cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Tati
Contact Email
tati@umbandung.ac.id
Phone
+6289648961573
Journal Mail Official
admin.identitas@umbandung.ac.id
Editorial Address
Jl. Soekarno-Hatta No. 752, Cipadung Kidul
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Identitas
Published by Universitas Muhammadiyah Bandung
ISSN : 2775541X     EISSN : 27756262     DOI : https://doi.org/10.52496/identitas
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Jurnal Identitas merupakan jurnal ilmiah berkala yang dipublikasikan oleh Program Studi Administrasi Publik Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Bandung. Jurnal ini memberikan kebaharuan pengetahuan seputar topik administrasi publik; melingkupi manajemen, keorganisasian, kepemimpinan, dan kebijakan publik dalam skala lokal, regional, nasional, maupun internasional.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 54 Documents
 1   2   3   4   5 
Pembentukan Koalisi Akibat Dampak Isu Kebijakan Yang Tidak Pro Lingkungan : Kajian Systematic Literature Review (SLR): Pembentukan Koalisi Akibat Dampak Isu Kebijakan Yang Tidak Pro Lingkungan : Kajian Systematic Literature Review (SLR) Hapid, Fathurahman
Jurnal Identitas Vol 2 No 1 (2022): Jurnal Identitas
Publisher : Program Studi Administrasi Publik Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52496/identitas.v2i1.219

Abstract

Tulisan ini merupakan kajian systematic literature review (SLR) untuk menganalisis bagaimana pembentukan koalisi kebijakan akibat adanya dampak kebijakan yang tidak pro lingkungan. Research Question digunakan dalam menentukan apa rumusan masalah yang tidak ditetapkan sebelumnya, Elemen PICOC digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa beberapa penelitian menunjukan pembentukan sebuah koalisi guna menentang kebijakan yang tidak pro pada lingkungan. Terkahir, penelitian ini memberikan rekomendasi penting yang harus dijalankan ketika sebuah koalisi kebijakan terbangun, agar tujuan dalam mencapai perubahan kebijakan dapat tercapai.
Integrasi Dimensi Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Electronic Government: Studi Pada Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Fatmawati, Fatmawati; latifah, latifah; Tati, Tati; Maulana Yusuf, Rikki
Jurnal Identitas Vol 2 No 2 (2022): Jurnal Identitas
Publisher : Program Studi Administrasi Publik Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mencantumkan pengaturan mengenai keuangan desa dan aset desa. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) membuat suatu aplikasi yang bertujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas tata kelola keuangan desa. Aplikasi yang dimaksud adalah Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan integrasi dimensi pengelolaan keuangan desa berbasis digital government: studi pada aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif melalui study literature. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberlakuan aplikasi siskeudes telah memaksa aparat desa untuk menyesuaikan diri dengan sistem yang berlaku. Penerapan E-government merupakan upaya yang perlu dilakukan sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di tingkat desa. Dengan adanya siskeudes, desa mampu mengelola keuangan desa dengan baik sehingga dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat desa. Mulai dari proses penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban sampai dengan pelaporan keuangan desa. Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan desa bisa berjalan dengan baik dengan diterapkannya aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes). Kat Kunci: Digital Goverment, Keuangan Desa, Aplikasi Siskeudes
Inovasi Administrasi Pengolahan Data Telekomunikasi dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi: Studi Kasus Unit INS Telkom Zulian, Vikry
Jurnal Identitas Vol 2 No 2 (2022): Jurnal Identitas
Publisher : Program Studi Administrasi Publik Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peningkatan efisiensi pelayanan telekomunikasi sudah harus dilakukan pada era kemajuan teknologi saat ini. Telkom sebagai salah satu BUMN yang bergerak dibidang telekomunikasi harus memberikan plelayanan terbaiknya, Melalui unit INS, Telkom melakukan pengembangan platform Satu Data untuk meningkatkan efisiensi pengolahan data demi meningkatkan kinerja organisasi. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalh metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasilnya pengembangan platform ini bisa membawa dampak yang positif bagi kinerja organisasi secara administratif.
Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung Iriantie, Erry; mediyastuti, meti; Fatmawati, Fatmawati
Jurnal Identitas Vol 2 No 2 (2022): Jurnal Identitas
Publisher : Program Studi Administrasi Publik Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52496/identitas.v2i2.249

