cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
AGUNG ZULFIKRI
Contact Email
agung.zulfikri@westscience-press.com
Phone
+6282115575700
Journal Mail Official
info@westscience-press.com
Editorial Address
Grand Slipi Tower, level 42 Unit G-H Jl. S Parman Kav 22-24, RT. 01 RW. 04 Kel. Palmerah Kec. Palmerah Jakarta Barat 11480
Location
Kota adm. jakarta barat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Published by Westscience Press
ISSN : 29861373     EISSN : 29642620     DOI : https://doi.org/10.58812/jhhws
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains adalah jurnal national yang menerbitkan naskah-naskah di bidang Hukum dan hak asasi manusia. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains akan menjadi publikasi ilmiah terkemuka di Indonesia yang berfokus pada studi hukum dan hak asasi manusia. Ini mencakup analisis berorientasi hak, debat hukum dan kebijakan, studi kasus dan temuan empiris lainnya yang terkait dengan hak asasi manusia dan kebebasan, pandangan teoretis tentang hak asasi manusia, dan beragam metode dalam studi hak asasi manusia. Ini menyambut baik studi dari berbagai disiplin ilmu dan pendekatan yang meningkatkan kesadaran terhadap kelompok minoritas yang terpinggirkan dan kurang terwakili di Indonesia dan sekitarnya. Semua kebijakan dan proses editorial/peninjauan berkomitmen terhadap inklusivitas. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains (JHHWS) adalah jurnal akses terbuka yang bertujuan untuk menawarkan platform akademik Nasional untuk penelitian hukum di berbagai kebijakan pemerintahan, khususnya di negara berkembang dan Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains berfungsi sebagai arena interdisipliner untuk diskusi dan analisis akademik pada isu-isu hak asasi manusia. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains terutama berfokus pada isu-isu yang berkaitan dengan hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara dan administrasi, hukum lembaga adat, hukum fikih agama, hukum rezim nasional, tata kelola pluralisme hukum, hak buruh dan migran, hak politik, kebebasan beragama, perawatan kesehatan, hak minoritas , hak atas tanah, hak ulayat, hak sosial, hak budaya, hak pendidikan, dan berbagai isu HAM tambahan di wilayah dan daerah lain yang terkait dengan isu kontemporer dalam keilmuan hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 328 Documents
 21   22   23   24   25 
Peran Hukum Adat Dalam Melindungi Pengetahuan Tradisional dan Kearifan Lokal Sebagai Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia Yudhistira, Rafly; Eka Putra, Rafly Yudhistira; Sidik, Irpan Maulana; Mulyana, Ikhsan
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 02 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v4i02.1987

Abstract

Hukum adat memainkan peran penting dalam melindungi pengetahuan tradisional dan kearifan lokal sebagai kekayaan intelektual komunal di Indonesia. Sebagai sistem hukum yang berakar pada nilai-nilai komunitas, hukum adat berfungsi untuk menjaga dan melestarikan warisan budaya dari eksploitasi yang tidak sah. Namun, efektivitas hukum adat sering kali terbatas ketika berhadapan dengan pelanggaran di luar yurisdiksinya. Dalam konteks ini, harmonisasi antara hukum adat dan sistem hukum nasional menjadi krusial. Pengakuan hukum adat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan regulasi seperti UU No. 5 Tahun 2017 memberikan dasar untuk integrasi yang lebih kuat. Upaya ini bertujuan menciptakan perlindungan yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilainilai masyarakat adat di tengah tantangan globalisasi.
Analisis Pelanggaran Hak Cipta "Bilang Saja" Milik Ari Bias Suryadilaga, Akbar; Khansa Kuswari , Salsabila Dzakiyyah; Samudra , Pranola Dera
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 02 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v4i02.1992

