cover
Contact Name
Saifullah
Contact Email
tsaifullah@unimal.ac.id
Phone
+6283899908686
Journal Mail Official
penerbitdarulhuda@gmail.com
Editorial Address
Jln Pendidikan No. 1, Cot Seurani, Muara Batu, Aceh Utara, 24355 Phone: 083899908686
Location
Kab. aceh utara,
Aceh
INDONESIA
Madani: Multidisciplinary Scientific Journal
ISSN : -     EISSN : 29866340     DOI : https://doi.org/10.5281/zenodo.8360194
Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin diterbitkan oleh Yayasan Daarul Huda Kruengmane. Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin menerbitkan artikel bidang multidisiplin, mencakupi bidang Pendidikan, Hukum, Ekonomi, Agama, Pendidikan, Kesehatan, Teknik, Kebijakan Publik, Pariwisata, Sosial dan Politik, Budaya dan Seni.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 3,136 Documents
Kelayakan dan Penerapan Artificial Intelligence (AI) sebagai Direktur Perusahaan Yuda Darma Jaya; Muh. Jufri Ahmad
Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 1, No 10 (2023): November
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10201856

Abstract

This research uncovers the implementation of AI in companies with a focus on feasibility and implementation aspects. Examines key challenges in implementing AI, including legal and ethical compliance, and provides possible solutions for safe and productive AI integration. The aim is to identify barriers, evaluate compliance, and offer guidance for the appropriate use of AI and in accordance with normative regulations (Normative Legal Research) or literature research. Normative research is legal research to discover legal rules, legal principles, by collecting legal materials, such as legal norms, legal rules, and legal principles which are then analyzed to produce a prescription regarding the problem formulation. The results of this research shows that AI can provide major benefits within the enterprise, but faces a number of regulatory challenges. Key findings involve expanding legal, ethical and data privacy compliance in implementing AI. Cooperation between companies, government and stakeholders is needed to create balanced regulations and support the safe and efficient use of AI. A revision of the Company Law is needed to clarify the role, authority, responsibilities, rights and obligations of artificial intelligence in company directors. Legal regulations need to specifically regulate how artificial intelligence providing commands will be held legally accountable, highlighting the urgency regarding accountability for AI actions that can have significant legal impacts.
Tantangan Dalam Menjaga Keamanan Data Official Statistics dari Serangan Cybercrime Fikri Surahman
Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 1, No 11 (2023): Desember
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10371686

Abstract

Dalam era digital yang semakin maju saat ini, keamanan data telah menjadi permasalahan yang mendesak dan kompleks. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji tantangan dalam menjaga keamanan data Official Statistics dari serangan cybercrime, serta memberikan wawasan tentang pendekatan yang dapat digunakan untuk menghadapi permasalahan ini. Serangan siber yang semakin canggih menjadi tantangan utama dalam menjaga keamanan data, dengan penyerang menggunakan metode yang rumit seperti malware, ransomware, dan serangan phishing. Peningkatan jumlah kejadian kebocoran data juga menjadi masalah signifikan yang dapat menyebabkan kerugian finansial dan melanggar privasi individu. Selain itu, kekurangan kebijakan dan regulasi yang memadai serta tren penggunaan teknologi seperti kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin dalam meningkatkan keamanan data juga perlu diperhatikan. Integrasi solusi keamanan terbaru, pelatihan pegawai, dan pengembangan kebijakan yang komprehensif menjadi langkah-langkah penting dalam meningkatkan keamanan data.
Kedudukan Harta Waris Hasil Isbat Nikah Bagi Pasangan yang Sudah Meninggal di Pengadilan Agama Surabaya (Studi Kasus Penetapan Nomor 2735/Pdt.P/2020/PA.Sby) Aliffatul Alfiah; Aris Nurullah
Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 1, No 11 (2023): Desember
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10247249

Abstract

Marriage in Islam has been discussed a lot, starting from how to find the criteria for a potential life partner, how to apply for a marriage contract, to how to treat them when they officially become life partners. However, one thing that is not clearly regulated in the Koran is marriage registration. The most important thing to be investigated in this work is the judge's report regarding the marriage certificate of a deceased partner being registered and reported in a case study at the Surabaya Religious Court from an Islamic law perspective regarding the position of marriage isbat for a deceased partner. The aim of this research is also to expand and deepen knowledge, especially in the development of Islamic legal knowledge regarding the position of inheritance of inheritance resulting from marriage isbat for deceased couples at the Surabaya Religious Court (Case study determination number 2735/Pdt.P/2020/PA.SBY). This research is qualitative research with a juridical and psychological approach. Data was collected through observation, interviews and documentation. The results of the research show that the position of inheritance resulting from the isbat marriage of a deceased partner can be claimed in time to fulfill formal or substantive requirements when filing a case in the Religious Court and proof that the marriage is real. If the conditions and terms of marriage are met then the judge must grant it.
Peran Sensus Pertanian Dalam Mewujudkan Goals 2.4 SDGs Zahwa Zalzabila Parhas
Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 1, No 11 (2023): Desember
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10396498

