cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
AGUNG ZULFIKRI
Contact Email
agung.zulfikri@westscience-press.com
Phone
+6282115575700
Journal Mail Official
info@westscience-press.com
Editorial Address
Grand Slipi Tower, level 42 Unit G-H Jl. S Parman Kav 22-24, RT. 01 RW. 04 Kel. Palmerah Kec. Palmerah Jakarta Barat 11480
Location
Kota adm. jakarta barat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Published by Westscience Press
ISSN : 29861373     EISSN : 29642620     DOI : https://doi.org/10.58812/jhhws
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains adalah jurnal national yang menerbitkan naskah-naskah di bidang Hukum dan hak asasi manusia. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains akan menjadi publikasi ilmiah terkemuka di Indonesia yang berfokus pada studi hukum dan hak asasi manusia. Ini mencakup analisis berorientasi hak, debat hukum dan kebijakan, studi kasus dan temuan empiris lainnya yang terkait dengan hak asasi manusia dan kebebasan, pandangan teoretis tentang hak asasi manusia, dan beragam metode dalam studi hak asasi manusia. Ini menyambut baik studi dari berbagai disiplin ilmu dan pendekatan yang meningkatkan kesadaran terhadap kelompok minoritas yang terpinggirkan dan kurang terwakili di Indonesia dan sekitarnya. Semua kebijakan dan proses editorial/peninjauan berkomitmen terhadap inklusivitas. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains (JHHWS) adalah jurnal akses terbuka yang bertujuan untuk menawarkan platform akademik Nasional untuk penelitian hukum di berbagai kebijakan pemerintahan, khususnya di negara berkembang dan Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains berfungsi sebagai arena interdisipliner untuk diskusi dan analisis akademik pada isu-isu hak asasi manusia. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains terutama berfokus pada isu-isu yang berkaitan dengan hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara dan administrasi, hukum lembaga adat, hukum fikih agama, hukum rezim nasional, tata kelola pluralisme hukum, hak buruh dan migran, hak politik, kebebasan beragama, perawatan kesehatan, hak minoritas , hak atas tanah, hak ulayat, hak sosial, hak budaya, hak pendidikan, dan berbagai isu HAM tambahan di wilayah dan daerah lain yang terkait dengan isu kontemporer dalam keilmuan hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 328 Documents
 3   4   5   6   7 
Legal Review of Child Grooming as A Crime of Sexual Violence in Indonesia Luh Putu Vera Astri Pujayanti; Sopian; Herlina Sulaiman; Sahrul; Misno
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 03 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v2i03.252

Abstract

The phenomenon of sexual violence is an issue that is increasingly being discussed in Indonesia. Sexual violence can happen to anyone, both women and men, but most victims are women. Children are a group that is very vulnerable to sexual violence because children are always positioned as weak or powerless and have a high dependence on the adults around them. This is what makes children helpless when threatened not to tell what happened. In almost every case uncovered, the perpetrators are people close to the victims. One of the sexual violence that occurs in children is the rise of the child grooming phenomenon in Indonesia, a new form of crime. Child grooming in Indonesia, or sexual exploitation crimes against children using social media, is increasing because the demand for the global sex market is getting bigger. This research uses normative research, which is analytical descriptive through a Statute Approach, techniques through data source studies/data collection carried out by literature (secondary data). The results of this study indicate that child grooming is a practice carried out by adults to attract attention and manipulate minors for sexual purposes or other crimes. In Indonesia, grooming children has been made a crime of violence against children based on Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection.
Environmental Law Enforcement In Indonesia In Terms Of The Concept Of Sustainable Development Baren Sipayung; Indah Dwiprigitaningtias; Rahmat Joko Nugroho; Bartolomeus Bernard
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 03 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v2i03.253

