cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
AGUNG ZULFIKRI
Contact Email
agung.zulfikri@westscience-press.com
Phone
+6282115575700
Journal Mail Official
info@westscience-press.com
Editorial Address
Grand Slipi Tower, level 42 Unit G-H Jl. S Parman Kav 22-24, RT. 01 RW. 04 Kel. Palmerah Kec. Palmerah Jakarta Barat 11480
Location
Kota adm. jakarta barat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Published by Westscience Press
ISSN : 29861373     EISSN : 29642620     DOI : https://doi.org/10.58812/jhhws
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains adalah jurnal national yang menerbitkan naskah-naskah di bidang Hukum dan hak asasi manusia. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains akan menjadi publikasi ilmiah terkemuka di Indonesia yang berfokus pada studi hukum dan hak asasi manusia. Ini mencakup analisis berorientasi hak, debat hukum dan kebijakan, studi kasus dan temuan empiris lainnya yang terkait dengan hak asasi manusia dan kebebasan, pandangan teoretis tentang hak asasi manusia, dan beragam metode dalam studi hak asasi manusia. Ini menyambut baik studi dari berbagai disiplin ilmu dan pendekatan yang meningkatkan kesadaran terhadap kelompok minoritas yang terpinggirkan dan kurang terwakili di Indonesia dan sekitarnya. Semua kebijakan dan proses editorial/peninjauan berkomitmen terhadap inklusivitas. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains (JHHWS) adalah jurnal akses terbuka yang bertujuan untuk menawarkan platform akademik Nasional untuk penelitian hukum di berbagai kebijakan pemerintahan, khususnya di negara berkembang dan Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains berfungsi sebagai arena interdisipliner untuk diskusi dan analisis akademik pada isu-isu hak asasi manusia. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains terutama berfokus pada isu-isu yang berkaitan dengan hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara dan administrasi, hukum lembaga adat, hukum fikih agama, hukum rezim nasional, tata kelola pluralisme hukum, hak buruh dan migran, hak politik, kebebasan beragama, perawatan kesehatan, hak minoritas , hak atas tanah, hak ulayat, hak sosial, hak budaya, hak pendidikan, dan berbagai isu HAM tambahan di wilayah dan daerah lain yang terkait dengan isu kontemporer dalam keilmuan hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 328 Documents
 2   3   4   5   6 
Akibat Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah dalam Kaitannya Dengan Sistem Pendidikan Nasional (Studi Kasus Polres Serdang Bedagai) Elisyah; Dani Sintara
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 02 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (407.962 KB) | DOI: 10.58812/jhhws.v2i02.208

Abstract

Akibat Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah dalam Kaitannya Dengan Sistem Pendidikan Nasional (Studi Kasus Polres Serdang Bedagai). Rumusan masalah Bagaimana akibat hukum terhadap pemalsuan ijazah dalam kaitannya dengan sistem pendidikan Nasional. Hambatan – hambatan apa yang dihadapi oleh penyidik Kepolisian dalam pengungkapan penggunaan ijazah palsu. Solusi apa yang dilakukan penyidik kepolisian dalam menghadapi hambatan pengungkapan tindak pidana penggunaan ijazah palsu. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk melihat akibat hukum terhadap pemalsuan ijazah dalam kaitannya dengan sistem pendidikan Nasional. Untuk melihat hambatan – hambatan apa yang dihadapi oleh penyidik Kepolisian dalam pengungkapan penggunaan ijazah palsu. Untuk melihat solusi apa yang dilakukan penyidik kepolisian dalam menghadapi hambatan penggunaan tindak pidana penggunaan ijazah palsu. Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Adapun tempat penelitian ini di laksanakan pada Kantor Kepolisian Resort Kabupaten Serdang Bedagai yang beralamat di Jalan Negara No. 60 Sei Rampah. Hasil dan Pembahasan penelitian Menyatakan Terdakwa Suhardi tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan Ijazah Yang Terbukti Palsu”, Hambatan yang ditemukan pihak kepolisian di kalangan masyarakat juga tidak faham akan adanya ijazah Palsu bahkan untuk membedakan yang asli dan palsu dikarenakan tidak adanya alat pendeteksi maka pelanggaran tersebut berjalan. Dan solusi yang bisa dipergunakan pihak kepolisian adalah mengetahui atau mendeteksi palsu atau tidaknya suatu surat palsu yaitu dapat dilihat dari stempel, tanda tangan, beserta kertas atau dokumen surat tersebut karena masing-masing stempel memiliki tekstur yang berbeda walaupun tulisan dan gambar sama.
Kedudukan Visium et Repertum Sebagai Alat Bukti Terhadap Tindakan Pidana Pemerkosaan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai) Khoirunnisa; Dani Sintara
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 02 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (457.477 KB) | DOI: 10.58812/jhhws.v2i02.209