Abstract

The agricultural census is an activity carried out by the government, in this case BPS as the organizer, which aims to provide agricultural structure data, especially for the smallest administrative units. The agricultural census is related to sustainable development goals (SDGs) point 2. This discussion aims to explain the role of data from the agricultural census as the key to an in-depth understanding of the agricultural sector and its contribution to global food security. Through a participatory approach, this article highlights the important role of farmers as primary data providers and advocates for agricultural sustainability. The emphasis on strengthening farmer participation and developing data-based policies is expected to make a significant contribution to achieving the SDGs, especially in the context of food security and sustainable agriculture.
Dampak Positif Hubungan Antara Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmas Lipas) Terhadap Kesuksesan Pemulihan dan Reintegrasi Klien Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Karanagsem I Kadek Wijata; Ali Muhammad
Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 1, No 10 (2023): November
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10079435

Abstract

Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan atau POKMAS LIPAS merupakan kumpulan mitra yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pelaksanaan sistem Pemasyarakatan dan bersedia untuk turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembimbingan kepada klien pemasyarakatan dalam mencapai tujuan sistem pemasyarakatan yaitu reintegrasi sosial. Penelitian ini memiliki tiga rumusan masalah yaitu Bagaimana peran Pokmas Lipas dalam proses pembimbingan klien pemasyarakatan, dampak positif dari hubungan Pokmas Lipas terhadap klien pemasyarakatan dan apa saja hambatan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pokmas Lipas dalam proses pembimbingan klien pemasyarakatan, dampak positirf hubungan Pokmas Lipas serta apa saja hambatan yang dihadapi. manfaat dari penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan mengenai bagaimana upaya dalam pemberian pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan melalui POKMAS LIPAS. metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. adapun hasil penelitian yang penulis temukan adalah dalam proses pembimbingan klien pemasyarakatan, Bapas Kelas II Karangasem bekerjasama dengan beberapa pokmas yang diantaranya Yayasan Dua Hati Bali, Yayasan Mercy Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH APIK BALI), Yayasan Aswini Kembar, Kelompok Ikan Sari Nadi Subak Baru, dan dampak positif dari Pokmas Lipas adalah mencegah terjadinya residivisme, mengmbalikan klien pemasyarakatan senagai manusia seutuhnya, memiliki skil dan ketrampilan tinggi, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, sehinga dapat menjadi warga negara yang baik mampu berperan aktif dalam pembangunan di masyarakat dan bertangung jawab. Adapun hambatan dalam pelaksanaannya pelaksanaannya adalah Kurang antusiasnya klien Pemasyarakatan dalam mengikuti pembimbingan, luasnya wilayah kerja Bapas Kelas II Karangasem, dan keterbatasan anggaran.
Peningkatan Minat Belajar Siswa Kelas V Sd Negeri Gajahmungkur 03 Semarang Terhadap Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dengan Menggunakan Media Educandy dan Wordwall Yunita Fitri Yaningsih; Afrenna Tri Nurrahmasari; Luthfiana Nur Lathifah; Nur Indah Wahyuni
Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 1, No 11 (2023): Desember
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10252479

Abstract

The researchers conducted research on EduCandy and Wordwall with the aim of improving student learning outcomes and students' understanding of the material on the application of values and norms in everyday life. This research was conducted by researchers at SD Negeri Gajahmungkur 03 Semarang, where the population chosen was all students at SD Negeri Gajahmungkur 03 Semarang, while the samples taken were students of class V at SD Negeri Gajahmungkur 03 Semarang. The method used by researchers to write articles uses the qualitative description method. This method consists of interviews with class teachers and school principals with the aim of finding out the initial conditions of the classes that will be used as samples. The next activity is observation to find out more about the characteristics of students and selecting appropriate media for the research process regarding the application of values and norms in everyday life where researchers use EduCandy and Wordwall media. From the research results, it was found that all students achieved increased grades and understanding of the material using interesting and interactive media, namely EduCandy and Wordwall. Based on these results, it can be concluded that the use of interesting media such as EduCandy and Wordwall can improve student learning outcomes regarding the application of values and norms in everyday life, make students more enthusiastic and happy to learn, and can create learning conditions that are more interactive and meaningful than usually.
Big Data Dalam Layanan Statistik Indonesia: Penerapan, Tantangan, dan Arah Masa Depan Hadisha Shafa Anasya
Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 1, No 11 (2023): Desember
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10408619

