cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
AGUNG ZULFIKRI
Contact Email
agung.zulfikri@westscience-press.com
Phone
+6282115575700
Journal Mail Official
info@westscience-press.com
Editorial Address
Grand Slipi Tower, level 42 Unit G-H Jl. S Parman Kav 22-24, RT. 01 RW. 04 Kel. Palmerah Kec. Palmerah Jakarta Barat 11480
Location
Kota adm. jakarta barat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Published by Westscience Press
ISSN : 29861373     EISSN : 29642620     DOI : https://doi.org/10.58812/jhhws
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains adalah jurnal national yang menerbitkan naskah-naskah di bidang Hukum dan hak asasi manusia. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains akan menjadi publikasi ilmiah terkemuka di Indonesia yang berfokus pada studi hukum dan hak asasi manusia. Ini mencakup analisis berorientasi hak, debat hukum dan kebijakan, studi kasus dan temuan empiris lainnya yang terkait dengan hak asasi manusia dan kebebasan, pandangan teoretis tentang hak asasi manusia, dan beragam metode dalam studi hak asasi manusia. Ini menyambut baik studi dari berbagai disiplin ilmu dan pendekatan yang meningkatkan kesadaran terhadap kelompok minoritas yang terpinggirkan dan kurang terwakili di Indonesia dan sekitarnya. Semua kebijakan dan proses editorial/peninjauan berkomitmen terhadap inklusivitas. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains (JHHWS) adalah jurnal akses terbuka yang bertujuan untuk menawarkan platform akademik Nasional untuk penelitian hukum di berbagai kebijakan pemerintahan, khususnya di negara berkembang dan Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains berfungsi sebagai arena interdisipliner untuk diskusi dan analisis akademik pada isu-isu hak asasi manusia. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains terutama berfokus pada isu-isu yang berkaitan dengan hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara dan administrasi, hukum lembaga adat, hukum fikih agama, hukum rezim nasional, tata kelola pluralisme hukum, hak buruh dan migran, hak politik, kebebasan beragama, perawatan kesehatan, hak minoritas , hak atas tanah, hak ulayat, hak sosial, hak budaya, hak pendidikan, dan berbagai isu HAM tambahan di wilayah dan daerah lain yang terkait dengan isu kontemporer dalam keilmuan hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 328 Documents
 22   23   24   25   26 
Urgensi Penegakan Etika Profesi Hukum Dalam Menjaga Integritas Sistem Peradilan di Indonesia Saputro, Adi; Hutasoit, Erwin; Tay, Sherly; Rahmah, Vavi; Suriana, Ricky Kurniawan
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 02 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v4i02.2296

Abstract

Artikel ini membahas urgensi penegakan etika profesi hukum dalam merespons meningkatnya kasus pelanggaran kode etik oleh advokat, khususnya praktik penyuapan terhadap hakim di Indonesia pada periode 2020–2025. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab degradasi moral profesi hukum dan merumuskan strategi penguatan etika profesi advokat secara sistemik. Metode yang digunakan adalah kajian literatur sistematis dengan pendekatan yuridis normatif dan studi kasus empirik terhadap sejumlah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa degradasi etika terjadi karena kombinasi tekanan ekonomi, lemahnya pengawasan internal, budaya permisif terhadap praktik korupsi, dan tidak optimalnya penerapan sanksi. Praktik penyuapan ini telah merusak legitimasi sistem peradilan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap supremasi hukum. Simpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya pembaruan mendalam terhadap sistem pendidikan hukum, penguatan mekanisme pengawasan etis, dan perlunya reformasi kelembagaan profesi hukum. Rekomendasi mencakup peningkatan kesejahteraan advokat, pembentukan sistem pengawasan independen, dan kampanye kesadaran etik secara berkelanjutan untuk mencegah pelanggaran dan mengembalikan martabat profesi sebagai pilar keadilan.
Efektivitas Kerja Sama Lembaga Pengirim dan Pengguna Dalam Melindungi Pekerja Migran Indonesia di Jepang Dalam Skema Tokutei Ginou Nurazizah, Siti
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 02 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v4i02.2316

