Innovative: Journal Of Social Science Research
Innovative: Journal Of Social Science Research is a journal managed by Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai which bridges researchers to publish research results in all scientific fields (multidiscipline). This includes the fields of education, health, law, economics, IT (Informatics Engineering), Civil Engineering, Electrical Engineering, Mechanical Engineering, Fisheries, Agriculture, Social Humanities and other fields of science. Journal registered E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Articles
14,110 Documents
<![CDATA[Efektifitas Latihan Pliometrik Dan Konvensional Dalam Meningkatkan Teknik Jiyu Ippon Kumite ]]>
<![CDATA[G Simanjuntak, Victor]]>;
<![CDATA[Yanti, Novi]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 2 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v4i2.9573
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil pengaruh tingkat kemampuan teknik jiyu ippon kumite mahasiswa Pendidikan Jasmani. Populasi merupakan mahasiswa semester 3 Program Studi Pendidikan Jasmani yang berjumlah 48 orang, dibagi menjadi 2 kelompok kontrol eksperimen yaitu 24 oranng mahasiswa kelompok metode latihan pliometrik dan 24 orang mahasiswa kelompok metode latihan konvensional, dengan menggunakan teknik random sampling. Instrumen yang dipergunakan teknik jiyu ippon kumite yang telah divalidasi oleh Majelis Sabuk Hitam INKAI Provinsi Kalimantan Barat berlisensi pelatih nasional. Pengolahan data menggunakan analisis uji t dengan dibantu menggunanak aplikasi Microsoft Excel 2019. Hipotesis dinyatakan kebenarannya, dimana menyatakan metode latihan pliometrik lebih tinggi daripada metode latihan konvensional. Rerata skor kelompok T1 = 51,92 secara signifikan lebih tinggi dari rerata skor kelompok T2 = 46,42; Q0 = 3,93 > Qt(a=0,05) = 2,845. Metode latihan pliometrik jauh lebih unggul dari pada metode latihan konvensional. Dengan demikian untuk mencapai hasil latihan teknik jiyu ippon kumite, metode latihan pliometrik secara keseluruhan lebih efektif dibandingkan dengan metode latihan konvensional.]]>
<![CDATA[Karakteristik Kaldu Kokot Yang Paling Digemari Oleh Masyarakat Di Kabupaten Sumenep Dan Pamekasan ]]>
<![CDATA[Pryanka, Syalfa Pratama]]>;
<![CDATA[Dewi, Irra Chrisyanti]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 2 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v4i2.9574
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi karakteristik khas dari dua varian kaldu kokot yang ada di Sumenep dan Pamekasan. Metode kualitatif digunakan untuk menganalisis rasa, aroma, dan tekstur kaldu kokot melalui wawancara dengan penjual dan konsumen. Informan dipilih melalui purposive sampling sebanyak 10 orang dan 2 penjual kaldu kokot di Pamekasan dan Sumenep. Hasil penelitian menyoroti perbedaan signifikan antara karakteristik kaldu kokot dari kedua wilayah. Berdasarkan analisis rasa di Pamekasan gurih, ada bawang gorengnya dan di Sumenep gurih, ada bawang gorengnya, dan terdapat bumbu kacangnya di atasnya. Tekstur dari kokotnya dari kedua wilayah sangat empuk, mudah dimakan dan tidak berbau. Berdasarkan aroma di Pamekasan wangi dan sedikit tercium aroma jehenya dan di Sumenep wangi dan tercium aroma bumbu kacangnya. Warna kokot di Pamekasan bening dan di Sumenep keruh. Selain itu, jumlah kebiasaan membeli kaldu kokot di Pamekasan dan Sumenep yang makan di tempat cukup satu porsi dan dibungkus lebih satu porsi sesuai keinginan membeli. Frekuensi pembelian kaldu kokot di Pamekasan terkadang sebulan sekali atau lebih dan Sumenep sebulan atau dua bulan sekali atau lebih dari dua kali dalam sebulan tergantung keinginan konsumen. Selain itu, penelitian ini mengungkap preferensi masyarakat terhadap salah satu varian kaldu kokot yang mencerminkan keunikan kuliner dan budaya di Sumenep atau Pamekasan. Temuan ini memiliki implikasi penting untuk pemahaman lebih lanjut tentang keanekaragaman kuliner regional di Indonesia, khususnya di Pulau Madura, dan memberikan wawasan berharga bagi pengembangan produk pangan lokal.]]>
<![CDATA[Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ]]>
<![CDATA[Ilham, Ilham]]>;
<![CDATA[Nur, Fuad]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 2 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v4i2.9576