Abstract

The breadth of Indonesian life includes space, the location of a country The ongoing transparency of the Republic of Indonesia Archipelago sovereignty, sovereign rights and under jurisdiction. That means the government is obliged to manage life including regulatory policies, use, maintenance, renewal, supervision and control of Indonesia's environmental coverage. Factor: So, the government acts as a barrier to check the operation environmental management. Government is a mechanism that establishes the guidelines for the institution's design and long-term care. The formulation of the problem in this study is how to implement Indonesian environmental law in light of the idea of sustainable development. Descriptive research is what has been done. The kind of study used in this article includes doctrinal and normative legal research. In conclusion, enforcing environmental laws effectively is essential to fulfilling Indonesia's sustainable development objectives. It is necessary to improve and improve existing laws, better coordination between institutions, and increase public awareness about the importance of the environment. The government and society must work together to achieve this goal and ensure that Indonesia can achieve sustainable development.
Legal Protection in Recovering Children from Victims of Sexual Violence Agus Thohawi
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 03 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v2i03.268

Abstract

Sexual violence against children is a social disaster that presents a serious problem that worries people in Indonesia. Sexual violence is a form of dangerous behavior that is carried out unilaterally and unintentionally by the victim through language, writing, symbols, gestures, or actions that have sexual meaning. Sexual violence against children can be in the form of cruelty to animals, rape, obscenity, and incest. Ideally, legal protection for child victims of various forms of sexual violence must be optimally achieved. According to the 1945 Constitution, the state has a legal obligation to guarantee children's rights to survival, growth, development and protection from violence and discrimination. The problem studied in this research is how legal protection is in recovering children from victims of sexual violence. This study uses descriptive-analytic legal research, the purpose of which is to provide an overview of the problem by processing and analyzing data to then obtain materials and problem-solving proposals. The conclusion of this study shows that legal protection in the recovery of children from sexual abuse is very important to ensure that children who experience sexual abuse get their rights and get the support and care they need to recover from this traumatic experience.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Diamond Game Mobile Legends Achmad Rijal; Irvan Iswandi; Ahmad Asrof Fitri
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 04 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v2i04.271

Abstract

Dengan semakin berkembangnya zaman, jual beli online saat ini tidak hanya mencakup jual beli barang keperluan sehari-hari saja, tetapi ada pula transaksi yang menjual belikan voucher game online salah satunya adalah berupa diamond dalam game Mobile Legends. Di Indonesia, peminat dari game online memiliki jumlah yang cukup besar diantaranya adalah game mobile Legend yang saat ini menjadi game terpopuler di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Transaksi Jual Beli voucher game (Diamond) Mobile Legends. Data yang digunakan adalah data primer, pengambilan data dengan metode dokumentasi dan wawancara. Terkait sumber data sekunder yang digunakan berupa dokumen-dokumen, buku, catatan dan karya tulis yang relevan dengan tema penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa transaksi jual beli Diamond Mobile Legends sama halnya dengan jual beli Online pada umumnya. Hanya saja yang menjadi objek nya berupa benda maya atau virtual, yaitu mata uang yang dapat digunakan di dalam game Mobile Legends. Dan ditinjau dari hukum islam jual beli ini dianggap sah karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dan tidak mengandung unsur penipuan.
Praktik Pembayaran Uang Muka Pada Sewa Menyewa Lapangan Futsal Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Pada Lapangan Futsal Siliwangi Haurgeulis) Moh Hasan Amrulloh; Irvan Iswandi
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 04 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v2i04.274

