Jurnal Identitas
Jurnal Identitas merupakan jurnal ilmiah berkala yang dipublikasikan oleh Program Studi Administrasi Publik Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Bandung. Jurnal ini memberikan kebaharuan pengetahuan seputar topik administrasi publik; melingkupi manajemen, keorganisasian, kepemimpinan, dan kebijakan publik dalam skala lokal, regional, nasional, maupun internasional.
Articles
54 Documents
<![CDATA[Kegagapan Implementasi E-Government Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi di Era Pandemi ]]>
<![CDATA[Sukarno, Bilal]]>;
<![CDATA[Ginting, Natasha Feralika]]>;
<![CDATA[Ichwanusafa, Rifki]]>;
<![CDATA[Kinar Qamara, Shafa]]>;
<![CDATA[Annisa Rochmani, Syifa]]>
<![CDATA[ Jurnal Identitas Vol 1 No 2 (2021): Jurnal Identitas ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Administrasi Publik Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52496/identitas.v1i2.146
<![CDATA[Pandemi COVID-19 yang mewabah keseluruh dunia, termasuk Indonesia berdampak ke semua aspek kehidupan masyarakat tak terkecuali pelayanan birokrasi di lingkungan pemerintahan. Pelayanan birokrasi yang semula dilakukan secara konvensional (tatap muka) dipaksa untuk berapdaptasi dengan memaksimalkan pelayanan birokrasi berbasis teknologi (e-government). Dengan harapan birokrasi tetap mampu melayani masyarakat dengan baik dalam situasi pandemi COVID-19. Penelitian ini ingin melihat dan menganalisis bagaimana implementasi e-government di lingkungan kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi dan apa saja yang menjadi tantangan dalam pengimplementasian e-government di Kabupaten Bekasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penilitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research). Penelitian ini berupaya memberikan alternatif kebijakan Pemerintah Kabupaten Bekasi khusunya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menyelesaikan persoalan pelayanan birokrasi di masa pandemi COVID-19.]]>
<![CDATA[Penataan Ulang Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat ]]>
<![CDATA[Satya Praja, Abdul Fatah]]>;
<![CDATA[Hayat Tribrata, Aqli]]>;
<![CDATA[Ariij Syahni, Ashiilah]]>;
<![CDATA[Simangunsong, Fernandes]]>
<![CDATA[ Jurnal Identitas Vol 1 No 2 (2021): Jurnal Identitas ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Administrasi Publik Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52496/identitas.v1i2.152
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis Penataan Kelembagaan di Kabupaten Garut dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah yang digunakan sebagai acuan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut untuk melakukan penataan ulang perangkat daerah Kabupaten Garut. Adapun konsep yang dipakai sebagai rujukan atau pisau analisis adalah konsep dalam buku Penataan Ulang Organisasi Perangkat Daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Sejauh ini kinerja perangkat daerah pemerintahan Kabupaten Garut masih tergolong belum cukup efektif, sehingga perlu dilakukan penataan ulang terhadap perangkat daerah yang ada pada waktu tertentu. Penataan ulang perangkat daerah ini bertujuan untuk meregenerasi setiap posisi yang ada pada perangkat daerah tersebut, agar perangkat daerah yang ada di Kabupaten Garut dapat beroperasi dengan lebih maksimal dalam melayani masyarakat. Sehingga timbul kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintahan Daerah Garut. Dengan adanya penataan ulang ini, akan tercipta sebuah dampak positif, yaitu terciptanya kinerja yang maksimal dari setiap pegawai, untuk mendapatkan kepercayaan kembali dalam menempati posisi yang pernah diisi sebelumnya. Dalam penataan ulang perangkat daerah, diperlukan kesesuaian tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah. Pemahaman tentang penataan ulang perangkat daerah yang baik akan sangat mempengaruhi kinerja perangkat daerah baru yang tercipta nantinya. Oleh karena itu, penataan ulang perangkat daerah di Kabupaten Garut perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat di Kabupaten Garut.]]>
<![CDATA[Sinergitas Pemerintah Desa dengan Masyarakat dalam Upaya Mengurangi Stigma “Kampung Idiot” di Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo ]]>