<![CDATA[Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pencemaran nama baik dikatogorikan sebagai tindak pidana penghinaan/penistiaan terhadap seseorang. Bentuk perbuatan yang dapat dikualifisikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik dalam perspektif Undang-Undang Hukum Pidana adalah pencemaran secara lisan, pencemaran secara tertulis,fitnah dan penghinaaan ringan. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya hukum tindak pidana pencemaran nama baik dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jenis penelitian yang digunakan adalah bersifat dekskriptif yang pada umumnya bertujuan untuk memberikan gambaran tentang gejala yang terjadi dilapangan dengan secara sistimatis, faktual dan akurat terhadap obyek tertentu. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi dan dianalisis secara kualitatif. Adapun hasil penelitian (1) penyebab terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik disebabkan oleh faktor sakit hati (2) adapun upaya-upaya penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik oleh Polres Gorontalo utara ialah dengan langkah-langkah preventif, dan dan upaya represif/penindakan dengan mengacu pada KUHP Pasal 310 ayat (1). Kesimpulan dalam penelitian ini adalah (1) Terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik di wilayah hukum Polres Gorontalo Utara disebabkan faktor sakit hati dan salah d paham. (2) Penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik oleh Polres Gorontalo Utaraseharusnya di upayakan melalui langkah pre-emtif dan preventif dan upya penegakan hukum.]]>
<![CDATA[Pengaruh Program Kerja dan Pelayanan Publik Terhadap Kinerja Pegawai Di Kantor Kelurahan Teladan Barat Kecamatan Medan Kota ]]>
<![CDATA[Hutabarat, Lamminar]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 2 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v4i2.9577
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh program kerja dan pelayanan publik secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja pegawai di kantor Kelurahan Teladan Barat Kecamatan Medan Kota. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, populasi dalam penelitian ini adalah pegawai di kantor Kelurahan Teladan Barat Kecamatan Medan Kota yang berjumlah 30 orang. Berdasarkan pada hasil output diperoleh hasil sebagai berikut: (1) program kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai dan pengaruhnya signifikan di kantor Kelurahan Teladan Barat Kecamatan Medan Kota; (2) pelayanan publik berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pegawai di kantor Kelurahan Teladan Barat Kecamatan Medan Kota; dan (3) program kerja dan pelayanan publik secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja pegawai di kantor Kelurahan Teladan Barat Kecamatan Medan Kota.]]>
<![CDATA[Implementasi Kewajiban Masyarakat Dalam Mendapatkan Vaksinasi Covid-19 Di Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 ]]>
<![CDATA[Winarsi, Sri]]>; Ardiansah, Ardiansah;
<![CDATA[Fahmi, H. Sudi]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v4i1.9579
<![CDATA[Dalam upaya meningkatkan efektivitas pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19, Pemerintah pada tahun 2021 mengubah Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 menjadi Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021. Perubahan tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan yuridis empiris digunakan untuk menganalisis implementasi peraturan ini. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan dan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kewajiban masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Kampar, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021, belum berjalan sesuai ketentuan. Persentase partisipasi masyarakat dalam vaksinasi menunjukkan penurunan dari dosis pertama hingga dosis keempat. Kendala dalam implementasi kewajiban masyarakat tersebut berasal dari faktor hukum yang merumuskan kewajiban dan sanksi, kurangnya ketegasan penegakan hukum terhadap pelanggaran, serta keterbatasan sarana dan prasarana penegakan hukum. Selain itu, ketidakmampuan masyarakat dalam memilah informasi, terutama terkait kehalalan dan keamanan vaksin, juga menjadi faktor penghambat. Budaya hukum masyarakat yang masih rendah dalam mentaati hukum turut memperumit implementasi kewajiban vaksinasi Covid-19. Dalam konteks ini, diperlukan langkah-langkah perbaikan dan perkuatan, baik dari segi penegakan hukum maupun peningkatan literasi masyarakat, agar implementasi kewajiban vaksinasi dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan tujuan pemerintah dalam mengendalikan penyebaran Covid-19.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Hukum Dokter Dalam Tindakan Operasi Pembedahan Dari Perspektif Hukum Indonesia ]]>
<![CDATA[Aida, Zul]]>;
<![CDATA[Ardiansah, Ardiansah]]>;
<![CDATA[Afrita, Indra]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v4i1.9580