Abstract

Judul penelitian; “Kedudukan Visium et Repertum Sebagai Alat Bukti Terhadap Tindakan Pidana Pemerkosaan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai)”. Rumusan Masalah: Bagaimana kedudukan Visum Et Repertum sebagai alat bukti dalam perkara pidana Perkosaan? Hambatan apa yang di hadapi oleh penutut umum dalam menetapkan Visum Et Repertum sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana perkosaan? Bagaimana Solusi hukum yang dilakukan dalam mengatasi hambatan terhadap penetapan Visum Et Repertum sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana perkosaan.? Penelitian ini bertujuan untuk: Untuk mengetahui bagaimana kedudukan Visum Et Repertum sebagai alat bukti dalam perkara pidana Perkosaan. Untuk mengetahui hambatan apa yang di hadapi oleh penutut umum dalam menetapkan Visum Et Repertum sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana perkosaan Untuk mengetahui bagaimana Solusi hukum yang dilakukan dalam mengatasi hambatan terhadap penetapan Visum Et Repertum sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana perkosaan. Jenis Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Hasil Penelitian bahwa Kedudukan Visum Et Repertum sebagai alat bukti dalam perkara pidana Perkosaan. Dapat dibuktikan pada Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2021/PN Srh. Dan terdapat Hambatan Jaksa Penuntut umum, solusi yang diambil mengatasi hambatan tersebut adalah dengan mencari dan menemukan alat bukti tambahan.
Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Negara Hukum Dan Demokrasi Jaidun
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 1 No 02 (2022): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (346.473 KB)

Abstract

Manusia pada hakekatnya ketika diberi kesempatan untuk berkuasa ingin terus berkuasa dan mempertahankan kekuasaan, bila perlu menggunakan segala macam cara, termasuk melakukan demonstrasi mendesak lembaga negara pemegang kekuasaan untuk melakukan perubahan terhadap rumusan norma dalam undang-undang. dalam rangka perpanjangan masa jabatan. Ribuan kepala desa menggelar unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), di mana para kepala desa menuntut perpanjangan masa jabatan enam tahun sebelumnya menjadi sembilan tahun dan meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengubah rumusan norma yang mengatur masa jabatan kepala desa sebagaimana diatur dalam UU Desa. Keinginan kepala desa untuk memperpanjang masa jabatannya merupakan tindakan yang tidak biasa dalam sistem negara hukum dan demokrasi. Meskipun secara hukum dan politik perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat dilakukan melalui musyawarah para pemangku kepentingan, namun hal tersebut tidak mencerminkan prinsip negara hukum dan kehidupan demokrasi.
Urgensi Pembentukan Hukum Fintech Untuk Memberi Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Dalam Pinjaman Online Diva Salasa Anastasia
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 02 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (414.416 KB) | DOI: 10.58812/jhhws.v2i02.227

Abstract

Industri Financial Technology atau Fintech dinilai berpotensi membantu pemulihan ekonomi di masa pandemi virus corona. Perkembangan teknologi yang pesat telah meningkatkan penggunaan Fintech yang membuat transaksi keuangan menjadi lebih mudah bagi masyarakat. Bahkan di masa pandemi COVID-19, penggunaan Fintech semakin meningkat karena masyarakat lebih mengandalkan transaksi elektronik daripada transaksi offline. Namun, Fintech sering disalahgunakan oleh beberapa orang yang tidak bertanggung jawab. Sudah beberapa kali terjadi kejadian dimana ada korban pinjaman (pinjaman) Online yang sering membebankan bunga berkali-kali lipat dari uang yang semula dipinjamkan. Oleh karena itu, urgensi pembentukan undang-undang Fintech yang mengatur perlindungan, khususnya bagi konsumen dan penyedia jasa, dinilai sangat krusial. Saat ini peraturan yang mengatur keamanan pengguna antara lain peraturan OJK no. 77/PJOK.01/2016 dan PBI No.19/12/PBI/2017. Dalam hal ini, pemerintah harus mempercepat pembentukan payung hukum untuk keberlangsungan dan kemajuan sistem Fintech di Indonesia.
Kebijakan Pemerintah Dalam Pemanfaatan Pajak Berganda Rokok Sebagai Pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional Sardjana Orba Manullang; Titin Samsudin; Yessy Kusumadewi; Louisa Yesami Krisnalita; Mutiarany
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 02 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (380.767 KB) | DOI: 10.58812/jhhws.v2i02.231

