Innovative: Journal Of Social Science Research
Innovative: Journal Of Social Science Research is a journal managed by Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai which bridges researchers to publish research results in all scientific fields (multidiscipline). This includes the fields of education, health, law, economics, IT (Informatics Engineering), Civil Engineering, Electrical Engineering, Mechanical Engineering, Fisheries, Agriculture, Social Humanities and other fields of science. Journal registered E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Articles
14,098 Documents
<![CDATA[Meningkatkan Kemampuan Guru Sekolah Dasar Negeri 014673 Mekar Sari Dalam Menulis Karya Ilmiah ]]>
<![CDATA[Rusda Nita Nelly Manurung]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 3 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v3i3.2868
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan dalam rangka sebagai salah satu bentuk pengembangan profesionalisme guru adalah guru memiliki kemampuan untuk menulis karya ilmiah, khususnya karya ilmiah hasil penelitian tindakan kelas. Guru di SDN 014673 Mekar Sari Kecamatan Buntu Pane kabupaten Asahan, mengalami hambatan dalam melakukan penulisan hasil tindakan kelas karena kurang memahami menulis karya ilmiah. Selain itu, mereka kurang bersemangat mengurus kenaikan golongan karena sulit dan banyaknya prosedur yang harus dipenuhi. Tujuan kegiatan ini adalah memberikan pelatihan penulisan karya ilmiah kepada guru-guru SDN di SDN 014673 Mekar Sari Kecamatan Buntu Pane. Kegiatan ini diawali dengan prates untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan guru mengenai menulis karya ilmiah. Pelatihan disampaikan dengan tutorial, diskusi, bedah contoh, dan praktik menulis. Pelatihan dilakukan selama satu hari selama empat jam. Setelah kegiatan, peserta diberikan postes. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa guru mengalami peningkatan pengetahuan pada kategori sedang.]]>
<![CDATA[Kepastian Hukum Atas Tindakan Bisnis Direksi BUMN Persero Beritikad Baik Yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara ]]>
<![CDATA[Arie Prakoso]]>;
<![CDATA[Dani R. Pinasang]]>;
<![CDATA[Herlyanty Bawole]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 4 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v3i4.2871
<![CDATA[Kepastian hukum atas tindakan bisnis direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero yang beritikad baik yang menimbulkan kerugian keuangan negara adalah hal yang sangat penting dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan dan pengelolaan sumber daya negara. Tindakan bisnis yang dilakukan oleh direktur BUMN haruslah berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum yang kuat, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, serta berfokus pada pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan. Kepastian hukum mengacu pada jaminan dan kejelasan bahwa tindakan bisnis yang diambil oleh direktur BUMN yang beritikad baik tidak akan dikenai hukuman atau sanksi yang tidak adil atau semena-mena, asalkan tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Hal ini penting untuk mendorong inovasi dan pengembangan usaha BUMN tanpa rasa takut akan tuduhan atau persekusi hukum yang tidak berdasar. Untuk mencapai kepastian hukum atas tindakan bisnis direktur BUMN yang beritikad baik, diperlukan koordinasi dan kolaborasi yang erat antara berbagai lembaga terkait seperti Kementerian BUMN, Komisi XI DPR RI, KPK, Ombudsman, BPKP, dan lembaga lain yang memiliki peran dalam pengawasan dan penerapan hukum terkait BUMN. Kata Kunci : Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero, Kerugian keuangan negara, Perlindungan hukum.]]>
<![CDATA[Kedudukan Pemerintah Daerah Dalam Proses Pendaftaran Tanah Untuk Menjamin Kepastian Hukum di Indonesia ]]>
<![CDATA[Epafras Nyong Eli Massie]]>;
<![CDATA[Jacobus R. Mawuntu]]>;
<![CDATA[Donna O. Setiabudhi]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 3 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v3i3.2872