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kasus pelanggaran hak cipta yang melibatkan Agnes Mo dalam menyanyikan lagu "Bilang Saja" milik Ari Bias di media sosial. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis implikasi hukum dari kasus ini serta strategi penguatan perlindungan hak cipta dalam platform digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial menjadi sarana utama dalam penyebaran karya tanpa izin, menimbulkan tantangan bagi penegakan hukum. Untuk itu, diperlukan mekanisme perlindungan yang lebih kuat melalui kolaborasi antar-platform digital, institusi hukum, dan pencipta. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan strategi hukum yang lebih efektif untuk meminimalisir pelanggaran hak cipta di media sosial.
Perlindungan Hukum Terhadap Karya Digital di Era AI: Analisis Hak Cipta Dalam Konten yang Dihasilkan Oleh Kecerdasan Buatan Sari, Intan Puspita; Putra Haryadi, Mochammad Calvin
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 02 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v4i02.2034

Abstract

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta meliputi bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang memiliki peran penting dalam pembangunan dan kesejahteraan bangsa. Seiring dengan perkembangan pesat teknologi, termasuk dalam bidang seni dan sastra digital, diperlukan perlindungan hukum yang lebih kuat untuk para pencipta dan pemegang hak cipta. Hak cipta yang melibatkan karya digital kini menghadapi tantangan besar dalam perlindungan, terutama terkait dengan penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam menciptakan karya cipta. Artikel ini membahas tantangan hukum yang timbul terkait hak cipta di era digital dan peran AI dalam penegakan hukum, serta memberikan rekomendasi terkait pembaharuan regulasi agar lebih sesuai dengan perkembangan teknologi terkini Namun, perkembangan teknologi yang begitu pesat, seperti penggunaan AI dalam penciptaan karya cipta, belum sepenuhnya tercakup dalam peraturan yang ada. AI, sebagai alat yang dapat menciptakan karya cipta, menimbulkan tantangan hukum baru, terutama mengenai siapa yang berhak atas hak cipta dari karya tersebut dan bagaimana mengatur penyalahgunaan teknologi ini dalam menciptakan karya yang mirip atau bahkan identik dengan karya yang sudah dilindungi.
Analisis Pengelolaan Royalti Hak Cipta Dalam Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN.Niaga JKT.PST Putri, Filliandita Pradinta; Ernasari, Mega
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 02 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v4i02.2043

Abstract

Kehadiran pencipta serta penulis hebat tentunya dampak yang cukup besar dan dapat menjadi inspirasi bagi khalayak ramai dalam membuat karyanya sendiri, namun tak jarang beberapa karya ciptaan justru diragukan orisinalitasnya yang diakibatkan oleh adanya kesamaan konsep dengan karya lainnya. Ide dan inovasi dalam berkarya bukanlah hal yang mudah untuk diciptakan, guna mencegah dan melindungi hasil kreativitas serta karya yang diciptakan dari tindak plagiarisme, hadirlah sejumlah perlindungan hukum terhadap pencipta yang disebut hak cipta. Hak cipta merupakan bentuk perlindungan hukum akan hasil kreativitas individu dalam bidang ilmu pengetahuan, kesenian, maupun sastra. Di Indonesia, hak cipta dilindungi oleh hadirnya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Akan tetapi tak jarang meski perlindungan akan hak cipta telah diterapkan, tetap saja kerap terjadi pelanggaran di atasnya. Pelanggaran hak cipta sendiri terjadi, dikarenakan tidak adanya izin dari pencipta dalam penggunaan ciptaan maupun pelanggaran lisensi dalam penggunaan karya tersebut. Hal ini dapat menimbulkan adanya perkara hukum dan juga mengakibatkan hukuman denda dengan jumlah yang cukup besar. Besaran hukuman denda yang dibayarkan merupakan suatu wujud dari pembayaran royalti terhadap pencipta dalam penggunaan karya cipta. Royalti harus dibayarkan sebagaimana yang telah ditentukan oleh pihak pengadilan dalam putusannya, pembayaran royalty sendiri tentunya perlu dikelola dengan baik agar tidak terjadi pelanggaran hal lain. Oleh karena itu hadirlah Lembaga Manajemen Kolektif Nasional memiliki peran untuk menangani pengumpulan royalti penggunaan karya cipta lagu dan musik di Indonesia salah satunya ialah pengelolaan royalty berdasarkan putusan pengadilan negeri niaga Jakarta Pusat Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN.Niaga JKT.PST.
Analisis Integrasi Artificial Intelligence terhadap Hak Kekayaan Intelektual: Pertanggungjawaban Hukum Mengenai Hak Kekayaan Intelektual atas Penggunaan AI Dalam Pembuatan Karya Cipta Dwitama Nugeraha, Zuliansyah Akbar; Muthohar, Muhammad Faiz
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 02 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v4i02.2044

