cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dwi Oktafia Ariyanti
Contact Email
dwi_oktafia@janabadra.ac.id
Phone
+6282221447241
Journal Mail Official
dwi_oktafia@janabadra.ac.id
Editorial Address
Jl. Timoho No.40, Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55225
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Kajian Hasil Penelitian Hukum
Published by Universitas Janabadra
ISSN : -     EISSN : 25982435     DOI : 10.37159
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Welcome to official homepage of Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum. As a part of our commitment to publicise legal knowledge, we provide our published journal articles to download for free. As a government-accredited national scientific journal, we are a reference for many legal scholars. Article submission and order for printed edition may be sent to sisca.rh@gmail.com.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 5, No 2 (2021): November" : 5 Documents clear
ANALISIS HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN HAK EKONOMI INDIKASI GEOGRAFIS SALAK PONDOH DI KABUPATEN SLEMAN Wawan Setiawan Wahyu Wicaksono; Dyah Permata Budi Asri
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 5, No 2 (2021): November
Publisher : Universitas Janabadra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (484.192 KB) | DOI: 10.37159/jmih.v5i2.1727

Abstract

Indikasi Geografis di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pemerintah Indonesia telah memberikan perlindungan terhadap Indikasi Geografis sebagaimana bunyi Pasal 1 Angka 6 bahwa Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.Dengan adanya perlidungan indikasi geografis terhadap salak pondoh Sleman akan menguntungkan dan juga dapat mendorong daerah yang bersangkutan untuk meningkatkan penjualannya sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Selain itu, dengan dilakukan nya pendaftaran perlindungan indikasi geografis terhadap salak pondoh Sleman, Kabupaten Sleman sebagai daerah penghasil salak akan mendapatkan reputasi yang baik sebagai daerah penghasil salak pondoh yang berkualitas.  Perlindungan Indikasi Geografis merupakan hal baru dalam rezim perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia. Sistem perlindungan terhadap Indikasi Geografis diatur dalam Perjanjian Trade Related aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) yang mewajibkan negara-negara anggota untuk menyusun peraturan tentang Indikasi Geografis, dengan tujuan memberikan perlindungan hukum terhadap praktek atau tindakan persaingan curang.
PELAKSANAAN ASESMEN TERPADU TERHADAP KORBAN PENYALAH GUNA NARKOTIKA SEBAGAI REKOMENDASI PUTUSAN HAKIM (Studi Kasus Wilayah Hukum Polresta Yogyakarta) Nopian Gatot Prabowo; Lilik Mulyadi
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 5, No 2 (2021): November
Publisher : Universitas Janabadra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (483.98 KB) | DOI: 10.37159/jmih.v5i2.1732

Abstract

Tindak pidana penjara yang diberikan kepada pelaku narkotika dengan tidak membedakan, apakah diberikan kepada pengedar narkoba atau pecandu narkoba dapat menyebabkan munculnya sel-sel gelap narkotika baru. Belakangan ini banyak bermunculan zat psikoaktif baru yang berpotensi disalahgunakan dan membahayakan kesehatan masyarakat yang telah masuk dalam golongan narkotika.Di sisi lain, tim penilai terpadu berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2010 sehingga menimbulkan perbedaan pendapat di antara tim hukum dalam menganalisis rekomendasi. Tim Penilai Terpadu diposisikan sebagai asesor yang bertugas memberikan rekomendasi kepada hakim mengenai tingkat ketergantungan narkotika dan keterlibatan tersangka dalam tindak pidana narkotika. Jadi, melalui rekomendasi Tim Penilai Terpadu, tindakan terhadap penyalahgunaan narkotika dapat diklasifikasikan dan disesuaikan. Namun, akhir dari keputusan hukum tetap di tangan hakim yang memimpin kasus tersebut.Masalah dan tujuan penelitian ini untuk menganalisis secara jelas rekomendasi Tim Penilai Terpadu dapat menjadi bagian dari putusan hakim bagi korban penyalahguna narkotika Untuk menganalisis hambatan dan konsep ideal dalam proses penanganan narkotika melalui Tim Penilai Terpadu.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penerapan asesmen terpadu menghasilkan rekomendasi mengenai rencana penempatan ke dalam instalasi rehabilitasi yang sekaligus menjadi dokumen persidangan untuk memperkuat dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Kendala yang terjadi umumnya karena faktor penegak hukum yang masih memiliki persepsi yang berbeda dalam menentukan penerapan penilaian penyalahguna narkotika dan faktor sarana dan prasarana di masing-masing BNNP masih terbatas
KEWENANGAN SATUAN SAMAPTA BHAYANGKARA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN MINUMAN KERAS DI KOTA YOGYAKARTA Ahmat Djaeni; Sigit Herman Binaji
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 5, No 2 (2021): November
Publisher : Universitas Janabadra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (321.634 KB) | DOI: 10.37159/jmih.v5i2.1729

