cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
AGUNG ZULFIKRI
Contact Email
agung.zulfikri@westscience-press.com
Phone
+6282115575700
Journal Mail Official
info@westscience-press.com
Editorial Address
Grand Slipi Tower, level 42 Unit G-H Jl. S Parman Kav 22-24, RT. 01 RW. 04 Kel. Palmerah Kec. Palmerah Jakarta Barat 11480
Location
Kota adm. jakarta barat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Published by Westscience Press
ISSN : 29861373     EISSN : 29642620     DOI : https://doi.org/10.58812/jhhws
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains adalah jurnal national yang menerbitkan naskah-naskah di bidang Hukum dan hak asasi manusia. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains akan menjadi publikasi ilmiah terkemuka di Indonesia yang berfokus pada studi hukum dan hak asasi manusia. Ini mencakup analisis berorientasi hak, debat hukum dan kebijakan, studi kasus dan temuan empiris lainnya yang terkait dengan hak asasi manusia dan kebebasan, pandangan teoretis tentang hak asasi manusia, dan beragam metode dalam studi hak asasi manusia. Ini menyambut baik studi dari berbagai disiplin ilmu dan pendekatan yang meningkatkan kesadaran terhadap kelompok minoritas yang terpinggirkan dan kurang terwakili di Indonesia dan sekitarnya. Semua kebijakan dan proses editorial/peninjauan berkomitmen terhadap inklusivitas. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains (JHHWS) adalah jurnal akses terbuka yang bertujuan untuk menawarkan platform akademik Nasional untuk penelitian hukum di berbagai kebijakan pemerintahan, khususnya di negara berkembang dan Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains berfungsi sebagai arena interdisipliner untuk diskusi dan analisis akademik pada isu-isu hak asasi manusia. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains terutama berfokus pada isu-isu yang berkaitan dengan hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara dan administrasi, hukum lembaga adat, hukum fikih agama, hukum rezim nasional, tata kelola pluralisme hukum, hak buruh dan migran, hak politik, kebebasan beragama, perawatan kesehatan, hak minoritas , hak atas tanah, hak ulayat, hak sosial, hak budaya, hak pendidikan, dan berbagai isu HAM tambahan di wilayah dan daerah lain yang terkait dengan isu kontemporer dalam keilmuan hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 328 Documents
 1   2   3   4   5 
Implications of the Ukraine Russian Invasion on Human Rights and the International Economy Randita Putri Nugraini; Kristo Saputra; Chairunisa Alya Rahmawaty
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 1 No 02 (2022): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (376.136 KB)

Abstract

The impact given to the war that occurs between one country and another, will certainly have implications and greatly affect other countries that are not involved in the war, one of which a large effect on the economic sector. so that the impact of the war occurs so that the economy will take root again, new problems and spread to various countries. Concrete examples of contemporary issues that occurred, such as the invasion that occurred between Russia and Ukraine, which had a widespread impact, especially in the Southeast Asian Region. The approach or methodology used in this study is a literature research, based on the problems or issues raised regarding how and what impact the post-invasion had on the world economy and how solutions or policies could be taken in overcoming the consequences after the invasion ended, especially in the economic field has even taken the human rights of civilians which of course has a big impact so that it will be more analytical in nature from the various problem concepts raised and the relationship between the variables in this research to be made with factual data and technical analysis based on the best possible knowledge. The purpose of writing this article is to serve as a guideline and reference for further researchers regarding the impact of a war and its solutions after the war ends. Until the author also strives for no shortcomings, such as the correctness of the data taken, analysis of the issues raised, as well as the writing and structure of this article.
Transnational Carding Crime Analysis Is Reviewed From International Criminal Law Deardo Pieter Saragih; Astiya Putri Agussriani; Dera Andika S; Kevin Cesario Valentino Simanjuntak; Ganis Raditya Prabaswara
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 1 No 02 (2022): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (547.719 KB)