<![CDATA[Kasus sengketa tanah muncul karena adanya klaim kepemilikan hak milik, maupun penguasaan atas tanah. Masing-masing pihak bersengketa merasa paling berhak atas tanah yang disengketakan Sertifikat ganda membawa dampak ketidakpastian hukum, sehingga tidak jarang terjadi sengketa diantara para pihak bahkan sampai ke Pengadilan. Berbagai konflik diatas mencerminkan masih minimnya kepastian hukum yang dapat dimiliki oleh masyarakat pemegang hak atas tanah atas keputusan pemerintah sendiri dalam hal ini BPN selaku pemerintah pusat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative, Adapun hasil penelitian yakni Bahwa bidang pertanahan merupakan salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota, sehingga memberikan kedudukan pemerintah daerah dalam proses pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum di indonesia. Urusan pemerintahan yang oleh pemerintah dilimpahkan kepada pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) menurut PP No. 38 Tahun 2007 tersebut termasuk didalamnya adalah urusan di bidang pertanahan sebagaimana disebut dalam Undan-Undang Pemerintahan Daerah. Jaminan kepastian hukum dari pemerintah daerah terhadap pendaftaran tanah di daerah didasarkan pada kedudukan pemerintah daerah dalam proses pendaftaran tanah, Pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam hal ini memiliki kewajiban untuk melakukan pengaturan dan melakukan identifikasi penguasaan tanah negara di wilayahnya dan kewenangan ini seyogianya menjadi dasar untuk memberikan perintah kepada pemerintah tingkat kecamatan atau kelurahan untuk melaksanakan inventarisasi dan pencatatan rutin mengenai status penguasaan tanah negara di wilayah tersebut, kewenangan tersebut didasarkan pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dan dialamnya berisikan tentang bagaimana mengenai pembagian urusan pemerintah yang mencangkup pada bidang tanah.]]>
<![CDATA[Aspek Hukum Jaminan Kredit Modal Usaha Mikro Kecil Menengah Oleh Perbankan Di Bukit Kasih Kanonang ]]>
<![CDATA[Josua Otniel Sondakh Walangitan]]>;
<![CDATA[Jemmy Sondakh]]>;
<![CDATA[Mercy M. M. Setlight]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 4 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v3i4.2873
<![CDATA[Aspek hukum jaminan kredit modal usaha mikro kecil menengah (UMKM) oleh perbankan berkaitan dengan peraturan dan ketentuan hukum yang mengatur tentang jenis-jenis jaminan yang dapat digunakan oleh perbankan sebagai pengaman atau jaminan atas pemberian kredit kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Pelaku usaha UMKM juga dapat berperan dalam industri pariwisata sebagai penyedia layanan atau produk di tempat-tempat wisata. Peran UMKM dalam industri pariwisata sangat penting untuk membantu memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan mempromosikan keanekaragaman budaya dan produk lokal. Dengan mendukung UMKM di sekitar tempat wisata, kita juga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat dan meningkatkan kualitas pengalaman pariwisata bagi para wisatawan. Aspek hukum jaminan kredit modal usaha mikro kecil menengah (UMKM) oleh perbankan di tempat wisata umumnya mengikuti peraturan dan undang-undang yang berlaku untuk sektor perbankan dan industri pariwisata di negara tersebut. Kata Kunci : Jaminan kredit UMKM, Kredit modal usaha mikro kecil menengah, Perbankan, Peraturan jaminan kredit, UMKM,]]>
<![CDATA[Peran Direktorat Tindak Pidana Siber (DITTIPIDSIBER) Bareskim Polri Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencurian dan Penyalahgunaan Data Pribadi ]]>
<![CDATA[Gian Wiatma Jonimandala]]>;
<![CDATA[Devy K.G. Sondakh]]>;
<![CDATA[Jemmy Sondakh]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 4 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v3i4.2874
<![CDATA[Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi dan menangani kejahatan siber di Indonesia. peran utama Dittipidsiber Bareskrim Polri: Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Siber, Penyelidikan Kasus Kejahatan Siber, Pencegahan dan Pengamanan Cyber, Kolaborasi dengan Pihak Terkait, Penyuluhan dan Edukasi Keamanan Siber, Pengembangan Kemampuan Internal, Menyusun dan Menerapkan Kebijakan Keamanan Siber. Peran Dittipidsiber Bareskrim Polri sangat vital dalam menjaga keamanan siber dan melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan siber. Upaya mereka dalam menegakkan hukum, mencegah kejahatan, dan meningkatkan kesadaran akan keamanan siber adalah bagian penting dari perlindungan dan keamanan di dunia maya. Kejahatan pencurian dan penyalahgunaan data pribadi adalah jenis kejahatan siber yang melibatkan akses tidak sah atau pengambilan data pribadi seseorang dengan tujuan yang merugikan individu tersebut atau pihak lain. Dalam konteks kejahatan siber, data pribadi merujuk pada informasi sensitif yang dapat mengidentifikasi individu tertentu. Pencurian data pribadi dapat terjadi melalui berbagai cara, termasuk serangan peretasan atau hacking, serangan phishing, atau akses ilegal ke jaringan atau server yang mengandung data pribadi. Kehadiran dan penggunaan data pribadi dalam dunia digital menimbulkan risiko kejahatan siber yang serius. Oleh karena itu, penting bagi individu dan organisasi untuk meningkatkan kesadaran akan keamanan siber dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi data pribadi mereka dari penyalahgunaan atau pencurian.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Terorisme Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia ]]>