Abstract

Bentuk kewenangan yang dimiliki Oleh Satuan Samapta Bhayangkara Polresta Yogyakarta dalam memberantas peredaraan minuman keras yaitu melakukan menangkap, mengamankan barang bukti dan menyidangkan dengan acara cepat melalui pengadilan negeri. Pelaksanaan penegakan hukum dilakukan secara penegakan hukum preemtif, preventif dan represif. Pelaksanaan penegakan hukum secara peremtif dilakukan dengan cara melakukan himbauan dan upaya pemberintahun terhadap masyarakat untuk tidak terlibat dalam peredaraan minuman keras melalui spanduk-spanduk di jalan raya, selain itu juga melakukan upaya pembinaan terhadap para pelaku yang pernah terjaring dengan adanya peredaraan minuman keras baik itu konsumen, penjual. Penegakan hukum secara preventif dilakukan dengan cara operasi penyakit masyarakat pada setiap malam, operasi ini dilakukan di tempat-tempat yang dicurigai terjadi peredaraan minuman keras, selain itu juga terhadap pengendaraan motor yang mengendarakan kendaraan secara ugal-ugalan. Penegakan hukum represif yang dilakukan Polresta dalam melakukan pembrantasan peredaram minuman keras dilakukan dengan cara adanya laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak peredaraan minuman keras dengan tidak lanjut penangkapan dan menyita barang bukti dan diamankan ke Polresta Yogyakarta dan dihadapakan dimuka persidangan
TINJAUAN YURIDIS TANGGUNGJAWAB PENGURUS TERHADAP KEGIATAN USAHA PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM CREDIT UNION DHARMA BAKTI DI DIY Yosep Fortunatus; R. Murjiyanto
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 5, No 2 (2021): November
Publisher : Universitas Janabadra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (210.488 KB) | DOI: 10.37159/jmih.v5i2.1725

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tinjauan yuridis tentang tanggung jawab pengurus terhadap kegiatan usaha pada Koperasi Simpan Pinjam dharma bakti Credit Union Daerah Istimewa Yogyakarta. Negara koperasi tertuang dalam undang-undang nomor 25 tahun 1992. Pengertian koperasi adalah badan usaha yang terdiri dari orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan mendasarkan kegiatannya atas asas koperasi serta sebagai gerakan ekonomi yang didasarkan atas asas kekeluargaan. Jenis-jenis koperasi adalah koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi pemasaran, dan koperasi jasa dan Credit union adalah sekelompok orang yang saling percaya dalam menyatukan bon yang setuju untuk menabung banyak, sehingga menciptakan modal bersama untuk dipinjamkan satu sama lain, pada tingkat bunga yang wajar untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.Credit Union termasuk koperasi simpan pinjam, karena usaha utama mereka adalah simpan pinjam. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan analisis kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pengurus terhadap kegiatan usaha simpan pinjam adalah mutlak, karena peraturan telah dibuat baku dan baku melalui rapat anggota tahunan, yang harus dilakukan adalah melaksanakan rancangan anggaran yang telah diputuskan dan mempertanggungjawabkannya kepada rapat anggota tahunan berikutnya. Terkait pengawasan, pengawasan internal telah dilakukan setiap bulan dengan memeriksa arus kas dan buku tabungan di bank atas nama koperasi. Dan pengawasan eksternal dilakukan oleh akuntan publik dan dilakukan oleh pejabat dari dinas koperasi setempat.
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE BERDASARKAN SURAT EDARAN KAPOLRI NOMOR: SE/8/VII/2018 DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DI POLRESTA YOGYAKARTA Muhammad Deny Ismail; Yanto Yanto
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 5, No 2 (2021): November
Publisher : Universitas Janabadra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (266.448 KB) | DOI: 10.37159/jmih.v5i2.1714

Abstract

Polisi sebagai alat penegak hukum pidana diberi wewenang untuk melakukan penyidikan dan penyidikan. Dalam perkembangannya masyarakat perlu merumuskan suatu konsep baru dalam sistem penegakan hukum pidana, terutama untuk menangani tindak pidana yang kerugiannya dapat dipulihkan dan salah satu contohnya adalah tindak pidana penggelapan. Hal ini terlihat dari judul peneliti “Penerapan Restorative Justice berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 dalam menyelesaikan tindak pidana penggelapan di polresta yogyakarta”.Masalah dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara jelas efektivitas penyelesaian tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh penyidik serta hambatan, kendala yang dihadapi penyidik dalam menyelesaikan tindak pidana penggelapan dengan menggunakan Restorative Justice untuk mekanisme peradilan bagi mekanisme Ketua Pengadilan. nomor surat edaran polisi; SE/8/VII/2018.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme restorative justice merupakan salah satu cara penyidik dalam rangka penyelesaian perkara secara cepat dengan mengutamakan keadilan dan tentunya dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang dihadapi penyidik dalam Secara umum, ada manfaat sebagai tujuan dari hambatan internal dan hambatan eksternal

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 1 (2024): Mei Vol 7, No 2 (2023): November Vol 7, No 1 (2023): Mei Vol 6, No 2 (2022): November Vol 6, No 1 (2022): Mei Vol 5, No 2 (2021): November Vol 5, No 1 (2021): Mei Vol 4, No 2 (2020): November Vol 4, No 1 (2020): Mei Vol 3, No 2 (2019): November Vol 3, No 1 (2019): Mei Vol 2, No 2 (2018): November Vol 2, No 1 (2018): Mei Vol 1, No 2 (2017): November More Issue