Abstract

This article aims to find out transnational crimes of hacking-carding against human security, which in this case discusses examples of cases that have occurred, knows the factors that cause cyber fraud in terms of fraud triangle theory, knows about the modes commonly used by perpetrators , knowing about the juridical law that applies in this matter, and the impact and solution in this case. Technological advances in this developing era provide convenience but also provide opportunities for irresponsible people to commit crimes. Various kinds of crimes exist in cyberspace, one of which is credit card fraud. The case of credit card fraud is a case that is quite dangerous because this case has difficulty disclosing the perpetrators who did it, making this case more widespread and causing unrest in the community. This case also has the potential to disrupt human security and the security of the country that is the victim. One example of the case in September 2011 with the perpetrator using the data theft mode from credit card owners at shopping centers and gas stations which resulted in a nominal value of 81 billion.
Pertanggungjawaban Pemerintah terhadap Masyarakat atas Pencemaran Air Limbah pada Aliran Sungai Hafidz Setyo Susanto; Azka Patria Fauzi
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 1 No 02 (2022): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (328.974 KB)

Abstract

Limbah hasil industri pabrik yang tidak terkelola dengan baik dapat menimbulkan lingkungan hidup menjadi tercemar, yang berdampak pada warga yang bermukim pada wilayah sekitar aliran sungai. Penelitian ini dilakukan guna memberikan pengetahuan mengenai pertanggungjawaban pemerintah terhadap pencemaran air limbah yang terjadi pada aliran sungai. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif berdasarkan penerapan metode deskripsi analitis, penelitian ini menitikberatkan pada aturan yang berlaku mengenai pengelolaan limbah di Indonesia, serta pertanggungjawaban yang dimiliki oleh pemerintah dalam mengatasi pencemaran air limbah pada aliran sungai.
Transplantasi Teori Fiksi dan Konsesi Badan Hukum terhadap Hewan dan Kecerdasan Buatan sebagai Subjek Hukum: 1. Subjek Hukum: Hak dan Kewajiban Manusia dan Badan Hukum. 2. Negara Hukum Indonesia yang Antroposentris 3. Transplantasi Teori Fiksi dan Teori Konsesi Badan Hukum 4. Probabilitas Hewan dan Kecerdasan Buatan sebagai Subjek Hukum Muhammad RM Fayasy Failaq
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 1 No 02 (2022): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (431.174 KB)

Abstract

Manusia adalah subjek hukum alamiah yang memiliki hak dan kewajiban. Kemudian berkembanglah badan hukum sebagai subjek hukum yang diadakan. Selepas itu, perkembangan subjek hukum terus didiskusikan termasuk untuk Hewan dan Kecerdasan Buatan. Karena kondisi normatif saat ini tidak mendukung, keduanya harus ditelaah secara konseptual terlepas dari kondisi normatif yang melingkupi. Penelitian ini akan menggali secara konseptual serta menghadirkan solusi atas persoalan tersebut dengan transplantasi teori fiksi dan konsesi badan hukum sebagai subjek hukum. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Data-data diperoleh dari literatur serta sumber-sumber sekunder dari karya dan penelitian yang berkaitan dengan topik yang kemudian ditelaah secara kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini, hewan dan kecerdasan buatan dapat dijadikan subjek hukum berdasar transplantasi teori fiksi dan konsesi yang dasarnya merupakan teori badan hukum. Namun dengan pertimbangan etika dan kedaulatan, hanya hewan saja yang pantas dijadikan sebagai subjek hukum, sementara kecerdasan buatan terikat dengan subjek hukum badan hukum atau perseorangan yang menciptakan atau menggunakannya.
Analisis Hukum Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Mangain) Menurut Hukum Batak Toba di Desa Narumonda V Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Sumatra Utara Lanny Yoseva; Dr. Nunung Rodliyah, M.A; Aprilianti, S.H., M.H; Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 1 No 02 (2022): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (326.688 KB)

Abstract

Sebagian besar pasangan suami istri masyarakat adat Batak Toba melakukan pengangkatan anak (mangain) dikarenakan tidak memiliki anak laki-laki. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis proses dan akibat hukum dalam pelaksanaan pengangkatan anak laki-laki menurut hukum adat Batak Toba. Jenis penelitian menggunakan penelitian hukum empiris dengan tipe pendekatan yuridis sosiologis dan dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses pengangkatan anak (mangain) menurut hukum adat Batak Toba terdapat 3 (tiga) tahapan dalam pelaksanaannya, yaitu pemberitahuan kepada Tokoh Adat, musyawarah atau mufakat, dan acara adat mangain. Adapun akibat hukum dari pengangkatan anak laki-laki yaitu status anak laki-laki dinyatakan sah memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung, hubungan anak angkat laki-laki dengan orang tua kandungnya terputus, dan anak angkat laki-laki berhak atas harta warisan dari orang tua angkatnya.
Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran HAM Dalam Human Trafficking Dari Perspektif Hukum Internasional Edghar Abdullah Albab; Ahmad Izzul Ramadhani; Eka Sari Nurliana; Reniarti Asma Inayah; Rizkya Fitri Ananda Hariyanto
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 1 No 02 (2022): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (474.863 KB)