Abstract

Program Tokutei Ginou merupakan salah satu kebijakan imigrasi yang diberlakukan oleh Pemerintah Jepang sebagai upaya untuk mengatasi kurangnya tenaga kerja dalam berbagai sektor industri. Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai landasan hukum bagi perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sejak sebelum keberangkatan sampai dengan masa penempatan selesai. Namun pada implikasinya, perlindungan tersebut masih menjadi persoalan di Negara tujuan terutama dalam pengawasan dan penegakan hak pekerja di luar Negeri, termasuk Jepang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis yang bertujuan untuk menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dengan menggunakan bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier dengan melihat efektivitas kerja sama lembaga pengirim di Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam skema Tokutei Ginou di Jepang.
Konstruksi Hukum Pasal 188 KUHP tentang Larangan Komunisme atau Marxisme-Leninisme terhadap Pancasila Nor, Asdar
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 02 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v4i02.2317

Abstract

Penelitian ini mengkaji konstruksi hukum Pasal 188 KUHP yang mengatur larangan penyebaran ajaran komunisme atau marxisme-leninisme dalam kaitannya dengan ideologi Pancasila. Permasalahan berangkat dari ketidakjelasan norma dan potensi penyalahgunaan pasal ini sebagai instrumen represi politik yang mengancam kebebasan berpikir dan berekspresi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan metode studi pustaka untuk menganalisis unsur-unsur normatif dalam pasal tersebut serta implikasi konstitusionalnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pasal 188 KUHP hanya dapat diberlakukan apabila terbukti terdapat niat mengganti ideologi negara melalui penyebaran sistematis di ruang publik. Tanpa pembuktian intensi dan konteks yang memadai, pasal ini berisiko menjadi pasal karet yang mengebiri kebebasan akademik dan kritik terhadap negara. Oleh karena itu, implementasinya harus dibatasi secara ketat oleh prinsip proporsionalitas, asas legalitas, dan semangat Pancasila sebagai ideologi terbuka.
Analisis Penerapan Nilai-Nilai Syirkah Dalam Mentransformasi dan Merevitalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes MP): Telaah perspektif UU Perkoperasian Jo. UU Ciptakerja Saputra, Dimas; Wibowo, Mayrella Ervina; Rahmadiani, Annisa
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 02 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v4i02.2392

Abstract

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes MP) adalah program jenis koperasi baru yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto melalui Inpres No. 9 Tahun 2025. Selain polemik terkait potensi konflik, kepentingan politik, serta pemborosan anggaran, Kopdes MP ini karena dapat dikategorikan sebagai akad syirkah maka timbul masalah umum, berupa potensi praktik riba dalam Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop bank) yaitu jenis usaha simpan pinjam oleh Kopdes MP. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan metode deskriptif analitis. Adapun hasil dari penelitian ini adalah, 1). Dalam rangka pengharmonisasian nilai-nilai syirkah, maka perlu mentransformasikan Embrio Kop bank menjadi Embrio Kop bank syariah guna merevitalisasinya menjadi jenis usaha koperasi yang sesuai dengan syariat Islam. 2). Pentransformasian ini, dalam perspektif hukum positif diamini melalui UU Ciptakerja yang mengubah beberapa ketentuan dalam UU Perkoperasian. Syaratnya adalah Kopdes MP dalam menjalankan Embrio Kop bank syariah harus di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS).
Komparasi UU PDP Indonesia (2022) Dengan CCPA Amerika Serikat (2018) dalam Konteks Globalisasi Digital Eirene, Chresto; Wiraguna, Sidi Ahyar
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 02 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v4i02.2396

