cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
AGUNG ZULFIKRI
Contact Email
agung.zulfikri@westscience-press.com
Phone
+6282115575700
Journal Mail Official
info@westscience-press.com
Editorial Address
Grand Slipi Tower, level 42 Unit G-H Jl. S Parman Kav 22-24, RT. 01 RW. 04 Kel. Palmerah Kec. Palmerah Jakarta Barat 11480
Location
Kota adm. jakarta barat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Published by Westscience Press
ISSN : 29861373     EISSN : 29642620     DOI : https://doi.org/10.58812/jhhws
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains adalah jurnal national yang menerbitkan naskah-naskah di bidang Hukum dan hak asasi manusia. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains akan menjadi publikasi ilmiah terkemuka di Indonesia yang berfokus pada studi hukum dan hak asasi manusia. Ini mencakup analisis berorientasi hak, debat hukum dan kebijakan, studi kasus dan temuan empiris lainnya yang terkait dengan hak asasi manusia dan kebebasan, pandangan teoretis tentang hak asasi manusia, dan beragam metode dalam studi hak asasi manusia. Ini menyambut baik studi dari berbagai disiplin ilmu dan pendekatan yang meningkatkan kesadaran terhadap kelompok minoritas yang terpinggirkan dan kurang terwakili di Indonesia dan sekitarnya. Semua kebijakan dan proses editorial/peninjauan berkomitmen terhadap inklusivitas. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains (JHHWS) adalah jurnal akses terbuka yang bertujuan untuk menawarkan platform akademik Nasional untuk penelitian hukum di berbagai kebijakan pemerintahan, khususnya di negara berkembang dan Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains berfungsi sebagai arena interdisipliner untuk diskusi dan analisis akademik pada isu-isu hak asasi manusia. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains terutama berfokus pada isu-isu yang berkaitan dengan hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara dan administrasi, hukum lembaga adat, hukum fikih agama, hukum rezim nasional, tata kelola pluralisme hukum, hak buruh dan migran, hak politik, kebebasan beragama, perawatan kesehatan, hak minoritas , hak atas tanah, hak ulayat, hak sosial, hak budaya, hak pendidikan, dan berbagai isu HAM tambahan di wilayah dan daerah lain yang terkait dengan isu kontemporer dalam keilmuan hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 328 Documents
 20   21   22   23   24 
Analisis Komparatif Sistem Perlindungan Hak Cipta dengan Studi Kasus Lembaga Kolektif Manajemen Nasional (LKMN) di Indonesia dan Korea Music Copyright Association (KOMCA) Sidik Permana; Muhammad Salman Alfarizi; Tanzil Whijaya Irianto
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 01 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v4i01.1960

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah menghadirkan tantangan baru dalam perlindungan hak cipta, khususnya untuk karya digital seperti musik, video, dan aplikasi. Artikel ini menganalisis sistem perlindungan hak cipta di Indonesia dan Korea Selatan melalui pendekatan komparatif. Di Indonesia, perlindungan hak cipta diatur melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yang mendirikan Lembaga Kolektif Manajemen Nasional (LKMN) untuk mengelola royalti. Namun, tantangan berupa rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sumber daya, dan koordinasi yang kurang masih menjadi hambatan. Sebaliknya, Korea Selatan memiliki pendekatan yang lebih efektif melalui Korea Music Copyright Association (KOMCA), sebuah organisasi nirlaba yang dikelola oleh pemegang hak cipta itu sendiri. KOMCA secara aktif melisensikan karya, mendistribusikan royalti, dan meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya perlindungan hak cipta. Perbandingan ini menunjukkan bahwa sistem hukum yang lebih terstruktur, seperti di Korea Selatan, dapat menjadi model untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hak cipta di Indonesia. Reformasi hukum, edukasi masyarakat, dan kerja sama internasional diidentifikasi sebagai langkah strategis untuk meningkatkan perlindungan hak cipta di era digital.
Kepastian Hukum dalam Perlindungan Merek Terkenal: Studi atas Implementasi Perjanjian Internasional di Indonesia Azka Alfafa; Dewa Putra Pratama; Muhammad Thoriq
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 01 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v4i01.1964