Abstract

Basically the fulfillment of Human Rights is the obligation of the State towards its citizens. The state itself can be interpreted as a legal subject that has a role and responsibility for the consequences of human rights violations. This is included in the framework of maintaining the safety and security of every citizen. So the state's firmness is needed in eradicating actions that harm and threaten the safety of the basic rights of citizens. This study aims to determine the arrangements regarding the crime of human trafficking in international instruments and legal protection for trafficking victims, both in international law and Indonesian national law. Secondary data, namely data obtained from reading materials and libraries is the type of data material used in this study. This research also includes a type of descriptive normative research. The results show that arrangements regarding the prohibition of human trafficking according to international law are regulated in the 2000 Palermo Protocol, specifically in Protocol II and implemented by Indonesia with Law no. 21 of 2007. Human trafficking is still rife and increasing, this practice is a universal violation of human rights to live free from all forms of slavery. The standards for protecting and fulfilling the rights of victims themselves are also regulated in the Palermo Protocol. This research is related to the difference between theory and the fact that even though there have been many regulations regarding the prohibition of human trafficking, there are still many acts of human trafficking in this world. Thus, this research can be used as a reference by the academic community, especially in the field of law and law enforcement officials. In addition, it can also be used as a reference to study how the legal responsibility of traffickers is in the perspective of international law.
Peran Hukum Nasional dan Hukum Islam dalam Menyikapi Lahirnya Pemahaman Poliandri sebagai Gerakan Feminisme di Indonesia Ayunda Nurul Afifatur Rizqiyah
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 1 No 02 (2022): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (353.441 KB)

Abstract

Gerakan feminisme merupakan aksi sosial yang menuntut adanya kesetaran hak dalam ruang lingkup gender. Saat ini, feminisme juga memasuki ranah keagamaan, khususnya agama Islam yang menekankan pada hubungan kekeluargaan rumah tangga, baik dalam hal parenting, pekerjaan rumah, hingga pada urusan status perkawinan. Maraknya konten-konten perselingkuhan di laman FYP Tiktok menimbulkan reaksi (khususnya perempuan) yang menuntut kebebasan poliandri sebagai bentuk kesetaraan gender. Namun, pada realitanya, poliandri merupakan perbuatan yang menimbulkan kemudharatan serta akibat hukum yang pelik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan tujuan untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari poliandri melalui pemahaman undang-undang, asas, doktrin, dan kajian-kajian ilmiah sebagai dasar analisis permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa poliandri sama sekali bukan suatu bentuk kesetaraan gender dalam paham feminisme, karena adanya poliandri justru menimbulkan atau kemudharatan bagi perempuan, di antaranya adalah pernikahan yang tidak sah dan menyebabkan dosa besar karena dianggap sebagai perbuatan zina, berpeluang untuk dipidana atas Pasal 284 KUHP, rusaknya garis nasab anak yang dilahirkan, potensi munculnya sengketa hak asuh dan nafkah anak di kemudian hari, hingga gugurnya hak perlindungan hukum.
Dampak Pemberhentian Pasok Gas Terhadap Kerja Sama Rusia –Uni Eropa Rajib Aliwafa Zarkasy; Defri Nanda Fahrezi; Ilham Ahmad Hikamur Rosyid; Krisno Aji; Wahyu Yuha
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 1 No 02 (2022): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (381.709 KB)