Abstract

Cukai rokok memiliki peran penting dalam meningkatkan pundi-pundi kekayaan negara. Mengingat negara membutuhkan dana untuk pembangunan infrastruktur. Bahkan Pemerintah Provinsi berhak memungut pajak dari cukai rokok berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf e yang menyebutkan bahwa Pajak Rokok merupakan salah satu dari lima jenis pajak yang dapat dipungut oleh Pemerintah Provinsi. Berdasarkan Pasal 29, Tarif Pajak Rokok yang dapat ditarik oleh Pemerintah Provinsi hanya sebesar 10% dari Cukai Rokok. Penulis menggunakan metode yuridis normatif untuk dapat menjawab implementasi kebijakan pemerintah dalam penggunaan pajak berganda dalam pembayaran jaminan kesehatan nasional dan dampak kebijakan penggunaan cukai rokok dalam pembayaran jaminan kesehatan Nasional. dinilai oleh pajak sebagai fungsi reguler. Penggunaan pungutan rokok untuk dana kesehatan termasuk dalam pajak berganda, yaitu pajak rokok yang menjadi kewenangan pungutan pemerintah daerah dan cukai rokok yang menjadi kewenangan pungutan pemerintah pusat. Namun mengingat BPJS mengalami defisit, maka melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Daerah untuk mendukung penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan melalui iuran pajak rokok sebagai bagian dari hak masing-masing daerah/ provinsi. / kabupaten/ kota sebesar 75% dari 50%. pajak rokok yang diterima.
Tinjauan Implementasi Pajak Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Henry Kristian Siburian; Muhammad Subandi; Arief Fahmi Lubis; Indawati; Dasep Supriatna
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 02 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (386.988 KB) | DOI: 10.58812/jhhws.v2i02.232

Abstract

Pajak merupakan salah satu instrumen ekonomi suatu negara. Mayoritas pajak sebagai sumber pendapatan nasional melebihi lima puluh persen pendapatan Nasional. Ketika suatu negara memiliki pendapatan pajak yang lebih besar, misalnya, itu dapat menciptakan lebih banyak pekerjaan, mengurangi pengangguran, dan menyediakan pendidikan dan perawatan kesehatan yang lebih baik. Selain instrumen yang cocok untuk distribusi pendapatan. Saat ini dalam perekonomian, masalah yang paling signifikan adalah distribusi pendapatan. Dimana yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Ketika pajak menjadi alat untuk mengurangi ketimpangan pendapatan, baik yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat maupun tidak, pemerintah menjalankan berbagai program dan paket stimulus, termasuk perpajakan. Beberapa kebijakan di sektor perpajakan antara lain berupa pemberian insentif bagi pekerja di sektor yang terdampak langsung oleh pandemi melalui fasilitas pajak DTP PPh 21, penurunan tarif PPh Badan, pembebasan PPh 22 Impor, pembebasan pajak impor alat kesehatan dan vaksin. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (Library research), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan seperti buku, majalah, dokumen, internet, Penelitian kepustakaan murni yang terkait dengan obyek penelitian ataupun dalam kaitannya dengan hal ini. Menurut temuan penelitian ini, peran pajak belum menjawab atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Misalnya, masih banyak jalan yang rusak dan belum diperbaiki, serta fasilitas jembatan yang masih kurang. Akibatnya, distribusi barang terhambat sehingga menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
The Law Enforcement of Corruption Crime Abuse of Hospital Medical Devices by State Civil Apparatus Muh. Rafly Nurfaizy; H. M. Said Karim
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 03 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v2i03.235

Abstract

This study aims to determine (1) the Corruption Criminal Law Policy on the Misuse of Hospital Medical Devices by State Civil Apparatuses. (2) The role of the government in prosecuting corruption crimes involving the misuse of hospital medical devices carried out by state civil apparatus. The preparation of this thesis uses an empirical legal approach, in which the author looks at law in its real sense and examines how the law works in society. With this research, it is concluded that: The role of criminal law in dealing with criminal acts of Corruption in the form of abuse of hospital medical devices committed by the state apparatus is contained in Articles 8, 9, 10, 11, 12, 12B, and Article 23 of the Corruption Law (which adopted Articles 421, 422, 429, and Article 430 of the Criminal Code). Corruption for civil servants and state administrators is a criminal act that can only be committed by people qualified as civil servants or state administrators. The role of law enforcers in the enforcement of corruption crimes in the abuse of hospital medical devices begins with the submission of reports originating from individuals, community organizations and non-governmental organizations, state institutions and government institutions, and information reports from the internal police, which an investigation process will then carry out with the assistance of the police and the Attorney General's Office. If the case file submitted by the investigator is deemed complete and the public prosecutor can prosecute the case, then the public prosecutor makes an indictment.
Tinjauan Prinsip Konstitusionalisme dalam Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen dan Wacana Perubahannya Mario Agritama S W Madjid; Muh. Ilham Akbar
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 03 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v2i03.239