<![CDATA[Fenia S. G. Lowing]]>;
<![CDATA[Emma V.T Senewe]]>;
<![CDATA[Devy K.G Sondakh]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 4 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v3i4.2875
<![CDATA[Perlindungan hukum terhadap anak pelaku terorisme di Indonesia dalam perspektif hak asasi manusia menjadi hal yang kompleks dan sensitif. Hal ini berkaitan dengan dua aspek penting yang harus dipertimbangkan: perlindungan hak asasi anak dan penanganan kasus terorisme sesuai dengan hukum internasional hak asasi manusia. Dalam konteks anak pelaku terorisme, hak-hak asasi mereka harus dijamin dan dihormati sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai anak, mereka memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil, tidak diskriminatif, dan sesuai dengan standar hukum internasional mengenai hak-hak anak, Hak atas pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi kembali ke masyarakat juga harus dijamin. Dalam keseluruhan proses penanganan anak pelaku terorisme, pemerintah harus mengutamakan prinsip-prinsip hak asasi manusia untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan hak-hak individu, termasuk hak-hak anak sebagai korban ataupun pelaku tindakan terorisme. Penerapan hukum dan tindakan penegakan hukum harus sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, seperti hak atas pengadilan yang adil, hak atas pembelaan hukum, dan hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara tidak manusiawi. Kata Kunci : Anak Pelaku Terorisme, Hak Asasi Manusia, Perlindungan Hukum, Undang-Undang Perlindungan Anak.]]>
<![CDATA[Analisis Kinerja Waktu dan Biaya terhadap Pelaksanaan Pekerjaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Long Nawang Kabupaten Malinau ]]>
<![CDATA[Asmirandi Asmirandi]]>;
<![CDATA[Abd Karim Hadi]]>;
<![CDATA[Sudarman Supardi]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 3 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v3i3.2880
<![CDATA[Pembangunan Pos Lintas Batas Negara adalah salah satu agenda Nawacita Pemerintah dalam membangun Indonesia dari pinggiran, dilatarbelakangi oleh Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 PLBN Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan. Pekerjaan Pos Lintas Batas Negara (Terpadu) Long Nawang dengan luas 9 Ha terdapat di Kabupaten Malinau, permasalahan pada proyek tersebut dipilih karena mengalami keterlambatan pada pelaksanaannya. Komponen penting yang harus diperhatikan dalam dunia konstruksi yaitu biaya, mutu, dan waktu penyelesaian pekerjaan yang diikat didalam kontrak kerja dan ditetapkan sebelum pelaksanaan pekerjaan konstruksi dikerjakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengurangan durasi proyek dengan menggunakan metode Fast Tracking dan untuk mengetahui optimalisasi biaya dan waktu pelaksanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari metode fast trcking dapat dilakukan sebanyak 2 kali dengan terdapat percepatan waktu kerja sebanyak 223 hari dari 798 hari menjadi 575 hari, sementara untuk pengurangan biaya tidak langsung proyek dengan fast tracking sebanyak 2 kali adalah sebesar Rp.2.203.911.899 rupiah.]]>
<![CDATA[Kajian Kinerja SDM Penyedia Jasa Konsultasi pada Proyek Normalisasi Sungai Arteri Klagison STA 0+000 – 3+500 Daerah Kota Sorong ]]>
<![CDATA[Yafed Maniburi]]>;
<![CDATA[Hanafi Ashad]]>;
<![CDATA[Mukhtar Thahir Syarkawi]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 3 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v3i3.2881