Abstract

Industrial Revolution 4.0 has accelerated the development of technology and information. The availability of data and information is currently undergoing major changes. One of the technologies that will support the development of this revolution is big data technology. Therefore, BPS must be able to adapt to the use of big data in generating data. The purpose of writing this article is to explain the role of big data in improving the quality and effectiveness of statistical services in Indonesia. Through a literature review regarding the application of big data in BPS Indonesia, it has been carried out through various statistical publications, such as calculating the number of foreign tourists, analyzing the impact of COVID-19, and various studies in the economic and social fields. However, there are challenges ahead, such as access to operated big data and regulations that do not fully support it. To overcome the obstacles facing us, BPS will build basic principles, methodological standards, big data management infrastructure, collaborate with various parties, and increase the capacity of human resources (HR) for the development of big data and artificial intelligence. However, even though the application of big data still has challenges that must be faced, BPS is committed to continuing to overcome challenges and utilize the potential of big data to improve accountability and the quality of official statistics in the future.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Hendri Adi Suseno; Budi Handayani
Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 1, No 10 (2023): November
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10119465

Abstract

The purpose of this study is to discuss and analyze the impact caused by the circulation of cosmetic products that contain hazardous ingredients and discuss and analyze legal protection for consumers who use cosmetics that contain harmful ingredients. This research is included in normative juridical research. The results showed that the impact caused by the circulation of cosmetic products containing harmful ingredients is harmful to consumers as users. The impact includes: acne, allergies, skin irritation, burning, eye area infection and skin cancer if cosmetics are used for a long time. The results also show that legal protection for consumers who use cosmetics that contain harmful ingredients refers to Article 19 Paragraph 1 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection which shows that business actors are responsible for providing compensation for damage, pollution, or loss suffered by consumers due to consuming goods / services produced or traded. This means that the compensation that must be borne by the manufacturer is in accordance with the damage, pollution or loss suffered by consumers after using these illegal cosmetic products. The compensation in question can be in the form of a refund or replacement of goods and/or services of similar or equivalent value, or health care and/or provision of compensation in accordance with the provisions of applicable laws and regulations. The compensation must be made within a grace period of 7 (seven) days after the transaction date.
Analisis Kebijakan Stunting Melalui Pendekatan Filsafat dan Pengambilan Keputusan Dalam Penanganan Masalah Kesehatan Anak Amalia Ihsani Mulia Lanasa; Marifa Alysia Nurfakhira; Ribka Davianti Putri
Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 1, No 11 (2023): Desember
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10300976

Abstract

World Health Organization has a standard stunting prevalence rate of less than 20%. In response to the stunting phenomenon, the Ministry of Health is seeking solutions with various interventions. The issue of stunting is a very important issue. The purpose of this study is to determine the relationship between the philosophical approach and stunting policy, the relationship between the philosophical approach in decision making through handling stunting policies, and the evaluation of decision making by the government through stunting policies in handling child health problems. The method used is qualitative research with literature studies. The research obtained that stunting is reviewed from the ontological side of the reason for its occurrence, epistemology reviews stunting as a new science, axiology reviews stunting from the scientific impact. In addition, it was also found that the relationship between the philosophical approach in government decision making through handling stunting policies, evaluation of target achievement is carried out in 2030, marking the government's commitment to ensuring the sustainability of stunting prevention efforts in a holistic and integrative manner. Finally, the evaluation of government decision-making through stunting policies related to handling child health problems. The problem of stunting, in overcoming child health problems, is closely related to decision-making assessments due to data analysis, collaboration between stakeholders, infrastructure, health interventions, priority programs, and poverty alleviation efforts.
Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Hukum Islam: Analisis Konsep Ijtihad Khalifah Umar Bin Khattab Meilani M; Fatmawati F; Lomba Sultan
Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 1, No 10 (2023): November
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10171684

Abstract

Umar bin Khattab was the second caliph of Khulafa' al-Rosyidin after Abu Bakr al-Shiddiq. He was known as an honest, firm and brave caliph. He not only showed his courage on the battlefield through several expansions he carried out to several regions such as Persia, Syria, Africa and several other cities. However, he also dared to make ijtihad in deciding a legal case which was often considered by the ulama to be contrary to the concepts of the Koran and Hadith. The thoughts or results of Umar bin Khattab's ijtihad are also identical to his progressive law. Ijtihad 'Umar ibn al-Khaṭṭāb and Progressive law have several characteristics in common, namely that they both state that law exists for the good of humans, require legal reform, and recognize the role of human behavior. in the law. However, the two have differences in terms of understanding and determining benefits. The concept of justice adopted by Umar bin Khattab as one of the leading caliphs in Islamic history, still has relevance in the modern context. Although Umar bn Khattab's concept of justice can be applied in a modern context, it is important to understand that historical and cultural contexts change over time, and their interpretation and application may vary.

Page 100 of 314 | Total Record : 3136