Abstract

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kelurahan merupakan salah satu organisasi publik yang memiliki tugas dalam penyelenggara pelayanan publik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh budaya organisasi terhadap kualitas pelayanan publik di kantor Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, kuesioner dan dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan terdiri atas analisis deskriptif, analisis statistik inferensial dan regresi linier sederhana. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 104 orang. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan hasil linier Y = 9,771+0,761X, dengan demikian budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan publik di Kantor Kelurahan Pasanggrahan. Besarnya pengaruh budaya organisasi terhadap kualitas pelayanan publik adalah 69,3%, sedangkan untuk sisanya sebesar 30,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan atau diteliti dalam penelitian ini. Kata Kunci: Budaya Organisasi, Kualitas, Pelayanan Publik
Implementasi Kemnaker Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Kebijakan PHK Masa Pandemi di MAL PCC Ovi Septiyana, Tian; Wahjuni DJ, Ekapti; Kusuma Dewi, Dian Suluh
Jurnal Identitas Vol 2 No 2 (2022): Jurnal Identitas
Publisher : Program Studi Administrasi Publik Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mal Ponorogo City Center merupakan pusat perbelanjaan modern di Kabupaten Ponorogo yang sekarang disorot karena tampak sepi pengunjung dampak dari munculnya Pandemi Covid-19. Berlakuknya kebijakan pemerinatah pusat terkait pembatasan kegiatan masyarakat berpengaruh terhadap aktivitas mal. Pihak pengelola mal akhirnya membuat kebijakan pengurangan karyawan besar-besaran. Terjadinya PHK didasari karena alasan efisiensi sehingga membuat karyawan terpaksa dirumahkan tanpa gaji. Permasalahan yang peneliti angkat disini adalah kebijakan PHK secara sepihak yang terjadi pada karyawan outsourcing di Mal PCC. Dalam Pasal 164 Undang-Undang Ketenagakerjaan sebenarnya tidak dibenarkan bahwa PHK dilakukan dengan alasan force Majeure dan alasan efisiensi apabila perusahaan masih beraktivitas secara normal. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kebijakan PHK di masa pandemi yang ditinjau berdasarkan perspektif ketenagakerjaan sesuai Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Kerja Selama Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Dalam Undang-undang Ketenagakerjaan perusahaan harus tetap mengatur besaran uang penggantian hak, uang penghargaan masa kerja, pesangon dan kompensasi untuk karyawan tidak tetap sesuai kesepakatan bersama. Tetapi pada kasus ini banyak perusahaan melakukan PHK tanpa memberikan kewajibannya kepada karyawan dan ini termasuk dalam bentuk pelanggaran. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PHK yang dilakukan perusahaan memberikan dampak buruk bagi kelangsungan hidup para pekerja. Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pengamatan dapat ditarik kesimpulan bahwa banyak perusahaan yang menyalahi aturan dimana perusahaan menggunakan alasan force Majeure dan alasan efisiensi agar perusahaan dapat terhindar dari kewajiban untuk membayar ganti rugi dari PHK di masa pandemi ini.
Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Lapangan Kerja di Desa Mlirip Kec. Jetis Muhaimin, Hikmah; Aprisal F. L, Muchammad; Yuliasari , Iqma; Nur Hidayah, Nindy Lulu; Tianlie, Nabella Rizka
Jurnal Identitas Vol 2 No 2 (2022): Jurnal Identitas
Publisher : Program Studi Administrasi Publik Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52496/identitas.v2i2.254

Abstract

Government in labor is a very important factor. State intervention ensures fair labor laws in industry or labor relations. According to the Industrial Relations Law, the system of relations between the parties in the process of producing goods and services, consisting of elements of employers, workers, or workers and the government, indicates an intervention in industrial relations. update. Outsourcing work is one of the by-products of business process reengineering (BPR). BPR is not just a recovery, it is a fundamental change in the way businesses operate. BPR is a game changer for how organizations operate, and traditional approaches of continuous improvement processes take a long time. BPR was implemented in response to the world's economic growth and rapid technological development to facilitate competition in a highly competitive global era. In the field of labor, large-scale outsourcing is defined as the use of labor by a company to produce or perform work for an employer. The purpose of industrial relations is to improve the productivity and welfare of workers and employers. There are two ways to resolve labor relations. 7 Labor disputes Industrial relations disputes, which is the settlement of disputes due to the absence of mutual understanding between employers or employers' organizations and workers' organizations or trade unions. Work relations, working conditions and/or relations related to working conditions. The purpose of industrial relations is to improve the productivity and welfare of workers, and industrial relations can be resolved in two ways. In other words, it is a judicial review procedure in the labor court. Between employers or employers' unions and workers' unions or cooperatives due to a lack of mutual understanding about work relations, working conditions and/or relations relating to working conditions.
Implementasi Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 Dalam Upaya Penanganan Sampah Laut Safaruddin, Safaruddin
Jurnal Identitas Vol 4 No 2 (2024): Jurnal Identitas
Publisher : Program Studi Administrasi Publik Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52496/identitas.v4i2.628

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi Gerakan Nasional peningkatan kesadaran para pemangku kepentingan, untuk mengetahui pengelolaan sampah yang bersumber dari darat, untuk mengetahui cara penanggulangan sampah di pesisir dan laut, untuk mengetahui mekanisme pendanaan, penguatan kelembagaan, pengawasan, dan penegakkan hukum, dan untuk mengetahui penelitian dan pengembangan dalam Implementasi Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 dalam upaya penanganan sampah laut. Sumber data diperoleh dengan cara Observasi, Wawancara, Dokumentasi. Analisis data menggunakan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa melihat pada proses implementasinya pelaksanaannya belum sesuai dengan apa yang sudah ditentukan dari Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah desa terus meningkatkan dukungan dan partisipasi dalam upaya pengelolaan sampah, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah
Pengambilan Keputusan Adaptif di Kementrian Pekerjaan Umum dalam Penanganan Bencana Banjir: Studi Kasus Respon Infrastruktur Darurat di Gede Bage Dwi Yanti, Alia; Mediyastuti Sofyan, Meti; Widya R, Maya; Zahwa F, Naila; Kartika A, Reisya
Jurnal Identitas Vol 4 No 2 (2024): Jurnal Identitas
Publisher : Program Studi Administrasi Publik Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52496/identitas.v4i2.642