Abstract

Jurnal ini mengkaji mengenai Praktik Pembayaran Uang Muka pada Sewa Menyewa Lapangan Futsal Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus pada Lapangan Futsal Siliwangi). Pokok masalah yang pertama dari penelitian ini yaitu bagaimana praktik pembayaran uang muka pada sewa menyewa lapangan futsal. Pokok masalah yang kedua dari penelitian ini yaitu bagaimana praktik pembayaran uang muka pada sewa menyewa lapangan futsal ditinjau dari hukum Islam (Studi Kasus pada Lapangan Futsal Siliwangi Haurgeulis).Fokus dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana praktik pembayaran uang muka pada sewa menyewa lapangan futsal ditinjau dari hukum Islam. Metode yang dipakai dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan observasi. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai informasi dan data dengan cara datang langsung ke tempat yang diteliti dan juga menggunakan bantuan berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, catatan serta penelitian sebelumnya. Berdesakan hasil penelitian, pelaksanaan sewa-menyewa lapangan futsal, akad sewa menyewa dilakukan berdasarkan kerelaan tanpa adanya paksaan dari pihak pemilik ataupun pengelola lapangan futsal. Ditinjau dari hukum Islam, sewa menyewa lapangan futsal hukumnya sah karena sesuai dengan rukun dan syarat sewa menyewa. Hukum transaksi dengan uang muka boleh dilakukan karena tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
Praktik Pendistribusian Zakat Mal Ditinjau Berdasarkan Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada DKM Baitur Rahman Eramas 2000 Jakarta Timur) Rizal Mashudan Sabilillah; Irvan Iswandi
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 04 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v2i04.275

Abstract

Artikel ini berisi hasil penelitian mengenai praktik pendistribusian zakat mal ditinjau berdasarkan hukum positif dan hukum Islam (Studi kasus pada DKM Baitur Rahman Eramas 2000 Jakarta Timur). Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan manajemen kelembagaan zakat. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan sumbernya, data dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.  Penelitian ini mengambil data dari berbagai sumber, seperti wawancara secara langsung, dokumen-dokumen serta karya tulis yang relevan dengan tema penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan proses pendistribusian zakat mal DKM  Baitur Rahman Eramas 2000 menurut ketentuan dalam Pasal 25 dan 26  Peraturan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pendistribusian zakat, proses pendistribusian zakat mal DKM Baitur Rahman Eramas 2000 sudah sesuai dengan ketentuan. Sedangkan proses pendistribusian zakat mal berdasarkan rukun, syarat serta prinsip-prinsip ekonomi Islam telah memenuhi kriteria menurut syariat Islam.
Analisis Hukum Terhadap Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Bandar Bayu Kecamatan Kotarih Kabupaten Serdang Bedagai Rismanto Sipayung; Dani Sintara
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 04 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v2i04.286

Abstract

Perangkat desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi. Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Regulasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Kabupaten Serdang Bedagai diatur dalam Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 33 Tahun 2020. Terjadi pemberhentian perangkat desa di salah satu desa di Kecamatan Kotarih yaitu Desa Bandar Bayu setelah beberapa bulan Kepala Desa baru terpilih. Jenis penelitian ini adalah peneilitan yuridis normatif dan yuridis empiris.Teknik pengambilan sampel ini ditentukan dengan metode purposive sample yaitu penunjukan langsung dilakukan secara subjektif oleh peneliti. Data primer dan data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Desa Bandar Bayu Kecamatan Kotarih sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 33 Tahun 2020. Kurangnya pemahaman perangkat desa terhadap peraturan-peraturan terkait dengan payung hukum pemerintahan desa termasuk Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 33 Tahun 2020 merupakan kendala yang dihadapi kepala desa dalam memberhentikan perangkat desa yang melanggar larangan sebagai perangkat desa. Diperlukan Sosialisasi terhadap peraturan-peraturan yang baru terkait dengan perangkat desa agar tidak terjadi ketidakpahaman/kesalahpahaman terhadap muatan-muatan yang ada di dalamnya. Selain itu Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 33 Tahun 2020 sebaiknya dilakukan perubahan yaitu : penambahan pasal terkait sanksi administrasi tersendiri, penambahan klasifikasi unsur penyebab dari pemberhentian perangkat desa sementara salah satunya dikarenakan sanksi administrasi, bab pembinaan dan sanksi sebaiknya dibuat di bagian terakhir setelah bab pengangkatan dan pemberhentian, penambahan penekanan pasal pengisian kekosongan jabatan perangkat desa selama-lamanya 2 (dua) bulan melalui perekrutan calon perangkat desa sesuai pasal sebelumnya.
Analisis yuridis Hapusnya Kewenangan Jaksa Terhadap Permohonan Peninjauan Kembali (PK) Atas Putusan Bebas/Lepas Dari Segala Tuntutan Dalam Perkara Pidana di Indonesia Berdasarkan Putusan MK RI Nomor: 20/PUU-XXI/2023 Irwan Sapta Putra
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 04 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v2i04.287