Abstract

Ada sejumlah perspektif yang berbeda dalam hal memutuskan apakah suatu merek adalah merek dagang atau bukan. Perspektif semacam itu menyulitkan pihak berwenang untuk menentukan apa itu merek terkenal. Merek dagang terkenal adalah salah satu hak kekayaan intelektual yang berhak atas perlindungan. Kejelasan hukum diperlukan untuk jenis perlindungan ini. World Intellectual Property Organization (WIPO) berinisiatif membuat perjanjian internasional, antara lain Paris Convention for the Protection of Industrial Property, Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (1995), dan Trademark Law Treaty, guna memberikan kepastian hukum. Indonesia yang merupakan anggota World Intellectual Property Organization (WIPO) telah meratifikasi beberapa perjanjian internasional. Perjanjian-perjanjian internasional ini juga berfungsi sebagai dasar bagi hukum kekayaan intelektual Indonesia, yang mencakup merek-merek terkenal. Di Indonesia, satu-satunya cara untuk mencapai kepastian hukum untuk merek terkenal adalah melalui undang-undang dan putusan. Peraturan mengenai merek terkenal dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016. Pada kenyataannya, undang-undang dan putusan di Indonesia tidak cukup untuk menangani masalah yang melibatkan merek terkenal.
Analisis Pelanggaran Hak Cipta dalam Eksploitasi Konten Digital Berbayar Keysa Novera Aliana; Diva Juliana Syafitra; Putri Maida Sari
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 01 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v4i01.1974

Abstract

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah berbagai aspek kehidupan, dengan teknologi internet yang berperan penting dalam memperkenalkan masyarakat pada era digital. Kemajuan ini tentu saja memengaruhi kerangka hukum, khususnya yang terkait dengan hak cipta. Hak cipta yang secara tradisional bersifat konkret kini dapat didigitalkan atau digunakan untuk menciptakan karya berhak cipta digital. Maraknya platform streaming berbayar telah merevolusi industri hiburan dengan memungkinkan konsumen mengakses beragam konten kapan pun dan di mana pun. Namun, kemudahan ini juga menyebabkan maraknya pelanggaran hak cipta. Penelitian ini berfokus pada analisis isu-isu seputar pelanggaran hak cipta dalam konteks eksploitasi konten digital berbayar di era streaming. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang memandang hukum sebagai hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau sebagai seperangkat aturan yang mengarahkan perilaku manusia yang dianggap tepat. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) berfungsi sebagai landasan hukum untuk perlindungan hak cipta. Pasal 4 undang-undang ini secara tegas menyatakan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif yang secara otomatis diberikan kepada pencipta, dengan menganut asas deklaratif, sejak suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk konkret.
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) Atas Karya Seni Digital di Indonesia Syahid Akbar; Ayu Sridevina Fasha; Intan Khairani
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 01 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v4i01.1976

Abstract

Perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) atas karya seni digital di Indonesia menjadi isu yang semakin penting di era digital saat ini. Karya seni digital, yang semakin banyak diciptakan dan dipublikasikan melalui berbagai platform digital, menghadapi ancaman pelanggaran hak cipta yang signifikan. Pencurian dan penyalahgunaan karya seni digital, seperti yang dialami oleh seniman digital Ahmad Nusyirwan, menggambarkan betapa rapuhnya perlindungan terhadap hak cipta di ruang digital. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis sistem perlindungan hukum HaKI di Indonesia terhadap karya seni digital, dengan fokus pada penerapan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi para seniman dalam mempertahankan hak eksklusif atas karya mereka, serta pentingnya edukasi mengenai HaKI di masyarakat. Jurnal ini memberikan wawasan tentang bagaimana hukum Indonesia mengatur perlindungan terhadap karya seni digital. Diharapkan, artikel ini dapat berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman dan perlindungan HaKI di kalangan pelaku seni dan masyarakat umum, serta menciptakan ekosistem yang lebih adil bagi para pencipta karya seni di Indonesia.
Dimensi Hukum Pidana Dalam Kejahatan Berlapis: Telaah Kasus Penembakan dan Penadahan Oleh Oknum TNI AL Muhamad Rizki Abdul Malik
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 01 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v4i01.2057