Abstract

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) telah membawa perubahan signifikan dalam pembuatan karya cipta, menimbulkan tantangan baru dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Salah satu perdebatan utama adalah mengenai kepemilikan dan pertanggungjawaban hukum atas karya yang dihasilkan AI, mengingat AI bukan entitas hukum yang dapat memiliki hak secara mandiri. Penelitian ini menganalisis integrasi AI dalam ranah HKI dengan pendekatan normatif yuridis, mengevaluasi regulasi yang ada serta studi kasus terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar sistem hukum saat ini masih mengakui manusia sebagai satu-satunya subjek hukum dalam kepemilikan HKI, sementara AI hanya dianggap sebagai alat bantu. Namun, ketidakjelasan regulasi menimbulkan potensi konflik hukum, terutama dalam penentuan kepemilikan, royalti, dan perlindungan terhadap pelanggaran HKI. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan kebijakan yang dapat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi AI guna menciptakan kepastian hukum bagi pencipta, pengguna, dan pengembang AI.
Kajian Eksistensi Pertanggungjawaban Lembaga Perbankan Terhadap Pembocoran Data Pribadi Nasabah Dalam Penggunaan M-Banking Tanoto, Brenda; Daniella, Jessica; Rafidah, Khairiyah Hanan; Kurniawan, Nadya Christallita; Anastasya, Valerine; Kurniawan, Nadya
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 02 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v4i02.2068

Abstract

Perkembangan teknologi digital, khususnya layanan mobile banking (M-Banking), telah memudahkan transaksi perbankan bagi nasabah. Namun, kemudahan ini juga meningkatkan risiko kebocoran data pribadi akibat kelemahan sistem keamanan dan serangan siber. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum lembaga perbankan terhadap kebocoran data nasabah dalam penggunaan M-Banking serta mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data dikumpulkan melalui studi literatur terhadap regulasi yang berlaku, prinsip hukum perbankan, serta studi kasus kebocoran data yang terjadi di sektor perbankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya kepatuhan bank terhadap standar keamanan dan rendahnya kesadaran nasabah mengenai ancaman siber. Tanggung jawab bank dalam kasus kebocoran data dapat dikategorikan ke dalam tindakan preventif dan represif, di mana bank memiliki kewajiban menjaga keamanan sistem, memberikan edukasi kepada nasabah, serta bertanggung jawab atas kerugian akibat kelalaian sistem. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mendalam terhadap celah regulasi dan tantangan dalam implementasi perlindungan data perbankan di era digital. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya penguatan kebijakan perlindungan data pribadi, peningkatan teknologi keamanan perbankan, serta edukasi berkelanjutan bagi nasabah guna meminimalisir resiko kebocoran data.
Studi Kasus Pelaku Pemerkosaan Anak di Bawah Umur di Palembang dan Peran Masyarakat dalam Penanggulangannya Prabarini, Alexandrea; Dorothy Limbong, Eva Florence; Gabriela, Nathanaya; Febrian, Valentina; Putri Mayun, Ida Ayu May Kalinda
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 02 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v4i02.2093