Abstract

Berbagai negara Uni Eropa mengencam dan memberikan sanksi ekonomi kepada rusia sebagai efek jera atas penyerangan yang dilakukan Rusia kepada Ukraina. Hal tersebut membuat ekonomi Rusia ambrol sehingga kemudian melakukan pemberhentian pasok gas kepada Eropa sebagai bentuk balas dendam terhadap sanksi ekonomi yang telah diberikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pemberhentian pasok gas terhadap kerjasama Rusia kepada Uni Eropa sebagai bentuk balas dendam terhadap sanksi ekonomi yang telah diberikan Uni Eropa dan mencoba menganalisis upaya apa yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan konflik tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif dan diuraikan penulis menggunakan metode deskriptif analitis. Sumber penelitian ini diperoleh dari data sekunder dengan teknik studi kepustakaan seperti buku, jurnal, tesis, catatan dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil dari penilitian ini ditemukan bahwa pemberhentian pasok gas oleh Rusia memutuskan kerjasama dalam bidang perdagangan antara kedua negara yang telah terjalin sejak lama, hal tersebut mengakibatkan Eropa krisis energi karena ketergantungan akan sumber daya alam Rusia, untuk mengatasi permasalahan tersebut maka upaya yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan negoisasi melalui konferensi dan melaui upaya diplomasi sehingga kerja sama antara Eropa bisa kembali normal sebagai mitra perdagangan yang telah terjalin sejak lama. Penulis membatasi penilitian ini hanya pada dampak pemberhentian pasok gas terhadap kerjasama Rusia dengan Eropa dan bagaimana kedua belah pihak dapat menyelesaikan konflik tersebut.
Pelaksanaan Audit Lingkungan Beserta Efisiensi Peran BPK sebagai Auditor Lingkungan pada Industri di Indonesia Annisaa Raihan Yunita Putri; I Komang Krisnata Kanaya; Michael Timoteus Oei; Paramasatya Raissa Iskandar
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 1 No 02 (2022): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (358.917 KB)

Abstract

Audit lingkungan dianggap penting ditinjau untuk menilai ketaatan pelaku usaha dan/atau suatu kegiatan terhadap ketentuan hukum beserta kebijakan yang berlaku sebagaimana termuat dalam UU Nomor 32 Tahun 2009. Artikel ini menganalisis pelaksanaan audit lingkungan pada industri di Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh, sejumlah industri di Indonesia telah melakukan audit lingkungan dan ditemukan bahwa praktek industri Indonesia memiliki dampak positif dan negatifnya terhadap lingkungan. Di sisi lain, pihak yang berwenang dalam melakukan audit di Indonesia, yaitu BPK memiliki beberapa kelemahan dalam perannya sebagai auditor. Dengan demikian diperlukan langkah perbaikan demi peningkatan efisiensi kerja BPK sebagai auditor lingkungan Indonesia
Perbandingan Ideologi Negara Indonesia dengan Arab Saudi Dede Ika Murofikoh; Dini Inasyah Alfaridah; Novita
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 1 No 02 (2022): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (372.007 KB)

Abstract

Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 merupakan negara hukum yang berpedoman kepada ideologi Pancasila sebagai falsafah hidup bernegara, eksistensi Pancasila adalah suatu pencapaian yang nyata dalam tegaknya negara hukum sebagai landasan idiologi bagi Indonesia. Gagasan politik yang tertuang di dalam Pancasila merupakan rumusan solutif dan sempurna. Sedangkan di negara Arab Saudi ideologi mazhab Wahhabi yang selanjutnya menjadi dasar legitimasi kekuasaan dan pengembangan pengaruh pemerintah keluarga Al-Saud di semenanjung jazirah Arab. Metode penelitian dalam artikel ini yang digunakan ialah metode deskriptif analitis, metode deskriptif analitis pada dasarnya meneliti kaidah-kaidah dari sumber data, menelaah pemasalahan dengan berperdoman pada data sekunder seperti bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun hasil dari penelitian dalam jurnal ini ialah ideologi negara Indonesia telah termaktub dalam UUD 1945 yaitu Pancasila yang berfungsi memberikan arah perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Ideologi negara dalam arti cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan, sedangkan Arab Saudi adalah negeri dimana Wahabi lahir dan tumbuh menjadi idiologi yang besar dan menaungi segenap kebijakan yang dilahirkan di negara kerajaan tersebut. Arab Saudi juga menjadi gerbong utama yang menggerakkan penyebaran paham Wahabisme.

Page 2 of 33 | Total Record : 328

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 03 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 02 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 01 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 03 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 02 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 01 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 12 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 11 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 10 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 09 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 08 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 07 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 06 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 05 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 04 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 03 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 02 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 01 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 1 No 02 (2022): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 1 No 01 (2022): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains More Issue