Abstract

Isu perlindungan data pribadi telah memperoleh urgensi global seiring dengan meningkatnya arus informasi dalam era globalisasi digital. Indonesia, melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, berupaya membentuk rezim hukum yang komprehensif untuk menjawab tantangan yuridis dalam pengelolaan data pribadi di ruang digital. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan kerangka hukum California Consumer Privacy Act (CCPA) Tahun 2018 yang berlaku di Negara Bagian California, Amerika Serikat, terlihat masih terdapat disparitas normatif dan kelembagaan yang signifikan, khususnya dalam hal prinsip dasar pemrosesan data, mekanisme pengawasan, serta efektivitas penegakan hukum. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan secara yuridis normatif serta pendekatan komparatif antara ketentuan UU No. 27 Tahun 2022 dengan CCPA 2018, dalam konteks dinamika globalisasi digital yang menuntut konvergensi regulasi lintas yurisdiksi. Temuan menunjukkan bahwa meskipun terdapat kesamaan dalam pengakuan hak subjek data, seperti hak akses dan hak untuk dilupakan, implementasi UU PDP di Indonesia masih menghadapi tantangan serius pada aspek penguatan otoritas pengawas independen, jaminan perlindungan terhadap aliran data lintas negara, dan penanganan pelanggaran oleh subjek hukum transnasional. Artikel ini merekomendasikan adanya harmonisasi normatif, penguatan struktur kelembagaan, serta adaptasi regulasi terhadap perkembangan teknologi sebagai prasyarat untuk membangun sistem perlindungan data yang efektif, berkelanjutan, dan setara secara global.
Kewajiban Menjaga Rahasia Klien vs Whistleblowing: Tinjauan Etis Peran Profesi Hukum dalam Pencegahan Insider Trading Ginting, Yuni Priskila; Ekoyulio, Pietro Grassio; Pandu Nararya, Joseph Radya; Rumampuk, Abraham Jiavello; Chandra, Steven Ignatius; Ginting, Haganta Orvin; Anthony, Jason Matthew
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 03 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v4i03.2369

Abstract

Profesi hukum memiliki kewajiban menjaga kerahasiaan klien sebagai pilar fundamental hubungan profesional. Namun, dalam konteks pasar modal Indonesia, dilema muncul ketika informasi yang dirahasiakan mengandung indikasi insider trading atau bentuk kejahatan investasi lainnya. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi secara normatif dan etis kapan seorang profesional hukum dibenarkan untuk melanggar kewajiban tersebut, bagaimana perlindungan hukum terhadap whistleblower profesi hukum di Indonesia, serta apakah regulasi OJK telah cukup memberikan panduan etik. Dengan pendekatan yuridis-normatif dan studi kasus, ditemukan bahwa regulasi saat ini masih minim dalam menyediakan kejelasan etik bagi profesi hukum. Rekomendasi diberikan untuk mengembangkan kebijakan etik yang akomodatif terhadap perlindungan investor dan stabilitas pasar modal.
Pelindungan Hukum Sega Jamblang (Nasi Jamblang) Ditinjau Berdasarkan Sistem Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia Mafhudiani, Alika Cellia; Damian, Eddy; Permata, Rika Ratna
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 03 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v4i03.2377

Abstract

Eksistensi keanekaragaman sumber daya di Indonesia telah memberikan  implikasi positif dengan hadirnya berbagai kekayaan intelektual komunal. Sega Jamblang (Nasi Jamblang) sebagai salah satu makanan khas daerah Cirebon merupakan warisan tradisional yang melambangkan identitas suatu kelompok masyarakat, dalam hal ini masyarakat Cirebon. Optimalisasi pelindungan hukum atas Sega Jamblang (Nasi Jamblang) sebagai kekayaan intelektual komunal kemudian menjadi hal yang krusial. Namun dalam implementasinya, amanat pelindungan tersebut belum memberikan jaminan hukum yang kuat dengan belum dilakukannya integrasi data atas pencatatan Sega Jamblang (Nasi Jamblang) sebagai Indikasi Asal. Melalui penelitian yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, penelitian ini menunjukkan bahwa implikasi pelindungan melalui sistem Indikasi Asal dapat memperkuat jaminan hukum baik terhadap produk Sega Jamblang (Nasi Jamblang) maupun hak-hak komunitas asal yang mengampunya.
Efektivitas Judicial Review dalam Menjamin Kepastian Hukum di Indonesia: Studi Atas Putusan MK dalam Perkara Hak Konstitusional Warga Negara Fadhillah, Muhammad Rizky; Rivai, Siraz Radenmas; Ruhiyat, Aisyah Ghaziyah
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 03 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v4i03.2411