<![CDATA[Tindakan operasi pembedahan dalam praktik medis menuntut dokter untuk mengemban tanggung jawab hukum yang sangat penting, khususnya dalam konteks hukum Indonesia. Artikel ini mengeksplorasi aspek kunci dari tanggung jawab tersebut, dengan fokus pada kewajiban informatif dokter terhadap pasien, proses perolehan consent pasien, standar profesional yang harus diikuti, dan implikasi hukum terkait kesalahan medis selama operasi. Kewajiban dokter untuk memberikan informasi komprehensif sebelum operasi bertujuan memastikan pemahaman pasien mengenai risiko, manfaat, dan alternatif prosedur. Consent pasien menjadi dasar legal, dan analisis mendalam dilakukan terhadap proses perolehannya serta dampaknya pada pertanggungjawaban dokter. Artikel juga menyoroti urgensi menjaga standar profesional dalam tindakan operasi, dengan penelitian terhadap konsekuensi hukum apabila standar tersebut dilanggar. Kesalahan medis selama operasi, termasuk sanksi hukum dan tuntutan ganti rugi yang mungkin dihadapi dokter, menjadi sorotan utama. Dalam konteks etika profesional, artikel menekankan pentingnya dokter menjalankan praktik medis sesuai dengan kode etik profesi, dengan pelanggaran dapat memiliki implikasi hukum dan profesional. Perlindungan hak dan kepentingan pasien menjadi fokus khusus, dengan analisis terhadap kewajiban dokter dalam mengutamakan kesejahteraan pasien. Artikel ini bertujuan memberikan wawasan mendalam tentang tanggung jawab hukum dokter dalam tindakan operasi pembedahan di Indonesia, menjadi sumber berharga bagi praktisi hukum, dokter, dan pihak terkait. Kata Kunci: Tanggung Jawab Hukum, Tindakan Operasi, Dokter.]]>
<![CDATA[Aksebilitas Pembiayaan Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional ]]>
<![CDATA[Manita, Rehulina]]>;
<![CDATA[Afrita, Indra]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v4i1.9581
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menggali peraturan hukum terkait aksesibilitas pembiayaan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan menganalisis penerapan tanggung jawab negara terhadap pembiayaan JKN. Dalam proses penulisan, digunakan metode penelitian yuridis normatif atau disebut juga penelitian hukum doktinal. Sistem jaminan kesehatan merupakan sebuah rangkaian layanan kesehatan yang tersedia untuk individu di setiap wilayah, negara, dan organisasi yang menciptakan sumber daya tersebut. Meskipun demikian, implementasi Jaminan Kesehatan Nasional belum sepenuhnya optimal dan merata di seluruh masyarakat. Konsep pembiayaan dalam Jaminan Kesehatan Nasional diterapkan oleh pemerintah dalam dua bentuk kepesertaan utama, yaitu Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Bukan Penerima Bantuan Iuran (Bukan PBI). Aksesibilitas pembiayaan ini menjadi fokus penting dalam menjaga agar layanan kesehatan yang ditawarkan dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Melalui pendekatan penelitian ini, diharapkan akan terungkap landasan hukum yang mengatur aksesibilitas pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional serta tanggung jawab negara dalam menyediakan layanan kesehatan yang merata bagi seluruh warga negara, baik yang tergolong sebagai PBI maupun Bukan PBI.]]>
<![CDATA[Implementasi Larangan Perdagangan Kosmetik Ilegal Secara Online di Provinsi Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ]]>
<![CDATA[Sihotang, Marito Sari]]>;
<![CDATA[Fahmi, Fahmi]]>;
<![CDATA[Pardede, Rudi]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v4i1.9582
<![CDATA[Jurnal ini menyajikan analisis mengenai implementasi larangan perdagangan kosmetik ilegal secara online di Provinsi Riau, dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana regulasi kesehatan yang ada diterapkan secara efektif untuk mengatasi permasalahan perdagangan kosmetik ilegal melalui platform online. Metode penelitian ini mencakup studi literatur untuk mengevaluasi undang-undang yang relevan, analisis kebijakan pemerintah terkait, dan wawancara dengan pemangku kepentingan terkait implementasi larangan ini. Temuan penelitian menyoroti tantangan dalam mengawasi perdagangan kosmetik ilegal secara online, termasuk kurangnya pemahaman konsumen terhadap risiko kesehatan yang terkait dengan produk ilegal tersebut. Hasil penelitian juga mengidentifikasi upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi Riau dalam meningkatkan penegakan hukum terkait larangan ini, termasuk kolaborasi dengan pihak berwenang dan edukasi masyarakat. Meskipun demikian, masih terdapat hambatan seperti keterbatasan sumber daya dan kompleksitas jaringan perdagangan ilegal. Dalam konteks kebijakan, penelitian ini memberikan rekomendasi untuk penguatan regulasi, peningkatan kerjasama lintas sektoral, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap risiko kesehatan yang mungkin timbul akibat penggunaan produk kosmetik ilegal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman lebih lanjut tentang implementasi larangan perdagangan kosmetik ilegal secara online di wilayah Provinsi Riau dan sejauh mana kebijakan kesehatan dapat mencapai tujuan perlindungan masyarakat dari risiko kesehatan yang tidak diinginkan.]]>
