk pelayanan disertai dengan prosedur layanan baik terkait jangka waktu penyelesaian, adanya jaminan pelayanan dan jaminan keamanan juga evaluasi kinerja dan pengendalian serta penyelesaian masalah yang ditemukan. Selain menerapkan aspek-aspek manajemen, Lapas Kelas IIA Baubau juga melakukan serangkaian inovasi pelayanan publik.
AKUNTABILITAS PUBLIK DALAM PENGGUNAAN ALAT PEREKAM PAJAK ONLINE DI KOTA BAUBAU Neny Oktafiah; Rahmawati Rahmawati; Zainul Abidin
Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 12, Nomor 1, April 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55340/administratio.v12i1.1254

Abstract

Penelitian ini menguraikan permasalahan akuntabilitas publik dalam penggunaan alat perekam pajak online di Kota Baubau, yang terdiri atas dimensi akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan dan akuntabilitas finansial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui pengumpulan data, pengorgansiasian data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penggunaan alat perekam pajak online di Kota Baubau yang dilaksanakan oleh Bapenda Kota Baubau telah mendorong penyelenggaraan akuntabilitas public yang lebih baik, khusunya pada dimensi akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial. Sedangkan pada dimensi akuntabilitas program, walaupun penggunaan alat perekam pajak online di Kota Baubau telah dilaksanakan akan tetapi hingga saat ini program tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan baik.
PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA PUSKESMAS TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PASIEN DI PUSKESMAS KOTA BAUBAU Rasifa Rasifa
Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 12, Nomor 1, April 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55340/administratio.v12i1.1255

Abstract

Pemimpin kurang peduli pada kualitas pelayanan publik, sehingga pelayanan tidak seperti yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan kepala puskesmas terhadap kualitas pelayanan pasien di puskesmas Kota Baubau. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah pasien yang pernah berobat di puskesmas Kota Baubau dan petugas yang bekerja di puskesmas Kota Baubau yang terpetakan dalam 17 wilayah puskesmas di Kota Baubau. Data hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan 2 jenis analisis yakni analisis univarial untuk melihat distribusi frekwensi masing-masing dimensi variabel, dan analisis bivariat untuk melihat hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Hasil penelitian menunjukan bahwa gaya kepemimpinan kepala puskesmas di Kota Baubau dapat menumbuhkan semangat kerja dalam melayani pasien, dengan perolehan nilai rata-rata sebesar 3,1 atau dikategorikan baik. Kesimpulan penelitian ini menunjukan bahwa gaya kepemimpian Kepala Puskesmas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Pelayanan Pasien di Puskesmas Kota Baubau sebesar 91,8%.
Fungsi Manajemen Pendidikan Karakter pada SD Negeri 3 Mawasangka Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah Fajar, Aswal; Asmiddin, Asmiddin; Rahmawati, Rahmawati
Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 12, Nomor 2, Agustus 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55340/administratio.v12i2.1497

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi manajemen Pendidikan Karakter pada SDN 3 Mawasangka Kecamatan Mawasangaka Mawasangka Kabupaten Buton Tengah. Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengumpulan data, reduksi data, display data, dan pembuatan kesimpulan dan verifikasi adalah tahapan analisis data. Hasil penelitian ditemukan bahwa: (1) SDN 3 Mawasangka merencakan kegiatan pendidian karakter dalam pembelajaran secara terinterasi. Pada perangkat pembelajaran seperti silabus dan rencana pembelajaran (RPP), telah integrasi kegiatan di luar pembelajaran berupa program peningkatan nilai-nilai karakter dalam budaya sekolah, serta kegiatan ekstrakurikuler. (2) Pengorganisasian dimana di temukan struktur organisasi dalam mendukung pelaksanaan pendidikan karakter; pembagian tugas guru yang menangani pembelajaran; (3) pelaksanaan pendidikan karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler, budaya sekolah, dan kegiatan pembelajaran. (4) pengawsan melalui penilaian sikap dan komponen guru untuk memajukan pendidikan karakter.
Partisipasi Masyarakat dalam Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Buton Tengah Mukmin, Hasban; Ramadhan, Syahril; Didi, La
Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 12, Nomor 2, Agustus 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55340/administratio.v12i2.1498