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang Bagaimana dampak putusan MK Nomor: 20/PUU-XXI/2023 terhadap kewenangan jaksa dalam mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) dan Siapa yang berhak mengajukan PK dalam perkara pidana di Indonesia tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak putusan MK Nomor: 20/PUU-XXI/2023 terhadap kewenangan Jaksa dalam mengajukan peninjauan kembali. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus analisa. Analisa yuridis normatif. Adapun hasil penelitian ini adalah 1.bahwa kewenangan Jaksa dalam mengajukan PK berdasarkan Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755] bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 2. Mengajukan PK yang berhak adalah terpidana atau ahli warisnya.
Polemik Legalitas Pemecatan Hakim Konstitusi oleh Lembaga Pengusul: Tinjauan Kasus Pemecatan Hakim Aswanto dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Muhammad Fawwaz Farhan Farabi; Tanaya
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 04 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v2i04.291

Abstract

Sistem pemerintahan Indonesia terdiri dari tiga lembaga utama yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tiap lembaga memiliki fungsi dan kewenangannya masing-masing agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Prinsip negara hukum juga memerlukan adanya pengadilan yang independen dan tidak memihak, termasuk kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan bebas dari intervensi dan pengaruh kekuasaan lain. Proses pemilihan hakim Mahkamah Konstitusi (“MK”) dari ketiga cabang kekuasaan, yaitu DPR (legislatif), Presiden (eksekutif), dan Mahkamah Agung (yudikatif) bertujuan untuk memastikan integritas, independensi, dan kontrol yang tepat. Secara normatif, baik DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung tidak memiliki kewenangan untuk memecat Hakim MK yang telah diusulkan secara sepihak. Namun, pada 29 September 2022, DPR mencopot Hakim Aswanto dari MK dengan pertimbangan yang tidak dibenarkan konstitusi. Hal ini dapat merusak independensi peradilan dan tidak mencerminkan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis polemik legalitas pemecatan Hakim Aswanto dan implikasinya terhadap kemandirian kekuasaan kehakiman di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang mengacu pada bahan kepustakaan (library research) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencopotan Aswanto tidak sesuai dengan pasal 23 ayat (4) UU MK dan pemerintah harus memastikan bahwa segala keputusan MK didasarkan pada hukum dan konstitusi, bukan kepentingan politik atau kekuasaan. Sebagai "guardian of constitution", MK merupakan roh dari negara hukum dan eksistensi kemerdekaan kekuasaan kehakiman menjadi sangat penting.
The Role of Halal Ecosystem Goods in The Horn of Africa (HOA) Samsam Ismail Hassan
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 04 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v2i04.294

Abstract

The Horn of Africa (HoA) is a region with diverse cultures and traditions, and a significant Muslim population. Halal ecosystem goods have the potential to accelerate economic growth and improve the quality of life for individuals and communities in the region. This qualitative research paper aims to explore the adaptability and effectiveness of halal ecosystem goods in the HoA region, and their implications for economic growth. The study will utilize qualitative methods such as literature reviews, document analysis, and in-depth interviews with key stakeholders. The research will uncover the factors that contribute to the growth of halal ecosystem goods in the region, including their adaptability to local contexts, effectiveness in meeting consumer demand, and impact on the quality of life for individuals and communities. The findings will also identify challenges and opportunities for further development of halal ecosystem goods in the region, and provide recommendations for policymakers, businesses, and other stakeholders to foster sustainable economic growth through halal economies.

Page 5 of 33 | Total Record : 328

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 03 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 02 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 01 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 03 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 02 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 01 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 12 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 11 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 10 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 09 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 08 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 07 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 06 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 05 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 04 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 03 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 02 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 01 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 1 No 02 (2022): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 1 No 01 (2022): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains More Issue