Abstract

Upaya untuk meneguhkan prinsip-prinsip pembatasan kekuasaan negara di dalam UUD 1945 mengalami dinamika yang begitu 101problem. Tujuan dari konstitusi untuk membatasi kekuasaan negara cenderung disalahgunakan dan jauh menyimpang dari tujuan keberadaan konstitusi. Sadar akan berbagai kelemahan yang terdapat dalam rumusan UUD 1945 sebelum amandemen, pada tahun 1999 MPR mulai melakukan amandemen terhadap UUD hingga tahun 2002 sebanyak 4 kali. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana perwujudan dari paham konstitusionalisme dari hasil amandemen UUD 1945 serta berbagai wacana amandemen UUD 1945 dalam beberapa waktu belakangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sebagian besar prinsip konstitusionalisme sudah tertuang dalam UUD 1945 hasil amandemen, namun belum sepenuhnya sempurna. Sedangkan, wacana amandemen konstitusi yang mengemuka di publik belakangan ini secara seimbang mengarah pada penguatan dan pelemahan prinsip konstitusionalisme.
Childfree is a form of desecration of the purpose of Marriage Titin Samsudin; Yessy Kusumadewi; Mutiarany; Louisa Yesami Krisnalita; Verawati Br Tompul
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 03 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v2i03.247

Abstract

Childfree" refers to a person's decision not to have children and to live without parental responsibilities. This concept is becoming increasingly common today, especially in developed countries where women are increasingly working and have opportunities to pursue their careers and personal interests. However, the decision to live "calmly childfree" is often considered controversial and can tarnish the purpose of Marriage. This study used a qualitative and desk study approach using secondary data from books, literature proceedings & journals, which were analyzed through a descriptive system. The results of this study show that the childfree phenomenon is the choice of a couple who decides not to have children, either for personal reasons or for environmental considerations. Couples who choose to live child-free usually have carefully considered their decision regarding finances, health, and their life goals. This contradicts Law no. 1 of 1974 concerning Marriage as the legal basis for regulating marriage procedures in Indonesia. The law emphasizes that the primary purpose of Marriage is to form a family and create offspring.
Limits of the Concept of Fair Use in Law number 28 of 2014 concerning Copyright Sardjana Orba Manullang; Mutiarany; Louisa Yesami Krisnalita; Yessy Kusumadewi; Verawati Br Tompul
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 03 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v2i03.251

Abstract

As social beings, people frequently run into intellectual property issues in their relationships. God created humans as complex beings with a variety of needs in order to function. The ingredients required by humans to sustain physiological and psychological equilibrium, which attempts to maintain life and health, are also basic human requirements. There are a number of things that might lead to copyright infringement in Indonesia, from lax government regulations to a lack of public understanding of the value of copyright and the protection of intellectual property rights. However, because of the fair use doctrine, copyright is not entirely controlled by the inventor or copyright holders. The Fair Use Limit Concept in Law Number 28 of 2014 Concerning Copyright is the formulation of the problem in this study, which seeks to determine how far the Fair Use Limit Concept is in Law Number 28 of 2014 Concerning Copyright, the methodology utilized in This study employs a type of normative research that involves reading reviews of secondary sources of information. This study also takes into account and examines copyright laws and regulations. The study's findings demonstrate that Indonesia's fair use laws are appropriately evaluated by the presence of the author's name or the use's noncommercial intent. In Indonesia, fair use laws give more people the chance to work and develop their creativity by utilizing the works of others. This is consistent with the essence of copyright, which requires that individuals produce specific works, which in this instance can be accomplished through the modification of other individuals' copyrighted works.

Page 4 of 33 | Total Record : 328

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 03 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 02 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 01 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 03 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 02 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 01 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 12 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 11 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 10 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 09 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 08 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 07 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 06 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 05 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 04 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 03 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 02 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 01 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 1 No 02 (2022): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 1 No 01 (2022): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains More Issue