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan partisipasi masyarakat dalam pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Buton Tengah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, melalui proses wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi mayarakat dalam pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Buton Tengah diawali mulai dengan keterlibatan masyarakat dalam tahap pengambilan keputusan pada kegiatan sosialisasi yang membahas rencana pembangunan jalan beserta bagian tanah dan atau bangunan milik masyarakat yang akan terkena dampak pembangunan. Pada pengambilan keputusan ini mengarah pada kesediaan masyarakat membebaskan tanah yang mereka miliki untuk mendukung pembangunan jalan. Sebagian masyarakat memiliki kesadaran sendiri untuk berpartisipasi tetapi terdapat pula masyarakat yang berpartisipasi karena harus tunduk pada keputusan pemerintah. Dalam proses ini pengambilan keputusan sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah dan keterlibatan masyarakat ini belum dapat mempengaruhi keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun demikian, pemerintah tidak berlaku otoriter melainkan melakukan pendekatan holistik sehingga keputusan yang ditetapkan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat terdampak dan pemabngunan jalan dapat terlaksana dengan baik. Selain itu, masyarakat juga berpartisipasi dalam tahap pelaksanaan dan pemanfatan hasil. Masyarakat belum terlibat dalam evaluasi capaian pembangunan infrastruktur jalan tetapi masyarakat menilai bahwa pembangunan jalan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Buton Tengah sudah berhasil. Beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Buton Tengah terdiri dari faktor intrinsic (pemahaman masyarakat, kesadaran masyarakat dan tingkat pendidikan masyarakat) dan juga faktor ekstrinsik (kepemimpinan khususnya terkait pola komunikasi dan sanksi sosial dalam masyarakat). Selain itu juga, partisipasi masyarakat dalam pembebasan tanah dipengaruhi oleh faktor lain yaitu sebagian besar tanah milik masyarakat yang terdampak belum memiliki Sertifikat Hak Milik sehingga proses pembebasan lahan hanya berlangsung berdasarkan kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat tanpa adanya proses administrasi yang melibatkan lembaga terkait lainnya.
Kualitas pelayanan sistem komputerisasi warkah pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Indriani, Indriani; Tenri, Andi; Abidin, Zainul
Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 12, Nomor 2, Agustus 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55340/administratio.v12i2.1499

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan kualitas pelayanan sistem komputerisasi warkah pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Buton pada (aspek Transparansi, Akuntabilitas, Kondisional, Partisipatif, tidak diskriminasi dan keseimbangan hak dan kewajiban). Desain penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana peneliti sebagai instrument utama penelitian. Adapun sumber datanya yaitu data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan dengan Teknik wawancara dengan 6 orang informan, observasi dan dokumentasi. Teknik anaslisis data dengan Teknik reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi. Adapun Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi: Uji Validitas internal, validitas eksternal, reliabilitas, dan Objektivitas. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertama Kualitas pelayanan warkah pertanahan sudah transparan, namun aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan yang digunakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Buton tidak pernah menggunakan KKP Desktop tetapi langsung menggunakan aplikasi KKP Web; kedua kantor Pertanahan Kabupaten Buton sampai saat ini masih dapat dipertanggungjawabkan proses pewarkahan tanah, namun belum menyediakan informasi berbasis digital terkait prosedur Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap; ketiga layanan warkah pertanahan di kantor pertanahan Kabupaten Buton kondisional namun belum sepenuhnya berjalan efektif dan efisiensi; keempat partisipasi pegawai kantor pertanahan melalui pelayanan warkah pertanahan dan masyarakat mengajukan permohonan pelayanan warkah pertanahan. Namun penyebaran informasi mengenai persyaratan pendaftaran Tanah, masih terbatas dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai syarat pendaftaran tanah; kelima, pelayanan badan pertanahan Kabupaten Buton tidak diskriminatif dan sesuai standar prosedur layanan, sehingga terhindar dari perlakuan pada individu atau kelompok yang diskriminatif, selain itu kami juga tidak membatasi kesempatan dan hak terhadap anggota dari satu kelompok, yang tersedia bagi anggota kelompok lainnya; dan keenam, pelayanan pertanahan memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut diberlakukan bagi pegawai dan masyarakat sebagai pemohon layanan pertanahan.
Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Stunting di Kabupaten Buton Folensino, Silsilah; Asmiddin, Asmiddin; Islamy, Syaiful
Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 12, Nomor 2, Agustus 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55340/administratio.v12i2.1500