<![CDATA[Dalam organisasi proyek konstruksi peran konsultan memiliki kedudukan yang berbeda-beda, misalnya pada metoda kontrak umum (general contracting method), metoda kontrak terpisah (separate contracs method), metoda swakelola (force account method), kedudukan konsultan adalah sejajar dengan pemilik proyek. Lain halnya dengan metode rancang bangun (design-build method) kedudukan konsultan dan kontraktor langsung dibawah pemilik proyek, sedangkan pada metoda manajemen konstruksi professional (construction management method) kedudukan manajemen konstruksi dibawah pemilik proyek, dan konsultan perancang dibawah dari manajemen konstruksi. Sungai Klagison ini merupakan salah satu dari 6 sungai diwilayah kota Sorong yang bermuara dan menghasilkan sedimentasi dan banjir di bagian DAS (daerah aliran sungai), permasalahan yang terjadi berkaitan dengan keterbatasan tenaga ahli, khususnya kajian kinerja SDM penyedia jasa konsultan pada proyek Normalisasi Sungai Arteri Klagison. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis variabel-variabel yang mempengaruhi kemampuan tenaga ahli jasa konsultan pada proyek Dampak Banjir Kota Sorong dan untuk menganalisis kemampuan tenaga ahli pada jasa konsultan di Departemen Pekerjaan Umum kota Sorong dalam mengatasi banjir di DAS sungai Klagison Kota Sorong. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien Rekruitmen sebesar 0.5 %, nilai koefisien seleksi sebesar 43,1 % dan nilai koefisien kinerja sebesar 24,7 % terhadap kemampuan tenaga ahli, serta kemampuan tenaga ahli di Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Sorong masih perlu ditingkatkan.]]>
<![CDATA[Analisis Perbandingan Metode Full Costing dan Variable Costing untuk Menghitung Harga Pokok Prodi (Studi Kasus: UKM CJH Catering Purwakarta) ]]>
<![CDATA[Retno Jati Rahayu]]>;
<![CDATA[Tiarlina Situngkir]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 3 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v3i3.2883
<![CDATA[UKM merupakan kegiatan perniagaan atau perdagangan yang berangkat dari rumah. UKM yang dipajang sebagai roda penggerak perekonomian Indonesia. Namun terkadang masih didapati kendala pada proses administrasi. Salah satu masalah yang muncul yaitu laporan biaya yang menentukan harga pokok produksi (HPP). Berdasarkan survei UKM di Purwakarta, kami dapati UKM yaitu CJH Catering Purwakarta yang dimana UKM ini bergerak pada bidang jasa boga yang dimana wirausaha melayani pemesanan berbagai macam makanan. Penelitian ini bertujuan untuk bagaimana cara menghitung harga pokok produksi, dengan menggunakan metode full costing dan variable costing. Full costing merupakan metode yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam kos produksi dan variable costing adalah metode yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam kos produksi. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang didapat dari proses wawancara dengan pemilik dan pegawai usaha CJH Cateing Purwakarta dan data sekunder didapat dari penelitian terdahulu, dan sumber buku, internet, serta jurnal terkait. Setelah perhitungan yang dilakukan terdapat hasil harga jual berdasarkan pada harga pokok produksi. Harga pokok produksi didapatkan melalui perhitungan metode full costing dan variable costing. Terdapat perbedaan hasil harga pokok produksi dari kedua metode tersebut, perbedaan ini tentu saja berpengantuh pada kegiatan produksi. Diharapkan agar CJH Catering Purwakarta menetukan harga pokok produksi dengan menetapkan salah satu metode agar lebih akurat.]]>
<![CDATA[Pengaruh Sales Promotion Pada Konten Instagram @Cyexpo Terhadap Keputusan Pembelian Tiket Konser Musik Communication Youth Expo 2022 ]]>
<![CDATA[Aqila Surya Pradana]]>;
<![CDATA[Firdaus Yuni Dharta]]>;
<![CDATA[Rastri Kusumaningrum]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 3 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v3i3.2885
<![CDATA[Berakhirnya masa pandemi Covid-19 pada pertengahan 2022 membawa angin segar bagi Industri konser musik. Menjamurnya konser musik pada akhir pandemi tidak terlepas dari animo masyarakat yang begitu tinggi akan kebutuhan hiburan menonton live music. Strategi sales promotion pada sosial media Instagram menjadi kombinasi yang tepat dalam meningkatkan kunjugan penonton pada konser musik dan hal tersebut pula yang dilakukan oleh konser musik Communication Youth Expo 2022. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari sales promotion pada konten Instagram @cyexpo terhadap keputusan pembelian tiket Communication Youth Expo 2022. Penelitian ini menggunakan teori AIDA (Attention, Interest, Desire, Action) dan menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan penarikan sampel memakai non-probability sampling dengan teknik purposive sampling dengan jumlah responden sebanyak 97 orang pengikut konten Instagram @cyexpo. Berdasarkan hasil penelitian ini di dapatkan bahwa sales promotion berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian tiket konser musik Communication Youth Expo. Hal ini disebabkan pada F hitung sebesar 52.239 dengan level signifikansi yaitu 0.000<0.05 sehingga dapat disimpulkan Variabel X berpengaruh Terhadap Variabel Y dengan nilai sebesar 69,4% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain.]]>