Abstract

Kenakalan dan kriminalitas remaja semakin meningkat, dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, psikologis, dan lingkungan. Studi ini menelaah faktor-faktor penyebab serta dampak kenakalan remaja melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus pada kasus pemerkosaan dan kenakalan remaja di Palembang. Melalui studi kepustakaan, penelitian ini mengkaji teori perkembangan sosial Erikson, teori pembelajaran sosial, serta faktor lingkungan yang mempengaruhi pola perilaku remaja. Hasil analisis menunjukkan bahwa lingkungan sosial, kurangnya pengawasan keluarga, dan lemahnya sistem perlindungan anak berkontribusi pada meningkatnya kasus kenakalan. Selain itu, kemudahan akses terhadap media yang tidak terkontrol turut mempengaruhi perilaku remaja. Di sisi lain, dalam konteks lingkungan, kesadaran akan dampak efek rumah kaca dan degradasi lingkungan akibat aktivitas manusia masih rendah. Perspektif antroposentris dalam menyikapi krisis lingkungan menunjukkan bahwa eksploitasi sumber daya tanpa batas dapat merusak keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, edukasi mengenai hukum lingkungan dan peran individu dalam menjaga keberlanjutan menjadi penting. Penelitian ini menyoroti pentingnya pendekatan multidisipliner dalam menangani permasalahan kenakalan remaja dan krisis lingkungan. Penerapan kebijakan berbasis edukasi hukum, psikologi perkembangan, serta strategi preventif berbasis komunitas menjadi solusi yang dapat membantu mengurangi kenakalan remaja dan meningkatkan kesadaran lingkungan.
Tindak Pidana Pornografi dan Revenge Porn terhadap Anak di Indonesia: Perspektif Hukum dan Implikasi UU ITE Zahra, Aisyah Siti; Hidriani, Clarissa Felicia; Yuanda, Gabriela Katarina; Silalahi, Maria Angelita; Hidayat, Zahrah Ramadhanti; felicia, clarissa
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 02 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v4i02.2104

Abstract

Perkembangan teknologi yang pesat dan kemudahan akses di era digital turut meningkatkan tingkat kriminalisasi pornografi di Indonesia, khususnya dalam tindak pidana pornografi balas dendam (revenge porn) terhadap anak di bawah umur.  Revenge porn  adalah kejahatan pornografi yang dilakukan karena motif balas dendam dengan mempublikasikan konten pornografi korban di internet. Revenge Porn terhadap anak membawa dampak kerugian jangka panjang bagi kondisi psikologis korban. Dari kasus yang terjadi di Indonesia, korban revenge porn sering menjadi objek perundungan dan penindasan hukum, maka dari itu diperlukan peningkatan efektivitas perlindungan hukum kepada anak dalam kasus pornografi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penerapan Undang-undang ITE dan Undang-undang Pornografi dalam menjerat pelaku revenge porn terhadap anak, termasuk potensi tumpang tindih regulasi serta hambatan dalam penegakan hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif empiris, yaitu menganalisis secara rinci hukum positif yang ada serta aturan hukum lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak dalam kasus tindak pidana revenge porn. Teknik analisis data yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah:  (1) dibutuhkan perlindungan khusus terhadap anak guna mencegah adanya eksploitasi seksual dan kekerasan berbasis digital, (2) diperlukan keterlibatan pemerintah dalam pembentukan kebijakan yang jelas terkait penggunaan pasal Undang-undang ITE dan Undang-undang Pornografi dalam kasus tindak pidana revenge porn. Pemerintah perlu meningkatkan kualitas di bidang forensik digital, serta membentuk sistem pelaporan pidana yang ramah anak.
Perubahan Putusan MK: Batas Usia Capres-Cawapres dan Implikasinya Terhadap Demokrasi Sanjaya, Arya Pajar; Endang Widuatie, Mrr Ratna; Widya Putri, Cin Cin; Ermayanti, Enis; Khoirul U, M. Zaky; Septiani, Erlin Wahyu; Putri, Cin Cin Widya
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 02 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v4i02.2204