<![CDATA[Nur Ridho, Irvan]]>;
<![CDATA[Adam Hilman, Yusuf]]>
<![CDATA[ Jurnal Identitas Vol 1 No 2 (2021): Jurnal Identitas ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Administrasi Publik Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52496/identitas.v1i2.153
<![CDATA[Stigma tentang kampung idiot merupakan masalah sosial yang perlu mendapat perhatian khusus. Perlu sinergitas dari pemerintah, baik ditingkat pusat, daerah dan desa serta masyarakat dalam menanggulangi permasalahan kampung idiot. Jika kampung idiot tidak segara ditangani maka akan berdampak terhadap sosial ekonomi dan budaya di wilayah tersebut. Oleh karena itu konstruksi sosial perlu dilakukan untuk mengubah stigma kampung idiot menjadi kampung yang maju. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Lokasi penelitian berada di desa Karangpatihan kecamatan Balong kabupaten Ponorogo. Upaya yang dilakukan pemerintah desa dan masyarakat terbukti efektif,sehingga stigma kampung idiot yang melekat pada desa Karangpatihan sudah berkurang.]]>
<![CDATA[Urgensi Kualitas Sumber Daya Manusia Pada Perbankan Syariah Terhadap Produk Bank Syariah ]]>
<![CDATA[Nu'man, Mohamad Hilal]]>;
<![CDATA[S.Pd., MPA, Tati]]>
<![CDATA[ Jurnal Identitas Vol 1 No 2 (2021): Jurnal Identitas ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Administrasi Publik Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52496/identitas.v1i2.154
<![CDATA[Sumber daya manusia yang memahami bidang perbankan Syariah di Indonesia masih sangat jarang dan terbatas. Kebutuhan di bidang perbankan syariah minimal memiliki kualifikasi sumber daya manusia dengan dasar prinsip-prinsip perbankan syariah berbasis konsep sumber daya insani di lembaga keuangan perbankan syariah. Selama ini, pihak perbankan syariah mengalami kesulitan dalam mencari sumber daya insani yang berkompeten dan mumpuni, masih banyak instansi perbankan syariah yang mengambil dari sumber daya manusia dari perbankan konvensional. Metode penelitian yang digunakan kualitatif deskriptif dengan cara yuridis normatif. Hasil yang didapat dalam penelitian ini hanyalah perpindahan sumber daya manusia dari perbankan konvensional ke perbankan Syariah. Hal tersebut, pada akhirnya akan mengakibatkan kurang memahaminya prinsip-prinsip syariah yang menjadi pegangan dalam penerapannya pada kegiatan perbankan syariah. Sehingga perlu adanya pengembangan kemampuan yang dasarnya harus muncul pada pribadi sendiri yang pada akhirnya akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas yang memahami dan menguasai hal tersebut sehingga akan menghasilkan insan lembaga perbankan syariah yang berakhlakul karimah.]]>
<![CDATA[Analisis Alienasi Sosial Karl Marx dalam Kebijakan Sistem Pemagangan Nasional Indonesia ]]>
<![CDATA[Abdillah, Abdillah]]>;
<![CDATA[Oka Prastio, Luki]]>;
<![CDATA[Nur Effendi, Safaranita]]>
<![CDATA[ Jurnal Identitas Vol 1 No 2 (2021): Jurnal Identitas ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Administrasi Publik Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52496/identitas.v1i2.155
<![CDATA[Pelaksanaan ketenagakerjaan pada masa lampau tidak memiliki substansi yang jauh berbeda dengan saat ini, permasalahan eksploitasi tenaga kerja dan pengusaha, pertantangan kelas pekerja dan cengkraman kapitalis pada program pemerintah yang didukung menimbulkan resistensi serta pertentangan yang cenderung keluar dari tujuan awal program pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-eksploratif dengan kajian litelatur berbasis pendekatan fenomenologi sebagai ekplorasi pemikiran Kalr Marx atas teori alienasi sosialnya yaitu keterasingan buruh dan pertentangan kelas dengan permasalahan eksploitasi ketenagakerjaan dalam perusahaan pemagangan di Indonesia, analisis data mengunakkan tools penelitian kualitatif Nvivo 12 Pro. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemikiran Karl Marx mengenai Alienasi Sosial/pertentangan kelas masih relevan dan dapat mengupas ancaman perselingkuhan penguasa dan pengusaha yang terjadi khususnya mengenai ketenagakerjaan. Eksploitasi terhadap tenaga kerja kian terjadi sampai saat ini, dengan banyak mengabaikan hak-hak pekerja, di samping tajamnya pertentangan antara pekerja dengan perusahaan yang didukung dengan regulasi pemerintah yang otomatis membuat sistem ketenagakerjaan nasional kian buruk.]]>