Abstract

Kejahatan berlapis adalah jenis tindak pidana yang melibatkan lebih dari satu pelanggaran hukum dalam satu rangkaian kejadian. Karena itu, pertanggungjawaban hukum dan yurisdiksi peradilan menjadi rumit. Fokus penelitian ini adalah mengevaluasi aspek hukum pidana dari kasus penembakan dan penadahan yang dilakukan oleh individu di TNI AL. Ini melakukan ini dengan memeriksa peraturan hukum yang berlaku dan konsekuensi yuridisnya. Ketentuan yang terkandung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama Pasal 338 tentang pembunuhan, Pasal 340 tentang pembunuhan berencana, dan Pasal 480 yang mengatur tindak pidana penadahan, dapat digunakan untuk memeriksa kasus ini dari sudut pandang hukum pidana nasional. Selain itu, Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) mengatur pelanggaran yang dilakukan oleh anggota militer dalam kaitannya dengan tugas dan kewajiban mereka. Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer memberi peradilan otoritas untuk mengadili anggota militer yang melakukan tindak pidana. Peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk hukum militer dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus ini menghadapi dilema penegakan hukum antara yurisdiksi peradilan militer dan peradilan umum karena kejahatan berlapis. Selain itu, elemen yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang oleh aparat menambah kompleksitas kasus tersebut. Oleh karena itu, institusi penegak hukum harus bekerja sama untuk memastikan penerapan hukum yang adil dan transparan dalam kasus yang melibatkan anggota militer.
Hukum Perlindungan Konsumen dan Etika Bisnis di Era Teknologi Kecerdasan Buatan: Perlindungan Pengguna dan Tanggung Jawab Perusahaan Heriyanto, Heri; Sahrul, Sahrul; Putri, Vina Karina
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 09 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v2i09.674

Abstract

Kemunculan teknologi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) telah mengantarkan era transformatif bagi bisnis di seluruh dunia, menghadirkan peluang dan tantangan yang tak tertandingi. Dalam konteks Indonesia, negara dengan perekonomian yang berkembang pesat, penelitian ini mengeksplorasi interaksi antara Hukum Perlindungan Konsumen, Etika Bisnis, dan ranah AI yang sedang berkembang. Melalui lensa multidisiplin, penelitian ini meneliti kerangka hukum yang ada, pertimbangan etika, dan tanggung jawab perusahaan yang terkait dengan teknologi AI. Dengan menggunakan pendekatan metode campuran, termasuk analisis hukum, wawancara kualitatif, dan survei, penelitian ini bertujuan untuk mengajukan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan pengguna dan tanggung jawab perusahaan dalam lanskap AI di Indonesia. Temuan ini berkontribusi pada wacana global tentang penyelarasan dimensi hukum, etika, dan perusahaan di era AI.
Analisis Pembajakan Buku Elektronik dan Non Elektronik di Indonesia Implikasi Hukum dan Upaya Perlindungan Hak Cipta Putri, Putri; Ramdani, M Paisal; Awaliyah, Syeila; Maulani, Nisa
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 02 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v4i02.1935

Abstract

Kemajuan teknologi telah memberikan kemudahan dalam distribusi dan aksesibilitas buku, tetapi juga memicu peningkatan pembajakan, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap pembajakan buku di Indonesia, yang menjadi salah satu pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terbesar di dunia. Berdasarkan pendekatan sosiolegal, penelitian ini mengulas efektivitas regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, dalam menangani pembajakan buku elektronik. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun terdapat perlindungan preventif dan represif, kelemahan dalam penegakan hukum dan kurangnya kesadaran masyarakat menjadi hambatan utama. Dampak pembajakan meliputi kerugian ekonomi bagi penerbit dan penulis, serta penurunan minat untuk menciptakan karya baru. Kesimpulan menunjukkan perlunya sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat untuk memperkuat penegakan hukum, meningkatkan kesadaran, serta menyediakan alternatif legal yang terjangkau bagi konsumen. Dengan begitu, diharapkan pembajakan dapat diminimalkan dan ekosistem kreatif di Indonesia dapat berkembang secara berkelanjutan.
Peran Undang-Undang Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti Bagi Pekerja Kreatif di Industri Perfilman Indonesia Maharani, Fauziah; Rizky, Dinda; Polmanuel Simbolon, Amos Arthacerses
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 02 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v4i02.1968