Abstract

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang perubahan ketentuan batas usia minimal calon presiden-wakil presiden yang menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Keputusan tersebut yang semula menetapkan batas usia minimum 40 tahun kemudian diubah menjadi pengecualian bagi yang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk kepala daerah. Perubahan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) menimbulkan berbagai pertanyaan serta asumsi di masyarakat. Dalam pandangan demokrasi, perubahan keputusan ini berimplikasi pada krisis kepercayaan terhadap pemerintah, menurunnya kredibilitas MK, serta mengaburkan batas antara hukum dan kepentingan kekuasaan. Artikel ini menganalisis tentang implikasi perubahan keputusan Mahkamah konstitusi (MK) terhadap demokrasi Indonesia. Perubahan tersebut berpotensi melemahkan kepastian hukum serta dapat membuka celah politisasi hukum yang dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap demokrasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap kode etik kehakiman terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengatur mengenai ketentuan batas usia calon presiden dan wakil presiden, terutama tentang prinsip independensi dan ketidak berpihakan. Tetapi, meskipun terjadi pelanggaran kode etik terhadap keputusan tersebut, hal itu tidak mempengaruhi keberlakuan keputusan tersebut. Maka keputusan itu tetap harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada perundang-undangan yang bersifat final.
Pengaruh Kasus Penerimaan Suap terhadap Etika Profesi Jaksa dan Kepercayaan Publik pada Institusi Kejaksaan Demonggreng, Yudhiran; Ginting, Gavra Natadavie; Napitu, Olivia Panjiani; Sarundajang, Joseph; Valentino, Justyn; S. Pattiwael, Rastra Judea
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 02 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v4i02.2278

Abstract

Profesi jaksa memiliki tanggung jawab etis dan hukum yang sangat tinggi dalam sistem peradilan di Indonesia. Namun, kasus penerimaan suap oleh oknum jaksa menjadi ancaman serius terhadap etika profesi dan kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kasus suap terhadap etika profesi jaksa dan kepercayaan publik, serta mengevaluasi strategi pencegahan yang telah diterapkan oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Dengan metode tinjauan pustaka, penelitian ini mengkaji literatur, regulasi, dan data empiris yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pelanggaran etika melalui praktik suap secara langsung merusak prinsip integritas, imparsialitas, dan akuntabilitas yang menjadi dasar profesi jaksa. Selain itu, kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan sangat rentan terhadap ekspos media dan dinamika kasus-kasus pelanggaran hukum oleh aparat kejaksaan. Kasus suap menurunkan legitimasi hukum, menimbulkan skeptisisme terhadap sistem peradilan, serta mengurangi partisipasi masyarakat dalam proses hukum. Kejaksaan telah menerapkan berbagai strategi pencegahan, seperti penguatan pengawasan internal, pelatihan etika, reformasi birokrasi, serta kolaborasi dengan lembaga antikorupsi. Namun, efektivitas strategi ini masih memerlukan evaluasi berkelanjutan dan penguatan komitmen di tingkat struktural dan individual. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penegakan kode etik secara konsisten, peningkatan transparansi, dan pendidikan antikorupsi sejak dini dalam kultur kelembagaan. Dengan demikian, pemulihan integritas profesi dan kepercayaan publik terhadap kejaksaan memerlukan reformasi yang menyeluruh dan berkelanjutan.

Page 23 of 33 | Total Record : 328

 21   22   23   24   25 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 03 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 02 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 01 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 03 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 02 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 01 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 12 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 11 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 10 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 09 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 08 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 07 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 06 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 05 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 04 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 03 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 02 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 01 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 1 No 02 (2022): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 1 No 01 (2022): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains More Issue