<![CDATA[Efektivitas Implementasi PPKM Terhadap Publik Dalam Otoritas Pemerintah Kota Bandung ]]>
<![CDATA[Mediyastuti Sofyan, Meti]]>;
<![CDATA[Abdussalam, Agus]]>;
<![CDATA[Sabila Arifin, Audry]]>;
<![CDATA[Yuda Pratama, Deri]]>;
<![CDATA[Hapid, Faturahman]]>
<![CDATA[ Jurnal Identitas Vol 1 No 2 (2021): Jurnal Identitas ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Administrasi Publik Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52496/identitas.v1i2.156
<![CDATA[Baru–baru ini pemerintah pusat menetapkan kebijakan PemberlakuanPembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di daerah Jawa-Bali, termasukkota Bandung. Wali Kota Bandung mengeluarkan Peraturan Wali Kota (Perwal) No.68 Tahun 2021 tentang Pemerintah akan menerapkan Pemberlakuan PembatasanKegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).Kebijakan ini diberlakukan selama 3-20 Juli 2021 dengan beragam aturan yangberlaku, tujuannya untuk membatasi mobilitas masyarakat di kota Bandung yangsempat meningkat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptifkualitatif, yaitu menggunakan data yang berasal dari literatur buku, jurnalilmiah,maupun situs web resmi. Hasil dari penelitian ini menjelaskan efektivitas penerapanPPKM di Kota Bandung yang meliputi pembatasan kegiatan masyarakat yangmencakup pendidikan, pekerjaan, serta aktivitas sehari-hari lainnya. Selain ituseluruh fasilitas umum ditutup dan trasnportasi umum penggunaannya dibatasi sertamasker tetap digunakan saat di luar rumah dan face shield tidak diizinkan tanpamenggunakan masker.]]>
<![CDATA[Melanjutkan Trend Reformasi Birokrasi Melalui Merit Sistem: Sebuah Tantangan Peran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) ]]>
<![CDATA[PUTRI, CHRISTINA TITYANDA]]>
<![CDATA[ Jurnal Identitas Vol 2 No 1 (2022): Jurnal Identitas ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Administrasi Publik Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52496/identitas.v2i1.177
<![CDATA[Reformasi Birokrasi di Indonesia mengalami perkembangan setiap periode waktu, salah satunya yang paling disorot dan menjadi kunci utama dalam mencapai kesuksesan reformasi birokrasi tersebut adalah dengan penerapan system merit pada sebuah berbagai organisasi pemerintahan dari mulai pusat sampai dengan daerah. Tujuan penulisan ini adalah memberikan gambaran secara deskriptif pencapain beberapa lembaga yang ada di Indonesia yang telah menerapkan prinsip merit system pada lembaganya. Pendekatan secara kualitatif digunakan dalam penggunaan metodenya yang didukung dengan observasi langsung dan studi kepustakaan dalam penelusuran dan pengumpulan data. Hasil penelitian memberikan gambaran penting yang dilakukan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait dengan penerapan system merit, terakhir rekomendasi penting penulis diberikan agar bisa digunakan oleh organisasi sektor publik yang antara lain adalah (1) Gerakan sosialisasi oleh KASN secara masif, serta (2) Penguatan serta pengawasan yang ketat dalam penerapan system meritokrasi pada beberapa sektor publik agar tujuan dari reformasi birokrasi tercapai. Kata Kunci: Merit system, Reformasi Birokrasi, Organisasi Sektor Publik]]>
<![CDATA[Pengaruh Kepemimpinan Komisioner Terhadap Loyalitas Pegawai di Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pangkep ]]>
<![CDATA[Gafur, Abdul]]>;
<![CDATA[Lestari, Dian]]>;
<![CDATA[Fatmawati, Fatmawati]]>;
<![CDATA[Tati, Tati]]>
<![CDATA[ Jurnal Identitas Vol 2 No 1 (2022): Jurnal Identitas ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Administrasi Publik Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52496/identitas.v2i1.190