Abstract

Di Indonesia, sengketa royalti akibat pelanggaran hak cipta diatur melalui hukum perdata, yang memungkinkan pihak yang dirugikan untuk menggugat pelaku pelanggaran hukum. Kerugian yang timbul kepada pemilik hak cipta yang mengakibatkan hilangnya pendapatan mereka atas royalti, terutama karena tindakan ilegal seperti pembajakan film. Untuk melindungi kepentingan mereka, pemegang hak cipta berhak menuntut ganti rugi dan menghentikan distribusi barang bajakan. Selain itu, undang-undang membentuk lembaga manajemen kolektif guna mengelola dan melindungi royalti secara lebih efektif. Namun, maraknya pembajakan daring mengindikasikan bahwa diperlukan penegakan hukum yang lebih kuat, pemblokiran situs web ilegal, serta kolaborasi antar sektor untuk melindungi para pekerja kreatif. Pelanggaran hak cipta di industri perfilman, seperti pembajakan melalui situs web, menyebabkan hilangnya royalti bagi pemegang hak ekonomi. Dengan mengajukan gugatan terhadap pelaku pelanggaran hukum, sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum perdata. Hak cipta memberikan kepada pencipta hak moral dan finansial, termasuk kendali atas karya mereka serta hak untuk memperoleh kompensasi atas hasil karya tersebut. Pemerintah membentuk organisasi manajemen kolektif untuk mengelola dan mengawasi pembayaran royalti. Namun, perlindungan ini dinilai belum efektif karena praktik pembajakan masih terus berlangsung. Keberlanjutan industri kreatif sangat bergantung pada penegakan hukum yang tegas, upaya pencegahan yang efektif, serta dukungan masyarakat untuk beralih ke platform yang legal.
Hak Kekayaan Intelektual Dalam Pendidikan: Kajian Literatur Tentang Perlindungan Karya Ilmiah Alkautsar, Ryan Ramdan; Rifaldi, Hari; Islamiah, Arrisa Nur; Nur Islamiah, Arrisa
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 02 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v4i02.1969

Abstract

Perlindungan karya ilmiah dalam pendidikan sangat penting untuk menjaga integritas dan orisinalitas hasil penelitian. Karya ilmiah seperti skripsi, tesis, dan artikel akademik dilindungi oleh hak cipta, yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mengontrol penggunaan dan distribusi karya mereka. Ini membantu mencegah plagiarisme dan penyalahgunaan, yang dapat merugikan reputasi penulis dan institusi pendidikan. Selain itu, hak moral memastikan pengakuan nama penulis, sementara hak ekonomi memberikan imbalan finansial melalui royalti. Regulasi di Indonesia, termasuk Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Menteri Pendidikan, mendukung perlindungan HAKI bagi akademisi. Dengan meningkatkan kesadaran akan HAKI, diharapkan dapat tercipta budaya akademik yang lebih sehat dan produktif.
Analisis Terhadap Karya Cipta Lagu yang Mengandung Unsur yang Bertentangan dengan Moralitas Cahya Sundawan, Ryan; Sundawan, Ryan Cahya; Reswara, Tsani; Ruhiyat, Viransyah
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 02 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v4i02.1975

Abstract

Penelitian ini membahas terkait dilema antara perlindungan hukum terhadap karya cipta lagu sebagai objek Hak Kekayaan Intelektual dengan pentingnya menjaga norma kesusilaan, moral, serta nilai sosial masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pengakuan hak cipta bersifat deklaratif tanpa memerlukan pendaftaran resmi. Mekanisme ini memudahkan perlindungan karya, namun juga memberikan peluang bagi terciptanya lagu dengan konten vulgar, seperti lagu “Ratna Anjink” oleh Lil Salmonela yang menimbulkan kontroversi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis perlindungan hak cipta dalam konteks norma sosial dan moralitas. Hasil penelitian menunjukan bahwa Undang-Undang Hak cipta tidak mengatur secara eksplisit pembatasan konten berdasarkan moralitas, sehingga menciptakan ketegangan antara kebebasan berekspresi dan kebutuhan menjaga nilai-nilai sosial. Dalam konteks hukum internasional, Konvenan Internasional Hak-Hak sipil dan politik (ICCPR) menjamin kebebasan berekspresi, akan tetapi tetap memberikan pembatasan untuk melindungi moral umum dan ketertiban sosial. Maka daripada itu dibutuhkan regulasi yang lebih proporsional untuk mengintegrasikan perlindungan hak cipta dengan penegakan norma sosial dan moralitas, guna memastikan bahwa karya seni tidak hanya melindungi hak pencipta tetapi juga berdampak positif bagi masyarakat.

Page 22 of 33 | Total Record : 328

 20   21   22   23   24 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 03 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 02 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 01 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 03 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 02 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 01 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 12 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 11 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 10 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 09 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 08 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 07 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 06 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 05 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 04 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 03 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 02 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 01 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 1 No 02 (2022): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 1 No 01 (2022): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains More Issue