Abstract

Dalam beberapa kasus, Mahkamah Konstitusi terlihat tidak konsisten saat memutus perkara yang berkaitan dengan pembentukan undang-undang. Salah satu contohnya adalah Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020, di mana undang-undang yang dianggap bermasalah dalam proses pembentukannya tetap diberlakukan untuk sementara waktu. Keputusan seperti ini menimbulkan kebingungan di masyarakat dan membuat kepastian hukum menjadi kabur. Kondisi ini bisa berdampak pada menurunnya kepercayaan terhadap lembaga peradilan, terutama ketika keputusan yang diambil bersentuhan langsung dengan hak-hak warga negara. Penelitian ini mencoba membaca pola yang muncul dari beberapa putusan Mahkamah Konstitusi dan melihat bagaimana sikap yang tidak konsisten bisa memengaruhi masa depan hukum di Indonesia. Untuk mendorong perubahan, penelitian ini mengusulkan dua langkah kelembagaan agar arah putusan bisa lebih terarah. Pertama adalah pembentukan sistem internal yang menjaga konsistensi putusan. Kedua adalah unit kerja khusus yang bertugas mengawasi pola preseden. Kedua gagasan ini ditawarkan agar logika hukum dalam setiap putusan bisa lebih kuat dan mudah dipahami, serta memberi rasa aman bagi masyarakat.
Warisan Otoritarianisme dan Indikasi Pelemahan Demokrasi di Indonesia Pasca-Reformasi Salsabila, Najwa As; Naurah, Naurah; Shalehah, Amanda Ayu; Al Ghiffariy, Muh Abi Dzarr
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 03 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v4i03.2427

Abstract

Menuju tiga dekade pasca-reformasi, Indonesia masih menghadapi tantangan yang berakar dari warisan otoritarianisme Orde Baru dan kegagalan menuntaskan agenda perubahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengevaluasi kemunduran reformasi 1998, dengan menyoroti bagaimana kegagalan transisi demokrasi justru menyuburkan kembali praktik-praktik kekuasaan yang represif. Dengan menggunakan metode studi kepustakaan dan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis, penelitian ini menganalisis berbagai literatur, termasuk jurnal ilmiah, laporan riset, dan peraturan perundang-undangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa eksistensi aktor lama, impunitas terhadap pelanggaran HAM masa lalu, dan lemahnya supremasi hukum menjadi penyebab utama lahirnya produk legislasi yang problematik dan tidak aspiratif. Kebaruan riset ini terletak pada analisis mengenai pola respons pemerintah yang diidentifikasi sebagai strategi 'pahlawan kesiangan' dan 'kambing hitam', yang berimplikasi pada tergerusnya kepercayaan publik dan pelemahan institusi demokrasi.
Relevansi Prinsip Etika Profesi Hakim terhadap Putusan Bebas Ronald Tannur Tinjauan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Kristanto, Akila Kieyenatama; Elisa Paka, Aldryan Perez; Rajagukguk, Jemimah Puteri; Indraputra Silalahi, Jordan Baros; Indraputra Silalahi, Thomas Rifera; Manalu, Veronica Enjelina; Ginting, Yuni Priskila; Eko Yulio, Pietro Grassio; Silalahi, Jordan
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 03 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v4i03.2433

Abstract

Putusan bebas dakwaan pada tingkat pertama yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya terhadap terdakwa Ronald Tannur dalam perkara tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian berdampak terhadap respon masyarakat secara luas dengan polemik serta kritik yang bermunculan mempertanyakan perihal integritas hakim yang mengeluarkan putusan tersebut. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji relevansi prinsip etik terhadap dugaan adanya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Metode penelitian yang digunakan berupa yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasuistik, dan konseptual. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa prinsip-prinsip mendasar dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim seperti independensi, integritas, dan imparsialitas dalam hal ini menjadi junjungan oleh hakim dalam memutus suatu perkara. Terhadap konteks putusan bebas Ronald Tannur, apakah hakim telah menginternalisasikan serta menerapkan prinsip tersebut secara konsisten dalam hal ini Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial telah memberikan putusan bersama menyangkut pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Adapun implikasi putusan bebas Ronnald Tannur ini tidak hanya berimbas kepada kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia. Kebaharuan (novelty) dalam penelitian ini terletak dalam analisis interseksional yang mengaitkan antara pelanggaran etik yudisial dan krisis legitimasi publik terhadap institusi peradilan.

Page 24 of 33 | Total Record : 328

 22   23   24   25   26 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 03 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 02 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 01 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 03 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 02 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 01 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 12 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 11 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 10 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 09 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 08 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 07 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 06 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 05 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 04 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 03 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 02 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 01 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 1 No 02 (2022): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 1 No 01 (2022): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains More Issue