Abstract

Banjir menjadi bencana alam yang sering melanda Indonesia, salah satunya di wilayah Gede Bage, Kota Bandung, akibat meluapnya Sungai Citarum, sedimentasi berat, dan sistem drainase yang buruk. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme pengambilan keputusan adaptif oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam menangani banjir di kawasan tersebut. Pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus digunakan, dengan data primer berupa wawancara dan observasi, serta data sekunder dari dokumen resmi dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengambilan keputusan adaptif dilakukan melalui pemetaan wilayah rawan banjir, pembangunan infrastruktur darurat, dan koordinasi lintas instansi. Namun, implementasi kebijakan menghadapi kendala seperti keterbatasan anggaran, rendahnya kesadaran masyarakat, dan koordinasi antarinstansi yang belum optimal. Meskipun kebijakan yang diterapkan telah mengurangi genangan air di beberapa titik, solusi yang diberikan masih bersifat sementara. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan koordinasi antarinstansi, edukasi masyarakat, optimalisasi teknologi pemantauan, serta pengembangan infrastruktur jangka panjang untuk meningkatkan efektivitas mitigasi banjir di masa depan.
Pendekatan Multi-Disiplin dalam Pengambilan Keputusan Di Kementerian Ketenagakerjaan: Integrasi Aspek Ilmu, Seni, dan Kepemimpinan Tati, Tati; Padila, Qurni; alnofika, Alnofika; fitriani, Fitriani; Nurul, Isna
Jurnal Identitas Vol 4 No 2 (2024): Jurnal Identitas
Publisher : Program Studi Administrasi Publik Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52496/identitas.v4i2.643

Abstract

Pengambilan keputusan di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan memerlukan pendekatan multi-disiplin yang mengintegrasikan aspek ilmu, seni, dan kepemimpinan. Pendekatan ilmiah memberikan dasar berbasis data melalui riset dan analisis untuk memahami isu ketenagakerjaan secara komprehensif, sedangkan seni mencakup kreativitas, intuisi, dan empati dalam merespon kebutuhan sosial. Kepemimpinan berfungsi sebagai penghubung yang memastikan integrasi antara ilmu dan seni berjalan efektif serta menciptakan kebijakan yang inklusif dan adaptif. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan kajian literatur dan studi kasus di Kementerian Ketenagakerjaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan multi-disiplin mampu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, menjadikan kebijakan lebih responsif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi. Sinergi antara data, pendekatan humanis, dan kepemimpinan strategis penting untuk menghadapi tantangan ketenagakerjaan di era globalisasi dan transformasi digital.
Pengambilan Keputusan di Kementerian Investasi dalam Kondisi Multi- Stakeholder: Studi Kasus Proses Negosiasi dan Implementasi Kebijakan Hilirisasi Industri Pertambangan fatmawati, Fatmawati; Aplah Ajria Rahma, Fitri; Maulana Yusup, Rikki; Hudriah, Nurul; Septiansyah Albari, Diva
Jurnal Identitas Vol 4 No 2 (2024): Jurnal Identitas
Publisher : Program Studi Administrasi Publik Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52496/identitas.v4i2.644

Abstract

Sektor pertambangan adalah pilar ekonomi utama di Indonesia, secara signifikan berkontribusi terhadap PDB dan devisa negara. Namun, dominasi ekspor mineral mentah telah menghasilkan penambahan nilai domestik yang minimal. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan hilirisasi mineral melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pengolahan dan pemurnian produk pertambangan dalam negeri, menciptakan peluang ekonomi sekaligus mengatasi tantangan pengambilan keputusan yang melibatkan banyak pemangku kepentingan. Studi ini mengeksplorasi proses pengambilan keputusan di Kementerian Investasi selama negosiasi dan implementasi kebijakan hilir. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif, penelitian mengungkapkan dinamika dan strategi utama dalam mengelola kepentingan yang saling bertentangan di antara para pemangku kepentingan seperti pemerintah, perusahaan tambang, komunitas lokal, dan organisasi lingkungan. Temuan tersebut menyoroti pentingnya transparansi, kolaborasi pemangku kepentingan, dan investasi berkelanjutan untuk efektivitas kebijakan.

Page 3 of 6 | Total Record : 54

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 1 (2025): Jurnal Identitas Vol 4 No 2 (2024): Jurnal Identitas Vol 4 No 1 (2024): Jurnal Identitas Vol 3 No 2 (2023): Jurnal Identitas Vol 3 No 1 (2023): Jurnal Identitas Vol 2 No 2 (2022): Jurnal Identitas Vol 2 No 1 (2022): Jurnal Identitas Vol 1 No 2 (2021): Jurnal Identitas Vol 1 No 1 (2021): Jurnal Identitas