Abstract

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui serta mendeskripsikan tentang sejauhmana Pemerintah Daerah mengimplementasikan Kebijakan untuk menanggulangi Stunting di Kabupaten Buton berdasarkan tiga variabel, yakni : (1) Perilaku Organisasi & antar organisasi; (2) Perilaku birokrasi Pada tingkat bawah; serta (3) Perilaku kelompok sasaran. Pemelitian ini merupakan jenis penelitain kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Buton dengan melibatkan 14 Informan, yang terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Petugas Kesehatan, Tokoh Adat dan Masyarakat setempat. Observasi, wawancana dan dokumentasi digunakan sebagai teknik pengumpulan data, sedangkan untuk menganalisa data dilakukan dengan mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Dari penelitian ini menunjukkan hasil bahwa dalam menanggulangi stunting di Kabupaten Buton, Pemerintah Daerah telah mengimplementasikan seluruh kebijakan yang dibuat. Hal tersebut dibuktikan dengan angka preavalensi stunting dari 27,1 % di tahun 2019 turun menjadi 21,32% pada tahun 2021. Proses implementasi kebijakan penanggulangan stunting di Kabupaten Buton dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu adanaya komitmen, koordinasi, kontribusi organisasi, profesionalisme aparat, kontrol organisasi, serta respon dari masyarakat. Komitmen dari Pemangku kebijakan dan Organisasi Perangkat Daerah dibuktikan dengan menurunnya prevalensi stunting di Kabupaten Buton meskipun dalam prosesnya masih terdapat kendala salah satunya kurangnya dukungan alokasi anggaran. Di sisi lain koordinasi yang dilakukan antara Pemangku Kebijakan dan OPD terkait meskipun sudah dilaksanakan namun masih ada hambatan dalam hal ketersediaan sistem manajemen data yang terintegrasi serta kurang konsistennya sejumlah stakeholder dalam proses koordinasi. Untuk kontribusi organisasi, setiap unsur sudah paham akan peran dan tanggungjawabnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan, meskipun tidak sedikit juga dari implementor yang berasal dari masyarakat masih harus mendapatkan bimbingan dan pelatihan secara terus menerus agar senantiasa mengacu pada prosedur yang berlaku dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Disamping itu, alokasi anggaran yang maksimal diperlukan untuk menunjang profesionalisme aparat sehingga kegiatan yang dijalankan cepat dan tepat sasaran. Yang terakhir, secara umum respon positif dari masyarakat menunjukkan bahwa isi kebijakan telah sepenuhnya mereka pahami, walau demikian setiap kebijakan yang diambil Pemerintah tidak bisa lepas dari respon negatif meskipun tidak terlalu signifikan sehingga tetap memerlukan upaya persuasive dengan melakukan sosialisasi kebijakan meskipun di sisi lain respon negatif dari setiap kebijakan yang dibuat Pemerintah tidak dapat dipisahkan walaupun dengan skala yang cukup kecil sehingga diperlukan adanya tindakan persuasif dalam mensosialisasikan kebijakan dengan menyasar kelompok-kelompok yang benar-benar mempunyai reaksi negatif.
Akuntabilitas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Buton Didi, La
Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 12, Nomor 2, Agustus 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55340/administratio.v12i2.1501

Abstract

Penelitian ini membahas pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Kabupaten Buton, dimana kegiatan pendaftaran tanah komprehensif yang melibatkan pengumpulan dan verifikasi data fisik dan hukum objek tanah di dalam area tertentu. Pemerintah melalui Badan Pertanahan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan ini, sedangkan masyarakat bertanggung jawab atas penyiapan data guna penerbitan sertifikat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumnetasi. Hasil penelitian menunjukan pentingnya akuntabilitas dalam program PTSL, karena memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Adanya Akuntabilitas dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan layanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu merekomendasikan penelitian lebih lanjut tentang pelaksanaan program PTSL dan peran akuntabilitas dalam mencapai tujuannya.