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk megetahui kepemimpinan komisioner terhadap loyalitas pegawai di kantor KPU Daerah Kabupaten Pangkep. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan tipe survei terhadap objek penelitian dan kemudian menggambarkan secara deskriptif. Populasi penelitian ini adalah seluruh obyek maupun subyek yang terdapat di Kantor KPUD Kabupaten Pangkep sebanyak tiga puluh empat orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampling jenuh. Pengumpulan data menggunakan instrument berupa observasi, kuesioner, dan dokumentasi. Untuk menguji kevaliditan instrument penelitian digunakan uji validitas dan uji reabilitas sedangkan untuk uji hipotesis menggunakan uji regresi linear sederhana, uji f (uji simultan), uji determinan, uji t (uji persial). Dapat disimpulkan bahwa semuanya mendukung dan melihat pengaruh kepemimpinan komisioner terhadap loyalitas pegawai dikantor KPUD Kabupaten Pangkep positif dan signifikan.]]>
<![CDATA[Tata Kelola Perkotaan Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Di Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Kota Ponorogo ]]>
<![CDATA[Kristiana Septiani, Irma]]>;
<![CDATA[Triono, Bambang]]>;
<![CDATA[Kusuma Dewi, Dian Suluh]]>;
<![CDATA[Khoirurrosyidin, Khoirurrosyidin]]>
<![CDATA[ Jurnal Identitas Vol 2 No 1 (2022): Jurnal Identitas ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Administrasi Publik Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52496/identitas.v2i1.210
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata kelola dan proses perkotaan dalam penanganan permukiman kumuh melalui program KOTAKU di Kelurahan Mangkujayan, Kabupaten Ponorogo. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Model jenis deskriptif ini saya rekomendasikan dalam merancang rumusan masalah dan hipotesis penelitian. Jenis penelitian dapat diklarifikasikan berdasarkan dengan tujuan, dan tingkat kealamiahan obyek yang diteliti oleh peneliti. Data yang dikumpulkan bukan berupa angka, melainkan data berasal melalui uraian berupa kata tertulis maupun lisan dari orang yang diamati. Dalam penelitian ini akan menggambarkan tentang pemanfaatan sampah dan perbaikan jalan untuk melihat akar permasalahan yang ada sehingga akan memudahkan peneliti untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Hasil penelitian ini adalah Tata kelola dalam program KOTAKU di Kelurahan Mangkujayan Kabupaten Ponorogo dalam proses tata kelola program kota tanpa kumuh KOTAKU lebih memprioritaskan kepada sarana dan prasarana terkait penataan lingkungan permukiman seperti drainase, pengelolaan sampah dan perbaikan jalan. Dalam proses pelaksanaanya, juga diakukan monitoring, pelaporan yang akan diukur berdasarkan indikator hasil. Namun dalam pelaksanaan program KOTAKU masih terdapat masyarakat yang tidak berpartisipasi aktif, kurangnya motifasi terhadap program KOTAKU, dan juga kurangnya SDM untuk mendukung program KOTAKU.]]>
<![CDATA[Kebijakan Dana Desa Dalam Mendukung Intervensi Penurunan Stunting Di Desa Rahayu Kecamatan Margaasih ]]>
<![CDATA[Banyu Asih, Dianing]]>;
<![CDATA[Irawan Supriyadi, Endang]]>;
<![CDATA[Mediyastuti Sofyan, Meti]]>
<![CDATA[ Jurnal Identitas Vol 2 No 1 (2022): Jurnal Identitas ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Administrasi Publik Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52496/identitas.v2i1.217
<![CDATA[Stunting kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bawah 5 Tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak menjadi terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi kronis terjadi sejak bayi dalam kandungan hingga usia dua tahun. Dengan demikian periode 1000 hari pertama kehidupan seyogyanya mendapat perhatian khusus karena menjadi penentu tingkat pertumbuhan fisik, kecerdasan, dan produktivitas seseorang di masa depan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Dana Desa Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung. Penelitian yang dilaksanakan merupakan sebuah Penelitian Deskriptif Kualitatif dengan mengambil data dari informan yang sudah dipilih sebanyak 5 orang dan analisis data sekunder. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Kebijakan Dana Desa mendukung Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi dengan baik sesuai dengan indikator capaian intervensi gizi spesifik yang mencapai nilai 91,6% dan intervensi gizi sensitif yang mencapai nilai 81,44%. Kata Kunci : Dana Desa, Kebijakan, Intervensi, Stunting]]>