<![CDATA[Upaya Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Wakatobi Dalam Meningkatkan Pariwisata Melalui Event Nasional Dan Internasional Di Kabupaten Wakatobi Tahun 2018-2022 ]]>
<![CDATA[Yanti, Eka Riski]]>;
<![CDATA[Wiratma, Harits Dwi]]>;
<![CDATA[Subandi, Yeyen]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 2 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v4i2.9583
<![CDATA[Pada tahun 2020 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia menetapkan 10 Destinasi Prioritas Pariwisata (DSP) yang diharapkan mampu menyaingi Bali serta semakin mendorong dan mengembangkan sektor pariwisata dari berbagai wilayah di Indonesia yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu dari 10 DSP adalah Wakatobi. Wakatobi merupakan suatu kabupaten yang berada di Sulawesi Tenggara dengan kekayaan alam berupa terdapat 750 spesies terumbu karang yang membuat Wakatobi dijuluki sebagai Surga Nyata Bawah laut, dan pesona budaya lainnya. Selain selalu menjadi jalur Stop Point dalam event internasional seperti Sail Indonesia, Wakatobi juga pernah menjadi tuan rumah kegiatan Sail Indonesia di Tahun 2011 dengan nama Sail Wakatobi-Belitung. Selain event internasional, Wakatobi Wave merupakan event nasional Wakatobi yang masuk dalam Calender of Event (CoE) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI sejak tahun 2017, ditahun 2022 event Wakatobi Wave masuk dalam 100 Kharisma Event Nusantara (KEN) dan di tahun 2024 masuk kembali dalam KEN dan menjadi satu-satunya event di Sulawesi Tenggara yang masuk dalam KEN. Oleh karena itu, peran dari Pemerintah Daerah maupun pusat sangat diperlukan dalam upaya peningkatan pariwisata di Wakatobi. Salah satu instansi yang berperan dalam pariwisata di Wakatobi yaitu Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kab. Wakatobi, oleh karena itu dalam jurnal ini penulis akan menjelaskan terkait upaya Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kab. Wakatobi dalam meningkatkan pariwisata di Wakatobi melalui event nasional dan internasional di Wakatobi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan observasi langsung.]]>
<![CDATA[Implementasi Kepemilikan Surat Tanda Registrasi Perawat di Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan ]]>
<![CDATA[Khairul, Fatma]]>;
<![CDATA[Fahmi, H. Sudi]]>;
<![CDATA[Ardiansah, Ardiansah]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v4i1.9584
<![CDATA[Penelitian sosiologis ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis dinamika sosial dalam implementasi kebijakan kepemilikan Surat Tanda Registrasi Perawat (STR) di Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang, sejalan dengan peraturan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. Fokus penelitian adalah memahami bagaimana interaksi sosial antara perawat, pihak rumah sakit, dan faktor-faktor sosial lainnya memengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Pendekatan kualitatif digunakan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan perawat, analisis dokumen, dan observasi partisipatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika sosial memainkan peran kunci dalam implementasi kepemilikan STR di Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang. Tantangan yang dihadapi meliputi ketidakmerataan pemahaman di kalangan perawat, kurangnya kesadaran akan pentingnya kepemilikan STR, dan kendala administratif yang mempengaruhi interaksi sosial di lingkungan rumah sakit. Selain itu, perbedaan interpretasi terkait tata cara pendaftaran dan perpanjangan STR menciptakan dinamika yang kompleks dalam hubungan sosial. Dalam konteks sosiologis, temuan penelitian ini menyoroti aspek-aspek dinamika sosial yang memengaruhi implementasi kebijakan di lingkungan rumah sakit. Rekomendasi penelitian ini mencakup upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran perawat melalui pendekatan sosial, seperti pengembangan program pelatihan yang melibatkan interaksi sosial, kampanye penyuluhan yang memperhitungkan faktor sosial, dan peningkatan koordinasi lintas sektor untuk memahami dampak sosial dari implementasi kebijakan.]]>
